IDXChannel - Proses kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines masih menyisakan persoalan besar. Dari total utang perusahaan sebesar Rp11,4 triliun, nilai aset yang berhasil dihimpun kurator hanya sekitar Rp331 miliar sehingga pembayaran hak karyawan belum bisa terpenuhi secara menyeluruh.

Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2022–2025, Imran Nating, menjelaskan bahwa total tagihan karyawan tercatat sebesar Rp317 miliar. Hingga saat ini, pembayaran yang telah dilakukan sebanyak Rp65,97 miliar atau sekitar 21,03 persen dari total hak.

Upah tertunggak sebesar Rp3,8 miliar telah dibayarkan lunas sesuai prioritas pertama dalam aturan kepailitan. Sementara pesangon dibayarkan bertahap sejak Desember 2022 hingga November 2025.

Namun, dengan sisa satu aset di Biak, Papua, yang diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp15 miliar dalam harga likuidasi, kurator mengakui potensi tambahan pembayaran sangat terbatas.

"Kalaupun aset ini terjual sesuai harapan, itu tidak akan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada karyawan,” ujar Imran dalam RDPU Komisi IX DPR RI, Rabu (18/2/2026).

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai penyelesaian persoalan tidak bisa hanya mengandalkan hasil pemberesan aset.

"Sepertinya sekalipun aset ini bisa terjual dengan harga yang diharapkan, ini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Sehingga perlu melibatkan kementerian terkait, baik BUMN, Danantara maupun Kementerian Keuangan," kata Charles.

Dia menyebut Komisi IX akan mengupayakan rapat gabungan lintas komisi agar kementerian dan lembaga terkait dapat diundang secara resmi untuk mencari solusi penyelesaian hak eks karyawan Merpati.

Hingga kini, 1.255 eks karyawan yang terdampak sejak maskapai berhenti beroperasi pada 2014 masih menanti pelunasan hak pesangon mereka, di tengah keterbatasan aset perusahaan yang telah dinyatakan pailit pada 2022 dan dibubarkan pemerintah di 2023.

(Reporter: Nasywa Salsabila)

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan proses merger BUMN karya atau infrastruktur tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan penyehatan yang ketat dan sistematis. Danantara Indonesia, lanjut Dony, menyebut konsolidasi hanya akan dilakukan setelah kondisi keuangan dan operasional perusahaan dinilai benar-benar siap.

“Ini kemarin kita sudah lakukan proses pembetulan buku-bukunya,” ujar Dony usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Dony, tahap awal difokuskan pada pembersihan laporan keuangan dan pengakuan penurunan nilai aset agar kondisi perusahaan lebih transparan. Setelah itu, Danantara masuk ke fase penataan ulang struktur dan model bisnis masing-masing BUMN karya.

“Kita sudah lakukan impairment, setelah impairment kita lakukan restrukturisasi perusahaannya,” lanjut Kepala BP BUMN tersebut.

Ia menjelaskan, restrukturisasi juga mencakup upaya menurunkan beban utang agar perusahaan lebih sehat dan berkelanjutan. Dony menilai langkah ini krusial sebelum memasuki fase konsolidasi agar merger tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Termasuk penurunan utang-utangnya, setelah itu baru masuk ke fase berikutnya, yaitu fase untuk melakukan konsolidasi bisnisnya melalui merger,” sambungnya.

Dony mengatakan, Danantara menargetkan seluruh rangkaian proses tersebut dapat rampung pada tahun ini dengan potensi pelaksanaan merger pada semester kedua. Ia menyebut jadwal tersebut realistis mengingat tahapan pembersihan dan penyehatan telah berjalan sepanjang tahun lalu.

“Kita harapkan tahun ini harus selesai, jadi kemungkinan besar nanti akan kita lakukan pada semester II,” kata Dony.

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) belum lama ini telah memberikan pinjaman dana Rp 8,28 triliun kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS).

Managing Director, Stakeholder Management and Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan bahwa KRAS saat ini membutuhkan perbaikan.

Dia menyebut produsen baja tersebut memiliki banyak persoalan. Oleh karena itu Danantara membongkar habis untuk melakukan pembenahan.

"Bongkar habis. Nggak pernah untung. Nggak pernah bagus. Nggak pernah efisien," katanya di Gedung Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (31/10).

Rohan melanjutkan bahwa memiliki banyak persoalan dari investasi yang tidak pas.

Kendati demikian Rohan menilai bahwa KRAS adalah sebuah industri baja yang sangat besar dengan kelengkapan bisnis dari hulu ke hilir.

"Tetapi itu di beberapa waktu yang sudah panjang sudah beberapa lama ini. Untuk menutup kehidupannya, dipenggal-penggal mulai dijualin pengolahan airnya dan seterusnya," katanya.

Rohan juga menyorot bahwa KRAS hampir menjual pelabuhan. "Hampir dihilang pelabuhannya," katanya.

Padahal pelabuhan tersebut menurut Rohan adalah satu modal utama perusahaan, karena merupakan pelabuhan paling dalam di Indonesia. "Jadi kapal yang sangat besar bisa sandar. Itu nggak dimiliki bahkan di Indonesia tempat lain," katanya.

Sebagai informasi, dalam memperbaiki KRAS, Danantara akan memberikan pinjaman dana Rp 8,28 triliun yang akan digunakan untuk modal kerja. Bantuan dana tersebut menjadi bagian dari proses restrukturisasi KRAS.

Dalam jangka pendek akan dipenuhi dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham (PPS) senilai US$ 250 juta.

Selanjutnya, KRAS akan mengajukan tambahan hingga US$ 500 juta dalam bentuk lainnya untuk penyelesaian atau penyelamatan restrukturisasi perseroan setelah mendapatkan kesepakatan dengan pihak perbankan.

Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan operasional utama, antara lain, pembelian bahan baku berupa slab baja untuk pabrik HSM, hot rolled coil (HRC) dan cold rolled coil full hard (CRC F/H) pabrik CRM PT KBI, HRC pabrik pipa baja PT KPI, serta produk baja turunan.

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan dana tersebut diberikan karena KRAS memiliki beban kewajiban utang yang cukup besar sehingga menggerogoti kinerja keuangan.

"Utangnya cukup besar ya. Ini sedang kita lakukan restrukturisasi, dan tahun lalu juga pabriknya kebakar ya, dan baru aktif kembali itu Desember tahun lalu," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Kamis (9/10).

Namun, untuk memastikan bahwa dana pinjaman tersebut digunakan dengan efektif, harus dilakukan perbaikan secara menyeluruh.

"Kita akan inject equity, modal kerja buat mereka, tetapi untuk memastikan bahwa modal kerja ini efektif tentu kita perbaiki juga secara komprehensif manajemennya," imbuhnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan kebangkrutan perusahaan di Jerman mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data awal dari Kantor Statistik Federal (Destatis) yang dirilis pada Senin (13/10/2024), jumlah perusahaan yang tergelincir ke jurang kebangkrutan pada September naik 10,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan ini memperburuk data final untuk bulan Juli, yang menunjukkan insolvensi melonjak 13,4% secara year-on-year. Hal ini pun mendapat respons keras dari pelaku usaha.

Asosiasi Kamar Industri dan Perdagangan Jerman (DIHK), sebuah organisasi lobi berpengaruh, menyebut angka kebangkrutan tersebut sebagai "mengejutkan". Bahkan, angka tersebut diklaim mewakili nilai tertinggi untuk kebangkrutan korporasi dalam dua belas tahun terakhir.

Kepala Ekonom DIHK, Volker Treier, menyalahkan kenaikan insolvensi pada perpaduan antara kelesuan ekonomi umum di Jerman, yang diperburuk oleh menurunnya ekspor-terutama ke Amerika Serikat-dan berlanjutnya proses deindustrialisasi.

"Ini bukan berita baik untuk ekonomi Jerman," kata Volker Treier dikutip media Belgia, Brussels Signal.

Selain kenaikan jumlah kasus, jumlah utang yang harus ditanggung oleh perusahaan yang bangkrut juga meningkat signifikan. Perusahaan yang dinyatakan bangkrut pada Juli berutang total 3,7 miliar euro (Rp 69,73 triliun) kepada kreditur mereka . Angka ini merupakan peningkatan lebih dari 15% dibandingkan Juli 2024.

Sektor-sektor yang paling parah terkena dampaknya adalah transportasi dan bisnis penyimpanan (12,7 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan), diikuti oleh pemilik restoran (9,9 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan). Secara keseluruhan, tingkat kebangkrutan di Jerman mencapai 6,3 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan.

DIHK memperkirakan bahwa secara keseluruhan, sebanyak 22.000 perusahaan Jerman harus mengajukan kebangkrutan sepanjang tahun 2025. Jumlah ini setara dengan lebih dari 60 kasus insolvensi per hari.

Menanggapi kondisi ini, Treier menekankan perlunya faktor lokasi yang lebih baik bagi Jerman. Ia mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan.

"Kami sangat perlu menjauhi biaya energi dan personel yang tinggi serta beban pajak dan birokrasi yang tinggi dibandingkan negara-negara lain," tambahnya.