Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa fenomena deindustrialisasi prematur terjadi di Indonesia sehingga turut menekan perekonomian nasional dan memperbesar dominasi sektor informal.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menyusut dalam dua dekade terakhir. Padahal, pengalaman negara-negara maju menunjukkan industrialisasi menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi tinggi.

Menurutnya, perekonomian negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga China mampu tumbuh 8%–10% per tahun ketika kontribusi sektor manufaktur mereka berada di atas 30% terhadap PDB.

“Kalau kita lihat, sepanjang 2005 sampai 2025 sektor manufaktur tumbuh konsisten di bawah pertumbuhan PDB kita. Karena itu kontribusi manufaktur makin lama makin turun,” kata Bob dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dia lantas menjelaskan bahwa kontribusi sektor manufaktur Indonesia kini hanya sekitar 19% terhadap PDB. Bahkan, jika sektor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dikeluarkan, kontribusinya tinggal sekitar 16%.

Padahal, sebelum era reformasi, kontribusi manufaktur sempat mencapai sekitar 30% terhadap PDB nasional.

“Inilah yang disebut dengan fenomena deindustrialisasi prematur yang ada di Indonesia. Sebab, PDB kita belum sampai 12.000 tetapi sudah mengalami deindustrialisasi,” ujarnya.

Menurut Bob, dampak paling nyata dari deindustrialisasi terlihat dari membesarnya sektor informal. Saat ini sekitar 60% pekerja Indonesia berada di sektor informal.

Sementara itu, sektor formal khususnya manufaktur yang memiliki rantai pasok panjang dan nilai tambah tinggi disebutnya terus melemah. Kondisi tersebut juga dinilai berdampak terhadap basis perpajakan nasional karena mayoritas wajib pajak berasal dari pekerja formal.

“Taxpayer yang umumnya muncul dari tenaga kerja formal juga makin turun sehingga rasio pajak sekarang di bawah 10%, sekitar 9,31%,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sektor sumber daya alam yang berdampak terhadap penguatan sektor industri nasional.

Terdapat pula permasalahan upah minimum yang selalu naik di atas angka inflasi, tetapi pendapatan riil pekerja justru menurun karena dominasi pekerja informal yang penghasilannya tumbuh di bawah inflasi.

Menurut Bob, masalah kepastian hukum menjadi akar utama penyebab deindustrialisasi. Oleh karenanya, kepastian hukum dinilai menjadi salah satu syarat utama agar regulasi ketenagakerjaan baru mampu mendorong kebangkitan sektor manufaktur dan memperkuat industrialisasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 1 April 2026 telah menjangkau 36,4 juta jiwa peserta dan keluarganya.

Dengan asumsi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan jumlah keluarga di Indonesia mencapai 4,7 orang per rumah tangga, maka jumlah pekerja yang terdaftar dalam sistem perlindungan sosial terbesar di dunia itu sekitar 7,74 juta pekerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menegaskan upaya perluasan kepesertaan terus difokuskan pada pekerja sektor informal. Kelompok ini dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko kesehatan, sehingga membutuhkan akses jaminan yang lebih luas dan mudah.

Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat perluasan cakupan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah kerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dalam mendorong kepesertaan pekerja transportasi berbasis aplikasi.

“BPJS Kesehatan siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi memperluas cakupan kepesertaan dan mempermudah akses layanan kesehatan. Harapannya, pekerja dapat bekerja dengan lebih tenang tanpa khawatir jika jatuh sakit,” ujar Pujo dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (3/5/2026).

Secara terpisah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir memastikan seluruh pekerja, termasuk di sektor informal, mendapatkan perlindungan kesehatan. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional.

Prabowo menilai pekerja sektor informal, seperti pengemudi transportasi online, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sehingga perlu jaminan yang pasti. “Negara harus memastikan seluruh pekerja, termasuk di sektor informal, terlindungi jaminan kesehatan agar tetap produktif dan sejahtera,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Aturan ini mewajibkan perusahaan untuk memberikan jaminan sosial berupa kepesertaan BPJS Kesehatan kepada para mitra pengemudi.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk perluasan perlindungan sosial nasional, sekaligus memastikan keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi pekerja informal. Selain itu, perlindungan melalui JKN juga dipandang sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor informal.

“Kita berharap undang-undang kita selalu menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pimpinan konfederasi buruh menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional alias May Day di Monas, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (1/5/2026).

Mereka adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Serta Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nuna Wea.

Lima tokoh buruh yang dekat dengan Prabowo tersebut secara bergiliran menyampaikan aspirasi di panggung utama, disaksikan Prabowo dan sejumlah pejabat lainnya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menekankan pentingnya ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang pekerjaan di sektor perikanan serta Konvensi 190 terkait kekerasan di tempat kerja. Dia juga menyoroti perlunya revisi aturan ketenagakerjaan yang mencakup kontrak kerja, pengupahan, dan praktik alih daya.

“Kami percaya bahwa Bapak akan melihat kami sebagai kaum yang sangat membutuhkan tentang peraturan kontrak, pengupahan, dan outsourcing, itu akan segera disahkan,” ujarnya.

Selain itu, isu pekerja sektor informal seperti ojek online dan penguatan aspek keselamatan kerja turut menjadi perhatian.

Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menyoroti tekanan biaya hidup buruh, khususnya terkait kebutuhan hunian dan pengasuhan anak. Dia mendorong pemerintah menyediakan fasilitas daycare di kawasan industri serta membangun perumahan terintegrasi untuk menekan beban biaya transportasi dan sewa.

“Perumahan yang terintegrasi dengan kawasan adalah jalan yang terbaik, dan ini adalah cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,” katanya.

Dia juga menegaskan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan yang masih membuka ruang pelanggaran, mulai dari upah di bawah ketentuan hingga praktik union busting.

Berikutnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan 11 isu strategis yang didorong buruh, di antaranya percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, pembentukan satgas PHK, hingga reformasi pajak yang mengecualikan pesangon dan tunjangan hari raya dari objek pajak.

Dia juga mengingatkan potensi gelombang PHK di sektor tekstil, semen, dan nikel dalam waktu dekat, serta meminta moratorium industri yang mengalami kelebihan kapasitas.

“Perang telah mengancam PHK di depan mata. Oleh karena itu Satgas PHK yang Bapak dengungkan mudah-mudahan bisa segera dideklarasikan,” ujarnya.

Selain itu, buruh meminta penurunan potongan komisi pengemudi ojek online menjadi 10%, perlindungan industri padat karya, hingga pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara.

Kemudian, Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menambahkan agenda kesejahteraan jangka panjang, seperti beasiswa bagi aktivis buruh melalui LPDP, pembangunan rumah sakit buruh, serta percepatan realisasi Museum Marsinah sebagai simbol perjuangan pekerja.

“Sudah 30 tahun belum bisa terealisasikan, Pak. Bisa dibangun [rumah sakit buruh] di kawasan-kawasan industri,” ujarnya.

Tak ketinggalan, Menteri LH sekaligus Presiden KSPSI Jumhur Hidayat menyoroti konsolidasi gerakan buruh yang kini disebutnya lebih terkoordinasi. Dia menyampaikan apresiasi terhadap peran pemerintah dalam menyatukan berbagai elemen serikat pekerja.

“Kami berterima kasih kepada Presiden karena telah memastikan bahwa kaum buruh Indonesia sekarang bersatu,” katanya.