Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door terus digesa hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pendataan tersebut dilakukan untuk memperbarui basis data perekonomian nasional yang dinilai telah mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, munculnya berbagai model usaha baru, hingga perubahan perilaku masyarakat setelah pandemi telah mengubah struktur ekonomi Indonesia. Karena itu, BPS perlu menyesuaikan metode pendataan agar perubahan tersebut tercermin dalam statistik nasional.

"Dalam 10 tahun terakhir, aktivitas ekonomi mengalami banyak perubahan, baik dari cara bertransaksi, skala usaha, maupun nilai ekonomi yang diciptakan. Perubahan-perubahan seperti ini perlu kita rekam dan tergambar dalam statistik yang BPS hasilkan," ujar Amalia dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (29/6/2026).

SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak 1986. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, sensus kali ini tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari ekosistem perekonomian nasional. Selain itu, pendataan mencakup seluruh sektor usaha tanpa pengecualian.

Amalia menjelaskan persiapan pelaksanaan sensus telah dilakukan sejak 2024. Ia mengibaratkan sensus ekonomi seperti rekam medis yang harus memotret seluruh aspek agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional.

"Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini telah dipersiapkan cukup lama, yaitu sejak tahun 2024, jadi bukan tiba-tiba," katanya.

Melalui SE2026, BPS akan menghasilkan data mengenai jumlah dan karakteristik pelaku usaha dari seluruh skala, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kontribusi serta persebaran UMKM, peta persebaran usaha di Indonesia, hingga kondisi ekonomi rumah tangga.

Menurut Amalia, data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, hasil sensus juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menyusun strategi bisnis, menentukan lokasi investasi, serta menganalisis kebutuhan tenaga kerja.

"Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi. Ketika ingin membuat program pengembangan UMKM, misalnya, pemerintah perlu mengetahui siapa pelaku usahanya, bergerak di sektor apa, dan di mana lokasinya. Oleh sebab itu, jawaban masyarakat pada sensus ekonomi sangat penting sebab manfaat berbagai kebijakan akan dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

BPS menegaskan kerahasiaan data responden dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Untuk mendukung kelancaran pendataan, Amalia mengajak masyarakat berpartisipasi melalui pesan "TIR", yakni menerima petugas sensus, memberikan jawaban yang benar, dan tidak khawatir karena kerahasiaan data dipastikan terjaga.

BPS juga mengimbau masyarakat memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan keterangan. Setiap petugas SE2026 dibekali tanda pengenal yang dilengkapi QR Code untuk verifikasi, rompi resmi petugas sensus ekonomi, serta surat tugas dari BPS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menilai legalitas usaha dan integrasi data masih menjadi pekerjaan rumah utama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut dia, penyelesaian dua persoalan tersebut akan menentukan keberhasilan UMKM untuk berkembang dan naik kelas.

Gandung mengatakan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 61 hingga 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyerap 97 persen tenaga kerja.

"Namun upaya digitalisasi dan peningkatan skala usaha UMKM tidak akan berdampak jika dua persoalan mendasar ini belum tuntas yaitu legalitas yang belum lengkap dan data UMKM yang masih terfragmentasi,” kata Gandung dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Gandung, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, PIRT, maupun NPWP badan. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kesulitan mengakses pembiayaan KUR, masuk ke rantai pasok BUMN, hingga mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog.

“Bank dan lembaga pembiayaan butuh kepastian hukum. Marketplace dan BUMN butuh dokumen legal. Kalau legalitasnya belum beres, UMKM akan terus terjebak di level mikro,” ujar politisi Golkar dari Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Selain legalitas, Gandung menyoroti data UMKM yang masih tersebar di berbagai sektor dan platform. Menurut dia, kondisi tersebut membuat program bantuan dan pembinaan pemerintah belum berjalan optimal karena pelaku usaha harus berulang kali mengisi data yang sama.

“Ini membuat pemerintah sendiri kewalahan memberikan stimulus kepada UMKM yang mau dibantu atau dibesarkan. Integrasi data bukan hanya soal efisiensi, tapi soal keadilan bagi pengusaha UMKM,” ujar Gandung.

Ia menegaskan penguatan ekosistem UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh agar digitalisasi berjalan beriringan dengan kepastian usaha dan kemudahan akses pembiayaan.

“Digitalisasi, legalitas, dan data terintegrasi adalah kunci agar UMKM bisa naik kelas,” ucap Gandung.

KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Tanah Air telah mencapai sekitar 59 juta unit usaha.

Data tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penguatan kebijakan ekonomi nasional berbasis sektor UMKM.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, dari total tersebut, sekitar 30,2 juta merupakan UMKM non-pertanian berdasarkan kerja sama BPS dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada 2022–2023.

“Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 29 juta UMKM di sektor pertanian. Dengan demikian, total keseluruhan mencapai sekitar 59 juta UMKM,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (22/5/2026).

Hal tersebut disampaikan Amalia dalam acara soft launching Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SAPA-UMKM) di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kamis (21/5/2026).

SAPA-UMKM merupakan platform layanan terpadu satu pintu yang dirancang untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional secara terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Amalia mengapresiasi peluncuran SAPA-UMKM yang dinilai memperkuat ekosistem data nasional.

“SAPA-UMKM ini akan menjadi sumber data yang luar biasa bagi BPS, terutama dalam penghitungan produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menjadi pelengkap dalam menghasilkan statistik-statistik lain di BPS,” jelasnya.

Amalia menambahkan, kehadiran sistem tersebut menjadi momentum strategis menjelang Sensus Ekonomi 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

UMKM diperkirakan menjadi kelompok usaha terbesar yang akan didata dalam sensus tersebut.

Peran UMKM dalam Kebangkitan Ekonomi

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, kebangkitan ekonomi suatu bangsa sangat bergantung pada kekuatan UMKM.

“Sekarang, kewajiban kita membangun entrepreneur. Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat UMKM-nya, di situlah negara ditopang,” ujarnya.

Rachmat menyebut SAPA-UMKM sebagai revolusi digital untuk pengembangan UMKM di Indonesia.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan pentingnya integrasi data UMKM untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Sistem ini memungkinkan kita mengetahui perkembangan terkini pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, SAPA-UMKM dirancang dengan mengintegrasikan data, layanan, serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dapat dimanfaatkan lintas instansi pemerintah.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah secara resmi meluncurkan Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA-UMKM), sebuah platform layanan terpadu satu pintu yang dirancang untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional secara terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.

Soft launching berlangsung di Kantor Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kamis (21/5). Acara ini dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa kebangkitan ekonomi sebuah bangsa sangat bergantung pada kekuatan UMKM.

“Sekarang kewajiban kita membangun entrepreneur. Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat UMKM-nya, di situlah negara ditopang. SAPA-UMKM adalah revolusi digital untuk pengembangan usaha kecil menengah Indonesia,” jelasnya pada acara Soft Launching

Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya penguatan data UMKM untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“SAPA-UMKM adalah sebuah sistem di mana kita bisa mengetahui update seluruh perkembangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air kita,” ujar Maman. Menurutnya, SAPA-UMKM dirancang dengan menyatukan data, layanan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia, serta dapat dimanfaatkan bersama antarinstansi pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa BPS mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 59 juta usaha.

“Menurut data terpadu UMKM, hasil kerja sama antara BPS dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2022 dan 2023, tercatat ada 30,2 juta UMKM non-pertanian. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 29 juta UMKM pertanian. Sehingga, kira-kira totalnya saat ini adalah 59 juta UMKM pertanian dan non-pertanian,” ujar Amalia.

Amalia mengapresiasi peluncuran SAPA-UMKM yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem data dan statistik nasional yang terintegrasi.

“SAPA-UMKM ini akan menjadi sumber data yang luar biasa bagi BPS, terutama dalam penghitungan PDB (Produk Domestik Bruto,red) atau pertumbuhan ekonomi, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menjadi pelengkap dalam menghasilkan statistik-statistik lain di BPS,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amalia menilai peluncuran SAPA-UMKM menjadi momentum strategis menjelang pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. UMKM sendiri diperkirakan akan menjadi kelompok usaha terbesar dalam populasi usaha yang didata pada Sensus Ekonomi 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan platform Sapa UMKM sebagai sistem satu data terintegrasi yang dirancang untuk menghubungkan layanan pembiayaan, legalitas, pelatihan, sertifikasi, hingga pemasaran bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan platform tersebut dibangun untuk menjawab tantangan pendataan sekaligus pelayanan terhadap puluhan juta pelaku UMKM yang tersebar di Tanah Air.

“Ada kurang lebih 57 jutaan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Tanah Air kita. Artinya kalau dengan metode konvensional, saya pikir hampir sulit,” kata Maman seusai Soft Launching SAPA UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Dia menuturkan Sapa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai basis data, melainkan juga menjadi pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan akses pembiayaan, sertifikasi, legalitas, hingga pemasaran dalam satu sistem.

Maman menjelaskan pemerintah selama ini memiliki sekitar 30 juta data UMKM yang bersifat statis karena diperoleh dari pendataan beberapa tahun sebelumnya. Melalui Sapa UMKM, pemerintah ingin mengubah data tersebut menjadi data dinamis yang terus diperbarui berdasarkan aktivitas pelaku usaha.

“Hadirnya Sapa UMKM adalah mengkonversi data statik yang sudah kami miliki, kami konversi menjadi data dinamik,” tuturnya.

Platform tersebut juga akan mengintegrasikan berbagai layanan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari pengurusan sertifikasi halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga akses pembiayaan formal dan nonformal.

Maman mengatakan fitur pembiayaan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan sistem tersebut. Menurutnya, selama ini banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses modal sehingga terjebak pinjaman online (pinjol) berbunga tinggi.

“Kalau Sapa UMKM ini bisa hadir dan berjalan secara maksimal, mereka nggak lagi terjebak dengan pinjol-pinjol yang menyesatkan dan membebankan mereka itu,” ujarnya.

Selain pembiayaan, Sapa UMKM juga akan dilengkapi fitur pelatihan usaha, pembukuan digital, QRIS, payment gateway, hingga kanal komunitas UMKM lintas daerah.

Maman mengungkapkan pemerintah juga tengah menyiapkan marketplace domestik yang akan terintegrasi dengan Sapa UMKM dan platform PaDi UMKM milik Telkom. Adapun, marketplace tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi pelaku UMKM yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya layanan di platform e-commerce.

“Insyaallah melalui Sapa UMKM dan PaDi UMKM akan menjadi cikal bakal terbangunnya marketplace dalam negeri kita di Indonesia ini,” imbuhnya.

Maman juga menegaskan seluruh pelaku UMKM nantinya diwajibkan melakukan onboarding ke dalam sistem Sapa UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat terhubung dengan seluruh layanan pemerintah secara terintegrasi.

Dia menilai kewajiban onboarding bukan dimaksudkan sebagai sanksi, melainkan agar pelaku usaha tidak kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah.

“Tujuannya untuk kebaikan agar mereka bisa mendapatkan semua fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sistem Sapa UMKM,” ujar Maman.

Data Tunggal UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pembangunan UMKM nasional harus dimulai dari data yang akurat dan terintegrasi.

Dia menjelaskan Sapa UMKM menjadi platform layanan terpadu bagi pelaku usaha, sebagai bagian dari upaya transformasi digital pemberdayaan UMKM. Platform ini menghubungkan UMKM dengan berbagai program, layanan dan fasilitas pemerintah dalam satu kanal.

Menurutnya, Sapa UMKM menjadi langkah revolusioner karena akan menghadirkan data tunggal UMKM yang diperbarui secara dinamis dan terintegrasi lintas kementerian serta lembaga.

“Dengan anggaran yang pas-pasan idenya banyak. Dan salah satu ide yang ter-revolutioner yang saya katakan tadi adalah membuat satu data UMKM Indonesia, yang nanti akan dicatat oleh Ibu Kepala BPS serta jajarannya,” ujar Rachmat.

Dia mengatakan pemerintah ingin memastikan proses pendataan dilakukan secara akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan. Karena itu, data UMKM nantinya akan diperbarui secara berkelanjutan dan diintegrasikan dengan berbagai kementerian dan lembaga

“Data ini akan terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang nantinya juga akan berkolaborasi, bersinergi untuk meningkatkan kemampuan, daya saing UMKM,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengatakan pengembangan platform Sapa UMKM dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Dia menjelaskan Sapa UMKM dibangun dengan tiga prinsip utama, yakni satu data melalui integrasi data UMKM berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor induk berusaha (NIB), satu platform melalui integrasi layanan dan program lintas kementerian/lembaga, serta satu akses untuk memudahkan pelaku usaha mengakses berbagai layanan pemerintah.

Dia mengatakan bahwa data UMKM yang telah terkumpul sampai saat ini mencapai 30,2 juta pelaku usaha. Data tersebut diarahkan menjadi satu data UMKM nasional dengan sistem pemutakhiran yang berjalan secara dinamis melalui platform Sapa UMKM.

Menurutnya, platform tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung program kesejahteraan rakyat berdaya dan produktif sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Adapun sebelum resmi diluncurkan, Sapa UMKM telah melalui tahap uji coba di sejumlah daerah seperti Surabaya, Bandung, Makassar, dan Bali.

Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan program Sapa UMKM menjadi langkah reformasi penting karena mengintegrasikan data, program, dan informasi lintas kementerian serta lembaga ke dalam satu platform.

“Kami tentunya akan berkontribusi terhadap data-data yang nanti akan dimanfaatkan, dan kami juga akan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan oleh Sapa UMKM dalam rangka untuk menghasilkan statistik yang nantinya lebih berkualitas,” ujar Amalia.

Amalia menjelaskan berdasarkan data terpadu UMKM hasil kerja sama BPS dan Kementerian UMKM pada 2022–2023, tercatat sebanyak 30,2 juta UMKM nonpertanian.

Sementara itu, hasil sensus pertanian menunjukkan terdapat sekitar 29 juta UMKM sektor pertanian. Dengan demikian, terdapat 59 juta UMKM sektor pertanian dan non-pertanian. BPS mencatat jumlah tersebut setara sekitar 99% dari total pelaku usaha di Indonesia sehingga sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian.

Lebih lanjut, Amalia menambahkan BPS dalam waktu dekat juga akan melaksanakan sensus ekonomi untuk memperbarui data lapangan terhadap puluhan juta pelaku UMKM tersebut.

Dia pun berharap kehadiran Sapa UMKM dapat menjadi sumber data strategis bagi BPS, khususnya dalam penyusunan statistik ekonomi nasional penghitungan produk domestik bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi, hingga pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.

“Kami berharap Bapak Menteri sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sapa UMKM ini akan menjadi sumber data yang luar biasa bagi BPS,” tuturnya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan program Sapa UMKM berpotensi mempercepat proses pendataan hingga pelayanan sertifikasi produk bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Taruna mengatakan saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum terdata dalam sistem BPOM. Padahal, sektor UMKM yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPOM mencapai jutaan pelaku usaha di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan data dari kamar dagang dan industri Indonesia, yang berhubungan dengan tupoksinya Badan POM itu ada 18 jutaan. Mulai dari yang kecil, mikro, kecil, menengah. Semuanya itu punya nilai yang sangat penting. Tapi yang dari kami baru mampu mendata baru 4,2 juta. Apa artinya? Masih kita kehilangan kurang lebih 14 juta,” ujar Taruna.

Taruna mengakui selama ini BPOM kerap dipersepsikan sebagai lembaga yang mempersulit proses sertifikasi produk UMKM. Padahal, menurut dia, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dipasarkan.

Dia menegaskan BPOM tidak akan menurunkan standar pengawasan produk. Namun, dengan sistem data terintegrasi melalui Sapa UMKM, proses layanan dan sertifikasi diharapkan menjadi lebih cepat dan mudah diakses pelaku usaha.

Melalui SAPA UMKM, kami ingin mengubah data statis menjadi data yang dinamis dan terus diperbarui, sehingga setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengakui data pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini dimiliki masih bersifat statis dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Dalam soft launching Aplikasi SAPA UMKM di Jakarta, Kamis, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha.

Untuk mengatasi itu, Kementerian UMKM bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan SAPA UMKM, sebuah platform yang dirancang untuk menghadirkan sistem data yang lebih dinamis dan terintegrasi.

“Melalui SAPA UMKM, kami ingin mengubah data statis menjadi data yang dinamis dan terus diperbarui, sehingga setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM,” kata Maman dalam siaran pers kementerian.

Maman menjelaskan kehadiran aplikasi tersebut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem satu data UMKM yang akurat, mutakhir dan terintegrasi guna memperkuat efektivitas program pemberdayaan.

Selain sebagai basis data, Maman menyebut SAPA UMKM juga dirancang menjadi pusat layanan terpadu bagi pelaku usaha.

Ia menuturkan platform ini akan mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, pendekatan ini menandai perubahan cara pemerintah dalam melayani UMKM, dari sebelumnya mendatangi pelaku usaha satu per satu menjadi membangun pusat layanan yang terintegrasi.

Lebih lanjut, Maman mengatakan SAPA UMKM akan mengintegrasikan berbagai kebutuhan usaha dalam satu aplikasi, mulai dari perizinan (OSS), sertifikasi, pelatihan, hingga koneksi dengan pemasok, logistik, industri besar dan BUMN.

Platform ini juga dilengkapi fitur pembukuan digital, akses pasar, layanan legalitas, pembiayaan, sertifikasi, hingga konsultasi usaha.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menambahkan SAPA UMKM diharapkan menjadi solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, seperti keterbatasan akses pasar, pembiayaan, logistik, dan teknologi.

Dalam pengembangan SAPA UMKM, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan integrasi data dan program pemberdayaan UMKM dapat terhubung antarkementerian/lembaga dan berbagai pihak lainnya.

“SAPA UMKM bisa menjadi platform layanan terpadu bagi pengusaha UMKM, sebagai bagian dari upaya transformasi digital pemberdayaan UMKM. Platform ini menghubungkan UMKM dengan berbagai program, layanan dan fasilitas pemerintah dalam satu kanal,” ujar Rachmat.

Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap dapat lebih akurat dalam mengidentifikasi kebutuhan UMKM, sekaligus memastikan program pemberdayaan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merombak struktur organisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dan pembenahan Satu Data UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penyegaran jabatan dilakukan seiring dengan adanya pejabat yang memasuki masa pensiun, sekaligus untuk meningkatkan kinerja kementerian yang kini berdiri sendiri.

Dalam perombakan tersebut, posisi Sekretaris Kementerian UMKM diisi oleh Loto Srinaita Ginting. Maman menilai pengalaman Loto di berbagai instansi, mulai dari Kementerian Keuangan hingga BUMN menjadi modal penting untuk memperkuat kelembagaan.

“Kami berharap pengalaman ataupun jam terbang experience yang dimiliki Bu Loto bisa ikut men-support dan mendukung kemajuan Kementerian UMKM,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Selain itu, Maman juga menugaskan Riza Damanik memimpin Kedeputian Kewirausahaan. Dia menilai rekam jejak Riza di sektor UMKM, khususnya saat menjabat Deputi Mikro, mampu mendorong pencapaian target rasio kewirausahaan nasional.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya penguatan monitoring, pemetaan, serta akselerasi pembiayaan UMKM, baik melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non-KUR.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menyatakan pembenahan Satu Data UMKM menjadi prioritas agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran. Pasalnya, hingga kini belum ada satu sistem data yang diakui bersama sebagai acuan dalam pemberian fasilitas maupun keberpihakan kepada UMKM.

Untuk itu, pemerintah mendorong pembangunan sistem data terintegrasi dan terpercaya dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN, guna memastikan data UMKM lebih akurat dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama.

“Sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan misalnya keberpihakan kepada UMKM, baik kelas mikro misalnya ataupun kelas kecil, ataupun ultramikro, maka dari data itu kita bisa rekomendasikan bahwa inilhoyang memang perlu mendapatkan dukungan dalam waktu yang memang ditentukan,” ujar Loto.

Dia menjelaskan, data terintegrasi tersebut juga memungkinkan pemerintah mengukur dampak program pembinaan secara konkret, seperti peningkatan omzet dan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Riza Damanik menekankan pentingnya penguatan kewirausahaan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pengembangan KopDes Merah Putih.

Riza menyampaikan penguatan kewirausahaan juga diarahkan untuk memastikan KopDes Merah Putih dapat beroperasi sebagai entitas bisnis yang berkelanjutan, termasuk penyaluran kredit ke sektor strategis.

“… termasuk juga dalam kerangka untuk memperkuat spirit kewirausahaan di dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, agar betul-betul beroperasi sebagai unit bisnis yang kuat,” ucap Riza.

Di samping itu, Riza juga mendapat mandat untuk meningkatkan rasio kredit UMKM hingga mencapai target 25% pada 2029, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ke UMKM untuk memitigasi risiko gagal bayar di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menyampaikan pertumbuhan kredit UMKM pada 2025 jauh lebih kecil dibandingkan 2024, mencerminkan ekonomi UMKM yang mengalami stagnansi bahkan penurunan.

Menurutnya, lesunya kredit di segmen ini tidak lepas dari penurunan daya beli masyarakat menengah serta pelaku usaha yang masih wait and see sehingga memiliki efek berantai ke UMKM sebagai pendukung dari sektor produksi.

“Kelesuan ini menjadikan Lembaga Jasa Keuangan lebih berhati-hati di pembiayaan UMKM, untuk mencegah kegagalan bayar dari kredit sektor UMKM,” kata Ganda kepada Bisnis, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Tekanan di segmen UMKM diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun ini. Ganda menuturkan, risiko segmen UMKM cukup merata di seluruh sektor industri baik sektor UMKM konsumsi seperti makanan, maupun sektor UMKM produksi yang menjadi bagian ekosistem pelaku usaha yang lebih besar.

Oleh karena itu, Ganda menilai bahwa lembaga jasa keuangan wajib memiliki strategi filtering yang baik dan monitoring usaha untuk menghadapi peluang dan risiko tersebut

Di sisi lain, dalam menciptakan pertumbuhan UMKM yang sehat tanpa meningkatkan risiko, Bank Syariah Indonesia (BSI) menilai pentingnya dukungan pemerintah dalam hal integrasi data dan pendampingan berkelanjutan.

“Dukungan pemerintah tidak bisa berhenti pada akses modal saja. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah integrasi data dan pendampingan berkelanjutan,” kata Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy kepada Bisnis, dikutip pada Senin (12/1/2025).

Bank Indonesia (BI) sebelumnya mengungkapkan bahwa perbankan cukup selektif dalam memberikan kredit pada segmen konsumsi dan UMKM. Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami koreksi pada November 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan minat penyaluran kredit perbankan umumnya masih baik, tercermin pada persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang semakin longgar.

“Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Kondisi ini lantas memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM. Pada November 2025, Perry mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,64% (year on year/YoY).

Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menilai pemerintah perlu memperkuat governance dan tata kelola teknis dalam penyaluran agar kualitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap terjaga.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menyampaikan penguatan credit scoring terintegrasi, monitoring real time, serta penetapan plafon berbasis risiko menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas KUR.

“Pendampingan usaha dan peningkatan kualitas data UMKM terutama ultra mikro dibutuhkan agar pertumbuhan kredit sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi,” kata Rizal kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya dengan pendekatan yang lebih berbasis pada kualitas, KUR dapat tetap menjadi motor pertumbuhan sektor riil, tanpa menimbulkan lonjakan kredit macet (nonperforming loan/NPL) di masa mendatang.

Mulai 2026, pemerintah akan menerapkan skema baru KUR. Dalam catatan Bisnis, pemerintah mematok anggaran KUR sebesar Rp300 triliun dengan bunga tetap 6% tahun depan. Batasan penarikan ulang KUR bagi sektor produktif juga akan dicabut guna menyesuaikan kondisi perekonomian terkini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan terbaru tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi KUR di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

“Untuk sektor produksi [seperti] sektor pertanian, sektor perdagangan, untuk ekspor itu tidak dibatasi. Jadi, itu bisa terus ditarik kembali,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran KUR hingga saat ini telah mencapai Rp238 triliun. Nilai itu sekitar 83% dari target Rp286 triliun pada alokasi 2025.

Dia menuturkan, dari target alokasi tersebut, Kementerian UMKM harus menyalurkan 60% ke sektor produksi. Realisasinya telah mencapai angka 60,7% dan ditargetkan menyentuh 61% di akhir tahun.

Dia menyebut, angkanya terus mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode yang sama, Kementerian UMKM mencatat telah terdapat 1,3 juta debitur graduasi.

“Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96%, yaitu 2,25 juta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maman menambahkan pemerintah juga membidik 8-11 juta tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM. Ke depan, Kementerian UMKM akan membuat program untuk yang dari sektor informal ke formal.

“Saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65%. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5%,” pungkasnya.