Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door terus digesa hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pendataan tersebut dilakukan untuk memperbarui basis data perekonomian nasional yang dinilai telah mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, munculnya berbagai model usaha baru, hingga perubahan perilaku masyarakat setelah pandemi telah mengubah struktur ekonomi Indonesia. Karena itu, BPS perlu menyesuaikan metode pendataan agar perubahan tersebut tercermin dalam statistik nasional.

"Dalam 10 tahun terakhir, aktivitas ekonomi mengalami banyak perubahan, baik dari cara bertransaksi, skala usaha, maupun nilai ekonomi yang diciptakan. Perubahan-perubahan seperti ini perlu kita rekam dan tergambar dalam statistik yang BPS hasilkan," ujar Amalia dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (29/6/2026).

SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak 1986. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, sensus kali ini tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari ekosistem perekonomian nasional. Selain itu, pendataan mencakup seluruh sektor usaha tanpa pengecualian.

Amalia menjelaskan persiapan pelaksanaan sensus telah dilakukan sejak 2024. Ia mengibaratkan sensus ekonomi seperti rekam medis yang harus memotret seluruh aspek agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional.

"Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini telah dipersiapkan cukup lama, yaitu sejak tahun 2024, jadi bukan tiba-tiba," katanya.

Melalui SE2026, BPS akan menghasilkan data mengenai jumlah dan karakteristik pelaku usaha dari seluruh skala, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kontribusi serta persebaran UMKM, peta persebaran usaha di Indonesia, hingga kondisi ekonomi rumah tangga.

Menurut Amalia, data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, hasil sensus juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menyusun strategi bisnis, menentukan lokasi investasi, serta menganalisis kebutuhan tenaga kerja.

"Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi. Ketika ingin membuat program pengembangan UMKM, misalnya, pemerintah perlu mengetahui siapa pelaku usahanya, bergerak di sektor apa, dan di mana lokasinya. Oleh sebab itu, jawaban masyarakat pada sensus ekonomi sangat penting sebab manfaat berbagai kebijakan akan dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

BPS menegaskan kerahasiaan data responden dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Untuk mendukung kelancaran pendataan, Amalia mengajak masyarakat berpartisipasi melalui pesan "TIR", yakni menerima petugas sensus, memberikan jawaban yang benar, dan tidak khawatir karena kerahasiaan data dipastikan terjaga.

BPS juga mengimbau masyarakat memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan keterangan. Setiap petugas SE2026 dibekali tanda pengenal yang dilengkapi QR Code untuk verifikasi, rompi resmi petugas sensus ekonomi, serta surat tugas dari BPS.

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada Jumat (5/6/2026). Untuk pertama kalinya dalam sejarah pelaksanaan Sensus Ekonomi, kegiatan tersebut diabadikan melalui penerbitan sampul peringatan khusus sebagai simbol dukungan terhadap pelaksanaan SE2026.

Penerbitan sampul tersebut merupakan sejarah dan pertama kalinya dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Peluncuran dilakukan dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia yang berlangsung bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta.

Dok. Badan Pusat Statistik Penandatanganan nota kesepahaman dalam acara peluncuran Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Direktur PT Pos Indonesia Daud Joseph menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Dalam kesempatan tersebut, Amalia menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan PT Pos Indonesia. Menurut dia, peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di Indonesia.

“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia dalam siaran pers yang diterima Kompas pada Sabtu (6/6/2026).

Dok. Badan Pusat Statistik Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengisi podium di tengah kegiatan peluncuran Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada Jumat (5/6/2026).

Ia menilai sampul peringatan tersebut tidak hanya menjadi simbol kolaborasi, tetapi juga akan menjadi bagian dari catatan sejarah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Senada dengan hal tersebut, Daud menilai sampul peringatan itu akan menjadi bagian dari catatan sejarah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” kata Daud.

Selain melalui penerbitan sampul peringatan, Daud mengatakan PT Pos Indonesia juga memberikan dukungan lain untuk pelaksanaan SE2026. Dukungan tersebut meliputi layanan Pospay Payroll dan ekosistemnya, Pos Asuransi, logistik, hingga meterai.

Amalia mengatakan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia selama ini telah berlangsung dalam penyediaan berbagai data statistik, terutama data logistik dan perdagangan barang internasional.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Dok. Badan Pusat Statistik Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Direktur PT Pos Indonesia Daud Joseph (tengah) berjabat tangan sebagai tanda kerja sama antara BPS RI dengan PT Pos Indonesia dalam Senus Ekonomi 2026.

Amalia menilai kolaborasi kedua lembaga menjadi semakin relevan seiring pertumbuhan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas serta kelancaran distribusi barang. Kondisi tersebut turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional yang kemudian terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, ruang lingkup kerja sama kedua institusi juga diperluas, baik dari sisi cakupan maupun mekanisme pertukaran data.
Salah satu penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API) yang memungkinkan pertukaran data berlangsung secara lebih terintegrasi dan otomatis.

“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula datanya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Dok. Badan Pusat Statistik Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026)

Agenda tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam melaksanakan SE2026.

Data yang dihasilkan dari SE2026 diharapkan dapat menjadi landasan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran serta mendukung pengambilan keputusan bagi dunia usaha dan masyarakat.

Ekonomi China menguat pada kuartal I-2026 di tengah konflik Timur Tengah, itu berkat ekspor yang kuat dan dukungan kebijakan.

Namun, secara bersamaan momentum tersebut mulai mengkhawatirkan lantaran perang mendorong kenaikan biaya energi, mendinginkan permintaan global, dan mengancam akan menekan margin laba perusahaan yang sudah tipis.

Ekonomi China tumbuh sebesar 5 persen pada kuartal I-2026 dibandingkan tahun sebelumnya, menurut data Biro Statistik Nasional pada Kamis (16/4). Angka ini melampaui perkiraan analis dalam jajak pendapat Reuters sebesar 4,8 persen dan dibandingkan dengan level terendah tiga tahun terakhir sebesar 4,5 persen pada kuartal IV, mengutip Reuters Kamis (16/4).

Selain itu, produksi industri naik sebesar 5,7 persen pada Maret dibandingkan tahun sebelumnya, melambat dari pertumbuhan 6,3 persen pada Januari-Februari.

Sementara penjualan ritel atau indikator konsumsi tumbuh sebesar 1,7 persen pada bulan lalu, turun dari kenaikan 2,8 persen pada Januari-Februari.

Sebagai importir energi terbesar dunia sekaligus negara dengan ketergantungan tinggi pada ekspor, China rentan terhadap gejolak harga minyak. Oleh karena itu, kondisi tersebut mulai menekan kinerja perdagangan, meningkatkan biaya produksi industri, serta memperburuk prospek ekonomi sepanjang tahun ini.

[Gambas:Youtube]

"Ekspor Tiongkok tetap menjadi mesin pertumbuhan utama pada tahun 2026, tetapi guncangan energi baru-baru ini telah mengalihkan fokus ke arah keberlanjutan permintaan eksternal," kata ekonom Xinquan Chen di Goldman Sachs, dalam sebuah catatan menjelang rilis data tersebut.

"Meskipun produksi China relatif tangguh, mitra dagang utamanya, terutama negara-negara pasar berkembang berpenghasilan rendah yang menyumbang hampir 40 persen dari ekspor membuat semakin terpapar risiko stagflasi," tambahnya.

China telah berjanji untuk meningkatkan pengeluaran pada infrastruktur besar dan layanan publik guna membantu mencapai target pertumbuhan 2026. Adapun pengeluaran fiskal naik 3,6 persen pada Januari-Februari, meningkat dari kenaikan 1 persen pada 2025 dan menambah tanda-tanda dukungan fiskal yang lebih kuat.

Di samping itu, pemerintah telah menetapkan defisit anggaran sekitar 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tahun 2026 dan menyiapkan penerbitan obligasi dalam jumlah besar untuk mendukung pertumbuhan. 

Sementara itu, bank sentral China telah berjanji untuk mempertahankan kebijakan akomodatif meskipun ruang untuk memotong suku bunga terbatas karena inflasi yang mulai meningkat.

Goldman Sachs memperkirakan pertumbuhan PDB kuartal pertama sebesar 4,7 persen. Ekspor China hanya tumbuh 2,5 persen pada Maret secara tahunan, melambat tajam dari 21,8 persen pada Januari-Februari. Hal ini karena konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan biaya energi dan transportasi serta membebani permintaan global, meskipun para analis mengingatkan bahwa angka tersebut juga terdistorsi oleh faktor musiman.

Untuk periode Januari-Maret, ekspor masih naik 14,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, jauh di atas pertumbuhan tahunan sebesar 5,5 persen pada 2025.

Analis Citi mempertahankan perkiraan pertumbuhan PDB sebesar 5 persen untuk kuartal pertama, dengan mengutip kinerja ekspor yang solid.

"Meskipun demikian, kami semakin waspada terhadap dampak permintaan sekunder jika konflik ini berlanjut," kata mereka dalam sebuah catatan.

Lebih lanjut, harga pabrik di China naik pada bulan Maret untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun. Hal ini menandakan tekanan biaya yang didorong oleh energi mulai merembes ke dalam ekonomi negara tersebut dan mengancam margin perusahaan yang sudah tipis.

Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 1,3 persen pada Januari-Maret, sesuai dengan survei, dan dibandingkan dengan pertumbuhan 1,2 persen pada Oktober-Desember 2025.

Pertumbuhan investasi aset tetap melambat menjadi 1,7 persen pada kuartal pertama dari 1,8 persen pada Januari-Februari seiring investasi infrastruktur melonjak 11,4 persen year on year (yoy).

Bisnis.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi, pesatnya adopsi digital, hingga mitigasi perubahan iklim telah melahirkan berbagai aktivitas ekonomi baru. Pembuatan podcast, pengelolaan kanal streaming, pengembangan game, hingga penyediaan jasa platform digital kini berkembang menjadi sumber pendapatan banyak orang.

Melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (19/12), berbagai aktivitas ekonomi tersebut kini memiliki klasifikasi yang jelas. Dengan demikian, pelaku usaha dapat tercatat dan mudah dikenali dalam sistem statistik nasional.

Tercatatnya suatu aktivitas ekonomi dalam KBLI memiliki arti penting. Aktivitas yang terklasifikasi akan masuk dalam statistik resmi, dianalisis, serta menjadi dasar perencanaan dan perumusan kebijakan. Klasifikasi yang tepat juga memudahkan proses perizinan usaha. Sebaliknya, tanpa klasifikasi yang sesuai, sebuah aktivitas ekonomi berisiko tidak tercatat secara optimal.

KBLI 2025 juga mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim. Aktivitas ekonomi terkait perdagangan, penangkapan, dan penyimpanan karbon kini memiliki klasifikasi tersendiri. Selain itu, sektor energi terbarukan yang kian berperan dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan juga dicatat lebih rinci.

Selain itu, pembaruan ini turut mengakomodasi model bisnis baru, seperti factoryles goods producers, yakni perusahaan yang melakukan outsource proses manufaktur dan memiliki Intellectual Property (IP) produk. Model bisnis ini semakin lazim dalam rantai pasok global dan ekonomi digital, dan kini telah tercermin dalam klasifikasi di Indonesia.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi diantaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

“Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang merujuk ISIC Revisi 5.​ KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional​,” ujar Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).