Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menilai pemerintah perlu memperkuat governance dan tata kelola teknis dalam penyaluran agar kualitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap terjaga.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menyampaikan penguatan credit scoring terintegrasi, monitoring real time, serta penetapan plafon berbasis risiko menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas KUR.

“Pendampingan usaha dan peningkatan kualitas data UMKM terutama ultra mikro dibutuhkan agar pertumbuhan kredit sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi,” kata Rizal kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya dengan pendekatan yang lebih berbasis pada kualitas, KUR dapat tetap menjadi motor pertumbuhan sektor riil, tanpa menimbulkan lonjakan kredit macet (nonperforming loan/NPL) di masa mendatang.

Mulai 2026, pemerintah akan menerapkan skema baru KUR. Dalam catatan Bisnis, pemerintah mematok anggaran KUR sebesar Rp300 triliun dengan bunga tetap 6% tahun depan. Batasan penarikan ulang KUR bagi sektor produktif juga akan dicabut guna menyesuaikan kondisi perekonomian terkini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan terbaru tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi KUR di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

“Untuk sektor produksi [seperti] sektor pertanian, sektor perdagangan, untuk ekspor itu tidak dibatasi. Jadi, itu bisa terus ditarik kembali,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran KUR hingga saat ini telah mencapai Rp238 triliun. Nilai itu sekitar 83% dari target Rp286 triliun pada alokasi 2025.

Dia menuturkan, dari target alokasi tersebut, Kementerian UMKM harus menyalurkan 60% ke sektor produksi. Realisasinya telah mencapai angka 60,7% dan ditargetkan menyentuh 61% di akhir tahun.

Dia menyebut, angkanya terus mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode yang sama, Kementerian UMKM mencatat telah terdapat 1,3 juta debitur graduasi.

“Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96%, yaitu 2,25 juta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maman menambahkan pemerintah juga membidik 8-11 juta tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM. Ke depan, Kementerian UMKM akan membuat program untuk yang dari sektor informal ke formal.

“Saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65%. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5%,” pungkasnya.