Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door terus digesa hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pendataan tersebut dilakukan untuk memperbarui basis data perekonomian nasional yang dinilai telah mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, munculnya berbagai model usaha baru, hingga perubahan perilaku masyarakat setelah pandemi telah mengubah struktur ekonomi Indonesia. Karena itu, BPS perlu menyesuaikan metode pendataan agar perubahan tersebut tercermin dalam statistik nasional.

"Dalam 10 tahun terakhir, aktivitas ekonomi mengalami banyak perubahan, baik dari cara bertransaksi, skala usaha, maupun nilai ekonomi yang diciptakan. Perubahan-perubahan seperti ini perlu kita rekam dan tergambar dalam statistik yang BPS hasilkan," ujar Amalia dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (29/6/2026).

SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak 1986. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, sensus kali ini tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari ekosistem perekonomian nasional. Selain itu, pendataan mencakup seluruh sektor usaha tanpa pengecualian.

Amalia menjelaskan persiapan pelaksanaan sensus telah dilakukan sejak 2024. Ia mengibaratkan sensus ekonomi seperti rekam medis yang harus memotret seluruh aspek agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional.

"Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini telah dipersiapkan cukup lama, yaitu sejak tahun 2024, jadi bukan tiba-tiba," katanya.

Melalui SE2026, BPS akan menghasilkan data mengenai jumlah dan karakteristik pelaku usaha dari seluruh skala, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kontribusi serta persebaran UMKM, peta persebaran usaha di Indonesia, hingga kondisi ekonomi rumah tangga.

Menurut Amalia, data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, hasil sensus juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menyusun strategi bisnis, menentukan lokasi investasi, serta menganalisis kebutuhan tenaga kerja.

"Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi. Ketika ingin membuat program pengembangan UMKM, misalnya, pemerintah perlu mengetahui siapa pelaku usahanya, bergerak di sektor apa, dan di mana lokasinya. Oleh sebab itu, jawaban masyarakat pada sensus ekonomi sangat penting sebab manfaat berbagai kebijakan akan dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

BPS menegaskan kerahasiaan data responden dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Untuk mendukung kelancaran pendataan, Amalia mengajak masyarakat berpartisipasi melalui pesan "TIR", yakni menerima petugas sensus, memberikan jawaban yang benar, dan tidak khawatir karena kerahasiaan data dipastikan terjaga.

BPS juga mengimbau masyarakat memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan keterangan. Setiap petugas SE2026 dibekali tanda pengenal yang dilengkapi QR Code untuk verifikasi, rompi resmi petugas sensus ekonomi, serta surat tugas dari BPS.

Bisnis.com, SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), agenda nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda (25/6).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Timur, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Amalia mengibaratkan Sensus Ekonomi sebagai rekam medis bagi perekonomian suatu negara. “Bayangkan negara ini adalah seperti dokter. Tapi, kalau dokternya tidak punya rekam medis dari seorang pasien, maka dia akan memberikan obat dengan cara yang tebak-tebak. Hasilnya, obat yang dikasih bisa tidak tepat, program yang dibuat juga tidak akan sampai. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi ini adalah rekam medis buat ekonominya Indonesia,” jelas Amalia pada acara Pencanangan SE2026 di Odah Etam Samarinda, Kamis (25/6).

Menurut Amalia, dalam satu dekade terakhir aktivitas ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Saat ini, semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonominya tanpa harus memiliki toko atau kantor fisik. Oleh karena itu, metode pendataan SE2026 dirancang lebih adaptif dengan mendatangi langsung rumah tangga untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara lengkap.
Lebih lanjut, Amalia menegaskan bahwa hasil setiap sensus selalu menjadi fondasi lahirnya berbagai kebijakan strategis nasional.

"Dari suatu sensus biasanya akan lahir kebijakan besar ekonomi dari bangsa ini. Itu juga yang nanti kami harapkan, dan tentunya untuk menuju ke sana, Sensus Ekonomi ini harus sukses,” ujar Amalia.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak dinamis menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu motor penting transformasi ekonomi Indonesia.

Melalui SE2026, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, potensi, serta tantangan perekonomian tanpa harus mengalokasikan anggaran dari APBD.

“Saya percaya jika kita bekerja bersama, sensus ekonomi ini akan menjadi kompas yang berguna. Akan menjadi fondasi bagi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Pendataan SE2026 secara door to door telah dimulai serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Sebanyak 3.085 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur hingga 31 Agustus 2026.

Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi bagi masa depan. “Tentu sensus ini sejatinya bukan hanya kegiatan pendataan, tetapi adalah yang pasti adalah investasi, investasi masa depan,” kata Rudi. Menurutnya, data akurat hari ini akan memberikan manfaat atas berbagai keputusan baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Rudi menyampaikan harapannya agar hasil SE2026 dapat menjadi dasar untuk mengawal transformasi ekonomi Kalimantan Timur, dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Sebelum prosesi pencanangan, Amalia terlebih dahulu meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Ia menyaksikan proses wawancara tatap muka oleh petugas sensus terhadap salah satu keluarga yang memiliki usaha toko kelontong. Amalia juga sempat meninjau koordinasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan Big MallSamarinda, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Samarinda untuk membahas dukungan pihak pengelola mal terhadap pelaksanaan SE226.

REPUBLIKA.CO.ID, BAMDARLAMPUNG — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan menentukan keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Karenanya, masyarakat diimbau jujur saat petugas sensus datang untuk mendata.

"Keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat serta sangat bergantung pada kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan," kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Bandarlampung, Sabtu (27/6/2026).

Kemudian, lanjut dia, keberhasilan Sensus Ekonomi juga diukur dari tidak adanya usaha maupun rumah tangga yang terlewat dalam pendataan oleh petugas.

"Semua harus tercatat tanpa terkecuali. Mari kita bersama-sama memastikan tidak ada satu pun usaha yang terlewat karena setiap aktivitas ekonomi, sekecil apa pun, memiliki arti penting bagi perekonomian kita, perekonomian Lampung, hingga perekonomian Indonesia," katanya.

Ia pun memberikan apresiasi dan semangat kepada para petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di seluruh wilayah Lampung. Sebanyak 8.619 petugas sensus akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

"Petugas di lapangan adalah ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Maka kami mengajak seluruh petugas menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas dan dedikasi," katanya.

Ia pun berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat, lengkap dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, sekaligus menjadi pijakan dalam memperkuat daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan seluruh petugas sensus, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan potret utuh kondisi perekonomian Lampung yang akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, tidak sedikit masyarakat yang bertanya: Apakah setelah didata akan mendapat bantuan? Mengapa pendataan terus dilakukan, sementara manfaatnya belum selalu terasa secara langsung? Apakah pendataan ini berkaitan dengan pajak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar. Semakin sering masyarakat diminta memberikan informasi, semakin besar pula harapan agar tujuan dan manfaat pendataan dapat dijelaskan secara terbuka dan mudah dipahami.

Pertama, Sensus Ekonomi bukan pendataan pajak. Di Indonesia, sensus ini dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sebagai amanat Undang-Undang Statistik. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Data yang dikumpulkan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Kerahasiaan data individu dan usaha dilindungi oleh undang-undang. Yang dipublikasikan bukan data perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Kedua, Sensus Ekonomi bukan daftar penerima bantuan. Mengikuti sensus tidak otomatis membuat seseorang memperoleh bantuan atau program tertentu. Setiap program pemerintah memiliki tujuan, sasaran, dan mekanisme yang berbeda. Namun di sisi lain, berbagai kebijakan dan program akan jauh lebih sulit dirancang dengan baik jika tidak didukung oleh data yang memadai. Di sinilah letak pentingnya Sensus Ekonomi.

Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuk. Ada yang mengelola warung, bengkel, usaha makanan rumahan, toko kecil, jasa perbaikan, usaha berbasis digital, hingga berbagai pekerjaan mandiri lainnya. Sebagian besar mungkin tidak pernah muncul dalam pemberitaan atau laporan ekonomi besar, tetapi justru dari aktivitas itulah jutaan keluarga memperoleh penghasilan dan menggerakkan perekonomian daerah. Masalahnya, sesuatu yang tidak terlihat akan sulit diperhitungkan.

Jika suatu kelompok usaha tidak tercatat, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi akan lebih sulit dikenali. Jika kebutuhan tersebut tidak terbaca, kebijakan yang disusun berisiko tidak menjawab kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Karena itu, sensus pada dasarnya adalah upaya memastikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar terlihat dalam proses perencanaan pembangunan. Data hasil sensus membantu memberikan gambaran mengenai jenis usaha yang berkembang, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta potensi yang dimiliki setiap daerah. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kondisi ekonomi secara lebih utuh.

Data yang baik juga membantu pembangunan dilakukan secara lebih tepat sasaran. Ketika aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat dipetakan dengan jelas, kebutuhan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dukungan usaha, maupun peningkatan konektivitas akan lebih mudah dipahami. Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi pada kondisi yang benar-benar terjadi.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting karena cara masyarakat berusaha terus berubah. Usaha berbasis digital berkembang pesat. Transaksi daring semakin umum. Banyak anak muda membangun usaha melalui platform digital dan media sosial. Di saat yang sama, berbagai usaha tradisional tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan keluarga Indonesia.

Semua perubahan tersebut perlu tercermin dalam data agar potret ekonomi Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya. Jika data tidak lengkap, sebagian masyarakat berisiko tidak terlihat dalam proses perencanaan. Jika data tidak akurat, kebutuhan yang sebenarnya dapat terbaca keliru. Karena itu, ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Setiap data yang diberikan bukan sekadar isian kuesioner. Data tersebut adalah cara agar usaha, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak hilang dari peta pembangunan.

Bisnis.com, SUBANG - Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penggerak roda perekonomian nasional. Kontribusi Jawa Barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan 1-2026 mencapai hampir 13 persen, tertinggi ketiga di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y).

Di tengah kebutuhan akan data ekonomi yang akurat dan mutakhir, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hadir untuk membantu pemerintah daerah memotret gambaran utuh atas struktur, karakteristik, potensi serta tantangan yang dihadapi. Pemerintah daerah akan memperoleh data yang lengkap tanpa harus mengeluarkan APBD, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pendataan SE2026 secara door to door resmi dimulai pada 15 Juni di seluruh Indonesia. Menandai dimulainya pendataan tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara khusus mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Jawa Barat pada Minggu (21/6). BPS menerjunkan lebih dari 40 ribu petugas untuk merekam lengkap aktivitas usaha di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Petugas sensus ekonomi akan mendata pelaku usaha dan keluarga hingga 31 Agustus nanti.

“Kami mengerahkan 40.573 petugas di lapangan (Provinsi Jawa Barat, red). 40.573 petugas pendata di lapangan, itu jumlah yang sangat besar Pak (Gubernur, red). Total seluruh Indonesia 251.000, dan Jawa Barat adalah salah satu yang paling besar,” ujar Sonny.

Dalam kesempatan tersebut, Sonny mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan SE2026. Terlebih sensus ekonomi dikenal lebih sulit dibandingkan sensus penduduk maupun sensus pertanian.

Turut hadir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI Tri Supondy, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, perwakilan instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat. Pencanangan digelar di kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Desa Wisata Lembur Pakuan, Kabupaten Subang. Desa ini juga dikenal sebagai satu kawasan wisata berbasis budaya dan pertanian.

Sonny menyampaikan empat hal baru dalam SE2026. Pertama, perpanjangan periode pendataan dari awalnya satu bulan menjadi dua setengah bulan. Kedua, untuk pertama kalinya sensus ekonomi turut merekam aktivitas pertanian. Selanjutnya, tidak hanya pelaku usaha, tapi rumah tangga juga akan didata secara door to door. Dan terakhir, pendataan SE2026 menggunakan gadget serta memanfaatkan artificial intelligence (AI) untuk mengurangi kesalahan atau error.

“Yang menarik, baru pertama kali ini sensus ekonomi mendata dua, mendata pelaku usaha dan rumah. Makanya nanti semua rumah akan ditempel stiker, semua pelaku usaha akan ditempel stiker, kalau sudah diwawancara, sudah didata,” jelas Sonny.

Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk berpedoman pada “TIR” selama pelaksanaan SE2026, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Ia juga mengingatkan seluruh petugas lapangan untuk memastikan tidak ada unit yang terlewat sehingga data yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan berkualitas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya data yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Dari data itu sebenarnya, kita bisa mendiagnosa diri kita. Apa penyakit kita, kemudian dari penyakit itu pasti nanti ada solusinya,” kata Dedi. Menurutnya, kebijakan yang objektif harus sejalan dan berbasis data.

Sebagai tanda pencanangan SE2026 di Jawa Barat, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Wakil Kepala BPS RI, Gubernur Jawa Barat, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat. Penandatanganan tersebut menjadi simbol sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung terselenggaranya SE2026 yang berkualitas.

Usai pencanangan, Gubernur Jawa Barat menjadi responden pendataan SE2026 yang dilakukan oleh petugas sensus BPS Kabupaten Subang. Pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka serta disaksikan langsung oleh Wakil Kepala BPS RI dan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. Pendataan ini menjadi penting sebab kesediaan gubernur menjadi responden sensus diharapkan dapat mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Sebelum pencanangan, Sonny juga berkesempatan meninjau langsung pendataan SE2026 di Rumah Makan Dewi Air, Kabupaten Karawang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar operasional untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan.

Bisnis.com, SEMARANG - Bertempat di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Kamis (18/6), Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Ahmad Luthfi, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta 1000 petugas SE2026 yang akan menjadi garda terdepan pendataan lapangan.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan SE2026. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menghasilkan data berkualitas yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Apresiasi kepada Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur atas dukungan yang luar biasa untuk Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini turut menjelaskan bahwa pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data berkualitas,” ujar Sonny.

Sonny menjelaskan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang memiliki fondasi usaha yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan I-2025 hingga triwulan I-2026. Selain itu, provinsi ini juga menjadi salah satu primadona investasi dari luar negeri.

Sonny mengungkapkan, jumlah usaha di Jawa Tengah pada 2026 hampir mencapai 5 juta unit usaha atau setara dengan 25,76 persen dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25 persen dari total usaha di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, jumlah usaha di Jawa Tengah meningkat signifikan dari 3,69 juta unit usaha pada 2006 menjadi 4,93 juta unit usaha pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,8 juta diantaranya merupakan UMKM.

Besarnya skala dan dinamika perekonomian tersebut menjadikan pencanangan SE2026 di Jawa Tengah memiliki makna yang strategis. Hasil sensus nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur dan karakteristik usaha di salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional ini. Terlebih lagi, SE2026 untuk pertama kalinya juga mencakup sektor pertanian sehingga mampu menyajikan potret aktivitas ekonomi yang lebih utuh.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mendukung BPS yang sudah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi ini harus berhasil karena data yang dihasilkan akan menjadi roadmap seluruh pejabat kabupaten/kota,” tutur Ahmad Luthfi.

Ia juga mengajak seluruh bupati, walikota, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas BPS. Menurutnya, partisipasi seluruh pihak akan membantu menghasilkan peta perekonomian Jawa Tengah yang lebih faktual dan komprehensif.

Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus, Ahmad Luthfi mengalungkan tanda pengenal kepada petugas SE2026. Jawa tengah telah menerjunkan sebanyak 36.891 petugas pada pelaksanaan SE2026. Para petugas dibekali atribut resmi berupa tanda pengenal dengan QR code, rompi SE2026, dan surat tugas untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Tak lupa Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, partisipasi dan penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan SE2026 karena tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak untuk menjadikan SE2026 sebagai gerakan bersama. Data statistik bukan sekadar angka. Di balik statistik ada jutaan manusia yang berharap, jutaan pelaku usaha yang berharap, sehingga data statistik dimaknai sebagai kemanusiaan,” kata Sonny.

Pada kesempatan yang sama, Sonny didampingi oleh Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan pada usaha besar di MG Setos Hotel Semarang. Director of Sales Marketing, Anto mewakili perusahaan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas SE2026. Pendataan dilakukan melalui wawancara langsung untuk memperoleh gambaran lengkap karakteristik usaha, aktivitas ekonomi, serta tantangan yang dihadapi responden.

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menerjunkan total sebanyak 251.000 lebih petugas, dengan di antaranya sebanyak 4.082 petugas diterjunkan untuk pendataan Sensus Ekonomi (SE) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

"DIY ini sangat istimewa karena capaian indeks pembangunan manusianya tertinggi kedua di Indonesia," kata Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, Yogyakarta terkenal dengan Kota Pendidikan, yang mana pendidikan punya peran luar biasa dalam pembangunan bangsa, baik dalam konteks pembangunan manusia maupun pembangunan ekonomi.

Dia menambahkan, pendidikan termasuk dalam aktivitas ekonomi, karena itu melalui Sensus Ekonomi 2026, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pendidikan bagi ekonomi DIY.

Berdasarkan catatan sementara, lanjut dia, terdapat 606.000 pelaku usaha di DIY, dengan sebanyak 596.000 di antaranya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Sistemnya nanti, petugas sensus tidak hanya menyambangi pelaku usaha yang terdaftar, tetapi juga ke rumah rumah untuk seluruh aktivitas ekonomi yang ada. Jadi sangat mungkin para petugas sensus akan ketemu usaha-usaha baru," katanya.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 adalah menyediakan data dasar yang terpercaya mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

"Data dasar ini akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Dan sebagai daerah yang bertumpu pada kekuatan jasa, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, dan UMKM, kita memerlukan potret yang utuh mengenai dinamika dunia usaha," katanya.

Dia mengatakan, karena pentingnya Sensus Ekonomi 2026, harapannya masyarakat DIY memberikan dukungan penuh dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, demi terwujudnya data yang akurat, lengkap, dan berkualitas.

Karena setiap data yang disampaikan akan menjadi pijakan bagi kebijakan pembangunan yang menentukan masa depan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

"Sambut petugas BPS dengan berikan informasi yang benar, lengkap, dan benar. Data ini nanti menjadi dasar merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, memperkuat investasi, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menerjunkan kurang lebih sekitar 1.980 petugas dan pengawas dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan menjelaskan pada gelaran sensus tahun ini pihaknya menargetkan pendataan terhadap seluruh skala usaha di wilayah setempat, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menjelaskan terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan petugas sensus di Kota Surabaya. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM yang juga akan didata selama pelaksanaan sensus.

"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil," beber Arrief, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan ribuan petugas sensus telah melakukan pendataan sejak 1 Mei 2026, sedangkan metode door-to-door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Arrief menjelaskan program Sensus Ekonomi berbeda dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Bila DTSEN lebih berfokus pada aspek sosial, sedangkan sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

"Jadi DTSEN kemarin itu Kota Surabaya sebagai pilot project. Kalau sensus ekonomi seluruh di Indonesia. Ini (sensus ekonomi) proyek 10 tahun sekali," ujarnya.

Hingga pertengahan Juni 2026, BPS Kota Surabaya telah melakukan pendataan terhadap usaha besar mencapai sekitar 800 perusahaan, termasuk sektor perbankan dan berbagai perusahaan besar lainnya. Sementara itu, pelaksanaan pendataan door-to-door dalam dua hari pertama telah menjangkau sekitar 8.000 usaha.

"Ini (data) baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an, perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door to door baru tadi pagi saya cek dua hari ini kurang lebih 8.000 usaha," ungkapnya.

Meski begitu, Arrief mengaku pihaknya menghadapi tantangan di lapangan, terutama terkait kejenuhan sebagian responden yang merasa terlalu sering didata. Akan tetapi, ia percaya diri bahwa target pendataan dapat tercapai melalui pendekatan persuasif serta dukungan dari Pemkot Surabaya.

"Ada beberapa yang istilahnya rumah-rumah yang mungkin agak menolak karena respondent burden. Respondent burden itu bosan, karena kok didata terus, tetapi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan dan bantuan dari pemkot, Insyaallah nanti kita akan bisa mendapatkan datanya masing-masing," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh gambaran kondisi ekonomi riil masyarakat secara lebih akurat. Pendataan tidak hanya mencakup jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, tetapi juga berbagai aset dan barang yang dimiliki.

Menurutnya, hasil sensus akan menunjukkan tingkat perekonomian dari masing-masing rumah tangga, termasuk untuk mengetahui posisi masyarakat dalam kelompok desil tertentu. Karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai sentral agar pemerintah memiliki basis data yang selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat.

"Jadi ini menunjukkan hasil sensus ekonomi ini adalah tingkat perekonomian dari setiap rumah, apakah masuk dalam desil, mungkin bisa nanti dijadikan desil 1, 2, 3, 4, 5 atau 6," ujarnya.

Oleh sebab itu, Eri pun mengajak kepada segenap masyarakat Kota Surabaya untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas sensus BPS melakukan pendataan.

Menurutnya, sebagian masyarakat mungkin merasa jenuh karena sering menjadi objek pendataan. Namun, proses tersebut diperlukan untuk memastikan data sosial ekonomi terus diperbarui sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

"Updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali, agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran.

Ia menegaskan data yang diperoleh secara akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan stimulus dalam berbagai bentuk.

"Saya atas nama Pemerintah Kota Surabaya nyuwun ngapuro (minta maaf) kepada warga Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya kepada njenengan (anda) terkait sensus ekonomi nyuwun tolong (minta tolong) dijawab. Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu, pergerakannya berapa, dan siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, KENDARI - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di Nusantara pada Senin (15/6), sebagai bagian dari memotret secara utuh perekonomian Indonesia.

Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan bahwa SE2026 merupakan kegiatan strategis dan hasilnya menjadi landasan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Setiap usaha yang didata akan menjadi bagian dari fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan. Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026,” katanya dalam kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Senin (15/6).

Sonny memimpin kegiatan pencanangan SE2026 sekaligus apel gabungan pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri lebih dari 1.200 peserta. Pada apel itu, dia turut memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas SE2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara. BPS menerjunkan lebih dari 2.600 petugas di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Periode pendataan lapangan SE2026 lebih panjang dibandingkan sensus sebelumnya, dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, agar seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewatkan dari pendataan,” ujarnya.

Kegiatan itu dihadiri pula Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan, Pj. Sekretaris Daerah Muhammad Fadlansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, BUMN/BUMD, asosiasi, media massa, serta jajaran BPS di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sonny menyampaikan apresiasi atas komitmen penuh Pemprov Sulawesi Tenggara untuk menyukseskan SE2026 yang ditandai dengan pembacaan deklarasi dukungan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua.

Dia juga mengajak masyarakat mendukung SE2026 melalui “TIR”, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga keamanannya.

Sehari sebelumnya, Sonny berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Hugua, serta Pj. Sekda Muhammad Fadlansyah. Andi Sumangerukka menyampaikan langsung dukungan jajaran Pemprov Sulawesi Tenggara untuk SE2026.

Pada Kamis (11/6), Sonny juga mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Sumatra Utara yang digelar bersamaan dengan rangkaian Pekan Inovasi dan Investasi Sumatra Utara sebagai wujud kolaborasi dalam memperkuat basis data ekonomi daerah.

Pencanangan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara Wagirin Arman, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, Bupati/Wali Kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota di Provinsi Sumatra Utara, serta unsur Forkopimda Provinsi Sumatra Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pencanangan SE2026 di Sumatra Utara.

“Sensus ekonomi menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh data yang lebih mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan,” kata Bobby.

Dia juga mengajak seluruh bupati, wali kota, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan di Sumatra Utara untuk mendukung dan menggelar sosialisasi SE2026 kepada masyarakat melalui berbagai forum dan kegiatan.

Sebaliknya, Sonny menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan SE2026 yang hasilnya memperkuat pembangunan daerah, termasuk pembangunan Sumatra Utara.

“Baru kali ini sensus ekonomi akan door-to-door ke rumah-rumah. 4,8 juta keluarga di Sumatra Utara akan didatangi. Selain itu, untuk Sensus Ekonomi kali ini, kami akan mencacah pelaku usaha pertanian yang tidak tercakup pada Sensus Ekonomi sebelumnya,” ujar Sonny.

Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menggelar Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (15/6). Pendataan sendiri akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo mengatakan berbeda dengan sensus ekonomi satu dekade lalu, Sensus Ekonomi 2026 turut memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari pendataan.

Selain itu, pendataan juga mencakup pelaku ekonomi kreatif dan digital, mulai dari usaha rumahan hingga afiliator dan influencer.

Sonny mengatakan petugas sensus akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah, termasuk yang tidak memiliki identitas usaha atau papan nama.

"Akan door to door. Walaupun tidak tampak aktivitas usahanya dari luar, tidak ada plangnya dan seterusnya, maka kita akan ke rumah-rumah menangkap itu semua. Kita juga akan bekerja sama dengan asosiasi dan pelaku platform digital untuk membantu pendataan," kata Sonny di Kendari, pada Senin (15/6).

BPS berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang diperlukan melalui pengisian sejumlah pertanyaan. Pemerintah juga menjamin kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026.

Bisnis.com, PADANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Sumatra Barat, menyampaikan pada pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) yang akan dimulai pada Mei 2026 mendatang akan menyasar pada sektor UMKM dan bisnis digital.

Kepala BPS Kota Padang, Dessi Febriyanti mengatakan SE 2026 ini dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali dan bertujuan untuk memotret struktur ekonomi secara menyeluruh, termasuk mencakup sektor pertanian yang kini menjadi bagian dari pendataan dasar nasional.

“Berbeda dengan periode sebelumnya, SE 2026 ini akan memberikan perhatian besar pada pelaku UMKM dan bisnis online yang dikelola dari rumah,” katanya saat menyosialisasikan SE 2026 lingkungan Pemko Padang, Kamis (22/4/2026).

Dia menjelaskan dalam melakukan pendataan akan dilakukan dengan metode door to door atau kunjungan langsung ke rumah warga untuk memastikan aktivitas ekonomi digital yang tidak terlihat secara fisik tetap terdata dengan akurat.

"Hal ini penting dilakukan, mengingat data SE 2016 menunjukkan bahwa hampir 97% struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh usaha skala mikro dan menengah," ujarnya.

Pranata Komputer Ahli Madya BPS Kota Padang, Babussalam Citra Rossa menambahkan pada pelaksanaan lapangan dibagi menjadi dua tahap, yakni pendataan untuk usaha skala menengah dan besar pada Mei 2026, disusul pendataan skala rumah tangga dan mikro pada Juni 2026.

Menurutnya nantinya seluruh petugas yang turun ke lapangan dipastikan akan membawa surat tugas resmi dan tanda pengenal guna memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi selama sepuluh tahun ke depan, termasuk program bantuan dan pendampingan bagi UMKM,” sebutnya.

Oleh karena itu, BPS mengajak warga Padang untuk memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada petugas, karena partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan untuk mewujudkan Kota Padang yang lebih maju dan sejahtera.

Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang mencatat ada 47.692 UMKM yang berada di bawah binaannya per 2024. Pada tahun 2022, jumlah UMKM tercatat sebanyak 39.924.

Adapun omzet total UMKM meningkat tajam, dari Rp746,1 miliar di tahun 2023 menjadi Rp952,1 miliar pada tahun 2024.

Dari sisi legalitas usaha, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) meningkat dari 2.860 usaha pada tahun sebelumnya menjadi 10.196 usaha di tahun 2024.

Sementara itu, produk bersertifikat halal juga mengalami lonjakan signifikan, dari 168 produk pada 2022 menjadi 1.636 produk pada 2024.