Bisnis.com, PALEMBANG — Penyedia dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kota Palembang menyangkal terkait adanya penyaluran program tersebut selama libur sekolah akhir tahun berlangsung.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia Sumatra Selatan (PPJI Sumsel) sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG di Kota Palembang, Evie Hadenli menerangkan sejumlah sekolah yang masih menyalurkan MBG di waktu libur artinya memang masih memiliki dana yang akan dicairkan.

“Libur, ya libur. Kalau yang masih berjalan itu memang dana pencairannya masih ada, dan harus dijadikan MBG untuk dibagikan,” ujarnya, dikutip Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, setiap dapur memperoleh pencairan dana berbeda-beda karena target sasaran penerima pun tidak sama.

Kondisi itu yang menyebabkan sejumlah penyedia dapur kemungkinan masih memiliki paket yang harus dibagikan ke setiap sekolah.

"Kalau yang dananya [MBG] masih ada di sekolah, pasti harus dibagikan sesuai dengan jumlah. Ini koordinasi masing-masing sekolah dengan SPPG (satuan pemenuhan pelayanan gizi)," kata Evie.

Dia menambahkan, pelaksanaan MBG sesuai dengan petunjuk teknis dan tata kelola program dari Badan Gizi Nasional (BGN), seyogyanya memang tetap berjalan meski dilaksanakan secara fleksibel.

Namun begitu, kata Evie, kebijakan tersebut tidak ditunjukkan untuk siswa di sekolah, tetapi ke beberapa sasaran lain.

"Bukan hanya untuk anak sekolah. Ibu hamil dan untuk anak-anak usia produktif juga mendapat [MBG] dari posyandu. Nah, yang ini yang tetap berjalan," tutupnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib didampingi ahli gizi.

Dadan mengingatkan tiga pilar utama yang wajib dimiliki setiap dapur umum MBG adalah kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

"Tiga pilar utama program makan bergizi harus ada satu ka-SPPG (kepala SPPG), dua ahli gizi, tiga akuntan. Ini tidak bisa ditawar, SPPG tidak bisa jalan tanpa tiga pilar ini," jelas Dadan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Menurut Dadan, ahli gizi di tiap SPPG tidak harus diisi oleh lulusan sarjana gizi saja, tetapi bisa lulusan sarjana Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pangan, Pengolahan Makanan, dan Keamanan Pangan.

"Hanya untuk ahli gizi selama ini, selalu sarjana gizi. Nah, sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, boleh sarjana teknologi pangan, boleh sarjana pengolahan makanan, boleh sarjana keamanan pangan," jelasnya.

Kemudian, ia juga membantah pernyataan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) yang menyebut ahli gizi tak langka.

Dadan mengatakan kenyataan di lapangan, antar SPPG memperebutkan ahli gizi yang lulusan sarjana gizi sehingga membuka opsi lulusan dari program studi lain.

"Kenyataan di lapangan sudah terjadi rebutan, antar SPPG memperebutkan ahli gizi yang sarjana gizi. Makanya, kemudian kita buka dari program studi lain supaya tidak terjadi rebutan," pungkas Dadan.

Berbeda dengan Dadan, Ketua Umum Persagi Doddy Izwardy menyebutkan jumlah ahli gizi di Indonesia memadai untuk memenuhi kebutuhan dapur umum program MBG.

"Enggak (langka). Jadi kan begini, pendidikannya itu (ahli gizi) produksinya sampai 11 ribu setahun. Cuma kan kita tidak tahu mereka ada di mana," kata Doddy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11) lalu.

Ia menilai keluhan sebagian SPPG soal kesulitan mendapatkan ahli gizi lebih disebabkan distribusi dan mekanisme penugasan, bukan kekurangan tenaga secara nasional.

Ia menambahkan Kementerian Kesehatan telah melakukan pemetaan tenaga gizi, termasuk yang selama ini masih bertugas secara sukarela. Namun, proses perpindahan mereka ke SPPG tetap membutuhkan keputusan pemerintah daerah.

"Apakah mereka bisa pindah ke SPPG, harus ada aturan dari pak bupati, gubernur, seperti itu," katanya.

Dalam pemetaan kebutuhan nasional, Doddy menyampaikan ketersediaan tenaga ahli gizi mencukupi untuk mendukung seluruh SPPG di Indonesia.

"Cukup, seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang bagi masyarakat adat, termasuk Suku Baduy, untuk mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia memastikan seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah sulit dijangkau, termasuk komunitas adat terpencil, dapat masuk dalam kategori penerima manfaat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG wilayah terpencil.

"Pokoknya seluruh warga negara Indonesia yang sulit dicapai oleh daerah lainnya lebih dari 30 menit kita kategorikan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpencil," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).

"Di situ ada anak sekolah (atau) tidak ada anak sekolah, selama ada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kita akan dirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wilayah terpencil," tambahnya.

Ia menjelaskan prinsip pelaksanaan program MBG di wilayah terpencil, termasuk yang berpotensi diterapkan di komunitas adat, akan memanfaatkan potensi lokal.

Setiap dapur SPPG nantinya tidak hanya berfokus pada penyediaan MBG, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar melalui bahan pangan lokal yang sesuai dengan kebiasaan makan warga setempat.

"Prinsip dasar dari program Makan Bergizi Gratis, memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Oleh sebab itu di setiap SPPG kita tempatkan ahli gizi yang sekarang mulai langka," jelas Dadan.

Kelangkaan tenaga ahli gizi, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri di tengah percepatan pembangunan SPPG di berbagai daerah.

Dadan mengatakan pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk memperluas rekrutmen dari bidang keilmuan lain yang masih berkaitan, seperti kesehatan masyarakat atau teknologi pangan.

"Tadinya ahli gizi agak sulit mencari pekerjaan, sekarang menjadi salah satu profesi yang langka. Sehingga tadi Komisi IX memberikan saran agar Badan Gizi Nasional mencari jalan keluar atas kelangkaan tersebut," ujar dia.

Dalam paparannya di DPR, BGN menyebut percepatan pembangunan SPPG terpencil dilakukan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini, rencana totalnya mencapai 8.286 titik SPPG terpencil yang tersebar di 35 provinsi, 324 kabupaten, dan 2.465 kecamatan.

Sebaran terbesar berada di Papua sebanyak 2.043 titik, disusul Sumatera 1.945 titik, Kalimantan 1.783 titik, Sulawesi 969 titik, serta Bali-Nusa Tenggara sebanyak 1.265 titik. Dari total tersebut, 8.218 titik telah terverifikasi dan siap dibangun hingga akhir tahun.

Program ini ditargetkan mampu menjangkau 2,2 juta hingga 3 juta penerima manfaat di daerah-daerah yang sulit dijangkau, dengan rata-rata kapasitas 300 orang per SPPG.

Pembangunannya diharapkan sebagian besar rampung pada Desember, sedangkan sisanya diselesaikan pada Januari mendatang.

Koordinator BGN Banten Asep Royani sebelumnya mengungkapkan peluang warga Baduy menerima program MBG merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan BGN masih mengkaji petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program di wilayah adat tersebut, termasuk kemungkinan pendirian dapur khusus di sekitar pemukiman warga Baduy apabila masyarakat setempat bersedia menerima program tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah rampung dan segera dibagikan dalam waktu dekat.

Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025) malam.

“Sudah [selesai]. Tinggal beres, tinggal dibagikan,” ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Istana Negara.

Menurutnya, Perpres tersebut turut memuat sanksi administratif bagi penyelenggara dapur umum MBG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).

“Ada, pasti. Sekarang juga tanpa Perpres sudah ada. Kan menghentikan operasional,” jelasnya.

Dia menambahkan, hingga kini BGN telah menghentikan sementara 106 dapur umum, dengan 12 di antaranya telah kembali beroperasi setelah memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.

Langkah tersebut, kata Dadan, menjadi bagian dari pengawasan ketat agar makanan yang disajikan dalam program nasional ini aman dikonsumsi peserta didik.

Data Keracunan Bisa Dipantau Publik

Dadan juga mengonfirmasi bahwa data kasus kesehatan dan potensi keracunan makanan pada program MBG kini dapat dipantau publik secara real time melalui sistem terpadu antara BGN dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Sekarang datanya langsung dari Kemenkes. Jadi setiap pagi dari Kemenkes kirim ke kita,” ujarnya. Ia menyebut BGN kini mulai menyiarkan data tersebut melalui portal resmi badan, yang dapat diakses masyarakat untuk memantau kondisi keamanan pangan di seluruh wilayah penerapan MBG.

“Sudah mulai. Bisa dipantau publik di web BGN,” tambahnya.

Terkait target distribusi MBG bagi 82,9 juta penerima manfaat, Dadan menyatakan pemerintah tetap optimistis target itu tercapai. Namun, ia membuka kemungkinan pergeseran waktu penyelesaian hingga Februari 2026 akibat beberapa gangguan teknis.

“Kita usahakan, ya selambat-lambatnya Februari lah. Tapi kita yakin masih bisa kejar tergantung intensitas gangguan yang terjadi, karena sekarang tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai diganggu,” ungkapnya tanpa merinci lebih jauh bentuk gangguan yang dimaksud.

Dia menegaskan, sistem verifikasi data penerima dan distribusi pangan terus disempurnakan untuk menjamin ketepatan sasaran dan keamanan proses penyaluran.

“Alhamdulillah sejauh ini bisa kita atasi, on track,“ tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Dadan juga menyampaikan hasil evaluasi program MBG di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden disebut memberikan penilaian rata-rata 8, dan meminta BGN untuk melanjutkan program dengan peningkatan kualitas di tahun kedua.

“Kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut di tahun kedua dengan memberikan penilaian rata-rata 8,” ujarnya.

BGN, kata Dadan, berkomitmen menjaga standar gizi seimbang dalam setiap menu MBG agar sesuai dengan tujuan jangka panjang program: membangun generasi cerdas, sehat, dan kuat 20 tahun mendatang.

“Tujuan makanan BGN adalah untuk menciptakan generasi berkualitas. Makanan yang disajikan harus dengan menu seimbang, sehat, dan aman dikonsumsi sehingga bisa menghasilkan generasi yang pintar, cerdas, sehat, kuat, dan ceria,” tandas Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan pengembalian anggaran Rp70 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mempengaruhi target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.

Dadan menyampaikan proyeksi penyerapan anggaran tahun ini telah memperhitungkan seluruh kebutuhan program berbasis data dan asumsi.

"Dana APBN 2025 Rp71 triliun. Presiden (Prabowo Subianto) menyiapkan tambahan Rp100 triliun. Proyeksi (penyerapan anggaran) BGN pada akhir Desember Rp71 triliun + Rp28 triliun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/10).

Ia menambahkan proyeksi tersebut sudah mencakup seluruh kebutuhan pelaksanaan program MBG, termasuk target penerima manfaat.

"Kalau sudah proyeksi itu sudah memperhitungkan. Kalau proyeksi itu sudah menghitung semua kebutuhan berbasis data dan asumsi," kata Dadan.

BGN berencana mengembalikan anggaran Makan Bergizi Gratis Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto karena berpotensi tidak terserap hingga akhir tahun ini.

"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Bogor, Senin (13/10).

Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran besar agar program MBG menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia. Namun, penyerapan dana di lapangan belum optimal karena sebagian proyek masih dalam proses pembangunan dan verifikasi.

Untuk tahun depan, alokasi anggaran BGN justru meningkat tajam. Dadan menyebut lembaganya akan menerima Rp268 triliun.

Hal itu menjadikan BGN sebagai institusi dengan anggaran terbesar di kabinet. Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun untuk pelaksanaan program MBG 2026.

"Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari," ucapnya.

Selain anggaran, Dadan menuturkan dua aspek lain yang menjadi kunci keberhasilan program MBG, yakni sumber daya manusia dan infrastruktur. Pemerintah menugaskan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai tenaga pelaksana di lapangan, yang memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG di seluruh daerah.

"SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala SPPG," ujarnya.

Dari sisi infrastruktur, pembangunan gedung SPPG awalnya direncanakan dibiayai sepenuhnya melalui APBN. Namun karena keterbatasan waktu dan proses tender yang lambat, pemerintah membuka kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini," kata Dadan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit SPPG dengan kebutuhan dana sekitar Rp60 triliun. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 unit tahun ini, hingga Agustus belum satu pun terealisasi melalui mekanisme tender.

Namun berkat partisipasi mitra, kini sudah ada 11.504 SPPG aktif di berbagai wilayah.

"Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia, di mana mitra menjadi partner Badan Gizi Nasional yang telah menyukseskan program ini dengan cepat," tutur Dadan.

Saat ini terdapat 30 ribu mitra yang terdaftar di portal BGN. Dari jumlah itu, 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses seleksi. BGN menargetkan hingga akhir tahun, 25.400 SPPG akan berdiri di wilayah aglomerasi dan 6.000 lainnya di daerah terpencil.