Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib didampingi ahli gizi.

Dadan mengingatkan tiga pilar utama yang wajib dimiliki setiap dapur umum MBG adalah kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

"Tiga pilar utama program makan bergizi harus ada satu ka-SPPG (kepala SPPG), dua ahli gizi, tiga akuntan. Ini tidak bisa ditawar, SPPG tidak bisa jalan tanpa tiga pilar ini," jelas Dadan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Menurut Dadan, ahli gizi di tiap SPPG tidak harus diisi oleh lulusan sarjana gizi saja, tetapi bisa lulusan sarjana Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pangan, Pengolahan Makanan, dan Keamanan Pangan.

"Hanya untuk ahli gizi selama ini, selalu sarjana gizi. Nah, sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, boleh sarjana teknologi pangan, boleh sarjana pengolahan makanan, boleh sarjana keamanan pangan," jelasnya.

Kemudian, ia juga membantah pernyataan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) yang menyebut ahli gizi tak langka.

Dadan mengatakan kenyataan di lapangan, antar SPPG memperebutkan ahli gizi yang lulusan sarjana gizi sehingga membuka opsi lulusan dari program studi lain.

"Kenyataan di lapangan sudah terjadi rebutan, antar SPPG memperebutkan ahli gizi yang sarjana gizi. Makanya, kemudian kita buka dari program studi lain supaya tidak terjadi rebutan," pungkas Dadan.

Berbeda dengan Dadan, Ketua Umum Persagi Doddy Izwardy menyebutkan jumlah ahli gizi di Indonesia memadai untuk memenuhi kebutuhan dapur umum program MBG.

"Enggak (langka). Jadi kan begini, pendidikannya itu (ahli gizi) produksinya sampai 11 ribu setahun. Cuma kan kita tidak tahu mereka ada di mana," kata Doddy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11) lalu.

Ia menilai keluhan sebagian SPPG soal kesulitan mendapatkan ahli gizi lebih disebabkan distribusi dan mekanisme penugasan, bukan kekurangan tenaga secara nasional.

Ia menambahkan Kementerian Kesehatan telah melakukan pemetaan tenaga gizi, termasuk yang selama ini masih bertugas secara sukarela. Namun, proses perpindahan mereka ke SPPG tetap membutuhkan keputusan pemerintah daerah.

"Apakah mereka bisa pindah ke SPPG, harus ada aturan dari pak bupati, gubernur, seperti itu," katanya.

Dalam pemetaan kebutuhan nasional, Doddy menyampaikan ketersediaan tenaga ahli gizi mencukupi untuk mendukung seluruh SPPG di Indonesia.

"Cukup, seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu," ujarnya.

Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy merespons rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas rekrutmen tenaga pengawas gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada lulusan non-gizi.

Menurut Doddy, kebijakan tersebut muncul sebelum kerja sama formal antara BGN dan Persagi sehingga berisiko memengaruhi mutu layanan gizi di SPPG.

"Oh, itu karena belum ada MoU (nota kesepahaman) dengan kita. Ya, artinya kan kami sampaikan artinya kepada BGN untuk kita men-support, mencari ahli gizi, membantu mereka untuk pemenuhan (gizi)," kata Doddy di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Ia menegaskan penyusunan menu gizi bukan sekadar menyiapkan makanan, melainkan soal perhitungan komposisi zat gizi, penentuan bahan pengganti, dan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Doddy menilai perubahan kebijakan yang memperpendek pendidikan dan pelatihan bagi tenaga non-gizi memerlukan revisi peraturan presiden (perpres), dan bila tidak tepat dapat berdampak serius.

"Sampai yang menjamin nanti akhirnya penerima manfaatnya obesitas. Ya kan?" ujarnya.

Ia menekankan ahli gizi di SPPG harus berani menegakkan standar gizi dan profesionalisme dalam setiap penyusunan menu.

Ia mencontohkan pentingnya kemampuan teknis yang hanya dimiliki ahli gizi berpendidikan formal.

"Kan harus ahlinya. Sekolah dulu. Saya aja ke sekolah dulu," ujar Doddy.

Menurutnya, pelatihan singkat seperti tiga bulan tidak akan cukup untuk menyiapkan tenaga yang memahami risiko kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil.

Keahlian profesional dibutuhkan untuk memastikan komposisi makanan sesuai angka kecukupan gizi, menghindari risiko penyakit tidak menular, dan menjaga kualitas layanan MBG secara menyeluruh.

Wacana perekrutan tenaga non-gizi muncul setelah Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan jumlah sarjana gizi belum mencukupi untuk program MBG. Dadan menyebut prioritas awal tetap sarjana gizi, tapi untuk mengisi kekosongan, BGN mempertimbangkan lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, dan bidang lain yang memiliki pengetahuan dasar gizi.

Pernyataan itu memicu perdebatan publik karena dianggap mengurangi standar kompetensi tenaga ahli di dapur MBG.

Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy memastikan jumlah ahli gizi di Indonesia memadai untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Enggak (langka). Jadi kan begini, pendidikannya itu (ahli gizi) produksinya sampai 11 ribu setahun. Cuma kan kita tidak tahu mereka ada di mana," kata Doddy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Ia menilai keluhan sebagian SPPG soal kesulitan mendapatkan ahli gizi lebih disebabkan distribusi dan mekanisme penugasan, bukan kekurangan tenaga secara nasional.

Doddy menjelaskan sejak SPPG dibentuk, sebagian pengelola dapur MBG merasa kesulitan mencari tenaga gizi. Untuk menjembatani kebutuhan itu, Persagi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 11 November lalu.

"Kami sudah mengonsolidasi DPD (dewan pimpinan daerah) kami yang ada 35 di semua provinsi di Indonesia, ada 500 lebih DPC (dewan pimpinan cabang)-nya," ujar Doddy.

Ia menambahkan Kementerian Kesehatan telah melakukan pemetaan tenaga gizi, termasuk yang selama ini masih bertugas secara sukarela. Namun, proses perpindahan mereka ke SPPG tetap membutuhkan keputusan pemerintah daerah.

"Apakah mereka bisa pindah ke SPPG, harus ada aturan dari Pak Bupati, Gubernur, seperti itu," katanya.

Dalam pemetaan kebutuhan nasional, Doddy menyampaikan ketersediaan tenaga ahli gizi mencukupi untuk mendukung seluruh SPPG di Indonesia.

"Cukup, seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu," ujarnya.

Detail penempatan di setiap provinsi masih dibahas dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Persagi juga telah berkoordinasi dengan asosiasi perguruan tinggi gizi dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) untuk menyinkronkan jumlah lulusan baru dengan kebutuhan SPPG.

"Mereka tuh banyak lulusan-lulusan yang setiap tahunnya akan tamat," ujar Doddy.

Ia mengatakan Persagi memberi edukasi dan pembekalan agar para lulusan siap bekerja di dapur MBG, terutama karena sebagian khawatir dengan jam kerja yang panjang.

Terkait kebutuhan ideal, Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persagi Marudut Sitompul menilai dua ahli gizi dibutuhkan untuk setiap SPPG.

"Yang selama ini ada yang direkrut oleh negara itu kan satu orang (ahli gizi). Nah, satu orang ini karena dia kerjanya sangat banyak dan perlu tidur juga, saya kira. Pada saat dia tidur, bahan makanan datang. Jadi yang ngecek itu siapa?" ujarnya.

Jika perekrutan dua tenaga sulit dilakukan, Persagi menyarankan upgrading tenaga dapur yang dinilai kompeten agar dapat membantu pengecekan bahan makanan.

Isu kelangkaan ahli gizi mencuat setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan produksi sarjana gizi belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga ahli program MBG.

"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan," kata Dadan.

Untuk mengisi kekosongan, BGN membuka peluang bagi lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, dan bidang lain yang memiliki mata kuliah gizi.