DPR RI menyepakati empat langkah efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui efisiensi itu, anggaran negara bisa dihemat sekitar Rp40 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan (dampak penghematannya)," ujar Zainul dalam keterangan tertulis Bakom RI, Jumat (26/6).

BGN mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp270 triliun untuk program MBG di 2027, naik Rp2 triliun dari 2026 yang sebesar Rp268 triliun.

Namun, Zainul menyebut anggaran MBG 2027 diprediksi akan jauh berkurang dengan penghematan yang dilakukan BGN di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang. Ia meyakini efisiensi yang dilakukan bakal cukup signifikan.

"Waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Komisi IX pun memberikan waktu dua pekan kepada BGN untuk merampungkan perhitungan efisiensi tersebut. Pekan depan, DPR akan kembali menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas finalisasi penghematan yang akan diterapkan dalam program MBG.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ucap Zainul.

Zainul juga merinci empat langkah efisiensi pertama yang dipaparkan BGN. Pertama, mengevaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang dibahas yaitu MBG tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.

Kedua, mengurangi intensitas pemberian paket MBG. Jika sebelumnya makanan diberikan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari dalam sepekan, ke depan penyaluran MBG direncanakan berjalan pada Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Melalui skema ini, saat hari libur nasional ataupun selama masa libur sekolah MBG juga tidak akan diberikan.

Ketiga, mengevaluasi pemberian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komisi IX setuju agar insentif yang selama ini disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari per SPPG untuk dievaluasi dan disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Keempat, menerapkan sistem pengelompokan atau penilaian SPPG. Nantinya BGN akan membagi SPPG ke dalam beberapa klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja, sehingga besaran insentif ataupun anggaran yang diterima akan berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA — Penghematan anggaran negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diestimasikan mencapai Rp40 triliun setelah Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penghematan tersebut akan menjadi dasar penyusunan anggaran MBG 2027 yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp270 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan DPR menilai skema efisiensi yang dipaparkan jajaran pimpinan BGN yang baru mampu menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan dampak penghematannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Zainul, BGN telah berkomitmen melakukan penghitungan ulang anggaran dengan target penghematan sedikitnya Rp40 triliun. Upaya serupa juga tengah dilakukan terhadap pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026.

"Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Komisi IX DPR memberikan waktu selama dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan simulasi efisiensi tersebut sebelum dibahas kembali dalam rapat dengar pendapat.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ujarnya.

Empat langkah efisiensi yang disepakati diawali dengan evaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah tidak lagi memberikan MBG kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.

Langkah berikutnya ialah mengurangi frekuensi pemberian paket makanan. Apabila selama ini MBG disalurkan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari setiap pekan, ke depan penyaluran direncanakan hanya berlangsung pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Dengan skema tersebut, distribusi makanan juga tidak dilakukan pada hari libur nasional maupun selama masa libur sekolah.

BGN juga akan mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insentif yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta akan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.

Selain itu, BGN akan menerapkan sistem pengelompokan SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerjanya. Melalui skema tersebut, besaran insentif maupun alokasi anggaran yang diterima setiap SPPG akan berbeda sesuai hasil penilaian.

Sebelumnya, BGN mengusulkan pagu anggaran program MBG sebesar Rp270 triliun pada 2027, meningkat Rp2 triliun dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Namun, besaran kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan akan turun setelah perhitungan efisiensi dirampungkan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengingatkan wacana penambahan layer atau golongan baru dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT) untuk mengakomodir rokok ilegal berpotensi memicu distorsi pasar. .

Selain itu kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperumit struktur tarif, hingga membuka ruang moral hazard, bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah yang tengah menekankan kepastian dan stabilitas ekonomi.

"Terkait wacana penambahan layer cukai untuk rokok yang selama ini beredar secara ilegal, pada prinsipnya saya melihat pemerintah harus sangat hati-hati agar kebijakan tersebut tidak justru dimaknai sebagai bentuk legalisasi terhadap rokok ilegal," kata Nurhadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dalam konteks tersebut, lanjutnya urgensi penambahan layer cukai baru patut dipertanyakan, sebab di saat pemerintah berupaya menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, wacana ini justru membuka opsi baru yang berpotensi mengacaukan struktur pasar.

Menurut dia, apabila tujuan pemerintah adalah menarik produk ilegal masuk ke dalam sistem perpajakan dan pengawasan negara, mekanisme yang diterapkan harus berlangsung secara ketat dan tidak memberikan ruang pembiaran terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

"Jangan sampai muncul moral hazard, seolah-olah pelaku industri ilegal cukup menunggu kebijakan baru lalu otomatis bisa masuk pasar resmi," ujarnya.

Dengan jumlah 8 layer tarif cukai yg ada saat ini dinilai memunculkan banyak rokok yang dijual di bawah harga Rp10.000, apalagi dengan menambah 1 layer lagi, akan berdampak rokok murah dan tanpa cukai/ ilegal makin membludak.

Dikatakan Nurhadi di tengah tekanan yang masih dihadapi sektor industri tembakau, perubahan struktur tarif juga dikhawatirkan mengirimkan sinyal yang bertolak belakang dengan semangat stabilitas yang sedang dibangun pemerintah.

Ketika pelaku usaha membutuhkan kepastian untuk merencanakan investasi, produksi, dan penyerapan tenaga kerja, munculnya golongan baru justru berpotensi menciptakan ketidakpastian mengenai arah kebijakan cukai ke depan.

Fokus pada pemberantasan rokok ilegal, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum dinilai lebih sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Sebaliknya, penambahan layer baru berisiko memunculkan distorsi pasar dan moral hazard yang pada akhirnya dapat menghambat upaya pemerintah membangun industri yang lebih tertib, kompetitif, dan berkelanjutan.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak akan mengalami kenaikan hingga 2027.

Pemerintah memilih mempertahankan tarif guna menciptakan stabilitas, sembari memperkuat pengawasan dan memberantas peredaran rokok ilegal yang selama ini mengganggu iklim usaha serta menggerus penerimaan negara.

"Saya buat konstan saja, tidak naik dan tidak turun. Saya ingin stabilitas (ekonomi) dulu," kata Purbaya di Jakarta, Rabu,( 20/5) lalu.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

BPJS Kesehatan memberi sinyal berpotensi mengalami gagal bayar klaim mulai Juli 2027 apabila tidak ada intervensi tambahan dari pemerintah untuk memperkuat kondisi keuangannya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan lembaganya saat ini menanggung defisit sekitar Rp2 triliun per bulan lantaran pengeluaran klaim kesehatan lebih besar dibandingkan penerimaan iuran peserta.

"Ini menghasilkan pembayaran Rp500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp16 triliun, kurang lebih Rp16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun," ujar Prihati dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6) dilansir dari Youtube TVR Parlemen.

Prihati menjelaskan rasio klaim BPJS Kesehatan kini telah mencapai 108,72 persen. Angka tersebut menunjukkan total klaim yang dibayarkan telah melampaui pendapatan iuran yang diterima.

Menurutnya, kondisi itu mengingatkan pada pengalaman defisit yang pernah dialami BPJS Kesehatan pada periode 2018 hingga 2020.

"BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi Covid sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen," katanya.

[Gambas:Youtube]

Ia mengatakan BPJS Kesehatan saat ini melayani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari. Transaksi tersebut menghasilkan kewajiban pembayaran klaim sekitar Rp500 miliar per hari.

Meski masih memiliki cadangan dana untuk membayar klaim dalam beberapa bulan ke depan, Prihati mengingatkan kemampuan tersebut tidak akan bertahan lama jika tidak ada dukungan tambahan.

"Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu sekalian," ujarnya kepada anggota DPR.

Di sisi lain, Prihati mengaku mendapat kabar positif terkait peluang tambahan dana sekitar Rp20 triliun yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

Ia berharap pemerintah segera merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengelolaan aset dan liabilitas yang menjadi dasar pencairan dana tersebut.

"Kalau sudah ditandatangani, moga-moga Juli cair. Yang tadi Bapak bilang Rp20 triliun, (rinciannya) Rp10 triliun di Kemenkes, Rp10 triliun di Kemenkeu yang sudah pernah dijanjikan di awal tahun," katanya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menunggu terbitnya Peraturan Presiden mengenai penghapusan tunggakan peserta. Menurut Prihati, terdapat sekitar 23 juta peserta yang menunggak iuran dengan nilai mencapai Rp14 triliun.

"Kemudian yang perlu kami jelaskan bahwasanya kita juga berharap segera ditandatangani Perpres penghapusan tunggakan, karena ini ada 23 kurang lebih juta yang menunggak dan ini memang uangnya sebesar Rp14 triliun," ujar Prihati.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta stakeholder terkait untuk memitigasi terkait persebaran virus Hantavirus.

Puan mengatakan, persebaran Hantavirus ini perlu menjadi sorotan pemerintah agar tidak meluas seperti virus Covid-19. Berkaca dari kasus itu, pemerintah pun harus melakukan langkah antisipasi dengan cepat.

"Terkait dengan virus Hantavirus, semua stakeholder sebaiknya untuk mengantisipasi dan melakukan mitigasi jangan sampai kemudian nanti menganggap hal ini hal yang tidak perlu diantisipasi dan dimitigasi," ujar Puan di kompleks Senayan, Selasa (12/5/2026).

Puan menambahkan, pihaknya juga akan memanggil jajaran Kemenkes maupun pihak terkait lainnya untuk meminta penjelasan mendalam soal Hantavirus ini.

Nantinya pada rapat itu juga, Komisi IX bersama pemerintah bakal membahas soal tindak lanjut dan antisipasi pemerintah untuk melawan virus tersebut.

"Dan karena hari ini baru pembukaan sidang di DPR, nanti tentu saja komisi yang terkait kami akan minta untuk meminta penjelasan dari stakeholder yang terkait untuk melakukan pencegahan-pencegahan atau antisipasi terkait dengan hal tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, kasus hantavirus ramai disorot usai adanya laporan infeksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina menuju Kepulauan Canary, dengan persinggahan di Antartika, Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, Pulau Nightingale, Tristan, St. Helena, Ascension, dan Cape Verde pada (1/5/2026).

Dalam kapal yang membawa sekitar 150 penumpang ini, terdapat satu orang penumpang pertama asal Belanda yang diyakini terinfeksi hantavirus dan meninggal dunia pada 11 April 2026.

Hantavirus sendiri merupakan sekelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat, yang menular ke manusia melalui penghirupan partikel udara dari kotoran hewan pengerat yang telah mengering.

Virus ini disebut dapat hidup secara alami di tubuh hewan tanpa menimbulkan gejala, tetapi dapat menyebabkan penyakit serius saat menginfeksi manusia.

Belum ada di Indonesia

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional.

Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia justru merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Namun demikian, Kemenkes mengimbau agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” ujar Andi Saguni dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi perusahaan swasta hanya bersifat imbauan.

Selain sifatnya imbauan, Yassierli juga sejak awal tak menentukan hari untuk pelaksanaan WFH bagi karyawan swasta, sebagaimana yang berlaku pada PNS. Pemerintah menetapkan PNS WFH setiap Jumat.

"Untuk swasta kita tidak ada spesifik menuliskan, menentukan harinya. Jadi sekali lagi WFH, tadi saya sampaikan juga kepada Komisi IX, itu sifatnya imbauan," kata Yassierli di kompleks parlemen, Rabu (9/4).

Menurut Yassierli, setiap perusahaan memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda. Sehingga, kebijakan WFH tersebut tidak bisa digeneralisasi.

Sejak awal, kata dia, pemerintah juga telah menentukan sektor-sektor yang dikecualikan untuk menerapkan kebijakan WFH, terutama kantor atau lembaga yang berhubungan dengan pelayanan publik.

"Kita juga sudah menentukan sektor-sektor yang dapat diberikan pengecualian, yang menyangkut langsung layanan rakyat dan seterusnya," ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli mengaku tak ingin kebijakan WFH swasta juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan kebijakan WFH harus tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dan dalam surat edaran itu kita juga spesifik mengatakan bahwa kita tidak ingin edaran ini kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tetap menginginkan pertumbuhan ekonomi itu naik, teman-teman pekerja produktif, dan industri kita tetap maju. Gitu harapan kita," ujarnya.

Kebijakan WFH bagi karyawan swasta tertuang dalam SE Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang WFH dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Dia menegaskan hak buruh tidak boleh dipangkas selama perusahaan menjalankan imbauan tersebut.

"Kami sampaikan bahwa pengaturan WFH itu tidak boleh mengurangi hak-hak karyawan," ujar Yassierli.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan jumlah penerima program magang nasional tahun ini naik 50 persen menjadi 150 ribu orang. Pada 2025, penerimanya ditetapkan 100 ribu orang.

Program magang nasional ini menawarkan kesempatan bagi fresh graduate untuk magang di perusahaan terpilih dengan gaji setara UMP/UMK selama enam bulan. Pendaftaran dilakukan melalui portal MagangHub Kemnaker.

"Kita lihat antusiasme yang luar biasa dari peserta, kemudian apresiasi dari perusahaan, kami sudah mengusulkan program magang 2026. Kami mengusulkan jumlahnya naik menjadi 150 ribu orang, tapi ini baru usulan ya," ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Komisi IX, Kamis (9/4).

Menurutnya, usulan sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto hingga kementerian terkait agar program ini bisa di finalisasi dan kembali dilanjutkan di tahun ini.

"Surat sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden dan kami masih menunggu ketersediaan anggaran. Dan semoga ini juga dengan dukungan dari Kementerian Keuangan, dari Kemenko, nanti program ini bisa kita laksanakan, sehingga harapan dari tadi para peserta magang bahwa program magang ini bisa berlanjut di tahun ini memang bisa terwujud," jelasnya.

Yassierli menjelaskan untuk tahun ini program magang nasional dilakukan sebanyak III tahap dengan rincian batch I pada Oktober 2025 dan II-III menyusul di November dan Desember 2025.

[Gambas:Youtube]

Kualifikasi pemagang yang disasar adalah lulusan baru baik dari program D3, D4 atau S1. Keuntungannya, para pemagang akan mendapatkan uang saku setara UMR setiap bulannya dari pemerintah.

Para pemagang yang terpilih akan bekerja di perusahaan BUMN maupun swasta yang sudah diseleksi oleh Kemenaker. Tahun lalu, Total anggaran yang dikucurkan untuk insentif alias stimulus tersebut mencapai Rp16,23 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mendorong program magang di luar negeri. Saat ini kerjasama sudah dilakukan dengan pemerintah Jepang dan akan dilanjutkan dengan berbagai negara lainnya yang sudah menyampaikan minat untuk merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri.

"Kemudian kita juga secara aktif mendatangi peluang-peluang penempatan magang di luar negeri, yang saat ini memang kita masih fokus di Jepang, walaupun sudah ada beberapa permintaan dari negara lain, tapi biasanya isunya terkait dengan bahasa, misalnya di Jerman, di Turki, di Taiwan, dan seterusnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu hal yang dinanti-nanti pekerja saat Lebaran Idulfitri tiba.

Menilik pada aturan tahun-tahun sebelumnya, pemberian THR oleh pemberi kerja diberikan minimal H-7 lebaran.

Pemberian THR ini pun bersifat wajib untuk pekerja yang sudah bekerja selama minimal 1 bulan atau sesuai dengan aturan perusahaan.

Pemerintah pun melarang perusahaan mencicil THR yang akan diberikan kepada karyawan. Perusahaan yang terlambat menyalurkan THR dapat dikenai denda sebesar 5% dari total kewajiban kepada pekerja.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja di sektor swasta harus dilakukan paling lambat dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Irma mengatakan ketentuan tersebut merupakan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan telah dikomunikasikan kepada Komisi IX DPR RI.

"Kalau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan sudah dikomunikasikan kepada Komisi IX, THR paling lambat harus dibayarkan dua minggu sebelum hari raya. Ini yang harus ditegaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Siapa yang melanggar harus diberikan sanksi," kata Irma dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026) dikutip dari Antaranews.

Ia menjelaskan ketentuan tersebut berlaku tegas, khususnya bagi sektor swasta.

DPR RI juga akan melakukan pengawasan agar tidak ada lagi perusahaan yang menunda atau mengabaikan kewajiban pembayaran THR kepada karyawan.

Ia juga menegaskan toleransi waktu pembayaran sudah sangat jelas yakni dua minggu sebelum hari raya. Bahkan menurutnya, pembayaran satu minggu sebelum hari raya pun seharusnya tidak lagi terjadi.

"Kalaupun paling lambat-lambatnya pun satu minggu itu sudah tidak boleh lagi sebetulnya. Toleransinya sudah jelas, dua minggu sebelum hari raya. Jadi, kalau ada yang melanggar memang harus ada ketegasan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan tersebut," tuturnya.

Jadwal Pencairan THR Karyawan Swasta 2026

Apabila merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR untuk karyawan swasta dilakukan h-7 atau seminggu sebelum lebaran.

Jika Idul Fitri 2026 jatuh pada tanggal 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pemberian THR diperkirakan pada 13 Maret 2026 atau 14 Maret 2026.

Kemudian apabila merujuk pada pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengenai ketentuan THR dibayarkan 2 minggu sebelum lebaran, maka karyawan akan mendapatkan THR pada 6 Maret 2025 atau 7 Maret 2026.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan, pihaknya menemukan ribuan penerima Desil 10 hingga 9 terdaftar menjadi Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK). Akibatnya, ada peserta desil bawah tak dapat PBI JK.

Hal itu diungkapkan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Ia mengaku, pihajnya telah menyortir data peserta desil yang menerima PBI JK.

"Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, bapak ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada. Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI," ujar Budi.

Dengan kondisi itu, ada peserta yang berhak tak menerima PBI JK. "Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya sekitar 96,8 juta," terang Budi.

Budi menyebut, pemerintah tengah membenahi data 11 juta penerima PBI JK yang berpindah desil. Pembenahan data dilakukan oleh BPJS, BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Karena total yang berpindah itu ada 11 juta, dari PBI menjadi tidak PBI, supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana (PBI). Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI," ucapnya.

Lihat video: FULL DATA PBI BPJS KESEHATAN, 3 BULAN PEMBENAHAN



Budi menambahkan, pembenahan data ini juga ditujukan agara pasien pengidap sakit kronis (katastropik) tak terganggu mendapat pelayanan kesehatan. "Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan," kata Budi.

Pembenahan data ini juga ditujukan agar BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menyosialisasikan tanggung jawab peserta desil tingfi.

"Dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, 'Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS kan Rp42.000. Masa enggak bisa bayar Rp42.000 orang desil 10?' Supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu. Nah, ini akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan dan ini adalah salah satu keputusan dari rapat kemarin," pungkasnya.

JAKARTA - DPR RI telah sepakat meresmikan 10 Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III Tahun 2025-2026, Selasa (10/2/2026).

d

Sebelum mengambil kesepakatan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari menyampaikan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar pada 27 Januari 2026. Proses uji kelayakan berlangsung 4 Februari 2026 lalu.

"Berdasarkan hasil uji kelayakan serta mempertimbangkan masukan masyarakat, Komisi IX DPR RI memilih anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026 sampai 2031 berdasarkan musyawarah untuk mufakat," kata Putih Sari saat membacakan laporan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 308 Ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Adapun hasil kesepakatakan calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

10 Calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan:

1. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan unsur pekerja, Afif Johan

2. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan unsur pekerja, Stefanus Adrianto Pasat

3. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan unsur pemberi kerja, Paulus Agung Pambudi

4. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan unsur pemberi kerja, Sunarto

5. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan unsur tokoh masyarakat, Lula Kamal

6. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan unsur pekerja, Dedi Hardianto

7. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan unsur pekerja, Ujang Romli

8. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan unsur pemberi kerja, Abdurrahman Lahabato

9. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan unsur pemberi kerja, Sumarjono Saragih

10. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan unsur tokoh masyarakat, Alif Nuriyanto Rahman

Merespons itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang bertindak memimpin rapat, meminta persetujuan terhadap hasil laporan Komisi IX DPR RI.

"Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?" tanya Saan.

"Setuju!" sahut para peserta sidang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono mengungkapkan keputusan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum final. Pasalnya, pemerintah dan BPJS Kesehatan masih menghitung besaran iuran yang akan disesuaikan tersebut.

"Terkait iuran sedang menghitung termasuk ada beberapa skenario sehingga kita bisa memastikan berapa besaran yang tepat disesuaikan dengan kemampuan dan melihat berbagai faktor seperti faktor makro ekonominya seperti apa, " katanya di RDP bersama Komisi IX DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

"Jadi mohon dukungannya sehingga kami sesegera mungkin menyelesaikan simulasi saran iuran yang disesuaikan," sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa iuran yang disesuaikan nanti tidak akan menurunkan pelayanan BPJS dan bahkan bisa meningkatkan pelayanan.

"Kami mendorong pelayanan tidak berkurang. Syukur" bisa bertambah sesuai tingkat iuran yang ditetapkan."

Dalam rapat dengan Komisi XI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

"Harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menyarankan agar BPJS Kesehatan hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah. Sementara masyarakat kaya diarahkan untuk menggunakan asuransi swasta. Selain itu, juga terus dilakukan pembicaraan untuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Kita juga ingin sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin. di mana standar kelas rawat inap standar. Maksudnya apa, supaya ya sudah BPJS fokus di bawah aja. Saya bilang nggak usah cover yang kaya kaya, yang kaya kelas 1 biarin diambil swasta," kata Menkes.

(ras/haa)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap mayoritas rumah sakit (RS) milik pemerintah, baik pusat dan daerah, masih minim sarana dan prasarana. Setidaknya, hanya 275 dari 1.221 RS milik pemerintah yang memiliki sarana dan prasarana di atas 80%.

Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr Azhar Jaya mengungkapkan hal tersebut saat Raker bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

"Kalau kita jumlah RS milik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, itu totalnya ada 1.221. Nah, dari 1.221 tersebut, Bapak, Ibu semua, ada 846 sarana prasarana rumah sakit pemerintah yang kurang dari 80%. Kalau kita jumlahkan," ungkap Azhar.

Dengan demikian, kata Azhar, ada 275 RS yang memiliki sarana dan prasarana di atas 80%. "Tentu saja ini akan menjadi perhatian kita bersama dan kita akan coba untuk meningkatkan sarprasnya menjadi di atas 80%," ucapnya.

Lebih lanjut, Azhar menyampaikan, ada 614 atau 74% RS milik pemerintahbtelah memiliki tujuh dokter spesialis dasar. Ketujuh dokter spesialis itu mencakup, radiologi, anestesi, patologi klinik, bedah, anak, obgyn, dan penyakit dalam.

"Dan kami sudah melakukan mapping, mana-mana saja yang kurang, seperti radiologi kalau kita sebar 514 kabupaten kota, kurang 132 lagi. Anestesi kurang 106, patologi klinik kurang 110, bedah kurang 74 anak, 74 orang lagi, anak kurang 69, kemudian obgyn kurang 76, dan penyakit dalam kurang 60," ucap Azhar.

"Inilah yang sebenarnya menjadi tulang punggung daripada pelayanan minimal yang memang harus ada di rumah sakit. Kita masih kurang SDM-nya ee untuk tujuh spesialis dasar," sebutnya.