Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang bagi masyarakat adat, termasuk Suku Baduy, untuk mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia memastikan seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah sulit dijangkau, termasuk komunitas adat terpencil, dapat masuk dalam kategori penerima manfaat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG wilayah terpencil.

"Pokoknya seluruh warga negara Indonesia yang sulit dicapai oleh daerah lainnya lebih dari 30 menit kita kategorikan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpencil," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).

"Di situ ada anak sekolah (atau) tidak ada anak sekolah, selama ada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kita akan dirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wilayah terpencil," tambahnya.

Ia menjelaskan prinsip pelaksanaan program MBG di wilayah terpencil, termasuk yang berpotensi diterapkan di komunitas adat, akan memanfaatkan potensi lokal.

Setiap dapur SPPG nantinya tidak hanya berfokus pada penyediaan MBG, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar melalui bahan pangan lokal yang sesuai dengan kebiasaan makan warga setempat.

"Prinsip dasar dari program Makan Bergizi Gratis, memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Oleh sebab itu di setiap SPPG kita tempatkan ahli gizi yang sekarang mulai langka," jelas Dadan.

Kelangkaan tenaga ahli gizi, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri di tengah percepatan pembangunan SPPG di berbagai daerah.

Dadan mengatakan pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk memperluas rekrutmen dari bidang keilmuan lain yang masih berkaitan, seperti kesehatan masyarakat atau teknologi pangan.

"Tadinya ahli gizi agak sulit mencari pekerjaan, sekarang menjadi salah satu profesi yang langka. Sehingga tadi Komisi IX memberikan saran agar Badan Gizi Nasional mencari jalan keluar atas kelangkaan tersebut," ujar dia.

Dalam paparannya di DPR, BGN menyebut percepatan pembangunan SPPG terpencil dilakukan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini, rencana totalnya mencapai 8.286 titik SPPG terpencil yang tersebar di 35 provinsi, 324 kabupaten, dan 2.465 kecamatan.

Sebaran terbesar berada di Papua sebanyak 2.043 titik, disusul Sumatera 1.945 titik, Kalimantan 1.783 titik, Sulawesi 969 titik, serta Bali-Nusa Tenggara sebanyak 1.265 titik. Dari total tersebut, 8.218 titik telah terverifikasi dan siap dibangun hingga akhir tahun.

Program ini ditargetkan mampu menjangkau 2,2 juta hingga 3 juta penerima manfaat di daerah-daerah yang sulit dijangkau, dengan rata-rata kapasitas 300 orang per SPPG.

Pembangunannya diharapkan sebagian besar rampung pada Desember, sedangkan sisanya diselesaikan pada Januari mendatang.

Koordinator BGN Banten Asep Royani sebelumnya mengungkapkan peluang warga Baduy menerima program MBG merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan BGN masih mengkaji petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program di wilayah adat tersebut, termasuk kemungkinan pendirian dapur khusus di sekitar pemukiman warga Baduy apabila masyarakat setempat bersedia menerima program tersebut.