Pencabutan izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ceper Permata Artha yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, setelah pengurus dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR itu.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Ceper Permata Artha.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Kepala OJK Solo Mohammad Mufid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pada 18 Juni 2025, OJK telah menetapkan status bank dalam penyehatan (BDP) terhadap PT BPR Ceper Permata Artha karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta tingkat kesehatan (TKS) dengan predikat “tidak sehat”.

Selanjutnya, pada 12 Juni 2026, OJK menetapkan BPR tersebut dalam status pengawasan bank dalam resolusi (BDR).

Perubahan status ini dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham BPR terkait untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023.

Namun demikian, pengurus dan pemegang saham PT BPR Ceper Permata Artha tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

Kemudian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Ceper Permata Artha.

Hal ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor S-R.8/ADK3/2026 tanggal 17 Juni 2026 Perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Ceper Permata Artha.

Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK 28 Tahun 2023, melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Ceper Permata Artha.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Ceper Permata Artha agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Mohammad.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang masih ada 17 bank yang masih dalam proses likuidasi yang kami tangani dari total 154 bank dalam likuidasi sejak LPS berdiri hingga Juni 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan kualitas aset bank yang dilikuidasi sangat memengaruhi durasi penyelesaian likuidasi serta tingkat recovery rate atau pemulihan nilai aset.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi menyebutkan bahwa rata-rata durasi penyelesaian bank dalam likuidasi di LPS memakan waktu sekitar 23 bulan, sementara recovery rate tercatat sekitar 28 persen.

“Sekarang masih ada 17 bank yang masih dalam proses likuidasi yang kami tangani (dari total 154 bank dalam likuidasi sejak LPS berdiri hingga Juni 2026),” kata Doddy dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, durasi penyelesaian likuidasi di Indonesia masih relatif lebih singkat dibandingkan sejumlah negara-negara tetangga yang memiliki karakteristik perbankan serupa, terutama yang memiliki banyak bank kecil atau rural bank.

Doddy mencontohkan Filipina dan Rusia yang proses penyelesaian likuidasi dapat berlangsung lebih lama, bahkan mendekati 10 tahun.

Ia juga menjelaskan lamanya proses likuidasi sangat ditentukan oleh kualitas aset dan kompleksitas permasalahan yang dimiliki bank saat diserahkan kepada LPS.

Dari 158 bank dalam resolusi yang diserahkan regulator kepada LPS sejak lembaga itu berdiri, sebanyak 154 bank berakhir dalam proses likuidasi karena kualitas asetnya sudah sangat buruk.

Permasalahan yang ditemukan seperti kredit fiktif, kredit atas nama pihak tertentu yang berbeda dengan debitur sebenarnya, agunan yang tidak diikat secara memadai, kredit tanpa agunan, hingga aset yang sulit ditelusuri atau dipantau.

“Sehingga kualitas kredit dari bank-bank yang kemudian diserahkan kepada LPS itu sudah sangat buruk,” jelas Doddy.

Ia menambahkan bahwa buruknya kualitas aset tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pemulihan aset.

Sebagai catatan, recovery rate likuidasi bank yang mencapai sekitar 28 persen dihitung dari perbandingan antara hasil likuidasi dengan total aset bank dalam likuidasi.

Total hasil likuidasi yang berhasil diperoleh mencapai Rp971,28 miliar, sementara total aset bank dalam likuidasi tercatat sebesar Rp3,45 triliun.

Meski demikian, menurut Doddy, tingkat recovery rate tersebut dinilai masih sejalan dengan negara-negara yang memiliki struktur perbankan serupa dengan Indonesia.

Di Filipina dan Rusia, misalnya, recovery rate likuidasi bank juga berada di bawah 30 persen. Sementara itu, negara dengan sistem keuangan yang lebih maju seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat mencatat recovery rate yang mendekati 50 persen.

“Jadi memang itulah gambaran dari permasalahan yang kita hadapi, terutama di BPR, yang menyebabkan durasi likuidasi dan tingkat recovery-nya pun relatif rendah,” kata Doddy.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mencabut Izin Terdaftar Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hal ini menyusul kasus dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh pondok terhadap santriwati.

Pencabutan izin dilakukan setelah Kemenag Kabupaten Pati melakukan verifikasi faktual dan evaluasi kepatuhan terhadap pondok pesantren tersebut pada 4 Mei 2026. Hasil evaluasi menjadi dasar pencabutan izin yang resmi berlaku sejak 5 Mei 2026.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengatakan, Kemenag tidak mentolerir segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan.

“Langkah yang diambil Kemenag sudah mencabut izin (Izin Terdaftar), tidak boleh menerima santri baru, mereka yang dianggap tahu tetapi tidak berbuat sudah dinonaktifkan, dan pelakunya sudah diproses secara hukum,” ujar Syafi’i, Jumat (15/5/2026).

Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap pelaku, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan namun tidak mengambil tindakan.

Wamenag menegaskan pelaku kekerasan seksual harus dihukum seberat-beratnya apabila terbukti bersalah secara hukum. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan trauma bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pembentukan karakter.

“Jika terbukti secara hukum, pelaku harus dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Tindakan ini berdampak traumatik bagi korban dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren,” ucapnya.

Kemenag memastikan hak pendidikan para santri tetap terpenuhi. Saat ini sebanyak 252 santri telah dipulangkan kepada orang tua masing-masing dan sementara mengikuti pembelajaran secara daring.

Kemenag juga akan melakukan asesmen untuk menentukan proses pemindahan santri ke pondok pesantren maupun madrasah lain.

Selain Ponpes Ndolo Kusumo, langkah serupa juga dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung yang tengah memproses pencabutan Izin Terdaftar Pondok Pesantren Nurul Jadid di Kabupaten Mesuji setelah muncul dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati.

Bisnis.com, CIREBON —Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Gadai Dwijaya Utama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-58/KO.12/2026 tertanggal 4 Mei 2026.

Pencabutan izin usaha dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri yang diajukan perusahaan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan proses pencabutan izin telah melalui tahapan evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

“OJK senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam setiap proses pengawasan industri jasa keuangan. Kami memastikan proses pembubaran perusahaan dilakukan secara tertib, transparan, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan konsumen,” kata Agus, Senin (11/5/2026).

Sebelum izin usaha dicabut, OJK terlebih dahulu memberikan persetujuan atas rencana pembubaran perusahaan melalui surat Nomor SR-165/KO.12/2025 tertanggal 15 Desember 2025.

Persetujuan tersebut diterbitkan setelah OJK melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan dan kelengkapan administratif perusahaan. Dengan demikian, proses penghentian kegiatan usaha dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi industri pergadaian.

Agus menjelaskan, PT Gadai Dwijaya Utama juga telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan dan pengumuman kepada publik sebelum pencabutan izin usaha diberlakukan secara efektif.

"Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh informasi yang jelas terkait penghentian operasional perusahaan," terangnya.

Dengan dicabutnya izin usaha, kata Agus, PT Gadai Dwijaya Utama tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha pergadaian. Perusahaan juga diwajibkan menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya kepada para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban tersebut mencakup penyelesaian hubungan hukum dengan konsumen, mitra usaha, maupun pihak lain yang masih memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

OJK menegaskan proses pembubaran perusahaan jasa keuangan harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Pengawasan terhadap penyelesaian kewajiban perusahaan juga menjadi bagian dari langkah OJK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan, khususnya sektor pergadaian," terang Agus.

Agus mengatakan, OJK Cirebon memastikan akan terus memperkuat pengawasan terhadap industri jasa keuangan di wilayah kerjanya. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penguatan pengawasan juga diarahkan untuk mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang sehat, tertib, dan berintegritas di daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, OJK terus memperketat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan pergadaian, agar seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan dan perlindungan konsumen.

"Kami berharap seluruh perusahaan jasa keuangan dapat menjalankan operasional secara transparan dan bertanggung jawab sehingga stabilitas industri tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian nasional," tutupnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan terdapat tujuh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) yang dicabut izin usahanya hingga 30 April 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan pencabutan izin usaha tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Hingga 30 April itu ada 7 BPR/BPRS yang telah dicabut izin usaha oleh OJK," kata Anggito dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Dari total tersebut, tiga bank di antaranya masuk kategori bank yang dilikuidasi atau dilakukan resolusi pada tahun ini.

"Sementara itu ada 3 di antara bank yang dilikuidasi atau resolusi di tahun ini," ujarnya.

Anggito menjelaskan total simpanan layak bayar dari ketujuh BPR/BPRS tersebut mencapai Rp1,53 triliun. Adapun nilai simpanan yang telah dilakukan penanganan klaim mencapai Rp304,8 miliar.

[Gambas:Youtube]

Walaupun ada sejumlah BPR yang dicabut izin usahanya, Anggito menilai kondisi tersebut masih dalam kategori normal.

Ia mengatakan jumlah BPR/BPRS yang dilikuidasi pada tahun ini tidak menunjukkan peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

"Kalau kita bandingkan dengan 2024 dan 2025, memang tidak ada tambahan ataupun secara tahunan tidak ada tambahan BPR BPRS yang likuidasi. Jadi polanya masih pola normal untuk tahun 2026," ujar Anggito.

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Mitra Gadai Abadi melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-52/KO.12/2026 tertanggal 24 April 2026.

Langkah ini menandai berakhirnya operasional perusahaan pergadaian yang berlokasi di Jalan Sukajadi Nomor 66, Kota Bandung tersebut.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan pencabutan izin usaha ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri yang diajukan oleh PT Mitra Gadai Abadi pada 5 Februari 2025.

"Keputusan pembubaran tersebut diambil selaras dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa perusahaan," katanya.

Seluruh tahapan permohonan ini menurutnya telah dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Berdasarkan penelaahan mendalam terhadap dokumen pendukung, OJK telah memberikan persetujuan atas rencana pembubaran melalui surat Nomor S-4/KO.12/2026 pada 10 Januari 2026.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan berkelanjutan OJK dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat serta stabilitas ekosistem sektor jasa keuangan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, PT Mitra Gadai Abadi juga telah melaporkan pelaksanaan seluruh kewajibannya secara berkala hingga April 2026, termasuk melakukan pengumuman resmi di surat kabar harian nasional selama tiga hari berturut-turut.

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (5) POJK Nomor 39 Tahun 2024, OJK secara definitif mencabut izin usaha entitas tersebut.

Pascapencabutan izin usaha, perusahaan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan usaha di bidang pergadaian. Selain itu, PT Mitra Gadai Abadi diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan mulai 12 Mei 2026 mendatang.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (24/4/2026), manajemen INRU menyatakan telah melakukan sosialisasi kebijakan PHK terhadap karyawan perseroan pada 23 April–24 April 2026.

“Pemutusan hubungan kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, manajemen Toba Pulp Lestari menyampaikan bahwa PHK dilakukan sebagai akibat dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal tersebut.

Terkait dengan dampak keputusan ini, Toba Pulp Lestari mengetahui adanya potensi timbulnya gugatan perselisihan hubungan industrial dari karyawan yang terkena PHK.

Namun, manajemen INRU menyatakan tidak ada dampak dari sisi kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) telah menerima surat keputusan pencabutan Perizinan PBPH oleh Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 lalu.

Hal ini termaktub dalam salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan pemerintah tersebut diambil terhadap 28 perusahaan termasuk Toba Pulp terkait bencana di kawasan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menghentikan operasional setelah pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Dampak langsung muncul dalam bentuk pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.

Manajemen menyampaikan sosialisasi PHK telah dilakukan pada 23 hingga 24 April 2026. Kebijakan tersebut akan berlaku efektif mulai 12 Mei 2026.

“Pada tanggal 23-24 April 2026, perseroan melakukan sosialisasi kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perseroan. Pemutusan hubungan kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4/2026).

Keputusan ini berkaitan langsung dengan pencabutan PBPH. Izin tersebut menjadi dasar utama kegiatan perusahaan.

“Kegiatan Operasional: Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH perseroan,” lanjut manajemen.

Penghentian operasional membuka potensi risiko hukum. Perusahaan mencatat kemungkinan munculnya gugatan atau perselisihan hubungan industrial dari karyawan terdampak.

Tekanan terhadap INRU sudah muncul sejak akhir 2025. Pemerintah menghentikan operasional pabrik di Sumatera melalui dua kebijakan.

Kementerian Kehutanan menangguhkan akses penatausahaan hasil hutan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tertanggal 8 Desember 2025.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memerintahkan penghentian penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus. Instruksi tersebut dikeluarkan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 10 Desember 2025.

Kebijakan diambil setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah. Otoritas berupaya mengantisipasi risiko lanjutan akibat cuaca ekstrem.

Dampaknya langsung terasa pada operasional perusahaan. Pasokan kayu terhenti dan sistem penatausahaan hasil hutan tidak berjalan.

Selama penghentian, perusahaan tetap melakukan perawatan aset dan tanaman. Aktivitas operasional esensial tetap dijalankan untuk menjaga kesiapan pabrik.

Manajemen menyebut tidak ada risiko hukum dari penghentian tersebut karena mengikuti instruksi pemerintah. Namun, dari sisi keuangan, perusahaan menghadapi potensi penundaan pendapatan.

Dampak juga meluas ke sektor lain. Rantai pasok melibatkan pemasok, kontraktor, usaha mikro kecil dan menengah, serta jasa transportasi.

Perusahaan menyatakan akan melakukan mitigasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Sebelumnya, INRU menyampaikan fasilitas operasional tidak berada di wilayah terdampak banjir dan longsor. Pernyataan itu disampaikan pada Desember 2025 kepada Bursa Efek Indonesia.

“Perseroan tidak memiliki fasilitas produksi atau operasional yang terdampak banjir dan tanah longsor,” tulis manajemen saat itu.

Perusahaan juga menyebut tidak ada perubahan strategi pasokan dan operasional tetap berjalan normal pada periode tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan kajian mendalam terkait kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terhadap 13 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan di Sumut buntut bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025.

Bobby menyebut kebijakan PBPH perusahaan yang tersebar di 11 kabupaten dan 1 (satu) kota di Sumut itu akan menimbulkan dampak luas di masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga sosial.

“Jadi ada sekitar 11.000 pekerja yang terdampak karena [pencabutan] PBPH ini,” ujar Bobby dalam Sosialisasi PBPH di Medan, dikutip Jumat (17/4/2026).

Diungkapkan Bobby, sebelumnya pihaknya menerima perwakilan aliansi pekerja dari 13 perusahaan terkait yang menyampaikan aspirasi soal kepastian hidup kurang lebih 29.000 masyarakat yang terdampak jika pencabutan PBPH dilakukan.

Bobby menyampaikan dampak dari implementasi kebijakan akan langsung dirasakan daerah. Dia pun meminta Kementerian LHK mempertimbangkan nasib para pekerja dan masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka pada perusahaan.

Di sisi lain, menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini juga menyoroti keberadaan perusahaan yang tidak sejalan dengan skema pengelolaan Perhutani, Perum yang bakal melanjutkan pengelolaan perusahaan yang dicabut PBPH nya oleh LHK. Seperti halnya perusahaan tambang (PT Agincourt Resources) dan pembangkit listrik (PT North Sumatra Hydro Energy). Belum lagi potensi konflik akibat saling klaim dan penjarahan atas nama masyarakat.

Dia menekankan pentingnya antisipasi konflik sosial yang mungkin timbul, terutama jika pengelolaan lahan beralih ke Perhutani dan bersinggungan langsung dengan masyarakat.

“Kami minta ini menjadi pembahasan juga, termasuk para bupati dan wali kota di Sumut bisa menyampaikan masukannya. Karena mereka yang tahu bagaimana masyarakatnya,” ujar Bobby.

Sementara itu Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kementerian LHK Ardi Risman memaparkan sejumlah alasan pencabutan izin PBPH, antara lain lantaran tidak dilaksanakannya kegiatan sesuai izin, tidak terpenuhinya kewajiban administrasi dan teknis, tidak adanya aktivitas nyata di lapangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, hingga upaya perbaikan tata kelola perizinan berusaha.

Menurutnya, langkah ini merupakan respons terhadap bencana hidrometeorologi yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumut yang menjadi episentrum penertiban PBPH.

“Kementerian mengharapkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan ini,” ujar Ardi.

Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, terdapat 13 perusahaan pemegang PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Sumatra Utara yang dicabut izinnya oleh Kementerian LHK per Januari 2026, serta 2 (dua) badan usaha non kehutanan. Berikut daftarnya:

1. PT Anugerah Rimba Makmur
2. PT Barumun Raya Padang Langkat
3. PT Gunung Raya Utama Timber
4. PT Hutam Barumun Perkasa
5. PT Multi Sibolga Timber
6. PT Panel Lika Sejahtera
7. PT Putra Lika Perkasa
8. PT Sinar Belantara Indah
9. PT Sumatera Riang Lestari
10. PT Sumatera Sylva Lestari
11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
12. PT Teluk Nauli
13. PT Toba Pulp Lestari Tbk.
14. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)
15. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA).

Bisnis.com, JAKARTA – Saham PT Hotel Fitra International Tbk. (FITT) melambung tinggi dalam perdagangan Selasa (14/4/2026), pasca suspensinya dicabut Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak sesi I perdagangan Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya BEI mengenakan suspensi pada 31 Maret 2026 lantaran terjadi penurunan harga saham kumulatif yang signifikan. Lonjakan harga saham ini juga bertepatan dengan pengumuman peralihan bisnis perseroan.

Hari ini, Selasa (14/4) pukul 11.46 WIB, harga saham FITT bertengger di Rp464 atau menguat 24,73%. Walau demikian, secara year to date (YtD) level harga tersebut mencerminkan koreksi 16,40%.

Emiten perhotelan yang kini berencana beralih bisnis ke sektor pertambangan tersebut melakukan penawaran umum perdana atas 220 juta saham pada 2019, dan sukses meraup dana segar sebesar Rp22 miliar dari IPO-nya. FITT tercatat di BEI pada 11 Juni 2019 dengan harga perdana Rp102. Di level harga sekarang, harga saham FITT berarti telah melambug 354,90% sejak resmi melantai di bursa.

Direktur Utama FITT Joni Rizal mengatakan bahwa suspensi yang dilakukan BEI merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pasar, dan sampai saat ini tidak terdapat informasi atau fakta material yang dapat memengaruhi nilai efek perusahaan maupun keputusan investasi pemodal.

Dia juga menegaskan bahwa pergerakan harga saham FITT serta volume transaksi yang tercatat sekarang merupakan murni dinamika pasar.

"Seluruh keterbukaan informasi telah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi pasar modal, termasuk Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi. Dengan langkah restrukturisasi dan rencana ekspansi yang tengah disiapkan, FITT optimistis dapat memperbaiki kinerja dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang," ujarnya dalam online public expose insidentil, Selasa (14/4/2026).

Adapun, lonjakan harga saham FITT hari ini bertepatan juga dengan pengumuman peralihan bisnis perseroan ke sektor pertambangan. Joni menjelaskan bahwa pengalihan fokus bisnis ini sehubungan dengan telah terjadinya perubahan pengendali baru melalui akuisisi PT Jinlong Resources Investment pada akhir 2025 lalu.

Perseroan, Joni bilang, berencana tidak akan lagi melanjutkan kegiatan usaha sebelumnya yang berdasarkan evaluasi manajemen dinilai belum menunjukkan kinerja yang optimal, memiliki skala usaha terbatas, serta belum memberikan sinergi yang memadai.

"Dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun ke depan, perseroan merencanakan pengembangan usaha pada sektor sumber daya pertambangan, jasa pertambangan, dan perdagangan produk tambang," terangnya.

"Berdasarkan laporan keuangan terbaru yang dirilis perseroan, dalam periode Januari-September 2025 FITT membukukan rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih sebesar Rp5,66 miliar. Rugi bersih ini mengecil dibanding rugi bersih periode yang sama 2024 sebesar Rp6,95 miliar. Di sisi top line, perseroan juga mencatat koreksi pendapatan dari Rp9.89 miliar menjadi Rp6,36 miliar.

"Pengembangan usaha [pertambangan] ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan perseroan di masa mendatang," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sungai Rumbai yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, usai pengurus dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi bank tersebut.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 tanggal 7 April 2026.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Sungai Rumbai merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, OJK pada 6 Maret 2025 telah menetapkan BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2026, OJK menetapkan BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, pengurus dan pemegang saham PT BPR Sungai Rumbai tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud.

Kemudian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan cara penanganan BDR PT BPR Sungai Rumbai dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Sungai Rumbai.

Hal ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 52/ADK3/2026 tanggal 26 Maret 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK 28/2023 melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Sungai Rumbai.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sungai Rumbai agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Roni.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sungai Rumbai yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat. Hal itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 yang ditetapkan pada Selasa, 7 April 2026.

Kepala OJK Provinsi Sumatra Barat, Roni Nazra mengatakan, langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk memperkuat industri perbankan nasional dan menjaga kepercayaan publik.

Pencabutan ini merupakan buntut dari kegagalan pihak manajemen dalam memperbaiki kondisi keuangan bank yang telah menunjukkan tren negatif sejak setahun lalu.

“OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Sungai Rumbai untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas. Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Sungai Rumbai tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud,” ujar Roni dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga

OJK Denda 223 Pelaku Pasar Modal Rp96,33 Miliar, Termasuk Kasus Goreng Saham

Keterpurukan BPR Sungai Rumbai dimulai sejak 6 Maret 2025, saat OJK menetapkan status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Hal tersebut disebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang merosot hingga di bawah 12 persen.

Baca Juga

Resmi Pimpin OJK, Friderica Widyasari Janji Pulihkan Kepercayaan ke Pasar Modal

Karena tidak ada perbaikan yang signifikan, statusnya ditingkatkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 4 Maret 2026. Berdasarkan keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tertanggal 26 Maret 2026, diputuskan bahwa penanganan bank tersebut akan dilakukan melalui mekanisme likuidasi.

Dengan dicabutnya izin usaha ini, LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan dan memulai proses likuidasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. OJK meminta para nasabah untuk tidak panik dan tetap tenang selama proses transisi ini berlangsung.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sungai Rumbai agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya. 

Editor: Aditya Pratama