Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp6,26 triliun di antaranya untuk Program Magang Nasional 2026 serta pelatihan vokasi bagi lulusan SMK dan pekerja terdampak PHK.

Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan anggaran tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II/2026 serta paruh kedua tahun ini.

Secara rinci, sebesar Rp4,14 triliun anggaran diperuntukkan bagi Program Magang Nasional. Kemudian, sebesar Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK.

Pemerintah sendiri telah kembali membuka Program Magang Nasional Angkatan II Tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Angka tersebut meningkat sekitar 50% dibandingkan angkatan pertama tahun lalu yang telah menjaring 102.600 peserta.

Kurnia mengatakan bahwa program Magang Nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul, kompetitif, dan berdaya saing nasional.

"Melalui Program Magang Nasional, pemerintah berupaya memperluas akses pengalaman kerja bagi generasi muda, memperkuat keterhubungkan dunia pendidikan dengan industri, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia," kata Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI pada Rabu (24/6/2026).

Kurnia menjelaskan bahwa dari anggaran Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional, sasarannya adalah untuk biaya uang saku bagi 150.000 peserta magang selama enam bulan. Adapun, biaya uang saku bagi peserta menyesuaikan upah minimum di daerah masing-masing.

Selain itu, anggaran diperuntukkan bagi sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan, pendampingan mentor di tempat magang, hingga dukungan operasional penyelenggaraan melalui ekosistem digital Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara terus-menerus melakukan proses pemutakhiran terhadap data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang diajukan oleh warga terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Restu Novi Widiani menyebut ketidaksesuaian antara komponen penilaian aset fisik dengan kondisi riil ekonomi warga yang tertimpa PHK acapkali menjadi persoalan yang dihadapi petugas di lapangan dalam proses reaktivasi kepesertaan PBI JKN.

Ia menjelaskan berdasarkan data yang dihimpun Dinsos Jatim, tercatat jumlah keanggotaan PBI JKN yang telah dihapus mencapai 185.000 peserta. Dari jumlah itu, hingga penghujung Mei 2026 lalu, terdapat 52.314 masyarakat yang telah mengajukan reaktivasi PBI JKN.

Selain itu, Novi menegaskan bahwa proses reaktivasi tersebut menjadi komitmen penuh pihaknya sebagai bentuk perhatian serius bagi warga, khususnya bagi mereka yang saat ini mengalami fase transisi ekonomi seperti PHK.

Saat ini, kepesertaan PBI JKN diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di Desil 1 hingga Desil 5. Namun, potret riil di lapangan sering kali memperlihatkan adanya warga yang secara aset fisik masuk dalam kategori Desil 6 hingga Desil 10 (menengah ke atas), tetapi mendadak kehilangan sumber pendapatan akibat terimbas PHK.

"Kesulitannya adalah ketika petugas Badan Pusat Statistik (BPS) menilai kondisi fisik rumah mereka masih dianggap layak atau bagus, sehingga masuk Desil 6. Padahal, penghuni rumah itu baru saja terkena PHK dan tidak lagi memiliki penghasilan untuk membayar iuran mandiri," beber Novi, Kamis (18/6/2026).

Meski kewenangan penentuan status desil sepenuhnya diemban BPS, Dinsos Jatim tidak tinggal diam. Novi menegaskan pihaknya membuka pintu bagi segenap masyarakat lewat posko aduan dan sanggahan. Lewat berbagai fasilitasi tersebut, petugas akan langsung bergerak cepat untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Novi menjelaskan kondisi ekonomi seseorang tidak selalu tercermin dari kondisi fisik rumahnya. Menurutnya, persoalan muncul ketika warga yang kehilangan pekerjaan masih tercatat berada di Desil 6 berdasarkan penilaian aset, sehingga tidak memenuhi syarat menerima bantuan iuran PBI JKN.

"Orang enggak bekerja kan bukan berarti rumahnya jelek. Nah, ini yang tidak bisa diubah ke desil bawah. Sehingga dari segi bayar iuran BPJS tidak mampu, tapi dilihat dari rumahnya Desil 6 tidak mungkin kita kasih PBI, ini yang belum ada skemanya," paparnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan perbaikan data apabila ditemukan ketidaksesuaian antara status desil dan kondisi ekonomi riil masyarakat di lapangan.

"Misalnya, status orang yang bersangkutan tertulis Desil 6, tetapi secara riil berada di Desil 2 karena terdampak ekonomi. Itu yang langsung kami perbaiki datanya sehingga mereka bisa secepatnya terdaftar kembali dalam kepesertaan PBI JKN," ujarnya.

Sementara itu, Novi mengeklaim bahwa pemutakhiran data tersebut membawa angin segar bagi kemandirian ekonomi warga Jatim. Banyak warga yang sebelumnya berada di Desil 1–5 saat ini kondisinya jauh membaik bahkan naik kelas. Secara sukarela dan sistematis, status kepesertaan mereka kemudian beralih menjadi BPJS Kesehatan mandiri.

"Dengan begitu, alokasi anggaran bantuan iuran kesehatan dari pemerintah bisa dialihkan dengan sangat presisi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar dalam kondisi PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok.

“Sehingga polis asuransi berisiko lapse, sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur,” jelasnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Selasa (19/5/2026).

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Pada asuransi jiwa kredit (AJK), meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial.

“Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, perusahaan asuransi perlu memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh,” sebut Ogi.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, dan memastikan adanya skema risk sharing dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

Selain itu, imbuhnya, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability menjadi penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat.

“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan industri dapat tetap menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika ekonomi,” tegas Ogi.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terdapat kenaikan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026.

Ia menyatakan, fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Secara tahunan (year-on-year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1 persen, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” tutur Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu.

Klaim JKP turut mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK pun mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dapat melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” kata Ogi.

Ia menyatakan bahwa fenomena PHK perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.

Ia menuturkan, jika terkena PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse (non-aktif), sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur.

Hal tersebut dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

“Pada asuransi jiwa kredit, meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial,” ujar Ogi.

Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, ia pun meminta perusahaan asuransi agar memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh.

Langkah yang dapat dilakukan, menurut dia, antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, serta memastikan adanya skema risk sharing (pembagian risiko) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

“Selain itu, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability juga penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat,” ucap Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan mulai 12 Mei 2026 mendatang.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (24/4/2026), manajemen INRU menyatakan telah melakukan sosialisasi kebijakan PHK terhadap karyawan perseroan pada 23 April–24 April 2026.

“Pemutusan hubungan kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, manajemen Toba Pulp Lestari menyampaikan bahwa PHK dilakukan sebagai akibat dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal tersebut.

Terkait dengan dampak keputusan ini, Toba Pulp Lestari mengetahui adanya potensi timbulnya gugatan perselisihan hubungan industrial dari karyawan yang terkena PHK.

Namun, manajemen INRU menyatakan tidak ada dampak dari sisi kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) telah menerima surat keputusan pencabutan Perizinan PBPH oleh Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 lalu.

Hal ini termaktub dalam salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan pemerintah tersebut diambil terhadap 28 perusahaan termasuk Toba Pulp terkait bencana di kawasan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.