Bisnis.com, CIREBON —Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Gadai Dwijaya Utama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-58/KO.12/2026 tertanggal 4 Mei 2026.

Pencabutan izin usaha dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri yang diajukan perusahaan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan proses pencabutan izin telah melalui tahapan evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

“OJK senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam setiap proses pengawasan industri jasa keuangan. Kami memastikan proses pembubaran perusahaan dilakukan secara tertib, transparan, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan konsumen,” kata Agus, Senin (11/5/2026).

Sebelum izin usaha dicabut, OJK terlebih dahulu memberikan persetujuan atas rencana pembubaran perusahaan melalui surat Nomor SR-165/KO.12/2025 tertanggal 15 Desember 2025.

Persetujuan tersebut diterbitkan setelah OJK melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan dan kelengkapan administratif perusahaan. Dengan demikian, proses penghentian kegiatan usaha dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi industri pergadaian.

Agus menjelaskan, PT Gadai Dwijaya Utama juga telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan dan pengumuman kepada publik sebelum pencabutan izin usaha diberlakukan secara efektif.

"Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh informasi yang jelas terkait penghentian operasional perusahaan," terangnya.

Dengan dicabutnya izin usaha, kata Agus, PT Gadai Dwijaya Utama tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha pergadaian. Perusahaan juga diwajibkan menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya kepada para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban tersebut mencakup penyelesaian hubungan hukum dengan konsumen, mitra usaha, maupun pihak lain yang masih memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

OJK menegaskan proses pembubaran perusahaan jasa keuangan harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Pengawasan terhadap penyelesaian kewajiban perusahaan juga menjadi bagian dari langkah OJK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan, khususnya sektor pergadaian," terang Agus.

Agus mengatakan, OJK Cirebon memastikan akan terus memperkuat pengawasan terhadap industri jasa keuangan di wilayah kerjanya. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penguatan pengawasan juga diarahkan untuk mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang sehat, tertib, dan berintegritas di daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, OJK terus memperketat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan pergadaian, agar seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan dan perlindungan konsumen.

"Kami berharap seluruh perusahaan jasa keuangan dapat menjalankan operasional secara transparan dan bertanggung jawab sehingga stabilitas industri tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian nasional," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Mitra Gadai Abadi melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-52/KO.12/2026 tertanggal 24 April 2026.

Langkah ini menandai berakhirnya operasional perusahaan pergadaian yang berlokasi di Jalan Sukajadi Nomor 66, Kota Bandung tersebut.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan pencabutan izin usaha ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri yang diajukan oleh PT Mitra Gadai Abadi pada 5 Februari 2025.

"Keputusan pembubaran tersebut diambil selaras dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa perusahaan," katanya.

Seluruh tahapan permohonan ini menurutnya telah dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Berdasarkan penelaahan mendalam terhadap dokumen pendukung, OJK telah memberikan persetujuan atas rencana pembubaran melalui surat Nomor S-4/KO.12/2026 pada 10 Januari 2026.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan berkelanjutan OJK dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat serta stabilitas ekosistem sektor jasa keuangan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, PT Mitra Gadai Abadi juga telah melaporkan pelaksanaan seluruh kewajibannya secara berkala hingga April 2026, termasuk melakukan pengumuman resmi di surat kabar harian nasional selama tiga hari berturut-turut.

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (5) POJK Nomor 39 Tahun 2024, OJK secara definitif mencabut izin usaha entitas tersebut.

Pascapencabutan izin usaha, perusahaan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan usaha di bidang pergadaian. Selain itu, PT Mitra Gadai Abadi diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indointernet Tbk. (EDGE) menyampaikan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan delisting dan go private. Persetujuan ini diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari ini, Rabu (22/4/2026).

Direktur Utama Indointernet Donauly E. Situmorang menjelaskan hari ini, Rabu (22/4/2026), perseroan melakukan RUPS Luar Biasa, dan telah memperoleh persetujuan pemegang saham independen maupun pemegang saham keseluruhan untuk melakukan delisting. Perseroan juga memperoleh restu untuk mengubah status perseroan dari Tbk. menjadi PT tertutup.

“Pastinya proses delisting ini akan disertai dengan tender offer. Tender offer di sini sifatnya voluntary dan akan dilakukan oleh Digital Edge Hong Kong sebagai pemegang saham mayoritas kami,” ujar Donauly dalam konferensi pers, Rabu (22/4/2026).

Donauly menuturkan pihaknya melihat delisting ini sebagai kesempatan yang baik, adil, dan teratur bagi pemegang saham publik untuk menganggap delisting atau mempertimbangkannya sebagai exit strategy.

Menurutnya, EDGE menawarkan harga yang cukup tinggi untuk harga tender offer tersebut.

Lebih lanjut, selain meminta persetujuan untuk melakukan delisting, Donauly juga menuturkan RUPS EDGE juga menyetujui penggunaan seluruh laba bersih tahun buku 2025 sebagai laba ditahan.

Keputusan tidak membagikan dividen ini diambil perseroan mempertimbangkan ekspansi yang cukup besar, baik dari sisi data center maupun konektivitas.

Sebagaimana diketahui, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), EDGE menjelaskan nilai Rp11.500 per saham merupakan harga premium yang 141,2% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPS untuk rencana go private yaitu Rp4.768 per saham.

“Harga penawaran adalah sebesar Rp11.500 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 36 POJK 45/2024,” tulis manajemen EDGE, Senin (20/4/2026).

EDGE melanjutkan apabila rencana go private dan delisting disetujui dalam RUPSLB dan setelah pelaksanaan penawaran tender sukarela, perseroan berhasil mengubah status menjadi perusahaan tertutup, maka pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam penawaran tender sukarela akan tetap menjadi pemegang saham perusahaan tertutup, dengan jumlah pemegang saham perseroan menjadi kurang dari 50 atau jumlah lain yang ditetapkan OJK.

PT BNI (Persero) Tbk mengangkat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Natan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen.

Dalam laporannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan menyebutkan bahwa pengangkatan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu dilakukan melalui RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada 15 Desember 2025.

"RUPS Luar Biasa Perseroan 2025 telah menyetujui pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan," tulis Perseroan dalam laporan di keterbukaan informasi, Jumat lalu (17/4).

Hasil RUPS LB menyatakan Febrio mulai aktif sebagai bagian perusahaan pada April 2026. Hal ini sejalan dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-48/D.03/2026 tanggal 17 April 2026 yang menyetujui pengangkatan Febrio sebagai Komisaris Non Independen Perseroan.

"Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan peraturan OJK terkait, maka bersama ini kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan pada tanggal 17 April 2026," imbuh perseroan.

Febrio menjadi bagian Kementerian Keuangan sejak 3 April 2020 ketika dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan di masa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati.

Lalu, pada 23 Mei 2025 dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Sebelum menjadi bagian pemerintah, ia menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak 2015. Bidang keahliannya meliputi Ekonomi & Proyeksi Bisnis, Model Ekonomi, Ekonomi Keuangan, Ekonomi Moneter, dan Analisis Kebijakan Publik.

[Gambas:Youtube]

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menunjuk Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris.

Penunjukan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Senin (15/12).

Febrio menggantikan Suminto yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kemenkeu sejak Oktober 2025.

"Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini," ujar Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan tertulis.

RUPSLB BNI juga menyetujui pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026.

Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional perseroan memasuki tahun buku berikutnya.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI.

Pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025.

Putrama menjelaskan seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi serta mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan.

"RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan rencana pergantian pucuk pimpinan perseroan.

Patrick Walujo yang kini menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) akan digantikan oleh Hans Patuwo.

Pergantian tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan digelar pada 17 Desember 2025.

Adapun pergantian dilakukan seiring Patrick Walujo mengundurkan diri dari jabatannya yang sudah diemban sejak Juni 2023.

Transisi ini disebut sebagai bagian dari proses yang telah dipersiapkan secara matang oleh Direksi GoTo untuk memastikan stabilitas, kesinambungan strategi, dan penguatan eksekusi operasi perusahaan.

Komisaris Utama GoTo, Agus Martowardojo, menyampaikan apresiasi kepada Patrick Walujo atas kepemimpinannya selama dua setengah tahun terakhir yang dinilai telah memberikan transformasi signifikan terhadap perusahaan.

"Patrick telah membawa GoTo melewati proses transformasi yang memperkuat fundamental keuangan perusahaan, fokus operasional, serta memberikan kembali kejelasan terhadap arah jangka panjang perusahaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).

Agus juga menilai Hans sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Patrick Walujo, karena memiliki pengalaman panjang di dalam ekosistem Gojek, Gopay, dan GoTo.

Sementara itu, Patrick Walujo menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran GoTo atas kerja sama selama masa kepemimpinannya.

Ia juga memberi selamat kepada Hans yang dinilai memiliki pemahaman menyeluruh terhadap operasional GoTo serta rekam jejak kepemimpinan yang kuat.

"Beliau memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai operasional GoTo, mulai dari pengalaman di lapangan hingga keputusan strategi korporasi. Kapabilitas kepemimpinan yang telah teruji serta integritas yang dimilikinya menjadikan Hans sosok yang tepat untuk memimpin GoTo memasuki babak baru perjalanannya," kata Patrick Walujo.

Profil Hans Patuwo

Hans Patuwo bukan sosok baru di ekosistem GOTO. Ia telah berkarier hampir delapan tahun di Gojek, GoPay, dan GoTo.

Hans telah bergabung dengan Gojek sejak 2018 sebagai Chief Operating Officer (COO), yang berfokus pada operasional mitra pengemudi dan transportasi.

Hans berperan penting dalam memperkuat operasional mitra pengemudi dan layanan transportasi yang menjadi fondasi bisnis on-demand Gojek

Ia kemudian memimpin pengembangan GOTO Financial (GTF) sebagai Presiden hingga membawa platform tersebut menjadi salah satu pemain fintech terbesar di Indonesia.

Dalam jabatan terkininya sebagai COO dan Presiden On-Demand Services (ODS), Hans memimpin seluruh operasional ekosistem GOTO dan berkontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi serta profitabilitas melalui disiplin operasional berbasis data.

Sebelum bergabung dengan Gojek, ia berpengalaman di Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Singapura, termasuk menjabat sebagai Partner di firma konsultan global McKinsey.

Perubahan Direksi GoTo

Selain pergantian CEO, GoTo juga mengumumkan perubahan pada jajaran direksi dan dewan komisaris.

Direktur Public Affairs dan Communications, Ade Mulyana, mengajukan pengunduran diri untuk fokus pada komitmen keluarga serta aktivitas profesional di luar perusahaan.

Di level komisaris, Pablo Malay dan Winato Kartono turut mengundurkan diri.

Perseroan pun menominasikan Andre Soelistyo dan Santoso Kartono sebagai komisaris baru.

Keduanya dinilai memiliki pengalaman strategis di bidang teknologi dan investasi sehingga diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) atau Bank Banten akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS) pada akhir November 2025 dengan membahas beberapa agenda.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Bank Banten akan menggelar RUPSLB pada 28 November 2025 tepatnya di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang Banten.

“Merujuk pada surat Perseroan Nomor 497/SPH-HI/BB/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham,” tulis manajemen Bank Banten dikutip Minggu (9/11/2025).

RUPS tersebut setidaknya akan membahas dua agenda. Pertama, persetujuan penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim sebagai pemegang saham pengendali (PSP) kedua dan bank induk Kelompok Usaha Bank (KUB) Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Selain itu, dalam RUPS yang bakal digelar pada akhir November 2025 itu juga turut membahas persetujuan atas rencana aksi pemulihan perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bank Jatim Borong Saham Bank Banten

Per 5 November 2025, Bank Jatim telah melakukan pembelian saham BEKS senilai Rp742,82 juta.

Dalam keterbukaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) disampaikan bahwa pembelian saham Bank Banten dilakukan dalam rangka penyertaan modal pembentukan KUB antara Bank Jatim dengan Bank Banten.

“Disampaikan pada 5 November 2025 Bank Jatim telah melakukan pembelian saham Bank Banten (BEKS),” tulis manajemen Bank Jatim, dikutip Minggu (9/11/2025).

Manajemen Bank Jatim menuturkan, Bank Jatim melakukan pembelian saham BEKS di secondary market (reguler) dengan harga Rp27 dengan jumlah 275.119 lot atau 27.511.900 lembar saham sebesar Rp742,82 juta, yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan atau implementasi KUB.

Adapun dampak dari kejadian tersebut, Bank Jatim menjadi pemegang saham Bank Banten.