IDXChannel - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) tidak berencana mengubah lini bisnis seiring dengan berhentinya operasional perseroan akibat pencabutan izin konsesi lahan.

Penghentian operasional tersebut mencakup seluruh kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), operasional pabrik, hingga fasilitas dan aset penunjang produksi.

Manajemen INRU menjelaskan, perseroan hanya menjalankan aktivitas yang bersifat esensial, seperti pemeliharaan aset, pengamanan fasilitas, dan berbagai kegiatan operasional terbatas lainnya guna menjaga keberlangsungan aset perusahaan.

"Perseroan terus melakukan evaluasi operasional dan manajerial serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna menjaga keberlangsungan usaha sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik," tutur manajemen dalam surat kepada Bursa, Kamis (4/6/2026).

Namun demikian, perseroan belum dapat menetapkan target waktu dimulainya kembali kegiatan operasional. Di tengah penghentian operasional tersebut, INRU memastikan tidak akan menggunakan pasokan bahan baku kayu dari pihak lain.

Pasalnya, pemerintah masih membekukan izin Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SiPUHH) Online di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, sehingga pengadaan bahan baku kayu belum memungkinkan untuk dilakukan.

"Perseroan tidak berencana menggunakan bahan baku dari pihak lain," kata manajemen.

Selain berdampak pada operasional, pencabutan PBPH juga memaksa perseroan melakukan efisiensi tenaga kerja. INRU telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 783 karyawan.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan mulai 12 Mei 2026 mendatang.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (24/4/2026), manajemen INRU menyatakan telah melakukan sosialisasi kebijakan PHK terhadap karyawan perseroan pada 23 April–24 April 2026.

“Pemutusan hubungan kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, manajemen Toba Pulp Lestari menyampaikan bahwa PHK dilakukan sebagai akibat dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal tersebut.

Terkait dengan dampak keputusan ini, Toba Pulp Lestari mengetahui adanya potensi timbulnya gugatan perselisihan hubungan industrial dari karyawan yang terkena PHK.

Namun, manajemen INRU menyatakan tidak ada dampak dari sisi kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) telah menerima surat keputusan pencabutan Perizinan PBPH oleh Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 lalu.

Hal ini termaktub dalam salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan pemerintah tersebut diambil terhadap 28 perusahaan termasuk Toba Pulp terkait bencana di kawasan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menghentikan operasional setelah pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Dampak langsung muncul dalam bentuk pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.

Manajemen menyampaikan sosialisasi PHK telah dilakukan pada 23 hingga 24 April 2026. Kebijakan tersebut akan berlaku efektif mulai 12 Mei 2026.

“Pada tanggal 23-24 April 2026, perseroan melakukan sosialisasi kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perseroan. Pemutusan hubungan kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4/2026).

Keputusan ini berkaitan langsung dengan pencabutan PBPH. Izin tersebut menjadi dasar utama kegiatan perusahaan.

“Kegiatan Operasional: Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH perseroan,” lanjut manajemen.

Penghentian operasional membuka potensi risiko hukum. Perusahaan mencatat kemungkinan munculnya gugatan atau perselisihan hubungan industrial dari karyawan terdampak.

Tekanan terhadap INRU sudah muncul sejak akhir 2025. Pemerintah menghentikan operasional pabrik di Sumatera melalui dua kebijakan.

Kementerian Kehutanan menangguhkan akses penatausahaan hasil hutan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tertanggal 8 Desember 2025.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memerintahkan penghentian penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus. Instruksi tersebut dikeluarkan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 10 Desember 2025.

Kebijakan diambil setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah. Otoritas berupaya mengantisipasi risiko lanjutan akibat cuaca ekstrem.

Dampaknya langsung terasa pada operasional perusahaan. Pasokan kayu terhenti dan sistem penatausahaan hasil hutan tidak berjalan.

Selama penghentian, perusahaan tetap melakukan perawatan aset dan tanaman. Aktivitas operasional esensial tetap dijalankan untuk menjaga kesiapan pabrik.

Manajemen menyebut tidak ada risiko hukum dari penghentian tersebut karena mengikuti instruksi pemerintah. Namun, dari sisi keuangan, perusahaan menghadapi potensi penundaan pendapatan.

Dampak juga meluas ke sektor lain. Rantai pasok melibatkan pemasok, kontraktor, usaha mikro kecil dan menengah, serta jasa transportasi.

Perusahaan menyatakan akan melakukan mitigasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Sebelumnya, INRU menyampaikan fasilitas operasional tidak berada di wilayah terdampak banjir dan longsor. Pernyataan itu disampaikan pada Desember 2025 kepada Bursa Efek Indonesia.

“Perseroan tidak memiliki fasilitas produksi atau operasional yang terdampak banjir dan tanah longsor,” tulis manajemen saat itu.

Perusahaan juga menyebut tidak ada perubahan strategi pasokan dan operasional tetap berjalan normal pada periode tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menghentikan operasional setelah pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Dampak langsung muncul dalam bentuk pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.

Manajemen menyampaikan sosialisasi PHK telah dilakukan pada 23 hingga 24 April 2026. Kebijakan tersebut akan berlaku efektif mulai 12 Mei 2026.

“Pada tanggal 23-24 April 2026, perseroan melakukan sosialisasi kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perseroan. Pemutusan hubungan kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4/2026).

Keputusan ini berkaitan langsung dengan pencabutan PBPH. Izin tersebut menjadi dasar utama kegiatan perusahaan.

“Kegiatan Operasional: Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH perseroan,” lanjut manajemen.

Penghentian operasional membuka potensi risiko hukum. Perusahaan mencatat kemungkinan munculnya gugatan atau perselisihan hubungan industrial dari karyawan terdampak.

Tekanan terhadap INRU sudah muncul sejak akhir 2025. Pemerintah menghentikan operasional pabrik di Sumatera melalui dua kebijakan.

Kementerian Kehutanan menangguhkan akses penatausahaan hasil hutan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tertanggal 8 Desember 2025.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memerintahkan penghentian penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus. Instruksi tersebut dikeluarkan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 10 Desember 2025.

Kebijakan diambil setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah. Otoritas berupaya mengantisipasi risiko lanjutan akibat cuaca ekstrem.

Dampaknya langsung terasa pada operasional perusahaan. Pasokan kayu terhenti dan sistem penatausahaan hasil hutan tidak berjalan.

Selama penghentian, perusahaan tetap melakukan perawatan aset dan tanaman. Aktivitas operasional esensial tetap dijalankan untuk menjaga kesiapan pabrik.

Manajemen menyebut tidak ada risiko hukum dari penghentian tersebut karena mengikuti instruksi pemerintah. Namun, dari sisi keuangan, perusahaan menghadapi potensi penundaan pendapatan.

Dampak juga meluas ke sektor lain. Rantai pasok melibatkan pemasok, kontraktor, usaha mikro kecil dan menengah, serta jasa transportasi.

Perusahaan menyatakan akan melakukan mitigasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Sebelumnya, INRU menyampaikan fasilitas operasional tidak berada di wilayah terdampak banjir dan longsor. Pernyataan itu disampaikan pada Desember 2025 kepada Bursa Efek Indonesia.

“Perseroan tidak memiliki fasilitas produksi atau operasional yang terdampak banjir dan tanah longsor,” tulis manajemen saat itu.

Perusahaan juga menyebut tidak ada perubahan strategi pasokan dan operasional tetap berjalan normal pada periode tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) menerima gugatan hukum perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Direksi Toba Pulp Lestari menyampaikan perseroan pada Kamis (22/1/2026) menerima gugatan dari Pengadilan Negeri Medan sebagai tergugat dalam perkasa perbuatan melanggar hukum dengan pertanggungjawaban mutlak. Jenis perkara hukum yang dihadapi oleh emiten berkode saham INRU itu adalah perdata dengan gugatan khusus lingkungan hidup.

Pihak yang berperkara adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku penggugat dan PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) selaku tergugat.

"Status perkara panggilan sidang dengan lokasi perkasa di Pengadilan Negeri Medan," tulis Manajemen INRU dalam keterbukaan informasi, Kamis (22/1/2026).

Sampai dengan saat ini, lanjutnya Toba Pulp menilai bahwa gugatan tersebut belum menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

"Perseroan akan mengikuti proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Manajemen INRU menambahkan perseroan akan memantau secara seksama perkembangan perkara tersebut dan akan menyampaikan keterbukaan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan signifikan yang berdampak material sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.

Seperti diberitakan Bisnis, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) merupakan salah satu dari 28 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencabutan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers (20/1/2026).

Prasetyo menyampaikan bahwa Satgas PKN telah melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Investigasi itu dilakukan pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Dalam keterbukaan informasi pada Rabu (21/1/2026), INRU mengatakan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi pemerintah yang berwenang mengenai pencabutan Izin PBPH yang dimiliki oleh perseroan.

Meski demikian perseroan menegaskan telah memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah. Namun demikian, seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH perseroan itu sendiri.

"Oleh karena itu, ketika pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (21/1/2026).

Dampak pencabutan tersebut juga dinilai berisiko mengganggu kinerja keuangan INRU.

Saat ini, Toba Pulp Lestari menyebut tengah melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, status administratif, dan dampaknya.

Manajemen INRU juga menyampaikan bahwa perseroan tetap menjalankan kegiatan operasional esensial, pemeliharaan aset, serta pengamanan kawasan hutan, sambil menunggu keputusan administratif secara tertulis dari pemerintah.

Hingga saat ini, perseroan masih menunggu keterangan resmi dalam bentuk keputusan tertulis dari pemerintah

Jakarta (ANTARA) - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) mengumumkan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi pemerintah yang berwenang mengenai pencabutan Izin Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) yang dimiliki oleh perseroan.

"Perseroan saat ini sedang melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, status administratif, serta implikasi dari pernyataan pemerintah dimaksud," ujar Legal & Litigation Section Head INRU Hendry sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu.

Hendry menjelaskan kegiatan industri pengolahan pulp perseroan memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah, namun seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH perseroan sendiri.

Dengan demikian, lanjutnya, ketika pencabutan izin PBPH benar-benar diberlakukan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan.

"Perseroan menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh kebijakan dan ketentuan pemerintah serta akan menyesuaikan langkah-langkah operasional sesuai dengan arahan dan keputusan resmi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang," ujar Hendry.

Hendry melanjutkan, pernyataan pemerintah berpotensi berdampak terhadap kegiatan pemanenan kayu sebagai sumber bahan baku utama industri perseroan.

"Hingga saat ini, perseroan masih menunggu keterangan resmi dalam bentuk keputusan tertulis dari pemerintah," ujar Hendry.

Lebih lanjut, perseroan belum dapat menyimpulkan dampak hukum secara definitif karena belum diterimanya keputusan administratif tertulis terkait pencabutan izin PBPH.

Perseroan sedang melakukan klarifikasi dan upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Apabila terjadi gangguan pasokan bahan baku dan penghentian kegiatan operasional, terdapat potensi dampak terhadap kinerja keuangan perseroan," ujar Hendry.

Perseroan memastikan tetap menjalankan kegiatan operasional esensial, pemeliharaan aset, serta pengamanan kawasan hutan, sambil menunggu keputusan administratif secara tertulis dari pemerintah.

"Penghentian kegiatan usaha berpotensi memberikan dampak pada tenaga kerja, kontraktor, mitra usaha, penyedia jasa transportasi, serta masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas," ujar Hendry.

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Pemerintah Mencabut PBPH di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (20/1).

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo mengambil keputusan tersebut dalam rapat terbatas yang dilaksanakan secara daring dari London, Inggris, Senin (19/1).

"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mengumumkan 28 nama korporasi di sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang izin usahanya dicabut karena dugaan kuat pelanggaran aspek lingkungan yang memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatra. Beberapa yang terlibat merupakan nama-nama besar seperti emiten PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) dan entitas yang terkait dalam rantai pasok serat kayu April Group.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Selasa (20/1/2026) malam menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), dia melanjutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKH.

Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare, termasuk PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) yang dalam beberapa bulan terakhir disorot karena indikasi pelanggaran yang memperburuk bencana banjir di wilayah operasionalnya. Sementara itu, enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Jejak Pelanggaran

Prasetyo Hadi mengungkapkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah lewat penertiban kawasan hutan. Pelanggaran mencakup aktivitas usaha di luar wilayah izin hingga kewajiban kepada negara yang tidak dipenuhi.

“Melakukan kegiatannya di luar wilayah izin yang sudah diberikan, kemudian misalnya lagi melakukan kegiatan usahanya di kawasan yang dilarang, contohnya di hutan lindung,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, sebagian perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, ada perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan yang secara aturan dilarang untuk kegiatan usaha.

Tak hanya pelanggaran wilayah, Prasetyo juga menyebutkan adanya pelanggaran administratif dan finansial. Beberapa perusahaan dinilai tidak menyelesaikan kewajiban kepada negara, termasuk kewajiban perpajakan.

“Kemudian juga ada yang pelanggaran itu dalam bentuk kewajiban-kewajiban kepada negara yang tidak diselesaikan, misalnya pajak,” katanya.

Jejak INRU dalam kerusakan lingkungan di Sumatra bukanlah hal baru. Setelah dikaitkan dengan deforestasi di daerah aliran sungai terdampak bencana dan sahamnya kemudian disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) karena operasional yang dihentikan, inisial TPL kembali mencuat dalam gugatan perdata senilai Rp4,84 triliun yang dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap total enam perusahaan di Sumatra Utara.

KLH dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2026), mengumumkan bahwa gugatan diajukan atas kerusakan lingkungan di tiga wilayah terdampak banjir dan longsor, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Pemulihan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Batang Toru menjadi fokus utama yang melatarbelakangi gugatan ini.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis, aktivitas enam korporasi yang menjadi objek gugatan, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST dan PT TBS, mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.

Nama TPL yang kembali mengemuka dalam gugatan pemerintah seolah mempertegas riset yang dirilis Auriga Nusantara dan Earthsight baru-baru ini.

Analisis Auriga Nusantara dan Earthsight terhadap citra satelit untuk area berhutan di dataran tinggi DAS Batang Toru, DAS Sibundong, dan DAS Kolang pada tahun-tahun sebelum bencana mengidentifikasi tiga blok deforestasi besar atau penebangan terbaru. Salah satunya berada pada satu sektor konsesi TPL, yang mana perusahaan ini memiliki izin mengembangkan kebun kayu monokultur ekaliptus guna memasok pabrik pulp besarnya.

Analisis menguak bahwa 758 hektare hutan belantara dataran tinggi telah mengalami pembabatan dalam kurun Maret 2021 hingga Desember 2025. Wilayah tersebut berada di sektor Aek Raja yang masuk dalam konsesi TPL.

“Logging skala besar dan pembuldoseran hutan alam bahkan meluas hingga 125 hektare ke luar konsesi,” tulis Auriga Nusantara dan Earthsight.

Secara keseluruhan, area yang dibabat ini mencapai tiga kali luas kawasan Gelora Bung Karno. Setelah berlangsung dengan kecepatan stabil selama beberapa tahun, deforestasi melonjak pesat pada beberapa minggu menjelang terjadinya bencana November 2025 dengan laju luas terdampak mencapai satu lapangan bola setiap harinya.

INRU dalam keterbukaan informasi yang dirilis pada Rabu pagi (21/1/2026) menyatakan bahwa Perseroan belum menerima keputusan tertulis resmi tentang pencabutan PBPH yang diumumkan pemerintah. INRU pun kini tengah melakukan klarifikasi dan penjelasan ke Kementerian Kehutanan dan instansi terkait soal pencabutan izin ini.

Direksi Toba Pulp Lestari menyampaikan bahwa kegiatan industri pengolahan pulp Perseroan memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah. Namun demikian, seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH yang dimiliki TPL sendiri.

“Oleh karena itu, ketika pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri Perseroan,” tulis manajemen.

Sementara itu, nama Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (April Group) turut terseret dalam pusaran daftar perusahaan yang dicabut izinnya pada 20 Januari 2026 melalui keterkaitan dengan PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari.

Laporan Keberlanjutan April untuk 2024 tidak secara spesifik menyebutkan afiliasi terhadap kedua perusahaan tersebut. Namun laporan sumber serat kayu April Group per 31 Desember 2025 memperlihatkan nama PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) dalam daftar mitra pemasok jangka panjang.

Pasokan dari PT SRL mencakup sejumlah blok usaha yang tersebar di Sumatra Utara dan Riau, yakni Blok I-Seikabaro, Blok II-Garingging, Blok IV-Pulau Rupat, Blok V-Pulau Rangsang dan Blok VI-Bayas. Pasokan serat kayu dari blok-blok ini tercatat telah mengantongi sertifikat legal pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), status keberlanjutan dari Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) dan Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC).

Adapun untuk PT Sumatera Sylva Lestari, perusahaan tercatat berlokasi di Rokan Hulu, Riau dengan area konsesi seluas 42.530 hektare. Sebagaimana SRL, Sumatera Sylvia Lestari telah mengantongi sertifikasi dari Kementerian Kehutanan, PEFC dan IFCC.

Bisnis telah mengajukan sejumlah pertanyaan kepada April Group mengenai pencabutan izin dua entitas tersebut. Namun sampai publikasi berita ini, manajemen April belum memberikan tanggapan.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) kembali menjadi sorotan publik menyusul tudingan keterkaitannya dengan kerusakan lingkungan di kawasan Tapanuli, Sumatra Utara, pascabencana alam besar pada akhir November 2025.

Menanggapi isu yang menyeret namanya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak memiliki keterlibatan maupun kepemilikan saham di perusahaan pulp dan kehutanan tersebut.

Dalam pernyataannya, Luhut meminta semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan tuduhan dan mendasarkan pernyataan pada data.

“Saya mengimbau, kita yang pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong. Pakai data. Ada nggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh. Menurut saya kampungan itu,” ujar Luhut, melalui unggahan video di akun Instagram resminya pada Senin (12/1/2026).

Ia menegaskan tudingan kepemilikan saham di TPL tidak berdasar. “Kalau ada orang nuduh saya punya saham, tunjukin. Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya, yaitu PT Toba Sejahtera, yang saya buat sendiri,” katanya.

Dalam penjelasannya, Luhut juga mengungkapkan bahwa dirinya telah lama bersikap kritis terhadap operasional TPL, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon. Sikap tersebut, menurut dia, sudah muncul sejak menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 2001 di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

“Saya nolak TPL itu sebenarnya sejak saya lihat sendiri, waktu saya (menjabat sebagai) Menperindag. Waktu saya pergi ke Toba, ke Gereja HKBP,” ujarnya.

Luhut menjelaskan, dalam kunjungan tersebut masyarakat menyampaikan keluhan terkait dampak operasional perusahaan, mulai dari perubahan kualitas air Danau Toba, bau menyengat dari aktivitas pabrik, hingga kerusakan hutan akibat penebangan kayu di sekitar wilayah konsesi. Berdasarkan laporan itu, ia mengaku mengusulkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid agar operasional TPL dihentikan sementara.

Pemerintah saat itu sempat menutup pabrik TPL pada 2001. Namun, perusahaan kembali beroperasi pada 2003 setelah melalui berbagai pertimbangan kebijakan dan aspek ekonomi.

Di tengah kembali menguatnya sorotan publik, Luhut menyebut telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar izin usaha TPL dicabut. “Bukan hanya menolak (keberadaan TPL). Saya minta kepada Presiden untuk dicabut. Nggak ada gunanya lagi Toba Pulp itu. Sudah cukup itu,” katanya.

Sementara itu, manajemen TPL memberikan penjelasan terpisah. Direktur TPL Anwar Lawden menyatakan seluruh kegiatan operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perizinan yang berlaku serta berada dalam pengawasan pemerintah.

“Sejak awal beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha dalam kerangka perizinan resmi pemerintah, termasuk persetujuan lingkungan, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta pengawasan rutin dari instansi terkait,” ujar Anwar dalam keterangan resmi, Selasa (13/1/2026).

TPL mengelola wilayah konsesi seluas 167.912 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 46.000 hektare dimanfaatkan untuk perkebunan eucalyptus, sekitar 48.000 hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, sementara area lainnya mencakup kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) dan stok karbon tinggi (High Carbon Stock/HCS).

Di tengah polemik tersebut, Luhut juga menekankan bahwa TPL merupakan entitas yang berbeda dengan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). TPL tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham INRU dan bergerak di sektor pulp dan kehutanan, sedangkan TOBA beroperasi di sektor energi dan tengah menjalankan transformasi bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA- PT Toba Pulp Lestari Tbk yang dulu bernama Inti Indorayon Utama (INRU) belakangan banyak disorot terkait perusakan hutan di kawasan Batang Toru, Sumatra Utara, penyebab bencana alam pada akhir November lalu.

Di lain sisi, Toba Pulp Lestari (TPL) bukan nama asing bagi sektor kehutanan di Indonesia, wabilkhusus wilayah sekitar Tapanuli, Sumatra Utara. Sebelum berganti nama menjadi TPL, perusahaan berkode saham INRU merujuk Inti Indorayon Utama itupun telah beroperasi sejak puluhan tahun silam.

Keberadaannya pasang surut, ditentang warga, disetop operasi sementara, tetapi selama itu pula perusahaan ini tetap beroperasi. Baru setelah bencana banjir dan longsor menimpa Tapanuli, keberadaan INRU diusik kembali.

Bahkan, orang sekaliber Luhut B. Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merasa wajib memberikan klarifikasi. Maklum, sebagaimana dirasa mantan Menko Marves itu, banyak cibiran bahwa dirinya adalah sosok di balik keberadaan TPL.

Selain menegaskan bahwa tidak selembar pun menggenggam saham TPL, dia menyimpulkan perusahaan telah merusak ekosistem Sumatra sejak lama.

Salah satu kisah yang dinukil sewaktu Luhut mengemban jabatan Menperindag era Gus Dur. “Saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau, belum lagi kawasan hutan kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat,” ujarnya.

Perusahaan yang dulu bernama Indorayon, sempat ditutup sementara pada era Presiden B.J Habibie. Namun pada November 2000, setelah berganti baju sebagai TPL, perusahaan mulai beroperasi kembali.

Lewat pernyataan resmi yang diterima Bisnis pada Selasa (13/1/2025), TPL menanggapi pandangan publik sekaligus pernyataan Luhut.

TPL menegaskan bahwa kegiatan operasional perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Direktur TPL Anwar Lawden menambahkan sejak semula beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha merujuk perizinan resmi pemerintah. Semua dilakukan TPL sesuai Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta adanya pengawasan rutin dari instansi terkait.

Di lain sisi, Earthsight dan Auriga Nusantara merilis riset jejak kerusakan alam Batang Toru. Dari riset tersebut, diduga ada aksi ilegal pembukaan hutan alam yang dilindungi, termasuk dalam area konsesi TPL.

Parahnya lagi, wilayah itupun mencakup wilayah hulu yang terdampak bencana banjir dan longsor. Analisis citra satelit wilayah hutan dataran tinggi DAS Batang Toru dan sekitarnya, teridentifikasi tiga blok besar penggundulan hutan dan pembukaan lahan baru. Salah satu area berada dalam konsesi TPL yang memegang pengembangan hutan tanam monokultur eucalyptus untuk pabrik bubur kertas skala besar.

Earthsight dan Auriga mencatat bahwa pada periode Maret 2021 hingga 1 Desember 2025, sekitar 758 hektare hutan alam primer dataran tinggi telah dibuka di blok Aek Raja dalam konsesi PT TPL. Aktivitas pembalakan dan pembukaan lahan skala industri tersebut bahkan meluas hingga sekitar 125 hektare di luar batas konsesi.

Sebaliknya, TPL juga membantah temuan itu. Perusahaan mengklaim menjalankan seluruh operasional secara bertanggung jawab, serta mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam pengelolaan wilayah konsesi seluas 167.912 hektare, TPL menyebutkan tidak memanfaatkan seluruh area untuk kegiatan produksi. Perseroan hanya memanfaatkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, sementara kurang lebih 48.000 hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, dan sisanya adalah areal High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS), infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas umum.

TPL HENTIKAN OPERASI

Dengan dugaan demikian, pemerintah kemudian meminta TPL menyetop operasional, terutama penebangan dan pengangkutan hasil hutan eucyalyptus. Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut melayangkan surat penangguhan operasional tersebut.

Belakangan Menteri Kehutanan Raja Juli menyatakan perintah presiden untuk mengevaluasi secara menyeluruh operasional TPL.

Raja Juli menegaskan, hasil audit dan evaluasi PT TPL nantinya akan diumumkan secara terbuka kepada publik. Pemerintah, kata Raja Juli, tidak menutup kemungkinan untuk mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut atau melakukan penataan ulang (rasionalisasi) terhadap wilayah konsesi yang dikuasai.

Di tengah status hukum TPL belum berjuntrung, Satuan Tugas/Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengklaim telah mengantongi data 12 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana Sumatra pada November lalu itu.

Jurubicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut seluruh perusahaan tengah menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi.

Barita menyebut ke-12 perusahaan tersebut telah dikenakan sanksi berupa pemberhentian perpanjangan perizinan, pencabutan perizinan, hingga dikenakan denda administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hanya saja, para pemburu untung dari kerusakan alam seakan tak pernah jera. Terlebih lagi bila aksi ilegal mereka tak pernah terkuak, sebelum alam bersaksi lewat peristiwa bencana. Hukum yang tegas dan pengawasan ketat, itu solusi jangka panjangnya.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) buka suara soal pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan yang mengaitkan aktivitas mereka denganisu kerusakan lingkungan di wilayah Tapanuli.

Direktur TPL Anwar Lawden mengklaim sejak awal beroperasi, perusahaannya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kerangka perizinan resmi pemerintah, termasuk persetujuan lingkungan, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).

Tak hanya itu, perusahaannya juga mendapatkan pengawasan rutin dari instansi terkait.

"Seluruh operasional perusahaan mengacu pada prinsip pengelolaan hutan lestari, kehati-hatian ekologis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten," ujar Anwar dalam keterangan resminya Selasa (13/1).

Ia juga mengatakan tuduhan yang menyebut operasional TPL sebagai perusak lingkungan dan penyebab bencana ekologi tidak didukung oleh temuan faktual.

Seluruh kegiatan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan izin dan ketentuan pemerintah, serta kebijakan keberlanjutan (sustainability) perusahaan.

Luhut menyebut kehadiran TPL di Tanah Sumatra hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Tak hanya itu, keberadaan TPL juga merusak lingkungan. Kehadiran TPL membuat kawasan hutan sekitar menjadi rusak.

Menurutnya, sejak 2001, dia menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba semakin keruh dan berbau akibat aktivitas TPL.

Karena masalah itu, ia karena itu menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin TPL.

Luhut mengaku sebenarnya telah menolak kehadiran TPL sejak 20 tahun lalu.

"Saya bukan hanya menentang (kehadiran TPL), Saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200 ribu hektare tanah di sana. Itu tidak benar," ujar Luhut dalam unggahan akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (13/1).

"Menurut saya, tidak ada gunanya itu Toba Pulp di situ. Toba Pulp itu sudah cukup itu. Itu kan sudah nggak benar. Kalau ada orang nuduh saya punya saham (TPL), saham mana? Tunjukkin," jelas Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sektor kehutanan PT Toba Pulp Lestari Tbk. (TPL) angkat suara setelah menjadi sorotan publik karena aktivitasnya diduga memicu bencana ekologis banjir dan longsor di Sumatra.

Terbaru, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merilis pernyataan publik yang membantah keterlibatannya dalam struktur kepemilikan saham pada emiten berkode INRU tersebut. Luhut, melalui akun Instagram resminya juga menyinggung soal jejak praktik bisnis Toba Pulp Lestari yang merusak ekosistem Sumatra dan menuai penolakan masyarakat sekitar

"Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena saat mengemban amanah sebagai Menperindag pada era Presiden Gus Dur tahun 2001, saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau. Belum lagi kawasan hutan yang kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa perusahaan pengolahan kayu tersebut sebenarnya sempat ditutup sementara pada 19 Maret 1999 atau saat era Presiden BJ Habibie. Namun, pada 19 November 2000, perusahaan tersebut kembali beroperasi dan berganti nama dari semula PT Inti Indorayon Utama menjadi PT Toba Pulp Lestari.

Mantan Menko Marves ini pun juga mengatakan bahwa dampak dari kerusakan hutan di Tapanuli, Sumatra Utara dapat disaksikan melalui foto satelit. Menurutnya, PT TPL memiliki andil besar terhadap kerusakan hutan di wilayah Tapanuli, Sumut.

View this post on Instagram

A post shared by Luhut Binsar Pandjaitan (@luhut.pandjaitan)

"Foto satelit kan nanti bisa dilihat. Betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," ujar Luhut.

Selain pernyataan Luhut, riset terbaru Earthsight dan Auriga Nusantara menemukan indikasi kuat pembukaan secara ilegal hutan alam yang dilindungi di dalam konsesi Toba Pulp Lestati di Sumatra Utara, termasuk di kawasan hulu yang terdampak bencana banjir dan longsor akhir November 2025.

Berdasarkan analisis citra satelit di wilayah hutan dataran tinggi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan DAS sekitarnya dalam satu tahun menjelang bencana, teridentifikasi tiga blok besar deforestasi atau pembukaan lahan baru. Salah satunya berada di dalam areal konsesi PT TPL, yang memiliki izin pengembangan hutan tanaman monokultur eucalyptus untuk memasok pabrik pulp berskala besar.

Earthsight dan Auriga mencatat bahwa pada periode Maret 2021 hingga 1 Desember 2025, sekitar 758 hektare hutan alam primer dataran tinggi telah dibuka di blok Aek Raja dalam konsesi PT TPL. Aktivitas pembalakan dan pembukaan lahan skala industri tersebut bahkan meluas hingga sekitar 125 hektare di luar batas konsesi.

Menanggapi laporan dan tudingan ini, TPL dalam siaran pers yang diterima Bisnis menyebutkan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan patuh terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan perlindungan lingkungan dan kehutanan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan pengawasan instansi berwenang.

“Penegasan ini disampaikan untuk menanggapi berbagai pandangan publik, termasuk pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaitkan aktivitas TPL dengan isu kerusakan lingkungan di wilayah Tapanuli,” tulis manajemen, Selasa (13/1/2025).

Direktur TPL Anwar Lawden menyatakan sejak awal beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha dalam kerangka perizinan resmi pemerintah, termasuk persetujuan lingkungan, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta pengawasan rutin dari instansi terkait, dan secara terbuka mendukung proses evaluasi serta klarifikasi oleh otoritas berwenang.

“Seluruh operasional perusahaan mengacu pada prinsip pengelolaan hutan lestari, kehati-hatian ekologis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten,” ujar Anwar.

Manajemen juga menyebutkan bahwa tuduhan yang menyebut operasional perusahaan sebagai perusak lingkungan dan penyebab bencana ekologi tidak didukung oleh temuan faktual. Seluruh kegiatan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan izin dan ketentuan pemerintah, serta kebijakan keberlanjutan (sustainability) perusahaan.

Dalam pengelolaan wilayah konsesi seluas 167.912 hektare, TPL menyebutkan tidak memanfaatkan seluruh area untuk kegiatan produksi. Perseroan hanya memanfaatkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, sementara kurang lebih 48.000 hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, dan sisanya adalah areal High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS), infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas umum.

“HCV merupakan area konservasi tinggi, yang di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati, layanan ekosistem kritis [sumber air], serta hal lain yang berkaitan dengan nilai sosial dan budaya,” tulis manajemen.

Sementara itu HCS atau Stok Karbon Tinggi merujuk pada hutan alami yang memiliki cadangan karbon signifikan dan bernilai konservasi tinggi, yang perlu dilindungi dari konversi untuk perkebunan atau pembangunan lain. Kawasan-kawasan tersebut berfungsi sebagai penyangga ekologis, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta habitat keanekaragaman hayati.

Dengan pendekatan ini, area tanam hutan tanaman industri (HTI) disebut mengikuti kontur wilayah, juga menggabungkan area produksi dengan area perlindungan dalam satu kesatuan bentangan

“TPL mengatur pemanfaatan tanah secara selektif dengan menanam spesies pohon yang dapat mempercepat pertumbuhan, namun tetap menjaga ekosistem sekitar dengan pohon pelindung yang berasal dari habitat aslinya,” tulis TPL.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait dengan isu yang mengaitkan dirinya dengan kepemilikan saham pada PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU).

Adapun, Toba Pulp Lestari (TPL) tengah menjadi sorotan karena disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang menyebabkan kerusakan hutan hingga menimbulkan bencana di Sumatra Utara.

Luhut membantah bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan apapun dengan PT TPL. Bahkan, dia justru mengaku menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari, perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Inti Indorayon Utama sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Dia pun menantang pihak-pihak yang menudingnya memiliki saham di PT TPL untuk menunjukkan buktinya. Dia menegaskan bahwa dirinya saat ini hanya memiliki saham di perusahaan miliknya yakni PT Toba Sejahtera.

"Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? tunjukin! saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya di PT Toba Sejahtera. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP [izin usaha pertambangan] yang saya dapat tahun 2003 atau 2004. IUP batu bara di Kutai Kertanegara," kata Luhut dikutip dari akun Instagramnya @luhut.pandjaitan, Selasa (13/1/2026).

Luhut kemudian menceritakan awal mula mengetahui soal PT TPL dari adanya aksi demo masyarakat setempat yang menolak keberadaan perusahaan tersebut karena dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan.

"Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena saat mengemban amanah sebagai Menperindag pada era Presiden Gus Dur tahun 2001, saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau. Belum lagi kawasan hutan yang kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa perusahaan pengolahan kayu tersebut sebenarnya sempat ditutup sementara pada 19 Maret 1999 atau saat era Presiden BJ Habibie. Namun, pada 19 November 2000, perusahaan tersebut kembali beroperasi dan berganti nama dari semula PT Inti Indorayon Utama menjadi PT Toba Pulp Lestari.

Mantan Menko Marves ini pun juga mengatakan bahwa dampak dari kerusakan hutan di Tapanuli, Sumatra Utara dapat disaksikan melalui foto satelit. Menurutnya, PT TPL memiliki andil besar terhadap kerusakan hutan di wilayah Tapanuli, Sumut.

"Foto satelit kan nanti bisa dilihat. Betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," ujar Luhut.

Dia pun mengaku telah melaporkan kondisi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto dan mengusulkan agar negara mengambil alih lahan yang dikuasai PT TPL.

"Waktu saya menghadap Presiden, saya laporkan kepada beliau bahwa menurut saya karena sekarang bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk hortikultura di Humbang Hasunduran, ya sekalian saja pak di-relinquish tanahnya TPL itu, sehingga petani bisa kerja di sana. Jadi menurut saya sudah tidak ada gunanya lagi Toba Pulp di situ, sudah nggak benar," ucap Luhut.

Luhut juga menyarankan agar Presiden Prabowo untuk sebaiknya mencabut izin usaha PT TPL. Selain itu, dia mengimbau agar pejabat-pejabat atau pihak terkait lainnya untuk tidak

"Masak kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200.000 hektare tanah di sana. Ya ngga benerlah. Saya setuju banget dengan presiden, itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita, bawa duitnya ke luar. Lalu apa yang kita dapat? ya kerusakan ini yang kita dapat. Tapi saya juga mengimbau pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong juga. Pakai data, ada ngga datanya, jangan asal nuduh, kampungan itu," ujarnya.