Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) memperkirakan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan masih akan meningkat di tengah tingginya suku bunga acuan dan ketatnya persaingan menghimpun dana masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai akan terus memberikan tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM) hingga akhir tahun.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kenaikan cost of fund tidak terlepas dari masih tingginya tingkat suku bunga acuan serta imbal hasil instrumen Bank Indonesia, khususnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang mendorong perbankan menawarkan bunga simpanan lebih kompetitif demi menjaga likuiditas.

"Dengan kenaikan BI Rate saat ini dan juga cukup tingginya rate SRBI, cost of fund pasti akan naik karena bank harus menjaga likuiditas," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, Lani menilai tekanan terhadap NIM masih akan berlanjut. Menurutnya, bank tidak dapat serta-merta menaikkan bunga kredit untuk mengimbangi kenaikan biaya dana sehingga ruang margin menjadi semakin terbatas.

"NIM kemungkinan besar tetap tergerus karena kredit tidak bisa langsung naik rate," katanya.

Untuk menjaga struktur pendanaan tetap efisien, CIMB Niaga akan mempertahankan dominasi dana murah atau current account saving account (CASA). Perseroan membidik rasio CASA tetap berada di kisaran 70% hingga akhir tahun.

"CASA ratio kami coba pertahankan di 70-an persen," ujar Lani.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

LPS menyebut penyesuaian tersebut dilakukan sejalan dengan meningkatnya suku bunga pasar simpanan, potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah, serta kompetisi penghimpunan dana yang semakin ketat di industri perbankan.

Selain menaikkan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai ketentuan bunga penjaminan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas bunga simpanan yang dijamin LPS sehingga nasabah dapat menempatkan dananya secara lebih bijak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinilai menjadi sinyal bahwa persaingan penghimpunan dana di industri perbankan semakin ketat.

Di tengah kenaikan suku bunga acuan dan tingginya imbal hasil instrumen keuangan, perbankan memperkirakan biaya dana (cost of fund/CoF) akan terus meningkat sehingga berpotensi menekan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) hingga akhir tahun.

LPS memutuskan menaikkan TBP simpanan rupiah sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% untuk bank perekonomian rakyat (BPR). Sementara itu, tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan sebesar 2%.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada tren kenaikan suku bunga simpanan yang terjadi di hampir seluruh kelompok bank dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Doddy, kenaikan bunga simpanan merupakan respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan, kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, serta dinamika pasar keuangan yang mendorong kompetisi penghimpunan dana semakin intensif.

LPS mencatat rata-rata suku bunga pasar simpanan rupiah telah meningkat 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28% pada periode observasi Juni 2026.

Meski likuiditas industri masih tergolong memadai, LPS melihat adanya indikasi perang suku bunga antarkelompok bank dalam memperebutkan dana masyarakat.

Di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) hingga Mei 2026 masih mencapai 13,47% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 11,51%.

Namun, LPS memperkirakan pertumbuhan simpanan berpotensi melambat hingga akhir kuartal III/2026 sehingga kompetisi penghimpunan dana diperkirakan masih akan berlangsung.

Selain menyesuaikan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai tingkat bunga penjaminan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memahami bahwa simpanan hanya dijamin apabila memenuhi ketentuan, salah satunya tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP yang ditetapkan LPS.

Penyesuaian TBP juga bertujuan menjaga cakupan penjaminan simpanan. Hingga Mei 2026, sebanyak 681,67 juta rekening atau 99,94% rekening nasabah bank umum tercakup dalam penjaminan penuh LPS.

Adapun pada BPR dan BPRS, sebanyak 15,67 juta rekening atau 99,97% dari total rekening juga telah memenuhi cakupan penjaminan.

LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk tidak menerima bunga simpanan di atas tingkat bunga penjaminan.

Margin Bunga Bank Berpotensi Menyempit

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kenaikan TBP sejalan dengan kondisi pasar yang memang sedang menghadapi kenaikan biaya dana.

"Dengan kenaikan BI Rate saat ini dan juga cukup tingginya imbal hasil SRBI, cost of fund pasti akan naik karena bank harus menjaga likuiditas," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (29/6/2026).

Menurut Lani, tekanan tersebut membuat margin bunga bersih perbankan berpotensi terus menyempit karena penyesuaian suku bunga kredit tidak dapat dilakukan secepat kenaikan biaya dana.

"NIM kemungkinan besar tetap tergerus karena kredit tidak bisa langsung naik rate," imbuhnya.

Untuk menjaga struktur pendanaan tetap efisien, CIMB Niaga akan mempertahankan komposisi dana murah atau current account saving account (CASA) di kisaran 70%.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyatakan akan terus mencermati perkembangan suku bunga acuan, kondisi makroekonomi, likuiditas industri, serta dinamika permintaan dan penawaran dana sebelum menentukan strategi penghimpunan dana.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Hera F. Haryn menyampaikan bahwa bank akan menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat.

Di saat bersamaan, BCA juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit agar tetap dapat diterima pasar dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

"Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit yang berkualitas dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin," kata Hera kepada Bisnis.

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra berharap kondisi likuiditas industri secara bertahap menjadi lebih longgar sehingga persaingan suku bunga simpanan tidak kembali memanas.

Menurutnya, stabilisasi suku bunga penting agar biaya dana tidak terus meningkat dan pada akhirnya ikut mendorong kenaikan bunga kredit yang dapat menghambat fungsi intermediasi perbankan.

"Harapannya likuiditas di pasar juga semakin tidak seketat kemarin sehingga kenaikan suku bunga bisa lebih stabil, tidak terlalu reaktif. Kalau suku bunga terlalu tinggi, fungsi intermediasi perbankan juga akan terdorong naik dan itu tentu tidak kita harapkan," ujarnya kepada Bisnis.

Kicky menambahkan pemerintah saat ini tengah mendorong sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui pembiayaan perbankan. Karena itu, perang suku bunga dinilai tidak menguntungkan apabila akhirnya meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha.

Dia mengatakan keputusan pemerintah yang mempertahankan bahkan menambah penempatan dana di perbankan dapat membantu menenangkan pasar dan mengurangi kompetisi penghimpunan dana.

"Harapannya reaksi pasar positif sehingga perang suku bunga yang terjadi belakangan bisa kembali normal," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyimpan dana di perbankan karena sistem penjaminan simpanan di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang luas bagi nasabah.

Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah I Jimmy Ardianto mengatakan bahwa cakupan penjaminan simpanan saat ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Undang-Undang LPS maupun standar internasional.

"Secara nasional, cakupan penjaminan rekening di bank umum telah mencapai 99,94 persen dari total rekening atau sekitar 681,67 juta rekening. Sementara pada BPR/BPRS mencapai 99,97 persen atau sekitar 14,41 juta rekening," kata Jimmy, Senin (29/6/2026).

Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, LPS mencatat sebanyak 4,58 juta rekening di bank umum atau 99,89 persen dari total rekening telah dijamin penuh. Adapun pada BPR/BPRS, sebanyak 196.182 rekening atau 99,79 persen dari total rekening juga telah tercakup dalam skema penjaminan.

Menurut Jimmy, capaian tersebut telah melampaui ketentuan Undang-Undang LPS yang menetapkan cakupan penjaminan minimal 90 persen dari total deposan.

"Angka itu juga berada di atas rule of thumb yang ditetapkan International Association of Deposit Insurers (IADI), yakni sekurang-kurangnya mencakup 80% deposan," kata dia.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan dana yang disimpan di perbankan sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan yang berlaku.

Selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga terus meningkatkan kecepatan layanan pembayaran klaim kepada nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Saat ini, pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan paling lambat lima hari kerja sejak pencabutan izin usaha (CIU) bank.

Jimmy menyebutkan sejak LPS berdiri hingga kini, lembaga tersebut telah menangani 154 bank yang ditutup, terdiri atas satu bank umum dan 153 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

"Di sisi lain, LPS juga telah menyelamatkan dua bank melalui mekanisme penanganan yang berlaku," kata dia.

Untuk wilayah Kepulauan Riau, hingga Mei 2026 tercatat terdapat 44 BPR/BPRS yang menjadi peserta program penjaminan LPS, terdiri atas 42 BPR konvensional dan dua BPRS. Seluruhnya merupakan bank yang berkantor pusat di Provinsi Kepulauan Riau.

Jimmy berharap kondisi tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan simpanan masyarakat pada kelompok nominal Rp500 juta—Rp5 miliar mulai memunculkan pertanyaan mengenai kondisi keuangan kelas menengah.

Di satu sisi, fenomena ini mengindikasikan meningkatnya tekanan terhadap daya beli dan likuiditas rumah tangga maupun pelaku usaha menengah. Di sisi lain, sebagian dana juga diduga mengalir ke instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih menarik.

Data distribusi simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Mei 2026 menunjukkan simpanan pada tier Rp500 juta–Rp1 miliar dan Rp2 miliar–Rp5 miliar sama-sama mengalami penurunan sejak awal tahun, masing-masing sebesar 0,3% dan 0,8% (year to date/YtD).

Penurunan tersebut juga diikuti berkurangnya jumlah rekening pada kedua kelompok tersebut. Tercatat simpanan tiering nominal Rp500 juta—Rp 1 miliar dan Rp2 miliar—Rp5 miliar ikut turun masing-masing sebesar 0,1% dan 0,4% YtD.

Sebaliknya, simpanan dengan nominal di atas Rp5 miliar justru tumbuh 4,1% YtD, disertai peningkatan jumlah rekening. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan dana perbankan semakin ditopang oleh deposan besar.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai penurunan simpanan pada kelompok menengah tersebut tidak bisa dijelaskan hanya dari satu faktor.

Menurutnya, sebagian masyarakat kelas menengah atas menggunakan tabungannya untuk mempertahankan konsumsi, membayar cicilan, memenuhi kebutuhan usaha, maupun mengimbangi kenaikan biaya hidup. Sebagian lainnya, lanjut dia, mulai mengalihkan dana ke instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

“Ini bukan semata-mata karena mereka semakin miskin, tetapi juga bukan murni karena mereka semakin aktif berinvestasi. Fenomena ini mencerminkan dua kondisi yang terjadi secara bersamaan,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Senin (29/6/2026).

Josua mengatakan kelompok nasabah dengan simpanan Rp500 juta—Rp5 miliar umumnya merupakan rumah tangga kelas menengah atas, kalangan profesional, hingga pemilik usaha kecil dan menengah yang memiliki pilihan investasi lebih beragam.

Ketika suku bunga pasar meningkat, imbal hasil surat berharga menjadi lebih menarik dan nilai tukar bergejolak, kelompok ini cenderung lebih aktif melakukan penyesuaian portofolio.

Dia menuturkan, tren tersebut juga didukung oleh meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor bertambah 1,26 juta hingga Mei 2026 sehingga secara keseluruhan tumbuh 36,27% sepanjang tahun berjalan menjadi 27,75 juta investor.

“Ini mendukung dugaan bahwa sebagian dana simpanan berpindah ke instrumen investasi,” ungkapnya.

Meski demikian, Josua menilai tekanan terhadap daya beli tetap tidak boleh diabaikan. Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen turun dari 123,0 menjadi 120,9 pada Mei 2026.

Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini juga melemah dari 116,5 menjadi 112,2 dan penjualan eceran masih diperkirakan terkontraksi 3,2% secara tahunan.

“Artinya, walaupun sebagian masyarakat menengah mulai lebih aktif berinvestasi, ruang untuk menabung juga tidak sekuat sebelumnya,” ujarnya.

Data: LPS

Risiko di Balik Dominasi Deposan Besar

Sementara itu, Josua mengingatkan perubahan komposisi simpanan tersebut juga membawa konsekuensi bagi industri perbankan. Masih merujuk data LPS, simpanan tiering nominal di atas Rp5 miliar mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,1% YtD, diikuti pertumbuhan rekening 0,7% YtD per Mei 2026.

Menurut Josua, meningkatnya ketergantungan terhadap deposan besar membuat struktur pendanaan bank menjadi lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga maupun kondisi pasar. Pasalnya, deposan besar cenderung lebih aktif memindahkan dana ketika terdapat instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

Selain itu, simpanan di atas Rp2 miliar juga hanya dijamin sebagian oleh LPS sehingga nasabah besar lebih memerhatikan tingkat risiko masing-masing bank.

Dia menyebut, apabila dana besar berpindah dalam waktu singkat, tekanan likuiditas dapat muncul meskipun kondisi likuiditas industri secara keseluruhan masih memadai.

Pada saat yang sama, bank juga berpotensi menghadapi kenaikan biaya dana (cost of fund) karena harus menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi untuk mempertahankan dana nasabah besar.

Tekanan tersebut, lanjut Josua, pada akhirnya dapat mengurangi margin keuntungan bank dan berpotensi mendorong kenaikan bunga kredit baru maupun memperketat persetujuan kredit.

“Karena itu, bank perlu memperkuat penghimpunan dana murah berbasis transaksi, seperti rekening payroll, layanan digital, pengelolaan kas, dan meningkatkan loyalitas nasabah ritel, bukan hanya mengandalkan kenaikan bunga deposito,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah agar kemampuan menabung tidak terus melemah. Dia menilai, stabilitas simpanan masyarakat luas tetap menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem perbankan dan pembiayaan ekonomi nasional.

Data: LPS

Belum Ada Perubahan Signifikan

Dari sisi industri, sejumlah bank mengaku belum melihat perubahan signifikan terhadap perilaku nasabah affluent.

Direktur Community Financial Services PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) Bianto Surodjo mengatakan saldo rata-rata nasabah affluent maupun mass affluent di Maybank Indonesia masih relatif stabil hingga semester I/2026.

Meski demikian, Bianto mengakui terdapat sedikit perubahan preferensi investasi nasabah.

“Kami melihat ada pergeseran kecil di mana produk investasi seperti obligasi pemerintah dan reksa dana mengalami permintaan yang lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ungkap Bianto kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Pandangan serupa juga disampaikan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA). EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan jumlah rekening nasabah segmen menengah hingga Mei 2026 masih mencatatkan pertumbuhan yang sehat.

Menurut Hera, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sangat dipengaruhi berbagai faktor makroekonomi, baik global maupun domestik.

“Pada umumnya, pertumbuhan simpanan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan bergantung pada sejumlah variabel makroekonomi,” ujar Hera kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Secara konsolidasi, DPK BCA mencapai Rp1.292,4 triliun per Maret 2026 atau tumbuh 8,3% secara tahunan (year on year/YoY). Dana murah atau (current account saving account/CASA) tumbuh 11,2% menjadi Rp1.089 triliun dan berkontribusi sekitar 85,2% terhadap total DPK.

Bisnis.com, JAKARTA —Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) untuk periode 1 Juli—30 September 2026. Dengan kebijakan tersebut, TBP simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75%, sedangkan di BPR menjadi 6,25%. Sementara itu, TBP simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan sebesar 2%.

Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi Dewan Komisioner LPS terhadap perkembangan suku bunga pasar, kondisi likuiditas perbankan, inflasi, arah kebijakan moneter, serta dinamika penghimpunan dana masyarakat. LPS menilai penyesuaian ini diperlukan untuk menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga simpanan yang wajar sekaligus mempertahankan efektivitas program penjaminan simpanan.

Di sisi lain, LPS juga mengingatkan adanya potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah hingga kuartal III/2026. Meski demikian, otoritas menilai kondisi likuiditas perbankan masih relatif terjaga dan belum menunjukkan risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan.

Apa yang diputuskan LPS?

LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum menjadi3,75%dan di BPR menjadi6,25%, masing-masing naik 25 basis poin dari periode sebelumnya. Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan sebesar2%.

Kebijakan tersebut berlaku mulai1 Juli hingga 30 September 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan penyesuaian dilakukan untuk menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga simpanan di industri perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas program penjaminan simpanan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Mengapa LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan?

LPS menyebut keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain perkembangan suku bunga pasar simpanan, kondisi likuiditas perbankan, inflasi, arah kebijakan moneter, kinerja intermediasi perbankan, serta tingkat persaingan penghimpunan dana.

Dalam periode observasi Juni 2026, rata-rata suku bunga pasar simpanan rupiah tercatat meningkat 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28%. Menurut Anggota Dewan Komisioner LPS Doddy Zulverdi, kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya suku bunga kebijakan, kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, dan kompetisi suku bunga antarbank.

Mengapa LPS mewaspadai perlambatan simpanan?

LPS melihat pertumbuhan simpanan rupiah saat ini masih relatif tinggi, tetapi berpotensi melambat hingga akhir kuartal III/2026.

Menurut Doddy Zulverdi, perlambatan tersebut dipengaruhi perkembangan kondisi likuiditas dan dinamika pasar keuangan yang dapat memengaruhi penghimpunan dana masyarakat. Meski demikian, LPS menilai risiko tersebut belum akan mengganggu likuiditas perbankan secara keseluruhan.

Hingga Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih tumbuh13,47%secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar11,51%. Pertumbuhan DPK rupiah mencapai12,37%, sedangkan DPK valuta asing tumbuh8,91%.

Mengapa LPS meminta bank lebih transparan?

LPS meminta seluruh bank menyampaikan informasi mengenai tingkat bunga penjaminan secara aktif, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Menurut Anggito Abimanyu, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami batas maksimum bunga simpanan yang masih memenuhi syarat penjaminan LPS. Nasabah juga diimbau tidak hanya mempertimbangkan besarnya bunga ketika memilih produk simpanan.

LPS mengingatkan bahwa simpanan dijamin apabila memenuhi ketentuan3T, yaitu:

• tercatat dalam pembukuan bank;
• bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan; dan
• nasabah tidak melakukan tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

Apabila bunga simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan, simpanan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat penjaminan LPS.

Bagaimana kondisi perlindungan simpanan saat ini?

LPS menyatakan cakupan penjaminan simpanan masih berada jauh di atas amanat undang-undang.

Hingga Mei 2026:

• rekening bank umum yang seluruh simpanannya dijamin hingga Rp2 miliar mencapai681,67 juta rekeningatau99,94%dari total rekening;
• rekening BPR dan BPRS yang seluruh simpanannya dijamin mencapai15,67 juta rekeningatau99,97%dari total rekening.

Menurut LPS, tingkat cakupan tersebut masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Apa yang perlu dicermati selanjutnya?

LPS menyatakan akan terus mengevaluasi tingkat bunga penjaminan secara berkala sesuai perkembangan ekonomi, kondisi perbankan, pasar keuangan, serta dinamika suku bunga. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menjaga efektivitas program penjaminan simpanan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan.

Fakta Penting

• TBP simpanan rupiah bank umum naik menjadi3,75%.
• TBP simpanan rupiah BPR naik menjadi6,25%.
• TBP simpanan valas tetap2%.
• Berlaku pada1 Juli–30 September 2026.
• DPK perbankan tumbuh13,47%(yoy) hingga Mei 2026.
• Kredit tumbuh11,51%(yoy).
• LPS mewaspadai perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah pada kuartal III/2026, namun menilai likuiditas perbankan masih terjaga.
• LPS meminta bank meningkatkan transparansi informasi mengenai tingkat bunga penjaminan melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital.
• Simpanan hanya dijamin apabila memenuhi ketentuan3T.

Daftar Artikel Sumber

Ulasan selengkapnya dapat disimak pada artikel berikut:

• Breaking! LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah 25 Bps
• LPS Kerek Bunga Penjaminan, Antisipasi Respons Kompetisi Dana Bank
• LPS Waspadai Perlambatan Pertumbuhan Simpanan Rupiah hingga Kuartal III/2026
• LPS Minta Bank Transparan soal Bunga Penjaminan Simpanan

Disclaimer: Briefing ini disusun berdasarkan reportase Bisnis Indonesia dari artikel-artikel yang menjadi rujukan di atas dengan bantuan pengolahan AI untuk merangkum informasi. Seluruh fakta, data, dan kutipan mengacu pada sumber yang diberikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Ceper Permata Artha di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Pencabutan izin usaha tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 tertanggal 25 Juni 2026.

Kepala OJK Solo Mohammad Mufid menyampaikan, langkah ini menjadi bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

OJK sebelumnya menetapkan status BPR Ceper Permata Artha sebagai Bank Dalam Penyehatan pada 18 Juni 2025.

Penetapan itu dilakukan karena rasio kewajiban pemenuhan modal minimum berada di bawah 12 persen.

Status bank kemudian berubah menjadi Bank Dalam Resolusi pada 12 Juni 2026.

Perubahan tersebut diambil setelah OJK memberi waktu kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan penyehatan, terutama pada aspek permodalan dan likuiditas.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

"Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Ceper Permata Artha tidak dapat melakukan penyehatan BPR," ujar Mufid dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Pencabutan izin usaha juga merujuk pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor SR.8/ADK3/2026 tanggal 17 Juni 2026

Keputusan tersebut menetapkan penanganan BPR Ceper Permata Artha melalui likuidasi serta meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut.

"Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Ceper Permata Artha," kata Mufid.

Setelah izin usaha dicabut, LPS menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Ceper Permata Artha agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan porsi simpanan yang memperoleh suku bunga khusus (special rate) atau berada di atas tingkat penjaminan bunga (TBP) mengalami peningkatan, merespons kenaikan suku bunga kebijakan (BI-Rate).

Porsi simpanan dengan bunga di atas TBP tercatat meningkat menjadi 33,82 persen pada Mei 2026 dari 32,92 persen pada April 2026.

“Itu terjadi di seluruh bank. Jadi, tidak ada bank yang tidak mengalami kenaikan special rate-nya,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Doddy menjelaskan bahwa kenaikan porsi simpanan dengan special rate tidak hanya merupakan implikasi dari perkembangan suku bunga kebijakan, melainkan juga kondisi pasar keuangan serta meningkatnya persaingan antarbank dalam menghimpun dana.

Menurutnya, perbankan juga turut mempertimbangkan pergerakan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), penyesuaian suku bunga pasar uang antarbank, hingga pelemahan nilai tukar dalam menetapkan suku bunga simpanan yang ditawarkan kepada nasabah.

“Itu semua tentu akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh perbankan dalam melakukan penetapan dan penyesuaian suku bunga yang mereka tawarkan kepada nasabah,” kata Doddy.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) pada Mei 2026, menjadikannya penyesuaian pertama sejak September 2025. Terbaru pada Juni ini, BI-Rate kembali naik sebanyak dua kali dengan total 50 bps. Sehingga dalam satu bulan, BI-Rate naik 100 bps secara kumulatif.

Di tengah kenaikan suku bunga simpanan yang ditawarkan perbankan, Doddy mengatakan bahwa LPS masih mempertahankan TBP pada Mei 2026. Kondisi tersebut mendorong peningkatan porsi simpanan yang memperoleh bunga di atas TBP atau special rate.

“Jadi memang implikasi, karena TBP sebelumnya masih kita pertahankan, sementara suku bunga pasar sudah cenderung meningkat, otomatis tentu saja yang porsinya (porsi simpanan) berada di atas TBP atau yang kita sebut sebagai special rate itu akan meningkat,” kata Doddy.

Adapun pada Juni ini, LPS menaikkan TBP untuk simpanan rupiah di bank umum dan BPR masing-masing sebesar 25 bps sehingga menjadi 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valuta asing (valas) di bank umum diputuskan untuk tetap berada pada level 2 persen.

TBP tersebut berlaku sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.

Menurut LPS, penyesuaian tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas TBP sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan.

Dalam penetapan TBP, LPS mempertimbangkan perkembangan suku bunga simpanan, prospek pertumbuhan simpanan rupiah dan valas, serta kondisi likuiditas perbankan dan dinamika kompetisi suku bunga antarbank.

Selain itu, LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, seiring dengan perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, volatilitas pasar keuangan yang masih relatif tinggi meskipun mulai mereda, serta ekspektasi suku bunga global akan tetap berada pada level tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PT Allo Bank Indonesia Tbk menyatakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak otomatis membuat perusahaan menaikkan bunga kredit kepada nasabah.

Komisaris Utama Independen Allo Bank Aviliani mengatakan penetapan bunga kredit tetap mempertimbangkan biaya dana (cost of fund) dan profil risiko nasabah, bukan semata-mata mengikuti pergerakan suku bunga acuan.

"Dengan BI Rate, tidak otomatis kita menaikkan (bunga kredit), tetapi tetap melihat cost yang kita keluarkan. Jadi kalau dilihat sebenarnya cost kita sangat efektif, cukup rendah," ujar Aviliani usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Allo Bank di Jakarta, Kamis (25/6).

Pernyataan itu disampaikan setelah Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2026. Kenaikan tersebut merupakan yang ketiga dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir.

Di sisi lain, LPS pada Kamis (25/6) juga mengumumkan kenaikan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75 persen untuk periode 1 Juli hingga 30 September 2026.

Menanggapi kebijakan tersebut, Aviliani mengatakan setiap bank memiliki strategi berbeda dalam menentukan tingkat bunga simpanan. Penyesuaian bunga harus mempertimbangkan keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga.

"Sebenarnya kalau kita melihat penyesuaian antara berapa kredit yang kita berikan dengan dana. Jadi memang beda-beda setiap bank. Yang penting tetap sesuai dengan batasan LPS," katanya.

Ia menambahkan bank digital memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bank konvensional dalam mengelola dana masyarakat. Karena itu, ruang penyesuaian suku bunga simpanan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas masing-masing bank.

"Kita melihat berapa kredit yang kita berikan tentunya disesuaikan dengan dana," ujar Aviliani.

Aviliani mengatakan fokus bisnis Allo Bank pada 2026 adalah memperluas kerja sama dengan mitra bisnis untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan, terutama melalui produk paylater.

Menurutnya, strategi tersebut dipilih karena dinilai mampu menekan risiko kredit bermasalah dibandingkan penyaluran pinjaman langsung kepada individu.

"Kalau kita hanya melakukan pinjaman kepada perorangan tanpa ada mitra bisnis, itu akan sulit. Biasanya tingkat NPL-nya juga cukup besar," katanya.

Ia menilai kerja sama dengan mitra bisnis memungkinkan bank melihat pola transaksi dan perilaku belanja calon nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan.

"Kita tetap ekspansi, tetapi tetap berhati-hati dalam pemberian kredit. Dengan mitra bisnis, kita bisa melihat tren belanja nasabah sehingga profil risikonya lebih terukur," ujar Aviliani.

Allo Bank sebelumnya membukukan laba bersih Rp574,26 miliar sepanjang 2025 atau naik 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam RUPST 2026, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp286,97 miliar atau setara 50 persen dari laba bersih tahun buku 2025.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengantisipasi peningkatan kompetisi suku bunga simpanan antarbank di tengah perkembangan likuiditas perbankan dengan menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) rupiah sebesar 25 basis poin (bps).

Dengan penyesuaian tersebut, TBP rupiah pada bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing menjadi sebesar 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valas pada bank umum tetap 2 persen.

“Sejauh ini kondisi likuiditas perbankan masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank tersebut,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Doddy menjelaskan suku bunga simpanan rupiah dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat di seluruh kelompok bank sebagai respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan dan kondisi pasar keuangan.

Pascapenetapan TBP periode reguler pada Mei lalu, LPS secara berkala mengevaluasi pergerakan suku bunga pasar (SBP) simpanan di bank umum maupun BPR.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa SBP rupiah terus meningkat pada seluruh kelompok bank. Pada periode observasi Juni 2026, SBP rupiah rata-rata naik 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28 persen.

“Tren peningkatan ini juga kalau kita lihat sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, juga kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, dan juga kompetisi di antara perbankan,” kata Doddy.

Di sisi lain, SBP simpanan valas masih berada pada level tinggi meski menunjukkan tren penurunan. Hingga Juni 2026, SBP valas tercatat turun sekitar 7 bps sejak awal tahun, yang dipengaruhi strategi dan kompetisi penghimpunan dana valas antarbank.

Pada Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit sebesar 11,51 persen. Pertumbuhan DPK rupiah tercatat 12,37 persen, sedangkan DPK valas tumbuh 8,91 persen.

LPS memperkirakan pertumbuhan simpanan rupiah berpotensi melambat ke depan seiring perkembangan likuiditas dan pasar keuangan. Sebaliknya, pertumbuhan simpanan valas diperkirakan meningkat.

“Meski demikian, secara keseluruhan kami melihat risiko perlambatan pertumbuhan simpanan tersebut belum akan atau tidak akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah. Jadi masih relatif terjaga,” kata Doddy.

Dalam penetapan TBP, Doddy menambahkan bahwa LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, sementara volatilitas pasar keuangan masih relatif tinggi meski mulai mereda dan suku bunga global diperkirakan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Sementara di pasar keuangan domestik, sejumlah indikator dinilai menunjukkan perbaikan meski masih berfluktuasi. Perbaikan tersebut juga belum sepenuhnya diikuti pemulihan aliran dana asing ke instrumen pasar keuangan domestik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan batas bunga simpanan rupiah di bank umum yang masih dijamin menjadi 3,75 persen. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Selain untuk simpanan rupiah di bank umum, LPS juga menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi 6,25 persen. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing (valas) tetap dipertahankan sebesar 2 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan penyesuaian tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS Juni 2026 sebagai langkah antisipatif untuk menjaga efektivitas program penjaminan simpanan.

“Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan,” ujar Anggito dalam taklimat media yang digelar secara daring, Kamis (25/6/2026).

Menurut Anggito, tingkat bunga penjaminan akan terus dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi perekonomian, pasar keuangan, maupun industri perbankan.

“Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” katanya.

Tingkat bunga penjaminan merupakan batas maksimal suku bunga simpanan yang masih dijamin oleh LPS. Artinya, agar simpanan tetap dijamin, nasabah perlu memastikan bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS serta memenuhi persyaratan lain yang berlaku.

Penyesuaian tingkat bunga penjaminan ini dilakukan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. LPS berharap kebijakan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, kondisi simpanan masyarakat di perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif di seluruh kelompok nominal tabungan. Hal ini membantah anggapan bahwa masyarakat menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana terjadi dalam beberapa periode terakhir.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan simpanan dengan nominal hingga Rp 100 juta masih mencatatkan pertumbuhan yang baik sepanjang tahun ini.

"Pertumbuhan simpanan yang nilainya sampai dengan Rp 100 juta pada Mei 2026 dibandingkan Mei 2025 mencapai 4,95%. Jika dibandingkan dengan posisi Desember 2025 yang tumbuh 3,43%, sebenarnya trennya positif dan membaik," ujar Doddy dalam konferensi pers, Kamis (25/6).

Menurutnya, pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa dana simpanan kelompok nasabah kecil masih terus meningkat, baik dari sisi nominal maupun laju pertumbuhannya.

"Artinya secara level masih terus naik dan secara pertumbuhan juga membaik. Jadi fenomena yang disebut sebagai makan tabungan tidak tercermin dari angka-angka ini," katanya.

Doddy menjelaskan, seluruh kelompok simpanan berdasarkan nilai tercatat mengalami pertumbuhan positif hingga Mei 2026. Kelompok tersebut mencakup simpanan di bawah Rp 100 juta, Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar, Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar, Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar, serta simpanan di atas Rp 5 miliar.

Pada kelompok simpanan besar, yakni di atas Rp 5 miliar, pertumbuhan masih berada pada level dua digit sebesar 21,45% secara tahunan. Namun, angka tersebut sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang mencapai 22,76%.

Meski demikian, perlambatan tersebut tidak mengubah fakta bahwa seluruh kelompok simpanan masih berada dalam tren ekspansi.

"Semua kelompok simpanan tumbuh positif. Tidak ada kelompok penyimpan yang pertumbuhannya negatif atau mengalami penurunan," katanya.

Ia menambahkan, pertumbuhan total simpanan perbankan yang mencapai 13,4% pada Mei 2026 didukung oleh seluruh kelompok penabung.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut adanya potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah hingga akhir kuartal III/2026 di tengah dinamika likuiditas dan pasar keuangan.

Merespons kondisi tersebut, LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 basis poin (bps) untuk bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR).

Dengan penyesuaian tersebut, tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum naik menjadi 3,75%, sedangkan di BPR menjadi 6,25%. Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan pada level 2%.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan pertumbuhan simpanan rupiah saat ini masih relatif tinggi.

Namun, LPS melihat adanya potensi perlambatan penghimpunan dana masyarakat pada periode mendatang.

“Memang kemudian kinerja penghimpunan simpanan berpotensi agak melambat ke depan, terutama karena perkembangan situasi likuiditas, termasuk juga perkembangan di pasar keuangan,” ujar Doddy dalam konferensi pers, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, potensi perlambatan tersebut akan memengaruhi laju pertumbuhan simpanan. Kendati demikian, LPS menilai risiko perlambatan dana masyarakat belum akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah.

“Secara keseluruhan kami melihat risiko pertumbuhan simpanan tersebut belum akan atau tidak akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah. Jadi masih relatif terjaga,” katanya.

Hingga Mei 2026, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih tumbuh 13,47% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit yang tumbuh 11,51%.

LPS juga mencatat pertumbuhan DPK rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK valuta asing.

Kondisi tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih terjaga, meski bank menghadapi perubahan kondisi pasar keuangan dan persaingan penghimpunan dana.

Di sisi lain, suku bunga pasar simpanan rupiah menunjukkan tren kenaikan pada seluruh kelompok bank. Dalam periode observasi Juni 2026, suku bunga pasar simpanan rupiah rata-rata naik 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28%.

Doddy mengatakan tren tersebut sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, peningkatan imbal hasil instrumen keuangan domestik, serta kompetisi suku bunga antarbank. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan LPS menaikkan TBP simpanan rupiah.

“Likuiditas perbankan sejauh ini masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi terjadinya peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank tersebut,” ujarnya.

Selain mempertimbangkan pergerakan suku bunga pasar dan kondisi likuiditas, LPS juga menjaga tingkat cakupan penjaminan simpanan.

LPS mencatat cakupan penjaminan masih berada di atas ketentuan minimum 90% dari jumlah rekening nasabah, meski terdapat kecenderungan penurunan yang perlu diantisipasi.