JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat meredam kepanikan pasar terkait rumor penurunan status pasar modal Indonesia dari kelompok pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintisan (frontier market). Isu miring ini mencuat pasca-rilis dokumen MSCI 2026 Market Classification Review oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley and Capital International (MSCI), Rabu (24/6/2026) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menegaskan, kabar yang beredar di publik mengenai ancaman degradasi bursa domestik adalah bentuk salah paham.

Menurutnya, dokumen resmi MSCI tersebut bukanlah sebuah ancaman, melainkan nota tuntutan agar otoritas pasar modal Indonesia konsisten mengawal agenda reformasi struktural serta memperketat aspek transparansi transaksi.

"Yang seolah-olah mengatakan bahwa kita 'digantung' sampai November. Itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif dalam menerapkan seluruh rencana aksi tersebut," ucap Hasan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

"November itu apa? Kalau dibaca secara cermat, sejauh-jauhnya apabila kita terkonfirmasi tidak melakukan seluruh upaya ini secara konsisten dan tidak melaksanakannya secara efektif, maka Indonesia hanya akan masuk ke dalam Consultation List. Di FTSE Russell ada Watch List, sedangkan di MSCI ada Consultation List," tuturnya.

Hasan menambahkan, status pasar modal Indonesia baru akan dimasukkan ke dalam daftar konsultasi (consultation list) apabila dalam perjalanannya pemerintah dan regulator terbukti abai dalam membenahi catatan evaluasi. 

Guna membentengi kepercayaan investor, OJK bersama seluruh elemen Self-Regulatory Organization (SRO), termasuk BEI, KPEI, dan KSEI, memberikan garansi penuh untuk mengawal efektivitas perbaikan instrumen pasar.

"Saya jamin, kami di OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar akan konsisten melakukan ini. Dan akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif," kata dia.

Demi memantau perkembangan persepsi global, Hasan memastikan bursa domestik tidak akan mengalami pergeseran klasifikasi pada pengumuman bulan November nanti. 

OJK juga telah menjadwalkan rangkaian agenda diplomasi finansial, mulai dari rapat teknis dua mingguan bersama MSCI dan FTSE Russell, hingga paparan berkala setiap bulan di hadapan para manajer investasi global.

"Saya jamin tidak perlu khawatir. Jadi market classification itu ada tanggalnya ya, kalau pun ini kami akan kabarkan setiap bulan. Nanti kami akan lakukan tentu pertemuan teknis 2 mingguan bersama MSCI dan FTSE tetap dilanjutkan, kemudian bulanan bersama investor global ini akan kami lakukan nanti," ucap Hasan.

Sebagai informasi, desas-desus penurunan kelas ini bermula dari adanya laporan keberatan dari sejumlah investor institusional raksasa dunia yang menanam modal di Indonesia. 

Berdasarkan hasil peninjauan awal, para pemegang modal asing menyoroti struktur kepemilikan saham di emiten lokal yang dinilai kurang transparan, serta adanya indikasi pola perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading).

Kondisi tersebut diperparah dengan langkah MSCI yang telah memangkas nilai aksesibilitas pasar modal Indonesia pada kriteria arus informasi (information flow) dari predikat positif menjadi negatif dalam pengumuman berkala pada Jumat (19/6/2026) lalu.

"Apabila kemajuan yang memadai belum terlihat pada saat Peninjauan Indeks MSCI bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi mengenai penanganan yang tepat untuk pasar Indonesia, yang mungkin mencakup konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets ke Frontier Markets," bunyi pengumuman resmi manajemen MSCI.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan sementara pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) terhadap peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Dia meminta Kemhan mengevaluasi pelatihan untuk memastikan keselamatan peserta.

Pernyataan itu sekaligus merespons meninggalnya lima peserta calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat Latsarmil.

“Saat ini diperlukan penghentian sementara seluruh kegiatan Latsarmil yang tengah berjalan disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraannya demi menjamin keselamatan peserta dan akuntabilitas negara," ujar Yulius, Minggu (28/6/2026).

Menurut dia, penghentian sementara diperlukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pelatihan, terutama aspek keselamatan peserta yang harus menjadi prioritas utama dalam setiap program resmi negara.

Yulius menyoroti fakta bahwa salah satu peserta diketahui memiliki penyakit bawaan yang seharusnya dapat terdeteksi melalui proses skrining kesehatan sebelum pelatihan dimulai.

"Lolosnya peserta dengan kondisi medis yang berisiko tinggi untuk mengikuti latihan fisik berat mengindikasikan adanya disfungsi pada tahap pralatihan," ucapnya.

Kemhan memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan seluruh peserta selama mengikuti program pemerintah. Menurut dia, tanggung jawab tersebut tidak gugur hanya karena peserta telah dinyatakan lolos seleksi kesehatan maupun menandatangani persetujuan mengikuti pelatihan.

"Ketika negara memobilisasi warga sipil untuk mengikuti pelatihan semi-militer, negara secara inheren mengambil alih tanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keselamatan jiwa mereka selama masa pelatihan," katanya.

Meski mengapresiasi komitmen Kemhan dalam memberikan pendampingan kepada keluarga korban, Yulius menilai langkah tersebut belum cukup tanpa adanya investigasi independen guna mengungkap kemungkinan kelalaian prosedural.

Dia meminta pemerintah memberlakukan moratorium sementara terhadap seluruh kegiatan Latsarmil SPPI sambil melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

Evaluasi tersebut harus mencakup validitas pemeriksaan kesehatan pralatihan, kesiapan fasilitas dan tenaga medis di setiap lokasi pendidikan, proporsionalitas beban latihan fisik bagi peserta sipil, serta efektivitas sistem tanggap darurat.

"Tragedi ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan fundamental dalam penyelenggaraan program pelatihan dasar kemiliteran yang melibatkan warga sipil. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Tidak ada satu pun program pembangunan betapa pun mulianya yang sepadan dengan hilangnya nyawa akibat kelalaian sistemik yang sejatinya dapat dicegah," ujar Yulius.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkuat pengawasan berbagai program prioritas nasional di sektor pangan melalui penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta mencegah kegagalan proyek pangan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penerapan MRPN LS menjadi instrumen pengendalian pelaksanaan program prioritas nasional yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

"Jadi kita melaksanakan mandat Perpres 147 Tahun 2024 tentang Kemenko Pangan. Kemenko Pangan diminta mengoordinasikan dan melakukan pengendalian pelaksanaan program-program prioritas nasional," kata Hanif dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pengawasan tidak hanya difokuskan pada pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air, tetapi juga mencakup Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pengelolaan sampah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Menurut Hanif, pemerintah tidak ingin mengulangi kekurangan pada sejumlah proyek swasembada pangan sebelumnya seperti dalam proyek lahan gambut sejuta hektare, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), maupun food estate yang dinilai belum memberikan hasil optimal.

"Karena itu, pemerintah menilai besarnya anggaran tidak menjadi jaminan keberhasilan apabila tata kelola dan pengendalian risiko tidak dijalankan secara konsisten," ujarnya.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air sehingga berbagai potensi risiko harus dipetakan sejak awal agar pelaksanaan program berjalan sesuai target.

Salah satu penyebab kurang optimalnya proyek pembangunan selama ini, menurut dia, adalah lemahnya tata kelola dan rendahnya akuntabilitas pelaksanaan program.

Untuk itu, pemerintah tengah menyusun dokumen MRPN LS yang akan menjadi pedoman bersama kementerian dan lembaga dalam mengawal program prioritas nasional secara terukur, transparan, dan akuntabel sehingga koordinasi lintas instansi menjadi lebih efektif.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan rapat koordinasi di Bandung, Jawa Barat, melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Koperasi, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyusun strategi mitigasi risiko secara terpadu.

Sementara itu, Staf Ahli Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sugeng Santoso mengatakan penguatan manajemen risiko juga diarahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Pemerintah menargetkan Indeks Ketahanan Pangan meningkat dari 73 pada 2025 menjadi 82 pada 2029 melalui penguatan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan," ujar Sugeng.

Menurut dia, ketersediaan pangan menjadi faktor paling menentukan karena berkaitan langsung dengan kemampuan produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kualitas gizi.

Menghadapi ancaman kemarau panjang dan berbagai tantangan sektor pangan tahun ini, pemerintah akan mengintegrasikan peningkatan produksi dengan transformasi tata kelola berbasis manajemen risiko agar program prioritas berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Investasi reksa dana kini semakin menarik dengan hadirnya berbagai promo untuk investor. MNC Sekuritas bersama PT BRI Manajemen Investasi (BRI MI) menghadirkan Promo "Yuk Invest" yang memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh bonus unit penyertaan reksa dana dengan total hadiah hingga Rp2.500.000.

Investor wajib melakukan pembelian produk reksa dana BRI Manajemen Investasi melalui aplikasi MotionTrade senilai minimum Rp1.000.000. Produk yang diikutsertakan dalam promo ini antara lain: BRI Seruni Pasar Uang III, BRI Seruni Pasar Uang Syariah, BRI Mawar Fokus 10, BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A, dan Reksa Dana BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A.

Tips MotionTrade: Begini Mekanisme Transaksi ETF di Pasar Modal



Investor berkesempatan untuk mendapatkan bonus cashback berupa unit penyertaan reksa dana BRI Seruni Pasar Uang Syariah senilai Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan berlaku kelipatan hingga maksimum Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per nasabah. Untuk mencapai cashback maksimum, nasabah wajib bertransaksi kelipatan Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) selama periode program berlangsung.

Adapun periode promo berlangsung dari 22 Juni sampai 22 Juli 2026, sementara periode penilaian berlangsung hingga 22 September 2026. Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promoBRIMI3



Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade .

MNC Sekuritas, Invest with The Best!

setiap keputusan transaksi sebaiknya didasarkan pada pemahaman yang memadai terhadap karakteristik pasar dan kemampuan menanggung risiko

Jakarta (ANTARA) - Trading forex dan Contract for Difference (CFD) dalam beberapa waktu terakhir sedang menjadi tren. Bahkan semakin banyak digandrungi gen Z sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk memanfaatkan peluang di pasar keuangan global.

Sayangnya masih banyak yang memasuki pasar forex hanya bermodalkan kemampuan untuk menebak ke mana harga akan bergerak beberapa jam atau beberapa hari ke depan.

Pemahaman ini bisa saja fatal karena harus disadari bahwa pasar keuangan itu bukan arena menebak arah, melainkan tempat bagi jutaan keputusan dalam menentukan langkah investasi yang tepat.

Oleh karena itu, mengenal pergerakan tren dalam trading sangatlah penting. Semua menyadari bahwa di pasar keuangan, harga berubah karena keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang bergeser sedikit demi sedikit hingga akhirnya mencapai titik tertentu ketika pasar tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya.

Dari proses itulah kemudian terjadi pergerakan besar yang sering dianggap muncul secara tiba-tiba, padahal semuanya berproses. Kekeliruan yang kerap dilakukan, terutama mereka yang baru mengenal forex dan CFD, adalah hanya melihat hasil akhirnya.

Ketika harga melonjak atau anjlok tajam, perhatian langsung tertuju pada besarnya peluang keuntungan yang tampak terlewat.

Padahal, jauh sebelum pergerakan itu terjadi, pasar biasanya telah memberikan berbagai petunjuk. Persoalannya, petunjuk tersebut tidak selalu mudah dibaca karena muncul ketika suasana justru terlihat tenang.

Dalam banyak kesempatan, fase yang paling sepi justru menjadi periode paling menentukan. Harga bergerak lebih lambat, volatilitas mengecil, dan grafik tampak tidak memiliki arah yang jelas.

Bagi sebagian orang, kondisi itu dianggap sebagai tanda bahwa pasar sedang kehilangan power atau tenaganya. Kenyataannya bisa saja berbeda.

Ketenangan sering menjadi peluang bagi pelaku pasar dengan dana besar untuk membangun posisi secara bertahap tanpa mengganggu keseimbangan harga secara drastis.

Logikanya memang sederhana. Investor institusi umumnya akan menghindari untuk membeli atau menjual dalam jumlah sangat besar pada saat yang sama karena tindakan tersebut justru akan menggerakkan harga melawan kepentingan mereka sendiri.

Mereka cenderung masuk sedikit demi sedikit ketika pasar relatif tenang. Proses inilah yang membuat fase dengan volatilitas rendah layak mendapat perhatian lebih, karena di balik pergerakan yang terlihat datar sebenarnya sedang terjadi akumulasi likuiditas.

Likuiditas itu layaknya bahan bakar bagi pasar. Semakin banyak transaksi yang terkumpul pada level harga tertentu, semakin besar potensi munculnya pergerakan ketika keseimbangan mulai berubah.

Tak mengherankan jika banyak momentum besar diawali oleh periode konsolidasi, yaitu ketika harga bergerak dalam rentang yang relatif sempit atau sideways selama beberapa waktu.

Fase konsolidasi

Konsolidasi sering dipersepsikan sebagai masa yang membosankan karena tidak memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Padahal justru pada fase tersebut pasar sedang mencari titik keseimbangan baru.

Candlestick mulai saling bertumpang tindih, tekanan beli dan jual terlihat sama kuat, sementara order dari berbagai pelaku pasar perlahan terkumpul di sekitar area support maupun resistance.

Ketika salah satu sisi akhirnya mengambil alih kendali, harga dapat bergerak jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Di sinilah banyak trader ritel sering kehilangan momentum. Mereka baru tertarik ketika harga sudah bergerak cukup jauh. Rasa takut tertinggal peluang atau fear of missing out (fomo) mendorong keputusan yang terburu-buru.

Akibatnya, posisi justru dibuka ketika sebagian besar pergerakan telah terjadi. Kondisi tersebut bukan hanya meningkatkan risiko, tetapi juga mempersempit ruang keuntungan.

Sebaliknya, trader yang lebih berpengalaman biasanya tidak terburu-buru mengejar setiap lonjakan harga. Mereka lebih memilih mengamati struktur pasar terlebih dahulu.

Apakah koreksi harga semakin dangkal? Apakah harga mampu bertahan di dekat level tertinggi atau terendah? Apakah suatu level telah diuji berulang kali dengan respons yang semakin lemah dari pihak yang berlawanan?

Serangkaian pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar bertanya apakah harga akan naik atau turun hari ini.

Pendekatan seperti ini membantu trader memahami bahwa tidak semua breakout memiliki kualitas yang sama.

Penembusan harga yang terjadi searah dengan tren utama pada kerangka waktu yang lebih besar umumnya memiliki peluang lebih tinggi untuk berlanjut dibandingkan breakout yang melawan arah tren tersebut.

Demikian pula, breakout yang muncul setelah konsolidasi panjang biasanya lebih bermakna dibandingkan penembusan yang terjadi setelah pergerakan sempit dalam waktu singkat.

Namun pasar tidak pernah bergerak sesuai harapan setiap saat. Breakout palsu merupakan bagian dari dinamika yang hampir selalu hadir dalam perdagangan forex maupun CFD.

Harga sempat menembus level penting, menarik minat banyak trader untuk masuk, tetapi tidak lama kemudian kembali ke area sebelumnya.

Peristiwa seperti ini sering dianggap sebagai kegagalan analisis, padahal dalam banyak kasus merupakan konsekuensi dari proses pasar mencari likuiditas sebelum menentukan arah berikutnya.

Pengelolaan risiko

Ketidakpastian inilah yang membuat tidak ada satu pun metode analisis yang mampu memberikan kepastian penuh terhadap arah harga berikutnya.

Oleh karena itu, trading tidak pernah dapat dipisahkan dari pengelolaan risiko. Tidak ada indikator yang mampu memberikan kepastian mengenai arah harga.

Seluruh perangkat analisis teknikal hanya membantu meningkatkan probabilitas pengambilan keputusan, bukan menghilangkan kemungkinan salah.

Salah satu indikator yang sering digunakan adalah Average True Range atau ATR yang mengukur tingkat volatilitas. Indikator ini dapat membantu memperkirakan apakah ruang pergerakan harga masih cukup luas atau justru sudah mendekati batas normalnya.

Meski demikian, ATR bukan alat untuk meramalkan masa depan, melainkan alat untuk membantu mengukur risiko secara lebih objektif.

Dari seluruh proses itu terlihat bahwa keberhasilan trading lebih banyak ditentukan oleh cara seseorang mengelola risiko dibanding keberaniannya mengambil posisi.

Banyak trader profesional tidak selalu memiliki tingkat kemenangan yang sangat tinggi. Yang membedakan mereka justru disiplin dalam menentukan ukuran posisi, membatasi kerugian, serta tidak membiarkan emosi mengambil alih keputusan.

Kini siapa pun dapat membuka akun trading hanya melalui telepon genggam dalam hitungan menit. Bahkan perusahaan trading yang telah teregulasi secara global seperti JustMarkets yang selama ini populer pun bisa dijangkau di Indonesia.

Kemudahan itu tentu membawa peluang, tetapi juga membuat banyak orang masuk ke pasar sebelum benar-benar memahami risikonya.

Tanpa pengetahuan mengenai struktur pasar, likuiditas, volatilitas, maupun karakteristik instrumen yang diperdagangkan, keputusan investasi lebih mudah dipengaruhi spekulasi daripada analisis.

Sebagaimana disadari bahwa pasar keuangan selalu menyediakan peluang sekaligus risiko dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada strategi yang mampu menghilangkan ketidakpastian karena ketidakpastian merupakan bagian dari cara pasar bekerja.

Yang dapat dilakukan setiap trader adalah meningkatkan kualitas keputusan melalui pemahaman yang lebih baik terhadap perilaku pasar, disiplin menjalankan strategi, dan konsisten menerapkan manajemen risiko.

Trading forex dan CFD menawarkan peluang yang menarik, tetapi juga melibatkan risiko yang signifikan dan dapat mengakibatkan kerugian atas sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan.

Oleh karena itu, setiap keputusan transaksi sebaiknya didasarkan pada pemahaman yang memadai terhadap karakteristik pasar dan kemampuan menanggung risiko, bukan semata dorongan mengejar keuntungan dalam waktu singkat.

Disclaimer:
Tulisan ini disusun untuk tujuan memberikan informasi dan memperkaya literasi mengenai dinamika pasar keuangan, bukan sebagai ajakan maupun saran untuk melakukan investasi atau aktivitas trading pada instrumen tertentu.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai keputusan panitia membatalkan ketentuan denda penalti sebesar Rp100 juta bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah tepat, karena komitmen peserta dapat dijaga melalui kontrak kerja yang jelas.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman mengatakan pendekatan berbasis insentif dan kontrak kerja profesional lebih efektif dibandingkan penerapan sanksi finansial dalam menjaga komitmen peserta program.

“Terkait pembatalan denda penalti Rp100 juta bagi manajer yang mengundurkan diri, langkah tersebut lebih tepat dari perspektif ekonomi kelembagaan,” ujar Rizal dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu.

Ia menilai ketentuan penalti sebelumnya dimaksudkan untuk memastikan peserta tetap berkomitmen setelah memperoleh pendidikan dan pelatihan yang dibiayai negara.

Namun, lanjut dia, kebijakan tersebut justru memunculkan resistensi dan berpotensi mengurangi minat talenta terbaik untuk terlibat dalam pengelolaan koperasi.

“Pendekatan berbasis insentif dan kontrak kerja profesional lebih efektif dibandingkan hukuman yang berpotensi mengurangi minat talenta terbaik,” katanya.

Rizal menilai kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program KDMP.

Ia mengatakan proses seleksi dan pengelolaan SDM perlu dirancang secara profesional agar mampu menarik dan mempertahankan tenaga pengelola yang kompeten.

Lebih lanjut, Rizal menilai keberhasilan KDMP tidak hanya bergantung pada jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga kualitas tata kelola dan kapasitas sumber daya manusianya.

Ia mengatakan koperasi memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi desa karena mampu mengintegrasikan kegiatan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran dalam satu ekosistem usaha.

Meski demikian, pengalaman menunjukkan banyak koperasi tidak aktif akibat lemahnya tata kelola dan kapasitas SDM. Karena itu, target pembentukan koperasi dalam jumlah besar perlu diimbangi dengan penguatan manajemen, digitalisasi, dan sistem pengawasan yang memadai.

Ia mendorong pemerintah membangun sistem rekrutmen yang transparan, pelatihan berkelanjutan, audit digital, serta indikator kinerja yang terukur agar koperasi mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mencabut ketentuan konsekuensi finansial berupa penalti Rp100 juta bagi peserta seleksi SDM KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026.

Melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata pada 17 Juni 2026, Panselnas menyatakan ketentuan penalti yang sebelumnya tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13 tidak lagi berlaku.

Ketentuan tersebut sempat menjadi sorotan setelah sejumlah peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi memilih mengundurkan diri karena keberatan dengan klausul penalti apabila tidak menyelesaikan tahapan program tertentu.

Selain mencabut ketentuan tersebut, Panselnas juga membuka kembali kesempatan bagi peserta yang sebelumnya mengundurkan diri untuk mengonfirmasi kesediaan mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan SDM melalui portal resmi Panselnas pada 17–23 Juni 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan itu memang perlu dihapus karena menimbulkan ketakutan sehingga banyak calon manajer memilih mengundurkan diri

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai pembatalan denda penalti sebesar Rp100 juta bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengundurkan diri merupakan langkah tepat.

Ia mengatakan keputusan tersebut menunjukkan pemerintah bersedia mendengar aspirasi publik sekaligus mengevaluasi aturan yang dinilai memberatkan calon manajer koperasi.

“Kebijakan itu memang perlu dihapus karena menimbulkan ketakutan sehingga banyak calon manajer memilih mengundurkan diri,” kata Trubus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ketentuan penalti tersebut berpotensi menghambat rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola KDMP.

Trubus menilai semangat koperasi seharusnya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa dan kelurahan, bukan memberikan beban berlebihan bagi calon pengelola.

“Semangat koperasi seharusnya mendorong partisipasi masyarakat, bukan justru memberikan beban yang berlebihan,” ujarnya.

Ia mengatakan pembinaan dan pengawasan terhadap manajer koperasi sebaiknya dilakukan melalui mekanisme penghargaan dan sanksi yang lebih proporsional.

Apabila manajer tidak mampu menjalankan tugas secara optimal, lanjut dia, evaluasi dapat dilakukan melalui sanksi administratif atau penyesuaian insentif sesuai kinerja, bukan dengan mengenakan denda dalam jumlah besar.

“Dengan begitu ada mekanisme penghargaan dan konsekuensi yang adil, tanpa harus membebani calon manajer dengan penalti yang sangat besar,” tuturnya.

Menurut dia, kepastian regulasi diperlukan untuk memastikan proses pembentukan KDKMP berjalan lebih baik.

Ia juga menilai keputusan pemerintah penting untuk menjaga kepastian bagi peserta seleksi sekaligus mencegah kebingungan di masyarakat.

Sementara itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah menghapus ketentuan penalti sebesar Rp100 juta dalam seleksi sumber daya manusia KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026.

Ketentuan tersebut sebelumnya tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13 yang mengatur konsekuensi finansial bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi.

Melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata pada 17 Juni 2026, Panselnas menyatakan ketentuan penalti tersebut tidak lagi berlaku sebagai bagian dari penyempurnaan proses seleksi agar lebih terbuka dan akuntabel.

Panselnas juga membuka kembali kesempatan bagi peserta yang sebelumnya mengundurkan diri karena keberatan terhadap ketentuan itu untuk melanjutkan proses seleksi hingga 23 Juni 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sektor trading forex sedang berkembang pesat di Asia Tenggara. Berkat kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih baik mengenai seluk-beluk investasi asing, semakin banyak trader dari kawasan ini yang mulai terjun ke sektor tersebut. Namun demikian, ada satu hal yang membedakan antara trader yang sukses dan yang tidak yakni manajemen risiko .

Pasar forex dikenal dengan tingkat likuiditas dan volatilitasnya yang tinggi. Karakteristik ini didorong oleh berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pasar, seperti suku bunga, inflasi, harga komoditas, hingga kondisi geopolitik. Transaksi forex di Asia Tenggara harus mempertimbangkan berbagai faktor regional.

Platform JustMarkets menyediakan informasi terkini dan berbagai opsi eksekusi, namun tanpa manajemen risiko yang baik, bahkan alat bantu terbaik pun tidak bisa melindungi dana Anda. Para pemula sering kali mengambil risiko terlalu besar per trading, sehingga membuat akun mereka rentan terhadap penurunan nilai yang tidak perlu.

Banyak strategi profesional menyarankan untuk merisikokan hingga 1–2% dari modal per trading untuk mengelola potensi penurunan nilai. ”Ini memastikan akun Anda tetap bisa bertahan meski mengalami kerugian beruntun, keputusan yang didasari emosi diminimalkan, dan strategi Anda tetap konsisten,” demikian pernyataan tertulis JustMarkets, Selasa (16/6/2026).

Pasar bisa bergerak dengan cepat, terutama saat ada berita penting atau pada periode likuiditas rendah. Tanpa stop loss, kerugian bisa dengan cepat melampaui ekspektasi.

Dengan menggunakan order stop loss, para trader mendapatkan banyak keuntungan. Yakni menentukan risiko sebelum trading, melindungi modal dalam kondisi volatil, dan menjaga kedisiplinan.

Dalam trading, tidak perlu memprediksi pergerakan pasar. Yang terpenting adalah konsistensi dalam trading. Menerapkan rasio risiko terhadap imbalan sebesar 1:2 mengindikasikan kemungkinan hasil di mana potensi keuntungan lebih besar daripada potensi kerugian. Dalam hal ini, para trader akan dipaksa untuk mempertimbangkan probabilitas daripada sekadar membuat prediksi. Menuju Hari Sadar Risiko Nasional, Pemerintah Dorong Inovasi dan Budaya Antisipatif

Terdapat variasi di dalam pasar. Volatilitas yang lebih tinggi terjadi selama peristiwa ekonomi, sedangkan volatilitas yang lebih rendah terjadi selama periode yang tenang. Yang terbaik adalah mengubah ukuran posisi atau tidak trading sama sekali. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan situs seperti JustMarkets.

Seiring dengan terus berkembangnya trading Forex di Asia Tenggara, persaingan dan kesadaran masyarakat pun semakin meningkat. Kesuksesan jangka panjang tidak lagi sekadar soal ikut serta, tetapi lebih pada kemampuan mengelola risiko dengan cepat dan melakukannya dengan cara yang tepat.

JAKARTA - Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said mengajak para pengurus negara mengantisipasi krisis tata kelola dengan berhenti memuja personifikasi kekuasaan dan kembali bersandar pada nilai serta institusi. Ia merangkum ajakan itu dalam satu kalimat sederhana: jangan bersandar pada god father, bersandarlah pada God.

Yang ia maksud godfather bukan semata bos kartel di layar lebar, melainkan watak kuasa yang dipusatkan pada satu sosok. Sudirman menyebut deretan nama yang pernah menggenggam kuasa besar di zamannya seperti Pablo Escobar, Al Capone, Don Corleone, hingga Hitler pada akhirnya berlalu.

"Para godfather memudar, sementara tatanan yang baik justru menetap. Karena itu kesetiaan kita semestinya pada nilai yang abadi, bukan pada figur yang fana," ujar Sudirman dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PKS Se-Kalimantan di Jakarta, pada Sabtu (13/6/2026).

Menurut Sudirman, godaan personifikasi kekuasaan justru menguat ketika politik kehilangan orientasi jangka panjang. Ia merujuk ekonom Dambisa Moyo yang dalam Edge of Chaos menilai politisi kini lebih sibuk memenangi pemilu ketimbang merawat kesehatan jangka panjang negaranya. Kondisi itu melahirkan mediokrasi, di mana politik yang dikejar kepentingan jangka pendek alih-alih kebijakan yang substantif. "Di ruang yang miskin gagasan jangka panjang itulah sosok menggantikan sistem, dan loyalitas personal menggeser akuntabilitas publik," tutur Sudirman.

Ia kemudian menawarkan ukuran untuk membedakan pemimpin sejati dari sekadar penguasa. Mengutip tangga etika yang disusun Paul Webley, Sudirman menjelaskan perilaku bernegara bergerak dari lantai paling rendah—amoral yang hanya tunduk pada keserakahan, lalu legalistik yang merasa cukup asal tidak melanggar hukum—menuju lantai yang lebih tinggi, yakni responsif, beranjak etis, hingga benar-benar etis ketika kebijakan yang dijalankan berdiri di atas nilai inti.

"Banyak penguasa berhenti di lantai legalistik. Padahal kepemimpinan sejati menuntut kita terus mendaki sampai setia pada kebaikan," katanya.

Sudirman menegaskan etika bernegara butuh jangkar, dan jangkar itu adalah spiritualitas. Namun ia mengingatkan spiritualitas yang dimaksud bukan ritual yang menumpuk, melainkan sikap yang membumi. Ia merinci lima sikap: pertama sudahi sibuk pada ritual yang berujung pada ritual itu sendiri, kedua tahan diri dari kegemaran mengekspos panggung belakang layar, ketiga hentikan kontradiksi antara ucapan dan perbuatan, keempat jangan merusak tatanan serta tetap prioritaskan kebutuhan rakyat di atas hal yang remeh, dan kelima fokus pada tugas pokok masing-masing.

"Spiritualitas itu garam, bukan gincu. Ia tidak terlihat, tetapi terasa. Pemimpin yang berspiritualitas bekerja dalam diam, bukan memanggungkan kesalehan," ujarnya.

Sebagai antitesis dari kepemimpinan godfather, Sudirman menawarkan model kepemimpinan yang menggerakkan dengan tiga pilar: pertama kepemimpinan institusional, bukan populis, kedua kepemimpinan kolektif, bukan personal, serta kepemimpinan intrinsik, bukan nominal.

Kemerosotan Tata Kelola akibat Resentralisasi

Sementara itu, akademisi Yanuar Nugroho menilai personifikasi kekuasaan berdampak pada kemerosotan tata kelola negara. "Kemerosotan tata kelola ditandai dengan menguatnya vested interest, dan conflict of interest di antara para pengurus negara," ujarnya.

Yanuar menyoroti satu wujud konkret dari kemerosotan tersebut berupa kecenderungan menarik kembali kendali ke pusat. Ia menilai gejala resentralisasi justru memperdalam krisis tata kelola karena berlawanan dengan semangat reformasi. "Gejala resentralisasi, memusatkan kendali pada pemerintah pusat, harus dihentikan, karena melawan prinsip-prinsip otonomi daerah," tegasnya.

Karena itu, Yanuar mendorong para kepala daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal merapatkan barisan untuk menegakkan kembali otonomi. "Bupati, Wali Kota, Gubernur, anggota DPRD harus merapatkan barisan untuk mengembalikan wibawa otonomi. Karena Indonesia terlalu besar kalau dipaksakan diurus secara sentralistik," ujarnya.

Bagi Yanuar, menjaga otonomi daerah adalah salah satu cara menahan laju personifikasi kuasa. Sebab kekuasaan yang tersebar dalam institusi lebih sulit dibajak oleh kepentingan satu sosok.

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI resmi menjalin kerja sama strategis dengan Syailendra Capital melalui penandatanganan kerja sama distribusi produk reksa dana dalam acara “Mutual Fund Distribution Signing Ceremony” di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari langkah BRI dalam memperluas akses masyarakat terhadap investasi syariah.

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto menuturkan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperkuat layanan investasi bagi nasabah. 

Melalui kolaborasi tersebut, produk reksa dana Syailendra Capital kini dapat diakses melalui superapps BRImo maupun kantor cabang BRI di berbagai wilayah Indonesia, dengan memadukan kekuatan jaringan BRI dan pengalaman Syailendra Capital sebagai salah satu perusahaan manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia.

“Bagi BRI, kerja sama ini memperkuat ekosistem layanan wealth management BRI sekaligus penyedia solusi keuangan terintegrasi yang relevan dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Melalui sinergi dengan Syailendra Capital, kami ingin menghadirkan akses investasi reksa dana yang semakin mudah dijangkau dan terpercaya, termasuk produk investasi berbasis syariah yang semakin diminati masyarakat,” kata Aris.

Baca Juga

QRIS BRI Ubah Nasib Pedagang Mie Ayam Gondangdia, Laci Tunai Pernah Kosong Seharian

Melalui kerja sama ini, masyarakat dapat mengakses dua produk unggulan Syailendra Capital, yaitu Syailendra Sharia Money Market Fund (SSMMF) dan Syailendra Sharia Fixed Income Fund (SSFIF). 

SSMMF merupakan reksa dana pasar uang syariah dengan komposisi investasi berupa instrumen pasar uang syariah dan obligasi syariah serta jangka waktu jatuh tempo di bawah satu tahun. 

Baca Juga

Batagor Gondangdia Kebanjiran Pembeli, QRIS BRI Jadi Senjata Layani Antrean

Dengan karakteristik risiko yang relatif rendah dan likuiditas tinggi, produk ini menjadi pilihan yang sesuai bagi investor pemula maupun nasabah yang membutuhkan instrumen penempatan dana jangka pendek dengan potensi imbal hasil yang kompetitif. Per 30 April 2026, SSMMF mencatatkan imbal hasil satu tahun sebesar 4,99 persen dengan minimum investasi mulai dari Rp50.000.

Baca Juga

QRIS BRI Bikin Transaksi di Depot Mirah Bulungan Praktis, Bayar Tinggal Scan

Sementara itu, SSFIF merupakan reksa dana pendapatan tetap syariah yang berfokus pada instrumen obligasi syariah, khususnya sukuk korporasi berperingkat layak investasi. Produk ini dikelola secara aktif dan selektif melalui strategi investasi pada sukuk korporasi dengan minimal rating A, sehingga risiko kredit relatif lebih terjaga. 

Selain itu, komposisi portofolionya didominasi instrumen berdurasi relatif pendek, sehingga kinerjanya cenderung lebih stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan suku bunga maupun inflasi. 

Baca Juga

Belajar dari Masa Sulit, Craftote Bangkit lewat Pendampingan Rumah BUMN BRI

Dengan karakteristik tersebut, SSFIF ditujukan bagi investor dengan profil risiko moderat yang menginginkan potensi pertumbuhan investasi jangka menengah hingga panjang dengan tetap mengedepankan prinsip syariah. Hingga 30 April 2026, SSFIF mencatatkan imbal hasil satu tahun sebesar 7,58 persen dengan minimum investasi mulai dari Rp10.000.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap investasi syariah sekaligus mendorong penetrasi produk investasi ke segmen ritel di berbagai daerah. Dukungan jaringan BRI yang luas diharapkan mampu menghadirkan alternatif investasi syariah yang lebih praktis dan terjangkau bagi masyarakat.

Editor: Aditya Pratama

BOGOR - Serahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, PT Sentul City Tbk berkomitmen menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penghuni dan masyarakat. Langkah itu juga merupakan upaya mendukung Pemkab Bogor dalam menjalankan proses penyerahan PSU sebagaimana amanat putusan PTUN Bandung Nomor 51/G/TF/PTUN.Bdg.

Public Relations PT Sentul City Tbk, Maesa Putri mengatakan sebagian aset PSU telah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Proses tersebut, masih terus berjalan melalui koordinasi bersama instansi terkait di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Sebagian aset PSU telah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku, dan proses tersebut terus berjalan melalui koordinasi dengan instansi terkait yang terus dilakukan pembinaan serta pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana dalam amar putusan PTUN No.51/G/TF/PTUN.Bdg. Kami mendukung Pemkab Bogor,” ujar Maesa, Selasa (12/5/2026).

Bagi pengembang kawasan terpadu seperti Sentul City, proses penyerahan PSU bukan hanya persoalan administratif. Di baliknya, terdapat tanggung jawab panjang terhadap kawasan yang telah berkembang selama puluhan tahun dan masih terus bertumbuh hingga kini.

Maesa menyebut pihaknya memahami aspirasi yang disampaikan sebagian warga terkait pengelolaan PSU di kawasan tersebut. Menurut dia, Sentul City pada prinsipnya mendukung proses penyerahan PSU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lihat video: Situasi Terkini Kondisi Lalu Lintas di Kawasan Sentul Ramai Lancar



“Sebagai pengembang kawasan terpadu yang telah berkembang selama puluhan tahun dan masih terus melaksanakan pengembangan di berbagai area, kami ingin menegaskan bahwa Sentul City pada prinsipnya mendukung proses penyerahan PSU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami aspirasi yang disampaikan sebagian masyarakat,” katanya.

Maesa menjelaskan hingga kini PT Sentul City Tbk masih memiliki sejumlah kawasan pengembangan yang belum selesai dibangun serta landbank yang akan terus dikembangkan di masa mendatang. Karena itu, perusahaan merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga bagi seluruh penghuni.

“Oleh karena itu, kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan kawasan tetap terjaga, infrastruktur tetap berfungsi dengan baik, ruang terbuka tetap lestari, serta kawasan tetap nyaman, aman, dan memiliki nilai tambah bagi seluruh penghuni,” katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menegaskan langkah-langkah pelaksanaan putusan PTUN telah dan sedang dijalankan. Salah satunya melalui pengelolaan PSU khusus pada site plan Taman Victoria.

Dalam keterangan resmi Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor disebutkan telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 38 atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan luas 34.160 meter persegi.

“Pelaksanaan putusan PTUN telah dan sedang dilakukan. Di antaranya melalui tindakan pemerintahan dalam pengelolaan PSU khusus pada site plan Taman Victoria. Telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 38 atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor seluas 34.160 meter persegi,” tulis Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor dalam rilisnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyampaikan telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyerahan PSU di 14 site plan kawasan perumahan Sentul City sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan.

“Kami telah melakukan pembinaan dan pengawasan penyerahan PSU. Seluruh progres dan langkah pelaksanaan eksekusi putusan tersebut akan disampaikan secara resmi oleh Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum selaku kuasa Bupati Bogor dalam persidangan lanjutan pada tanggal 20 Mei 2026 di PTUN Bandung sesuai arahan Ketua PTUN Bandung,” demikian pernyataan dalam rilis tersebut.

Baik pihak pengembang maupun pemerintah daerah sama-sama menegaskan komitmen untuk menghormati proses hukum yang berjalan. Sentul City juga membuka ruang dialog dengan warga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar penyelesaian persoalan ini dapat berjalan secara konstruktif.

Di tengah berkembangnya sebuah kota mandiri, harapan terbesar sesungguhnya tetap sama: terciptanya lingkungan yang nyaman, tertata, dan mampu menjadi rumah yang baik bagi seluruh warganya.

JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menepis isu soal adanya dugaan rekayasahasil ujian kandidat manajer Koperasi Merah Putih . Respons ini seiring adanya keterangan peserta ujian yang mengaku jawabannya tetiba berubah otomatis di sistem ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT).

"Sehingga beredar narasi soal seleksi ujian manajer koperasi merah putih dapat menguntungkan beberapa pihak peserta yang memiliki koneksi dengan birokrasi. Enggak, enggak ada (orang dalam). Dijamin tidak ada titipan. Kalaupun kemudian ada masyarakat yang seolah-olah ada titipan dengan membayar sekian, sudah pasti itu adalah penipuan," kata Farida dalam jumpa pers di kantor Kemenkop, Jumat (8/5/2026).

Farida menegaskan masalah di sistem CAT dalam rekrutmen manajer koperasi yang beredar telah diurus oleh Kementerian dan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN). Secara birokrasi dan teknis, rekrutmen jabatan ini sebenarnya menjadi domain BKN, seiring tes menggunakan fasilitas kantor regional BKN yang tersebar di puluhan provinsi.

DPR Wanti-wanti Manajer Koperasi Merah Putih Tidak Diisi Kader Partai Tertentu



"Kami tentu saja bagian dari panselnas itu mengkoordinasikan tadi yang laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga panselnas di bawah PNRB. Hasilnya adalah itu tadi, klarifikasi dan penjelasan dari BKN," kata Farida.

Adapun ramai di media sosial terkait pelaksanaan ujian berbasis mekanisme CAT untuk seleksi manajer Kopdes Merah Putih yang diduga gangguan teknis. Dalam unggahan video beredar, ada seorang peserta yang baru saja menyelesaikan ujian, dan mengaku jawaban yang dipilihnya mendadak diubah oleh sistem.

Perlu diketahui, terdapat sebanyam 639.732 orang yang melamar hingga penutupan rekrutmen pada 25 April 2026 lalu. Sebanyak 483.648 orang dinyatakan lolos tahap awal. Saat ini proses seleksi telah memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026.

Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Diserbu Pendaftar, 383.830 Orang Incar Posisi Manager



Ujian dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan metode yang digunakan sama dengan seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang digelar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Mereka yang lolos menjadi manajer akan lebih dulu menjalani kontrak selama dua tahun di bawah supervisi BUMN Agrinas, dan mengikuti standar gaji maupun fasilitas sesuai pegawai perusahaan pelat merah. Hanya saja, sampai sekarang, belum ada kepastian soal berapa nominal gaji, seiring Kementerian Keuangan yang masih menggodok alokasi anggarannya.