Bisnis.com, CIREBON - Luas lahan baku sawah (LBS) di Jawa Barat kembali mengalami penyusutan signifikan berdasarkan pembaruan data tahun 2024. Dari hasil pemutakhiran peta nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Kabupaten Cirebon tercatat sebagai daerah dengan penurunan LBS paling besar di seluruh wilayah provinsi, mengungguli kabupaten dan kota lainnya.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menyampaikan secara total LBS Jawa Barat pada 2024 tercatat seluas 916.798 hektare, menurun dibandingkan hasil penetapan 2019 yang mencapai 928.218 hektare. Dengan demikian, dalam lima tahun terakhir Jawa Barat kehilangan sekitar 11.420 hektare lahan sawah baku.

“Pembaruan ini menggunakan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Tahun 2024 dan menjadi dasar resmi dalam penghitungan statistik pertanian, termasuk Kerangka Sampel Area (KSA) padi mulai Januari 2025,” kata Margaretha, Rabu (4/2/2026).

Dalam rincian per kabupaten/kota, Kabupaten Cirebon mencatat penyusutan LBS sekitar 2.963 hektare, menjadikannya wilayah dengan pengurangan lahan sawah terbesar di Jawa Barat. Penurunan ini melampaui daerah lain seperti Majalengka, Bekasi, Bogor, maupun Karawang yang juga mengalami kontraksi LBS namun dengan skala lebih kecil.

Margaretha menjelaskan, penurunan LBS merupakan konsekuensi dari pembaruan spasial berbasis citra satelit resolusi tinggi yang memotret perubahan penggunaan lahan secara lebih akurat.

“Pemutakhiran peta ini menangkap alih fungsi lahan yang sudah terjadi, terutama konversi sawah ke non-pertanian,” ujarnya.

Kabupaten Cirebon dinilai memiliki tingkat tekanan alih fungsi lahan yang tinggi karena posisinya sebagai wilayah strategis di jalur Pantura. Perkembangan kawasan industri, pergudangan, perumahan, serta infrastruktur transportasi menjadi faktor dominan berkurangnya sawah baku di daerah tersebut.

BPS mencatat, selain Cirebon, beberapa daerah lain juga mengalami penurunan LBS cukup besar, antara lain Majalengka, Bekasi, Bogor, Bandung, dan Sumedang. Namun secara absolut, penyusutan di Kabupaten Cirebon menjadi yang paling mencolok.

Menurut Margaretha, berkurangnya LBS memiliki implikasi langsung terhadap statistik produksi padi.

“LBS adalah basis utama estimasi luas panen dan produksi padi. Jika lahannya menyusut, maka potensi produksi juga ikut terdampak,” katanya.

Meski demikian, BPS menegaskan pembaruan data LBS bukan merupakan kebijakan pengurangan lahan, melainkan pencatatan ulang kondisi eksisting di lapangan.

Data tersebut digunakan untuk memastikan estimasi produksi pangan lebih akurat dan mencerminkan realitas.

“Data ini penting sebagai early warning bagi pemerintah daerah. Ketika lahan sawah berkurang, maka kebijakan perlindungan lahan pertanian perlu diperkuat,” ujar Margaretha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya 250 ton beras impor ilegal yang masuk dari Sabang, Aceh. Amran menegaskan pemerintah Indonesia sudah tidak melakukan impor beras.

“Kami menerima laporan sekitar pukul 02.00 WIB ada beras masuk sebanyak 250 ton tanpa izin dari pusat,” kata Amran di kediamannya, Ahad (23/11/2025).

Amran mengatakan setelah menerima laporan itu ia langsung menghubungi penegak hukum dan aparat keamanan. Pihak berwenang sudah menyegel tempat penyimpanan beras. Saat ini baru dua pertiga dari total beras tersebut berada di dalam tempat penyimpanan, sementara sepertiga sisanya masih berada di atas kapal.

“Yang jelas, kalau sudah Panglima Tertinggi, Presiden, menyampaikan tidak boleh impor karena stok beras kita tinggi, maka seluruh rakyat Indonesia, apalagi aparat, pegawai seluruh Indonesia, harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, Presiden,” kata Amran.

Ia juga mengapresiasi penegak hukum yang bergerak cepat menyegel beras ilegal tersebut. Amran menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang.

Amran mengatakan alasan harga beras Thailand dan Vietnam yang lebih murah tidak dapat dijadikan dalih karena Indonesia berhasil menekan impor hingga stok nasional melimpah dan harga tetap terkendali tahun ini.

Ia mengungkapkan beberapa negara sebelumnya meminta kuota ekspor beras ke Indonesia, namun Presiden menolak karena produksi dalam negeri mencukupi, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kekuatan pangan Indonesia.

Ia menekankan tindakan ilegal ini mencederai nasionalisme sehingga pemerintah mengusut tuntas pelaku, termasuk perusahaan berinisial PT MSG yang diduga menjadi importir beras tanpa persetujuan sah.

Berdasarkan pernyataan Kementerian Pertanian awal November lalu, produksi beras nasional tahun 2025 melonjak signifikan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras dari Januari hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

Kementerian mengungkapkan proyeksi ini didapat dari potensi luas panen padi Januari–Desember 2025 yang mencapai 11,35 juta hektare atau meningkat 12,98 persen dibandingkan Januari–Desember 2024. Produksi padi Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat 13,55 persen dibandingkan Januari–Desember 2024.

Proyeksi produksi tersebut tercatat melampaui prediksi lembaga internasional. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebelumnya memperkirakan produksi beras Indonesia sebesar 34,6 juta ton. Perkiraan produksi 2025 juga melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional sepanjang Januari-Desember 2025 akan mencapai 34,77 juta ton. Angka itu naik 4,15 juta ton dibandingkan produksi pada periode 2024, berdasarkan Survei Kerangka Sampel Area (KSA) di Oktober 2025.

"Potensi produksi beras sepanjang Januari hingga Desember tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 34,77 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,15 juta ton atau 13,54% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024," papar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Pudji menuturkan peningkatan produksi itu terjadi seiring dengan meningkatnya produksi padi Januari hingga Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG). BPS mencatat angka itu mengalami peningkatan sebesar 7,20 juta ton GKG atau 13,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

Tiga provinsi dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada bulan Januari-Desember 2025 adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, tiga provinsi dengan produksi padi (GKG) terendah yaitu Papua Pegunungan, Kepulauan Riau, dan Papua Barat Daya.

Dalam kesempatan ini, BPS mengungkapkan produksi beras pada September 2025 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sebanyak 3,43 juta ton beras.

Produksi beras ini mengalami kenaikan sebanyak 0,27 juta ton beras atau 8,43% dibandingkan produksi beras di September 2024 yang sebanyak 3,16 juta ton beras

"Ini mengalami kenaikan sebanyak 0,27 juta ton beras atau 8,43% dibandingkan produksi beras di September 2024 yang sebanyak 3,16 juta ton beras," kata Pudji.

Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober-Desember 2025 ialah sebanyak 6,07 juta ton beras.

Jakarta, CNBC Indonesia — Dunia memperingati Hari Pangan Sedunia 2025 pada 16 Oktober, bertepatan dengan usia ke-80 tahun Food and Agriculture Organization (FAO).

Tahun ini, FAO mengangkat tema "Hand in Hand for Better Foods and a Better Future", menyerukan kolaborasi global menciptakan masa depan pangan yang sehat, berkelanjutan, dan berketahanan.

Di tengah semangat tersebut, Indonesia masih mengejar cita-cita di sektor pangan pokoknya yakni padi.

Meski menjadi negara agraris dengan tradisi panjang swasembada beras, melansir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren produksi yang fluktuatif sepanjang tahun ini.