Bisnis.com, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja berbagai indikator makro Jawa Barat sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi besar di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Barat tahun 2026 kondisi sampai dengan Mei 2026 (Triwulan I/2026), inflasi Jawa Barat pada 2025 tercatat sebesar 0,99%.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,35%, sehingga menunjukkan kondisi harga di Jawa Barat relatif lebih terkendali.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat meningkat sebesar 0,37%. Kenaikan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan selisih pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama.

Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat turun sebesar 0,10%. Penurunan ini lebih besar dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Kinerja Jawa Barat juga terlihat pada indikator kemiskinan. Sepanjang 2025, angka kemiskinan turun sebesar 0,30%. Penurunan tersebut lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.

Selain itu, ketimpangan pendapatan di Jawa Barat juga mengalami perbaikan. Pada 2025, tingkat ketimpangan turun sebesar 0,03 poin, lebih tinggi dibandingkan capaian penurunan ketimpangan nasional.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat meningkat sebesar 0,98 poin pada 2025. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan Jawa Barat mampu mencatatkan capaian yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional pada sejumlah indikator utama pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Mengomentari hasil tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan capaian tersebut bukan merupakan kinerja tunggal pihaknya. Seluruh stakeholder dinilai berkontribusi mendorong terciptanya indikator makro yang positif.

"Itu kan bukan kinerja saya. Itu kinerja dari mulai tingkat RT/RW, kepala desa, camat, bupati dan seluruh jajaran. Bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah selaras dengan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan publik," ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Pihaknya mengaku akan terus bekerja keras agar pembangunan di Jawa Barat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. Meski dinilai positif, ia justru mengaku angka-angka di atas belum sepenuhnya menggembirakan.

"Jadi misalkan masalah investasi, saya kan sudah bilang sabar dulu nanti akan mulai bekerja, nanti Jumat meresmikan pabrik sepatu, beberapa bulan lagi akan meresmikan beberapa pabrik karena saat saya rintis mereka bisa bangun, bisa produksi, mereka bisa kerja. Dari dinilai BPS hasilnya belum menggembirakan menurut saya. Artinya kita harus kerja lagi lebih baik dari apa yang ditetapkan BPS sekarang," tutur dia.

Bisnis.com, CIREBON - Perekonomian Jawa Barat menunjukkan akselerasi dalam satu tahun terakhir.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) provinsi tersebut secara year on year mencapai 5,85%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,2% dan melampaui rata-rata nasional 5,39% pada kuartal IV/2025.

“Untuk LPE menembus 5,85%, Jabar bertumbuh dan tentu ini harus kita syukuri agar kita bekerja lebih rajin lagi,” ujar Herman beberapa waktu lalu di Cirebon.

Capaian tersebut mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa di Jawa Barat selama setahun terakhir. Secara makro, pertumbuhan ekonomi daerah dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dirilis otoritas statistik resmi, yakni Badan Pusat Statistik.

Herman menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jabar ditopang sejumlah komponen utama, mulai dari belanja pemerintah, investasi, konsumsi rumah tangga, hingga kinerja perdagangan luar negeri. Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal sepanjang tahun terakhir mencapai Rp296,8 triliun. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi secara nasional.

Menurut dia, investasi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan porsi mendekati 30%. Besarnya arus modal yang masuk dinilai menjadi katalis bagi ekspansi sektor industri, manufaktur, dan kawasan ekonomi baru di sejumlah wilayah kabupaten/kota.

Selain investasi, sektor perdagangan luar negeri juga mencatatkan performa positif. Jawa Barat membukukan surplus perdagangan sebesar US$24 miliar. Nilai ekspor tercatat mencapai US$434, sedangkan impor berada di kisaran US$10 miliar.

Surplus tersebut menunjukkan neraca perdagangan Jabar berada dalam posisi kuat, di mana nilai ekspor jauh melampaui impor. Herman memperkirakan kontribusi ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 10%.

Dari sisi sosial ekonomi, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan di Jawa Barat turun dari 7,02% menjadi 6,78% dalam setahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Kami sampaikan bahwa angka kemiskinan turun satu tahun terakhir dari 7,02% ke 6,78%. Angka pengangguran turun dari 6,77% ke 6,66%,” kata Herman.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut menandakan adanya tambahan penyerapan tenaga kerja, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di berbagai sektor. Perbaikan dua indikator ini dinilai menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi turut berdampak pada kondisi sosial masyarakat.

Dari aspek fiskal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp32 triliun. Hampir seluruh anggaran tersebut, kata Herman, telah dibelanjakan secara optimal untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Belanja pemerintah provinsi diperkirakan menyumbang sekitar 10 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, optimalisasi belanja APBD kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp115 triliun turut memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Tidak ada anggaran yang tidak termanfaatkan. Fungsi APBD adalah mendorong perekonomian daerah dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.