Masyarakat dengan penghasilan atau gaji maksimal Rp14 juta dapat membeli rumah subsidi. Aturan ini terdapat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemerintah menetapkan batas baru masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa membeli rumah subsidi berkisar Rp8,5 juta sampai Rp14 juta per bulan sesuai dengan zona wilayah.

Hal ini sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah yang berlaku pada 22 April 2025.

"Satu memperluas definisi MBR, yang tadinya hanya 2 zona jadi 4 zona, dan nilai perolehan pendapatan dari penerima MBR yang tadinya misalnya Rp 7 juta menjadi Rp 8 juta di zona 1, di zona 4, di DKI dan sekitarnya, itu misalnya menjadi Rp 12 juta. Ini Mendagri memberikan dukungan atas definisi yang sudah dibuat oleh Kementerian PKP," ujar Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat di Kementerian Dalam Negeri, Jumat (19/6) dikutip DetikProperti.

Pekerja bergaji Rp14 juta per bulan yang berhak membeli rumah subsidi adalah mereka yang tinggal di zona Jabodetabek dan berstatus menikah.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menjelaskan batas penghasilan untuk MBR ini ditetapkan dari hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menilai bahwa kriteria ini tidak bisa disamaratakan.

"Ada pertimbangan inflasi, ada soal daya beli, dan itu ada kewilayahan kan wilayahnya dibagi, tentu tidak sama (batas penghasilannya). Kalau dulu itu dibaginya (berdasarkan wilayah) Papua dan Non Papua, sekarang ada empat (zona)," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/4).

[Gambas:Youtube]

Selain itu, aturan soal percepatan proses penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) juga diatur menjadi 10 hari. Pembebasan biaya PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

BPHTB gratis tersebut berlaku di mana pun MBR hendak membeli rumah, meskipun lokasinya tidak sama dengan domisili KTP. Artinya, apabila ada MBR dengan KTP Jawa Barat ingin membeli rumah di Banten, tidak akan dikenakan BPHTB.

Dalam aturan tersebut, batas penghasilan MBR dibagi dalam empat zona wilayah dengan kategori kawin dan tidak kawin, yakni:

Zona 1

Mencakup Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, bagi yang belum menikah batas penghasilannya sebesar Rp 8,5 juta. Sementara yang sudah menikah dan memiliki pasangan batasnya Rp 10 juta.

Zona 2

Mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali bagi yang belum menikah batas penghasilannya sebesar Rp 9 juta dan yang sudah menikah Rp 11 juta. Lalu untuk peserta Tapera Rp 11 juta.

Zona 3

Mencakup Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya bagi yang belum menikah batas penghasilannya sebesar Rp 10,5 juta dan yang sudah kawin Rp12 juta. Lalu, untuk peserta Tapera Rp12 juta.

Zona 4

Mencakup wilayah Jabodetabek sebesar Rp 12 Juta untuk yang tidak menikah dan Rp 14 Juta untuk yang sudah menikah, serta Rp 14 Juta untuk peserta Tapera.

Hari ini kita menyaksikan bandara pertama di Indonesia dengan BPHTB nol rupiah sesuai aturan Kemendagri

Kulon Progo (ANTARA) - Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berhasil menyelesaikan 100 persen proses balik nama sertifikat tanah/lahan dengan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar nol rupiah.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Yogyakarta Muhammad Thamrin di Kulon Progo, Kamis, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara manajemen bandara dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Ini menjadi achievement (pencapaian) tersendiri bagi YIA. Kami menyadari bahwa bandara ini bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan kepastian legalitas aset yang kuat," ujar Thamrin saat memberikan keterangan usai acara penyerahan sertifikat.

Thamrin menjelaskan percepatan proses sertifikasi ini dimungkinkan karena kondisi lahan YIA yang berada dalam satu hamparan (contiguous), berbeda dengan banyak bandara lain yang lokasi lahannya terpecah-pecah.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh tim Angkasa Pura Indonesia, baik di tingkat regional maupun kantor pusat.

Selain aspek legalitas, Thamrin juga menyinggung dinamika operasional YIA pasca-peningkatan konektivitas infrastruktur darat di Pulau Jawa. Ia mengakui adanya penurunan volume penumpang domestik akibat opsi moda transportasi lain yang semakin terintegrasi.

Namun, ia menegaskan bahwa sektor penerbangan internasional menunjukkan resiliensi yang tinggi dengan tren yang tetap stabil.

"Untuk rute internasional, pergerakan penumpang masih stabil di angka 1,1 juta orang. Kami berkomitmen terus mengoptimalkan pengelolaan aset untuk mendukung operasional bandara yang aman, nyaman dan berdaya saing," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko menegaskan bahwa kebijakan BPHTB nol rupiah bagi YIA telah melalui prosedur hukum yang ketat dan selaras dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Ambar, proses yang sempat mengalami kendala administratif di masa lalu tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan kolaborasi lintas sektoral yang efektif.

"Hari ini kita menyaksikan bandara pertama di Indonesia dengan BPHTB nol rupiah sesuai aturan Kemendagri. Ini membuktikan bahwa komitmen, kolaborasi, dan koordinasi yang tepat dapat menghasilkan solusi konkret. Ini adalah keberhasilan bersama," pungkas Ambar.

Keberhasilan penyelesaian sertifikasi ini diharapkan menjadi preseden positif bagi pengelolaan aset Proyek Strategis Nasional lainnya di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi pengembangan kawasan aerotropolis di wilayah Kulon Progo dan sekitarnya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membebaskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bila nantinya mengakses program tiga juta rumah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mewujudkan pembebasan BPHTB.

Bukan cuma itu, pemerintah juga membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Tujuannya apa? Supaya harganya murah. Setelah itu, kredit yang diberikan perbankan juga murah sehingga developer akan berlomba-lomba membangun rumah. Kira-kira seperti itu konsepnya," kata Tito dikutip dari Kompas.com, Selasa (5/5/2026).

Program tiga juta rumah memang ditujukan menyediakan hunian terjangkau bagi MBR.

Maka, pemerintah mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam program, terutama developer harus mempertimbangkan harga pembanguan rumah supaya terjangkau.

"Untuk melakukan percepatan agar siap memiliki rumah atau rumah yang layak, Kementerian PKP sudah banyak membuat berbagai terobosan, di antaranya membuat harga rumah ini lebih murah," ujar Tito.

Kendala di lapangan

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah menjelaskan jika ada beberapa kendala di lapangan mengenai pembangunan tiga juta rumah.

Salah satunya berhubungan dengan tanah pengembang yang secara tiba-tiba masuk dalam peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS).

"Itu di antaranya bagaimana peta LSD, LBS yang selama ini para pengembang sudah membeli tanah berinvestasi, faktanya tidak bisa dikerjakan,” jelas Junaidi, Senin (4/5/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait mendengar keluhan ini, ia mengapresiasi bahwa kegelisahan itu wujud semangat dari pengembang untuk merealisasikan program tiga juta rumah.

“Energi yang luar biasa. Selama ini teman-teman gelisah bagaimana programnya terhambat, investasinya terhambat, dan nanti akan menganggu produksi perumahan," jelas Ara.

Menurut Ara, Apersi bukan cuma sekedar organisasi namun ikut andil secara nyata memperjuangkan nasib rakyat di program tiga juta rumah.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden kepada Rakyat Kecil" dan "Pengembang Sampaikan Kendala Program 3 Juta Rumah ke Menteri PKP, Ini Respons Maruarar"

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggelar konferensi pers terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 pada Rabu (21/1/2026). Dalam pemaparan tersebut, realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) hanya mencapai 57,98 persen dari target.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta Lusiana Herawati mengungkapkan, penerimaan BPHTB pada awalnya ditargetkan mencapai Rp 10,37 triliun. Namun, hingga akhir 2025, realisasi BPHTB hanya sebesar Rp 6,01 triliun.

“Dapat kami sampaikan bahwa BPHTB ini merupakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penerimaan ini sangat terpengaruh oleh penurunan penjualan properti di Provinsi DKI Jakarta,” ujar Lusiana saat konferensi pers Realisasi APBD Jakarta 2025 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Ia mengaku telah melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan penyebab target BPHTB tidak terealisasi. Menurut dia, kondisi tersebut dipicu oleh perubahan rencana para pengembang apartemen.

Lusiana menjelaskan, pada awalnya para pengembang membangun apartemen untuk dijual kepada masyarakat. Namun, seiring penurunan daya beli masyarakat terhadap properti, apartemen yang semula direncanakan untuk dijual kini justru disewakan.

“Jadi kami juga sudah melakukan cek ke lapangan. Jika sebelumnya para pengembang membangun apartemen dengan niat awal untuk dijual, karena penurunan daya beli masyarakat terhadap properti, saat ini apartemen tersebut disewakan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor perumahan Indonesia mencatatkan sejumlah peristiwa penting sepanjang 2025. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggairahkan sektor properti, mulai dari mengguyur suplai lewat program 3 juta rumah hingga pemberian insentif.

Selain itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor ini tidak lagi hanya menjadi sub-bidang infrastruktur, melainkan berdiri sendiri melalui kementerian khusus.

Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah dengan dipisahnya sektor perumahan dari Kementerian PUPR. Pembentukan Kementerian PKP dengan Maruarar Sirait sebagai menteri pertama dalam kabinet baru menunjukkan fokus pemerintah untuk menyelesaikan backlog perumahan secara lebih spesifik dan terintegrasi.

Dalam perkembangannya, berbagai program untuk mendorong geliat sektor properti diluncurkan. Mulai dari menggandeng investor baik dari dalam maupun luar negeri, hingga pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Kemudian, Pemerintah melanjutkan pemberian insentif fiskal guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Yakni, perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga tahun 2027 menjadi jangkar utama yang memberikan kepastian bagi para pengembang untuk terus berekspansi.

Berikut adalah rangkuman peristiwa dan kebijakan yang mewarnai sektor properti sepanjang 2025:

1. Investor Asing Dukung Proyek 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meneken nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) dengan Qatar terkait dengan dukungan pembangunan 1 juta rumah pada 8 Januari 2025.

Meski sempat terkendala, investasi tersebut akhirnya resmi direalisasikan pada September 2025. Di mana, pada tahap awal Qatar membangun 50.000 unit hunian yang direncanakan berdiri di atas lahan milik PT KAI, sebagai bagian dari kawasan transit oriented development (TOD).

Berdasarkan catatan Bisnis, Chairman Al Qilaa Group Abdulaziz Al Thani mengatakan, pengumuman kerja sama yang digelar pada hari ini merupakan komitmen serius perusahaan dalam mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia, sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sangat antusias untuk berkontribusi dalam proyek monumental ini. Persahabatan erat antara Qatar dan Indonesia memotivasi kami untuk mendukung berbagai sektor, termasuk pembangunan perumahan. Dengan dukungan KAI, saya berharap proyek ini dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” jelas Abdulaziz dalam agenda Pencanangan Pra-Kerja Sama Dukungan PSN 3 Juta Rumah di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Dalam rangka merealisasikan proyek ini, Al Qilaa membentuk konsorsium dengan mitra lokal dan internasional. Konsorsium tersebut termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank BTN, serta Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Adapun, kontraktor proyek ini adalah Konsorsium China Communications Construction Company (CCCC) dan PT Risjadson Land dengan Epic Property sebagai marketing agency.

2. Perpanjangan PPN DTP 100% Hingga 2027

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga tahun 2027. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi pengembang dan konsumen, terutama untuk hunian dengan harga maksimal Rp5 miliar (dengan basis insentif hingga Rp2 miliar).

Berdasarkan catatan Bisnis, pengumuman perpanjangan PPN DTP hingga 2027 pertama2 Kali disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Oktober 2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi dilakukan untuk mendorong pasar properti nasional.

Pasalnya, tambah Purbaya, sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkan pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

Selain itu, Purbaya menuturkan PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 anti pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersil.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sketoral ekonomi juga," pungkasnya.

3. Penghapusan BPHTB dan PBG untuk MBR

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan gebrakan dengan menerbitkan SKB 3 Menteri bersama Mendagri dan Menteri PU. Isinya adalah penetapan BPHTB 0% dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini diperkirakan mampu memangkas harga rumah subsidi hingga Rp7 juta per unit.

Keputusan tersebut diteken lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada akhir 2024 dan mulai berjalan efektif pada awal 2025.

Kala itu, Menteri PKP menekankan bahwa biaya BPHTB yang biasanya memakan 5% dari nilai transaksi, saat itu dipangkas menjadi 0%. Tak hanya itu, biaya retribusi PBG (dahulu IMB) juga digratiskan melalui kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Serta, pemerintah turut mendorong pemda untuk mempercepat proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

4. Realisasi KPR FLPP

Pemerintah resmi menetapkan kenaikan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun anggaran 2025. Keputusan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah program perumahan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

Di samping itu, Heru juga menjelaskan bahwa penyaluran rumah subsidi FLPP didukung pendanaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) arau PT SMF.

Untuk diketahui, sebelumnya resmi ditambagkan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7 triliun.

5. Konglomerat Garap Proyek Rumah Gratis

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan model pembiayaan baru yang mengandalkan peran swasta dan pemanfaatan lahan sitaan koruptor. Salah satu contohnya yakni groundbreaking proyek rumah gratis di Tangerang yang dibangun melalui anggaran corporate social responsibility (CSR) Agung Sedayu Group (ASG) milik Sugianto Kusuma (Aguan).

Berdasarkan catatan Bisnis, Aguan membangun 250 unit rumah rakyat di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Langkah ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam laporannya, Aguan menyebut pihaknya mengukuhkan anggaran mencapai Rp60 miliar untuk pembangunan rumah susun gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dari dana corporate social responsibility (CSR).

“Perusahaan kan memang kita ada siapkan dana CSR-nya, jadi untuk ini semua dananya sekitar Rp60 miliar, kita siapkan ada sisihkan dari CSR itu,” ujar Aguan, Jumat (1/11/2024).

6. Aset Koruptor Dipakai Program 3 Juta Rumah

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan target 3 Juta Rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu upaya yang turut dilakukan yakni menyiapkan aset-aset bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga hasil rampasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) telah melakukan koordinasi pada September 2025. Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban sudah mempersiapkan aset eks BLBI hingga rampasan korupsi.

Proses penyiapan lahan itu akan bersinergi dengan Bank Tanah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

7. Kewajiban Iuran Tapera Dibatalkan

Tahun 2025 juga menjadi akhir dari polemik terkait dengan kewajiban pekerja swasta membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materiil terhadap Undang-Undang Tapera.

Aturan tersebut sebelumnya sempat diprotes oleh kalangan pekerja dan pengusaha. MK mengabulkan uji materiil 134/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau UU Tapera. Adapun, uji materiil terhadap UU Tapera diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk kalangan serikat pekerja.

Dalam sidang pengucapan putusan pada, Senin (29/9/2025), MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera, bertentangan dengan konstitusi sehingga berkonsekuensi yuridis terhadap pasal-pasal lainnya dalam UU tersebut.

“Menyatakan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang, sebagaimana amanat Pasal 124 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024.

Dalam pertimbangan hukum, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa relasi hukum antara masyarakat dan lembaga keuangan dibangun atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama. Menurut MK, unsur kesukarelaan dan persetujuan menjadi fondasi penting dalam pembentukan hukum dan konteks penyimpanan dana.

Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera.

Oleh sebab itu, MK menyatakan penyematan istilah tabungan dalam program Tapera menimbulkan persoalan bagi pihak-pihak yang terdampak, dalam hal ini pekerja, karena diikuti dengan unsur pemaksaan dengan meletakkan kata wajib sebagai peserta Tapera.

“Sehingga secara konseptual, tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya karena tidak lagi terdapat kehendak yang bebas,” ucap Saldi.

Dengan dikabulkannya uji materiil UU Tapera, maka pekerja swasta tidak lagi diwajibkan menjadi peserta Tapera. Selain itu, kewajiban membayar iuran Tapera yang sedianya bakal diberlakukan pada 2027 juga dipastikan batal.

Untuk diketahui, aturan Tapera untuk pekerja swasta sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024. Adapun, PP No.21/2024 ini merupakan turunan dari Undang-Undang No.4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau UU Tapera.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menghadirkan kebijakan perpajakan yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang memberikan keringanan bagi warga saat membeli rumah pertama.

Sektor properti memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kenaikan harga tanah dan bangunan membuat sebagian warga kesulitan untuk memiliki rumah sendiri.

"Melalui kebijakan NPOPTKP, Pemprov DKI Jakarta berupaya memberikan ruang bagi masyarakat agar lebih mudah mewujudkan kepemilikan hunian pertama yang layak dan terjangkau," bunyi keterangan tertulis, Jumat (14/11).

Sebagai informasi, NPOPTKP adalah batas nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenai pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) digunakan sebagai dasar perhitungan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Jika nilai NPOP melebihi batas NPOPTKP, maka selisihnya menjadi dasar perhitungan BPHTB yang wajib dibayarkan.

Besaran NPOPTKP di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Perolehan hak pertama (selain hibah wasiat/waris):

Wajib pajak yang membeli rumah atau tanah untuk pertama kali mendapat NPOPTKP sebesar Rp250 juta.

2. Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris:

Penerapan kebijakan NPOPTKP menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan pemerataan akses kepemilikan properti.

Di samping membantu warga mewujudkan kepemilikan rumah pertama, kebijakan ini juga diharapkan mendorong aktivitas sektor properti dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui kepemilikan aset produktif.

Guna memudahkan masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyediakan layanan BPHTB secara daring.

"Seluruh proses mulai dari pengecekan, pendaftaran, hingga pembayaran dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi Bapenda tanpa perlu antre di kantor pelayanan," jelas keterangan resmi.

Layanan digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggulirkan kebijakan pengurangan pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan denda Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga sebesar 40%.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Siti Miftachul Janna, mengatakan bahwa Pemkot Surabaya memberikan 2 program diskon BPHTB dan bebas denda PBB hingga Sabtu (29/11/2025). Program tersebut juga digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November.

"Untuk PBB sekarang lagi ada program bebas denda, jadi bayar tahun berapapun itu dendanya langsung hilang (dihapuskan). Kalau untuk BPHTB, kita diskon pengurangan pokok sampai dengan 40%," ucap Miftachul, Jumat (7/11/2025).

Mifta menjelaskan, pengurangan pokok BPHTB akan disesuaikan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Untuk kategori jual-beli kurang dari Rp0 - Rp1 miliar, warga mendapatkan diskon sebesar 20%. Sedangkan jual-beli di atas nominal Rp1 miliar akan mendapatkan potongan hingga 5%.

Sementara, transaksi non jual-beli berupa warisan, hibah, dan sejenisnya akan mendapatkan nilai potongan ekstra.

Transaksi kurang dari Rp1 miliar berhak mendapatkan diskon sebesar 40%, transaksi dengan nilai di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar sebesar 15%, dan melebihi Rp2 miliar mendapat 5%.

"Jadi memang ada ketentuan terhadap waris yang paling besar, yang nilai properti NPOP-nya kurang dari Rp1 miliar maka sudah langsung dapat diskon 40%. Kalau yang berlaku untuk jual-beli itu (diskonnya) sampai 20%," beber Mifta.

Mifta menjelaskan, pemberian diskon tersebut bukan hanya sekadar memperingati Hari Pahlawan. Namun, Pemkot Surabaya juga mendorong geliat industri properti menjelang akhir tahun 2025.

"Biasanya kan pengembang properti pada saat menjelang akhir tahun kan memberikan diskon-diskon dan kemudahan fasilitas. Nah, begitu pula dengan Pemkot Surabaya memberikan fasilitas berupa potongan BPHTB apabila warga-masyarakat Surabaya bertransaksi di bulan ini," tegasnya.

Bagi warga yang berkeinginan memanfaatkan diskon BPHTB dan PBB, bisa melakukan pembayaran lewat berbagai platform.

BPHTB dapat dibayarkan melalui virtual account Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank Jatim. Sementara PBB dapat dibayar melalui berbagai platform e-commerce hingga gerai toko modern.

Bagi warga yang masih kebingungan dan ingin berkonsultasi, Miftah menyebut dapat berkonsultasi langsung dengan petugas Bapenda Surabaya lewat layanan Mobile PBB di Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu di Taman Bungkul pukul 06.00-10.00 WIB.

"Di CFD bisa tanya-tanya, konsultasi soal pembayaran PBB dan BPHTB juga bisa karena jarang-jarang kan bisa diskon sampai 40%. Nah, silahkan dimanfaatkan secara maksimal," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat komitmen menghadirkan keadilan dan keberpihakan bagi masyarakat serta dunia usaha melalui kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, kebijakan relaksasi pajak daerah menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli warga sekaligus menggerakkan roda perekonomian di Ibu Kota.

"Dengan keberpihakan yang nyata, kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir dan mendukung warga. Insentif ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan mendorong dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di Jakarta semakin bertumbuh," kata Pramono dikutip Kamis (30/10/2025).

Relaksasi pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang meliputi lima kebijakan utama.

Pertama, pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% untuk rumah pertama, sehingga tarifnya turun dari 5% menjadi 2,5%.

"Harapannya ini bisa meringankan beban keluarga muda dan generasi muda Jakarta dalam membeli rumah pertama, sehingga mereka lebih mudah memiliki tempat tinggal layak untuk memulai kehidupan barunya," ujarnya.

Kedua, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 100% bagi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta berbentuk yayasan.

"Tujuannya agar sekolah-sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak tinggi, sehingga biaya sekolah lebih terjangkau bagi orang tua," tambahnya.

Ketiga, pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan sebesar 50% untuk pertunjukan film di bioskop, seni budaya edukatif, amal, dan sosial. Kebijakan ini mendukung dunia kreatif dan memperluas akses hiburan bagi masyarakat.

Keempat, pembebasan Pajak Reklame untuk objek di ruang tertutup seperti kafe, restoran, dan ruko, guna membantu pelaku UMKM mempromosikan usahanya tanpa beban tambahan.

Kelima, pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan dengan nilai di bawah harga pasar, untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

PAD Tumbuh

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana mengungkapkan kinerja pendapatan daerah hingga pertengahan tahun ini menunjukkan tren positif. Menurut dia, pajak daerah menjadi penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Rp27,57 triliun atau 57,4% dari target Rp48 triliun.

Beberapa jenis pajak mencatatkan capaian tinggi, antara lain PBB-P2 sebesar 81%, Pajak Reklame 72%, dan Pajak Restoran 61%. Penerimaan retribusi daerah juga tumbuh positif, mencapai Rp134,5 miliar pada Juli 2025, naik dari bulan sebelumnya sebesar Rp115,5 miliar.

"Pertumbuhan penerimaan ini juga ditopang oleh kebijakan insentif melaluitax expendituresebesar Rp4,48 triliun untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga iklim usaha," jelas Lusiana.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan berbagai reformasi fiskal untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak, termasuk penerapan Perda No.1 Tahun 2024, penggunaan aplikasi SIGNAL, optimalisasi sistem e-Trap, serta digitalisasi pembayaran pajak dengan QRIS dan Virtual Account.

GUBERNUR Sumatera Utara Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumut Surya menggelar rapat percepatan Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan seluruh kepala dinas secara virtual. Agendanya menyelaraskan kebijakan di setiap daerah.

Bobby mengatakan target program untuk Sumut di 2025 awalnya 15 ribu unit, ditingkatkan menjadi 20 ribu unit. Sudah akad sebanyak 8.148 unit atau 40,74 persen. Secara nasional, ada lima asosiasi yang melaksanakan pembangunan rumah. Namun, di Sumut hanya dua asosiasi, yaitu Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APPERSI) dan Real Estate Indonesia (REI).

“Untuk mencapai target 100 persen, butuh akselerasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, serta swasta. Harapannya seluruh daerah berperan aktif menyukseskan program nasional ini,” kata Bobby, Selasa, 28 Oktober 2025.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung program ini adalah menyediakan lahan, mempercepat proses perizinan dan rekomendasi teknis, memvalidasi data calon penerima manfaat, mengintegrasikan dukungan pembiayaan daerah, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur permukiman.

Berdasarkan peta sebaran target kepemilikan rumah di Sumut pada 2025, daerah dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Deliserdang (14.892 unit), disusul Labuhanbatu (1.724 unit), Tapanuli Tengah (1.661 unit) dan Pematangsiantar (1.329 unit).

Bobby menanyakan langsung kepada beberapa kepala daerah soal penerapan 'Nol Rupiah' untuk perizinan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pembangunan rumah MBR, baik oleh pengembang maupun perorangan.

“Pemda cek ke lapangan, apakah penerapan PBG sudah nol rupiah. Jangan sampai sudah ditandatangani nol rupiah, di lapangan masih ada pungutan. Ini harus diseragamkan. Pastikan juga proses perizinan benar-benar dipermudah," tegasnya.

Ketua DPD APPERSI Sumut HM Yulius optimistis dengan kolaborasi pemerintah dan swasta. Menurutnya, target pembangunan rumah subsidi bisa tercapai, bahkan melampaui. “Kami siap mendukung dan berlanjut ke target berikutnya, yaitu 25 ribu unit di 2026,” ujarnya.

Yulius juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Bobby, terutama soal kepastian insentif daerah untuk pengembang rumah MBR. Dia berpendapat penting adanya penjelasan terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBG yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Ini penting agar pengembang mudah memenuhi target kuota yang ditetapkan pemerintah," kata Yulius.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut capaian di sektor pertanahan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025 menunjukkan tren positif.

Dalam laporannya, pada periode tersebut tercatat 4.002.281 bidang tanah telah didaftarkan, dengan 2.687.686 bidang di antaranya telah bersertifikat. Di mana, tambahan nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp1.021,95 triliun.

"Nilai ini mencerminkan kontribusi langsung program pendaftaran tanah terhadap peningkatan aset masyarakat, akses permodalan, dan penerimaan negara," kata Nusron dalam keterangan resmi, Minggu (26/10/2025).

Nusron merinci, kontribusi ekonomi tersebut berasal dari Hak Tanggungan sebesar Rp980,5 triliun dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25,9 triliun.

Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,15 triliun, serta Pajak Penghasilan (PPh) Rp12,4 triliun. Dengan capaian tersebut, Nusron menekankan bahwa pendaftaran tanah bakal memberikan dampak ekonomi yang konkret bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara.

Selain percepatan pendaftaran tanah, Nusron menyebut pihaknya juga tengah melakukan pemutakhiran data spasial seluas 3,05 juta hektare di luar kawasan yang memiliki batasan tertentu, seperti garis pantai, sempadan sungai, dan kawasan hutan.

"Peningkatan kualitas data spasial ini memastikan pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih tepat sasaran dan minim sengketa," tambahnya.

Adapun, hingga saat ini sudah ada 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional, dengan 97 juta bidang telah bersertifikat.

“Dengan tanah yang terdaftar dan bersertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk berusaha, mengakses kredit, dan meningkatkan nilai ekonomi asetnya. Itulah esensi Reforma Agraria yang sesungguhnya,” pungkas Nusron.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 840 Tahun 2025 tentang pengurangan dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, agar lebih mudah memiliki rumah atau memperoleh hak atas tanah.

Dalam Kepgub tersebut, mengatur tentang fasilitas keringanan BPHTB diberikan kepada sejumlah kelompok penerima. Antara lain lembaga sosial, pendidikan, dan kesehatan(a); veteran, PNS, TNI/Polri, pensiunan, atau janda/dudanya yang menerima rumah dinas (b).

Termasuk juga warga Jakarta yang pertama kali membeli/memperoleh hak baru rumah atau tanah dengan nilai tertentu (d-e), penerima hibah/warisan (g-j), BUMD (k), badan usaha karena penggabungan/peleburan (l-m), hingga perpanjangan hak, tanah eks-desa/kotapraja, serta penguasaan tanah lebih dari 20 tahun (n-r).

Sementara kelompok badan usaha yang memperoleh hak baru untuk rumah susun masuk kategori s.

Besaran Pengurangan BPHTB, yakni:

- Kelompok a-d: pengurangan 75% dari BPHTB terutang- Kelompok e-r: pengurangan 50% dari BPHTB terutang- Kelompok s: sesuai porsi BPHTB terutang atas bangunan

Pembebasan BPHTB

Selain pengurangan, Kepgub 840/2025 juga mengatur pembebasan BPHTB bagi warga yang memperoleh tanah/bangunan lewat program pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta, terutama program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendahyang tidak memenuhi kriteria sebagai objek BPHTB.

Sebagai contoh, warga yang membeli rumah pertama senilai Rp500 juta akan mendapat pengurangan 50%. Dari kewajiban awal sekitar Rp25 juta, cukup membayar Rp12,5 juta.

Sementara pemilik tanah seluas 60 meter persegi dari program pemerintah bisa memperoleh pengurangan hingga 75%.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa pajak daerah bukan hanya soal fiskal, tapi juga sarana menghadirkan keadilan sosial. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan lebih mudah memiliki rumah layak sekaligus lebih patuh membayar pajak daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti menjadi salah satu yang banyak mendapat perhatian di tahun perdana kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di mana, kebijakan tersebut digulirkan guna menciptakan geliat ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Sejumlah insentif dan paket ekonomi yang telah digulirkan di tahun pertama pemerintahan Prabowo - Gibran mulai dari kebijakan perpanjangan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga penghapusan BPHTB serta izin PBG.

Terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah akan melanjutkan insentif PPN DTP hingga periode Desember 2027.

Purbaya mengungkap, sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkan pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

"Ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang akan diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027," jelas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip Minggu (19/10/2025).

Dia menambahkan, program beli rumah bebas pajak itu berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar. Di mana, pemerintah akan membebaskan PPN hingga Rp2 miliar.

Selain itu, Purbaya menuturkan PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 anti pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersil.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sektor ekonomi juga," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam rangka mendorong pembangunan rumah secara swadaya, pemerintah juga membebaskan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung.

Pembebasan pengenaan BPHTB dan PBG tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Tiga Menteri yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dirilis pada 25 November 2025.

Adapun, Keputusan 3 Menteri membebaskan pengenaan BPHTB hingga PBG itu dilakukan dalam rangka mendorong kemampuan masyarakat memiliki hunian yang bakal berdampak pada realisasi program 3 juta rumah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Khusus untuk wilayah Papua, batas penghasilan yang ditetapkan untuk tergolong sebagai MBR yakni masyarakat yang berpenghasilan Rp7,5 juta per bulan (single). Apabila telah menikah, pendapatan maksimal yakni Rp10 juta.

Sementara untuk di luar Papua, masyarakat yang masuk klasifikasi MBR yakni yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta (single) dan Rp8 juta (menikah).

Tito menuturkan, dengan adanya kebijakan ini maka potensi penghematan yang bakal dirasakan masyarakat dapat mencapai Rp10 juta. Perinciannya, pembebasan biaya BPHTB sekitar Rp6,25 juta untuk rumah subsidi dan pemangkasan retribusi PBG sebesar Rp4,32 juta.

“Kalau BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 [rumah subsidi] lebih kurang Rp6,25 juta. Kemudian untuk PBG itu akan berkurang sebanyak Rp4,32 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 itu bisa dihemat dikurangi sekitar Rp10 juta,” ujar Tito.

Kuota Rumah Subsidi Terbesar

Selain rajin memberikan insentif ekonomi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tercatat menjadi yang paling besar menggulirkan kuota rumah subsidi lewat program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Total kuota rumah subsidi yang disediakan pemerintah sepanjang tahun ini mencapai Rp350.000 unit atau naik dari kuota awal yang ditetapkan pemerintah yakni 220.000 unit.

Penambahan kuota FLPP pertama kali diumumkan pada Mei 2025 oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara). Di mana, posisinya meningkat sebanyak 130.000 unit.

"Saya tetap optimis bahwa target KPR FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah bisa tercapai pada tahun ini," ujar Ara.

Terlebih, tambahnya, penyerapan rumah subsidi diklaim terus mengalami peningkatan setiap tahunnya didorong oleh besarnya minat masyarakat terhadap akses perumahan subsidi.

Adapun, hingga Kuartal III/2025 Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkap realisasi penyaluran rumah subsidi atau FLPP telah mencapai Rp24,8 triliun atau sebanyak 192.700. Artinya, pemerintah perlu mengejar realisasi FLPP sebanyak 157.300 unit di sisa 3 bulan terakhir 2025.

"Jadi kalau tidak salah ini [FLPP] sudah di atas 50% [progresnya] sedikit di atas 50%," jelas Suahasil.

Meskipun pemerintah mengaku optimistis penyaluran FLPP dapat dikebut habis hingga akhir 2025, pengembang justru memberi sinyal realisasi FLPP akan sulit mencapai 350.000 hingga akhir tahun.

Wakil Ketua Umum Realestate Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya menyebut bahwa mengejar penyaluran penuh 350.000 unit FLPP akan menjadi tugas yang cukup berat bagi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Salah satu alasannya, penyaluran FLPP it kerap terkendala proses pembiayaan oleh bank. Bambang menyebut hampir 70% calon pembeli rumah subsidi kerap tidak lolos BI Checking.

Dengan demikian, dia pun tak mampu benar-benar memprediksi apakah penyaluran rumah subsidi benar-benar akan mencapai target hingga 350.000 unit rumah hingga akhir tahun.

"Ini [kondisi sulitnya mendapat akses rumah subsidi] memang kontradiktif dengan target pemerintah. Apalagi backlog yang masih 15 juta," tambahnya.

Untuk itu dia menyebut pemerintah perlu melakukan terobosan untuk dapat memperluas akses rumah subsidi pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya bagi pekerja sektor informal.

Tak Masuk PSN

Meskipun sektor properti menjadi salah satu program unggulan Prabowo - Gibran, program 3 juta rumah diketahui tidak masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Dalam beleid tersebut, Prabowo hanya memasukkan program pembangunan rumah susun Provinsi DKI Jakarta dan pembangunan bantuan rumah swadaya nasional sebagai prioritas.

Selain itu, program 3 juta rumah juga tidak masuk ke dalam daftar program yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 - 2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

Menanggapi Hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa cap PSN memang tidak menjadi prioritas yang diusulkan untuk didapat dalam program 3 Juta Rumah.

Meski demikian, Ara memastikan bahwa program 3 juta rumah tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Hal itu terbukti dari besarnya komitmen pemerintah menggulirkan sejumlah program dan insentif untuk sektor perumahan.

"[PSN atau tidak] Yang penting kan itu keberpihakan daripada langkah-langkah hari ini sangat nyata dukungan daripada pemerintah. Luar biasa," kata Ara.

Ara menyoroti, di masa kepemimpinan tujuh Presiden RI terdahulu, pemerintah belum pernah menggagas KUR untuk sektor perumahan yang nilainya mencapai Rp130 triliun. Program KUR perumahan, imbuhnya, baru mulai berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Meski demikian, Managing Director PT Leads Property Services Darsono Tan menilai insentif Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digulirkan pemerintah dapat membantu mendorong sektor properti tetapi belum mampu menyelesaikan persoalan utama yang tengah dihadapi masyarakat, yakni melemahnya daya beli kelas menengah.

Dia menjelaskan insentif berupa bunga KPR rendah, uang muka (DP) kecil, hingga pembebasan pajak pembelian properti memang dapat menjadi stimulus tambahan. Namun, dampaknya akan sangat terbatas bila daya beli masyarakat tidak segera dipulihkan.

“Insentif KUR Perumahan sangat membantu, tetapi saat ini daya beli masyarakat masih rendah. Jadi meskipun ada bunga KPR rendah, DP kecil, atau pembebasan pajak, efeknya ke sektor properti tetap kecil kalau daya beli masyarakat tidak membaik,” ujarnya.

Adapun, penyaluran KUR Perumahan juga diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025. Beleid yang mengatur pedoman pelaksanaan Kredit Program Perumahan itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 7 Agustus 2025.

Dalam aturan itu, KUR perumahan bakal disalurkan melalui dua skema, yakni kredit program perumahan untuk penyedia rumah (pengembang) dan Kredit Program Perumahan untuk sisi permintaan rumah (demand).