Bisnis.com, JAKARTA — Mulai 2 Februari 2026, surat tanah lama seperti girik tidak lagi berlaku sebagai alat bukti hak atas tanah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 95 yang mewajibkan pendaftaran surat tanah lama menjadi sertifikat tanah elektronik demi kepastian hukum.

Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, menegaskan bahwa yang tidak berlaku adalah dokumennya, bukan hak atas tanah. Selama tanah masih dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa, kepemilikan tetap diakui dan dapat didaftarkan hingga terbit Sertipikat Hak Milik (SHM).

Cara Mengurus Girik Menjadi Sertifikat Hak Milik

Dilansir dari akun instagram @kementerian.atr.bpn, Senin (2/2/2026), pengurusan girik dilakukan melalui mekanisme pendaftaran tanah untuk pertama kali (konversi) di Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah.

Pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:
• formulir permohonan yang ditandatangani di atas materai,
• bukti alas hak seperti girik atau surat tanah adat,
• fotokopi KTP dan Kartu Keluarga,
• SPPT PBB tahun berjalan,
• surat pernyataan tanah tidak sengketa dan dikuasai secara fisik,
• keterangan dari desa atau kelurahan,
• dua orang saksi yang mengetahui riwayat tanah.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kantor Pertanahan akan memproses pendaftaran hingga sertifikat diterbitkan. Waktu penyelesaian rata-rata mencapai 98 hari kerja, bergantung pada kondisi lapangan.

Beralih ke Sertifikat Tanah Elektronik

Selain sertifikat fisik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga menyediakan sertifikat tanah elektronik. Sertifikat ini berbentuk dokumen digital resmi yang dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Dalam proses tersebut, sertifikat fisik lama akan diverifikasi dan dialihmediakan. Seluruh data tanah disimpan dalam sistem elektronik BPN, sementara pemilik hak tetap dapat memperoleh salinan cetak sebagai arsip.

Pemerintah menyebut sertifikat elektronik lebih aman karena dapat meminimalkan risiko pemalsuan dan terbitnya sertifikat ganda.

Simulasi Biaya Pengurusan Sertifikat Girik

Biaya sertipikasi tanah tidak bersifat tunggal. Besarannya ditentukan oleh luas tanah, jenis penggunaan, dan lokasi tanah. Seluruh biaya mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 128 Tahun 2015, dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

Tu = (L / 500 × HSBK) + Rp100.000

Karena luas tanah berbeda-beda dan nilai HSBK (Harga Satuan Biaya Khusus) ditetapkan per wilayah, maka biaya pengukuran dapat bervariasi, meskipun biaya pendaftaran konversi tetap Rp50.000 per bidang.

Simulasi biaya dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Berikut contoh perhitungannya:

Simulasi 1

Luas tanah: 100 meter persegi
Penggunaan: Pertanian
Lokasi: Aceh

Total biaya: Rp160.000, terdiri dari:
• pengukuran Rp110.000,
• pendaftaran Rp50.000.

Simulasi 2

Luas tanah: 2.000 meter persegi
Penggunaan: Pertanian
Lokasi: Jambi

Total biaya: Rp350.000, terdiri dari:
• pengukuran Rp300.000,
• pendaftaran Rp50.000.

Perbedaan biaya pengukuran terjadi karena perhitungan dilakukan berdasarkan luas tanah dan satuan biaya khusus di masing-masing wilayah.

Proses pengurusan disarankan dilakukan langsung ke Kantor Pertanahan tanpa perantara. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat menghubungi WhatsApp resmi ATR/BPN di 0811-1068-0000 pada jam kerja.

ATR/BPN mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah yang masih berstatus girik guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Mulai 2 Februari 2026, surat tanah lama seperti girik tidak lagi berlaku sebagai alat bukti hak atas tanah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 95 yang mewajibkan pendaftaran surat tanah lama menjadi sertifikat tanah elektronik demi kepastian hukum.

Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, menegaskan bahwa yang tidak berlaku adalah dokumennya, bukan hak atas tanah. Selama tanah masih dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa, kepemilikan tetap diakui dan dapat didaftarkan hingga terbit Sertipikat Hak Milik (SHM).

Cara Mengurus Girik Menjadi Sertifikat Hak Milik

Dilansir dari akun instagram @kementerian.atr.bpn, Senin (2/2/2026), pengurusan girik dilakukan melalui mekanisme pendaftaran tanah untuk pertama kali (konversi) di Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah.

Pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:
• formulir permohonan yang ditandatangani di atas materai,
• bukti alas hak seperti girik atau surat tanah adat,
• fotokopi KTP dan Kartu Keluarga,
• SPPT PBB tahun berjalan,
• surat pernyataan tanah tidak sengketa dan dikuasai secara fisik,
• keterangan dari desa atau kelurahan,
• dua orang saksi yang mengetahui riwayat tanah.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kantor Pertanahan akan memproses pendaftaran hingga sertifikat diterbitkan. Waktu penyelesaian rata-rata mencapai 98 hari kerja, bergantung pada kondisi lapangan.

Beralih ke Sertifikat Tanah Elektronik

Selain sertifikat fisik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga menyediakan sertifikat tanah elektronik. Sertifikat ini berbentuk dokumen digital resmi yang dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Dalam proses tersebut, sertifikat fisik lama akan diverifikasi dan dialihmediakan. Seluruh data tanah disimpan dalam sistem elektronik BPN, sementara pemilik hak tetap dapat memperoleh salinan cetak sebagai arsip.

Pemerintah menyebut sertifikat elektronik lebih aman karena dapat meminimalkan risiko pemalsuan dan terbitnya sertifikat ganda.

Simulasi Biaya Pengurusan Sertifikat Girik

Biaya sertipikasi tanah tidak bersifat tunggal. Besarannya ditentukan oleh luas tanah, jenis penggunaan, dan lokasi tanah. Seluruh biaya mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 128 Tahun 2015, dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

Tu = (L / 500 × HSBK) + Rp100.000

Karena luas tanah berbeda-beda dan nilai HSBK (Harga Satuan Biaya Khusus) ditetapkan per wilayah, maka biaya pengukuran dapat bervariasi, meskipun biaya pendaftaran konversi tetap Rp50.000 per bidang.

Simulasi biaya dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Berikut contoh perhitungannya:

Simulasi 1

Luas tanah: 100 meter persegi
Penggunaan: Pertanian
Lokasi: Aceh

Total biaya: Rp160.000, terdiri dari:
• pengukuran Rp110.000,
• pendaftaran Rp50.000.

Simulasi 2

Luas tanah: 2.000 meter persegi
Penggunaan: Pertanian
Lokasi: Jambi

Total biaya: Rp350.000, terdiri dari:
• pengukuran Rp300.000,
• pendaftaran Rp50.000.

Perbedaan biaya pengukuran terjadi karena perhitungan dilakukan berdasarkan luas tanah dan satuan biaya khusus di masing-masing wilayah.

Proses pengurusan disarankan dilakukan langsung ke Kantor Pertanahan tanpa perantara. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat menghubungi WhatsApp resmi ATR/BPN di 0811-1068-0000 pada jam kerja.

ATR/BPN mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah yang masih berstatus girik guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sepanjang tahun 2025 mencapai 1,58 juta bidang tanah.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan memerinci, dari target peta bidang tanah PTSL yang ditetapkan sebanyak 1.552.000 bidang, pihaknya mampu merealisasikan sebanyak 1.584.476 bidang tanah.

"Kalau kita lihat capaian output-nya, untuk peta bidang tanah PTSL dari target 1.552.000 tercapai 1.584.476 atau setara 102,06%," ujar Dalu dalam keterangan resmi dikutip Jumat (16/1/2026).

Secara keseluruhan, Dalu menyebut bahwa program PTSL secara kumulatif mencatatkan kinerja sebesar 99,87%.

Selain PTSL, efektivitas penataan ruang juga ditunjukkan melalui dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang terealisasi sebanyak 35 dokumen dari volume efektif sebanyak 55.

Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah tercapai 97,13 persen, akses peta Zona Nilai Tanah mencapai 100 persen, serta penerbitan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen.

“Penanganan sengketa juga menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan capaian 282,99 persen,” ungkapnya.

Memasuki 2026, Kementerian ATR/BPN mendapatkan kenaikan pagu efektif menjadi Rp8,87 triliun. Dalu menegaskan bahwa fokus tahun ini tetap pada percepatan pelayanan dan penguatan digitalisasi pertanahan guna menekan tunggakan layanan.

Pihaknya membidik target serapan anggaran tahun 2026 sebesar 98% dan berambisi masuk dalam jajaran 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.

"Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut capaian di sektor pertanahan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025 menunjukkan tren positif.

Dalam laporannya, pada periode tersebut tercatat 4.002.281 bidang tanah telah didaftarkan, dengan 2.687.686 bidang di antaranya telah bersertifikat. Di mana, tambahan nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp1.021,95 triliun.

"Nilai ini mencerminkan kontribusi langsung program pendaftaran tanah terhadap peningkatan aset masyarakat, akses permodalan, dan penerimaan negara," kata Nusron dalam keterangan resmi, Minggu (26/10/2025).

Nusron merinci, kontribusi ekonomi tersebut berasal dari Hak Tanggungan sebesar Rp980,5 triliun dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25,9 triliun.

Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,15 triliun, serta Pajak Penghasilan (PPh) Rp12,4 triliun. Dengan capaian tersebut, Nusron menekankan bahwa pendaftaran tanah bakal memberikan dampak ekonomi yang konkret bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara.

Selain percepatan pendaftaran tanah, Nusron menyebut pihaknya juga tengah melakukan pemutakhiran data spasial seluas 3,05 juta hektare di luar kawasan yang memiliki batasan tertentu, seperti garis pantai, sempadan sungai, dan kawasan hutan.

"Peningkatan kualitas data spasial ini memastikan pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih tepat sasaran dan minim sengketa," tambahnya.

Adapun, hingga saat ini sudah ada 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional, dengan 97 juta bidang telah bersertifikat.

“Dengan tanah yang terdaftar dan bersertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk berusaha, mengakses kredit, dan meningkatkan nilai ekonomi asetnya. Itulah esensi Reforma Agraria yang sesungguhnya,” pungkas Nusron.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan nilai ekonomi pendaftaran tanah mencapai Rp1.021 triliun dalam setahun atau kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025.

“Pendaftaran tanah bukan hanya soal administrasi, tapi juga fondasi ekonomi. Setiap bidang tanah yang terdaftar berarti kepastian hukum bagi rakyat, sekaligus membuka potensi ekonomi yang luar biasa,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Program pendaftaran tanah terus menunjukkan peningkatan yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun negara.

Selama periode satu tahun, tercatat 4.002.281 bidang tanah berhasil didaftarkan, dengan 2.687.686 bidang di antaranya telah bersertifikat. Dari upaya tersebut, tambahan nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp1.021,95 triliun.

“Nilai ini mencerminkan kontribusi langsung program pendaftaran tanah terhadap peningkatan aset masyarakat, akses permodalan, dan penerimaan negara,” kata Nusron.

Kontribusi ekonomi tersebut berasal dari Hak Tanggungan Rp980,5 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,15 triliun, serta Pajak Penghasilan (PPh) Rp12,4 triliun.

“Pendaftaran tanah memberikan dampak ekonomi yang konkret, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara,” kata Nusron.

Hingga saat ini, sudah ada 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional, dengan 97 juta bidang telah bersertifikat.

Capaian ini memperlihatkan percepatan nyata menuju target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sekaligus memperkuat upaya pemerataan aset bagi seluruh warga negara.

“Dengan tanah yang terdaftar dan bersertifikat, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk berusaha, mengakses kredit, dan meningkatkan nilai ekonomi asetnya. Itulah esensi Reforma Agraria yang sesungguhnya,” ujar Nusron.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025