Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) berharap kebijakan insentif Pajak Penambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) masih dilanjutkan pada tahun ini.

Presiden Direktur Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adi, menerangkan PPN DTP merupakan kebijakan yang baik bagi masyarakat maupun pengembang. Dia bahkan mengaku masih membutuhkan insentif ini untuk semakin mengakselerasi kinerja fundamental perseroan.

”Saya katakan PPN DTP ini memang satu kebijakan yang sangat bagus. Dan rasanya kami masih butuh. Bahwa memang ada satu upaya dari kami, kami harus mengakselerasi konstruksi supaya syarat itu terpenuhi,” katanya dalam paparan publik SMRA, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, melalui insentif ini, pengembang kawasan juga didorong untuk menjadi lebih konsisten ketika menjual, membangun, dan menyelesaikan pembangunan dengan kualitas tertentu.

Sementara di sisi lainnya, konsumen dinilai mendapatkan harga yang lebih murah untuk dapat mengakses pasar properti Tanah Air. Terlebih, di tengah era suku bunga tinggi dan rupiah yang lesu.

”Dan ini bagus menurut kami. Kami masih terus ingin PPN DTP ini ada,” tambahnya.

Senada, Direktur Summarecon Agung Lydia Tjio berharap kebijakan PPN DTP masih dapat dilanjutkan pada tahun ini untuk mendorong kian meningkatnya marketing sales pengembang. Menurutnya, kebijakan ini telah memberikan pengaruh kepada konsumen.

Bahkan, selama lima bulan pertama 2026, SMRA mencatat penjualan melalui PPN DTP telah tembus ke level Rp874 miliar dari target Rp1,6 triliun penjualan lewat kebijakan ini.

”Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, yang kami harapkan, PPN DTP paling tidak tetap berjalan, itu juga kami syukuri ya, supaya bisa membantu bergulirnya marketing sales yang akan kami jalankan ke depan,” katanya pada kesempatan yang sama.

Adapun sepanjang 2025, perseroan mengantongi marketing sales sebesar Rp5,5 triliun, melampaui target awal senilai Rp5 triliun. Adrianto menambahkan capaian tersebut ditopang kuat oleh kinerja township Summarecon Serpong yang menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 45% dari total marketing sales 2025.

Kinerja ini mencerminkan daya serap pasar yang tetap solid, khususnya pada proyek-proyek utama perseroan. Produk residensial masih menjadi motor utama pertumbuhan SMRA di tengah dinamika sektor properti.

Seiring dengan strategi menjaga pertumbuhan marketing sales, SMRA juga menargetkan keseimbangan struktur pendapatan dengan mempertahankan porsi recurring income di kisaran 25%–30% dari pendapatan konsolidasi 2026

"Kami berupaya agar pertumbuhan property development tidak menurunkan persentase recurring income. Karena itu, kami menjaga keseimbangan antara pengembangan properti dan investasi properti,” kata Adi.

Memasuki 2026, SMRA akan tetap berfokus mengembangkan sembilan township yang dimiliki, dengan harapan pemulihan daya beli segmen menengah dapat mendorong pertumbuhan penjualan properti.

“Segmen kelas menengah yang sebelumnya menghadapi tantangan, kami harapkan daya belinya sudah membaik pada tahun ini,” katanya.

Wali Kota New York Zohran Mamdani dan Gubernur negara bagian Amerika Serikat (AS) Kathy Hochul mengumumkan kebijakan baru berupa pajak orang kaya untuk kepemilikan rumah kedua di atas US$5 juta atau sekitar Rp85,6 miliar.

Penetapan kebijakan pajak untuk orang kaya New York tersebut bertujuan meningkatkan keadilan pajak. Hasil penerimaan pajak tersebut rencananya akan digunakan untuk program publik seperti perumahan dan layanan sosial.

"Selamat Hari Pajak, New York. Kami memajaki orang kaya," tulis Mamdani dalam sebuah unggahan di X, bersama dengan video yang mengumumkan pajak baru yang menargetkan rumah kedua milik orang kaya, Kamis (15/4).

Dalam unggahannya Mamdani mengaku senang mengumumkan kebijakan pajak properti kedua untuk orang kaya, sekaligus yang pertama dalam sejarah New York tersebut. Video juga menunjukkan ia tengah berdiri tepat di depan penthouse (apartemen mewah).

"Seperti Penthouse ini, yang dibeli CEO Ken Griffin seharga US$238 juta. Pajak ini dirancang khusus untuk orang terkaya dari orang kaya, mereka yang menyimpan kekayaan di real estate New York," ujar Mamdani dalam video dikutip, Jumat (17/4).

Wali Kota yang baru dilantik Januari tersebut mengungkapkan bahwa pemilik real estate kaya umumnya akan memperoleh imbalan finansial sangat besar dari memiliki properti. Namun, umumnya unit-unit tersebut kosong lantaran orang kaya pemilik properti tidak tinggal di sana.

[Gambas:Youtube]

"Ini adalah sistem yang pada dasarnya tidak adil dan merugikan pekerja di New York. Sekarang, akan segera berakhir," tegasnya.

Senada, Gubernur New York Kathy Hochul turut memperkenalkan pajak baru tersebut  sebagai pajak "pied-à-terre", yakni biaya tahunan untuk properti bernilai di atas US$5 juta yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal utama.

"Jika Anda mampu membeli rumah kedua seharga US$5 juta yang dibiarkan kosong hampir sepanjang tahun, Anda mampu berkontribusi seperti warga New York lainnya," kata Hochul dalam sebuah pernyataan.

Menurut perhitungan Mamdani, pajak tersebut akan menghasilkan setidaknya US$500 juta atau sekitar Rp8,56 triliun per tahun bagi New York. Hal ini menjadi penting, mengingat saat ini kota tersebut tengah menghadapi defisit anggaran miliaran dolar.

Ia mengungkapkan, dana tersebut akan digunakan untuk membantu mendanai hal-hal seperti pengasuhan anak gratis, jalanan yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih aman.

"Sebagai Wali Kota, saya percaya setiap orang memiliki peran untuk bermain dan berkontribusi pada kota kami, dan beberapa, (berkontribusi) sedikit lebih dari yang lain. Selamat hari Pajak New York," tandasnya.

[Gambas:Twitter]

Di sisi lain, Orang-orang super kaya di Kota New York geram atas pajak baru untuk rumah kedua yang diusulkan kedua pejabat New York tersebut. Tak terkecuali Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan komentar mengenai usulan tersebut Kamis (16/4), dengan menulis di platform Truth Social miliknya.

"Walikota Mandani sedang menghancurkan New York! Kebijakan pajak, pajak, pajak itu sangat salah," tulis Trump.

Pengelola dana lindung nilai miliarder Daniel Loeb menuduh Mamdani "memancing peperangan kelas" dalam sebuah unggahan di platform X, mengutip dari Financial Times.

Ia juga menyebut Mamdani telah melakukan doxxingalias penyebaran data pribadi terhadap investor Ken Griffin, yakni pemilik penthouse di Manhattan senilai US$238 juta atau setara Rp4,08 triliun, sebagaimana ditampilkan dalam video pajak properti tersebut.

"Anda tidak bisa memajaki sebuah kota menuju kemakmuran dan Anda tidak menarik modal dengan menjelek-jelekkan para filantropis," kata Loeb, yang menyumbangkan dana besar untuk mencegah Mamdani memenangkan pemilihan walikota 2025.

Griffin memiliki portofolio properti di AS dan London, termasuk di Florida di mana ia memindahkan kantor pusat dana lindung nilainya, Citadel, dari Chicago pada 2022. Citadel juga sedang membantu pembangunan gedung pencakar langit baru untuk kantornya di New York yang mampu menampung 1.800 karyawannya.

Beberapa penduduk terkaya di kota itu mendukung Griffin. "Kita seharusnya memuji Ken karena membelanjakan US$238 juta di New York, bukan menyerangnya karena melakukan hal itu," tulis Bill Ackman, pengelola dana miliarder yang menghabiskan US$1 juta untuk menentang pencalonan Mamdani, di X.

Sementara itu, juru bicara Griffin tidak menanggapi permintaan komentar. "Saya tidak memiliki penolakan refleksif terhadap industri apa pun, individu mana pun, atau kategori kekayaan bersih mana pun," kata Mamdani sebelumnya kepada Financial Times.

Walikota New York Zohran Mamdani dan Gubernur negara bagian Amerika Serikat (AS) Kathy Hochul mengumumkan kebijakan baru berupa pajak orang kaya untuk kepemilikan rumah kedua di atas US$5 juta atau sekitar Rp85,6 miliar.

Penetapann kebijakan pajak untuk orang kaya New York tersebut bertujuan meningkatkan keadilan pajak. Hasil penerimaan pajak tersebut rencananya akan digunakan untuk program publik seperti perumahan dan layanan sosial.

"Selamat Hari Pajak, New York. Kami memajaki orang kaya," tulis Mamdani dalam sebuah unggahan di X, bersama dengan video yang mengumumkan pajak baru yang menargetkan rumah kedua milik orang kaya, Kamis (15/4).

Dalam unggahannya Mamdani mengaku senang mengumumkan kebijakan pajak properti kedua untuk orang kaya, sekaligus yang pertama dalam sejarah New York tersebut. Video juga menunjukkan ia tengah berdiri tepat di depan penthouse (apartemen mewah).

"Seperti Penthouse ini, yang dibeli CEO Ken Griffin seharga US$238 juta. Pajak ini dirancang khusus untuk orang terkaya dari orang kaya, mereka yang menyimpan kekayaan di real estate New York," ujar Mamdani dalam video dikutip, Jumat (17/4).

Walikota yang baru dilantik Januari tersebut mengungkapkan bahwa pemilik real estate kaya umumnya akan memperoleh imbalan finasial sangat besar dari memiliki properti. Namun, umumnya unit-unit tersebut kosong lantaran orang kaya pemilik properti tidak tinggal di sana.

[Gambas:Youtube]

"Ini adalah sistem yang pada dasarnya tidak adil dan merugikan pekerja di New York. Sekarang, akan segera berakhir," tegasnya.

Senada, Gubernur New York Kathy Hochul turut memperkenalkan pajak baru tersebut  sebagai pajak "pied-à-terre", yakni biaya tahunan untuk properti bernilai di atas US$5 juta yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal utama.

"Jika Anda mampu membeli rumah kedua seharga US$5 juta yang dibiarkan kosong hampir sepanjang tahun, Anda mampu berkontribusi seperti warga New York lainnya," kata Hochul dalam sebuah pernyataan.

Menurut perhitungan Mamdani, pajak tersebut akan menghasilkan setidaknya US$500 juta atau sekitar Rp8,56 triliun per tahun bagi New York. Hal ini menjadi penting, mengingat saat ini kota tersebut tengah menghadapi defisit anggaran miliaran dolar.

Ia mengungkapkan, dana tersebut akan digunakan untuk membantu mendanai hal-hal seperti pengasuhan anak gratis, jalanan yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih aman.

"Sebagai walikota, saya percaya setiap orang memiliki peran untuk bermain dan berkontribusi pada kota kami, dan beberapa, (berkontribusi) sedikit lebih dari yang lain. Selamat hari Pajak New York," tandasnya.

[Gambas:Twitter]

Di sisi lain, Orang-orang super kaya di Kota New York geram atas pajak baru untuk rumah kedua yang diusulkan kedua pejabat New York tersebut. Tak terkecuali Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan komentar mengenai usulan tersebut Kamis (16/4), dengan menulis di platform Truth Social miliknya.

"Walikota Mandani sedang menghancurkan New York! Kebijakan pajak, pajak, pajak itu sangat salah," tulis Trump.

Pengelola dana lindung nilai miliarder Daniel Loeb menuduh Mamdani "memancing peperangan kelas" dalam sebuah unggahan di platform X, mengutip dari Financial Times.

Ia juga menyebut Mamdani telah melakukan doxxingalias penyebaran data pribadi terhadap investor Ken Griffin, yakni pemilik penthouse di Manhattan senilai US$238 juta atau setara Rp4,08 triliun, sebagaimana ditampilkan dalam video pajak properti tersebut.

"Anda tidak bisa memajaki sebuah kota menuju kemakmuran dan Anda tidak menarik modal dengan menjelek-jelekkan para filantropis," kata Loeb, yang menyumbangkan dana besar untuk mencegah Mamdani memenangkan pemilihan walikota 2025.

Griffin memiliki portofolio properti di AS dan London, termasuk di Florida di mana ia memindahkan kantor pusat dana lindung nilainya, Citadel, dari Chicago pada 2022. Citadel juga sedang membantu pembangunan gedung pencakar langit baru untuk kantornya di New York yang mampu menampung 1.800 karyawannya.

Beberapa penduduk terkaya di kota itu mendukung Griffin. "Kita seharusnya memuji Ken karena membelanjakan US$238 juta di New York, bukan menyerangnya karena melakukan hal itu," tulis Bill Ackman, pengelola dana miliarder yang menghabiskan US$1 juta untuk menentang pencalonan Mamdani, di X.

Sementara itu, juru bicara Griffin tidak menanggapi permintaan komentar. "Saya tidak memiliki penolakan refleksif terhadap industri apa pun, individu mana pun, atau kategori kekayaan bersih mana pun," kata Mamdani sebelumnya kepada Financial Times.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah hingga akhir tahun ini berpotensi memberikan dampak positif bagi industri asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut hal itu khususnya berdampak bagi lini asuransi harta benda.

“Hal ini karena setiap transaksi properti, terutama yang menggunakan fasilitas pembiayaan, pada umumnya juga disertai dengan perlindungan asuransi atas aset tersebut,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Secara kinerja, Ogi menyebut per Januari 2026 lini usaha harta benda (property) menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan bagi premi industri asuransi umum, yaitu meningkat 46,40% (year on year/YoY).

Adapun, imbuhnya, secara keseluruhan premi industri asuransi umum hingga Januari 2026 tercatat tumbuh sebesar 13,66% (YoY).

“Ke depan, stimulus di sektor properti tersebut berpotensi turut mendukung permintaan perlindungan aset, termasuk pada segmen ritel,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menilai dampak kebijakan itu terhadap pertumbuhan premi akan berlangsung secara bertahap seiring realisasi transaksi dan proses serah terima properti.

Untuk menangkap peluang tersebut, Budi mendorong perusahaan asuransi memperkuat integrasi dengan ekosistem properti dan pembiayaan.

“Strategi yang relevan antara lain melalui penguatan kerja sama dengan perbankan dalam skema KPR dan asuransi properti, kolaborasi dengan pengembang, serta pemanfaatan kanal digital untuk memperluas distribusi,” tegasnya.

Namun, Budi mengingatkan peningkatan volume premi perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai agar pertumbuhan bersifat berkelanjutan. Risiko utama asuransi properti saat ini masih didominasi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran, yang berpotensi meningkat seiring perubahan iklim dan urbanisasi.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 yang mengatur pemberlakuan insentif PPN DTP untuk sektor perumahan pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan.

Dalam aturan tersebut, PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun dengan kuota 40.000 unit per tahun. Dengan demikian, hingga Desember 2027, pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersial.

“Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sektoral ekonomi juga,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Real Estate Indonesia atau REI memperkirakan industri properti di Indonesia mengalami pertumbuhan positif pada 2026, didorong oleh beberapa faktor seperti perpanjangan PPN DTP 100% hingga 2027, tren penurunan suku bunga, dan penyaluran KUR Perumahan.

Wakil Ketua REI Rusmin Lawin menuturkan sektor properti akan terus bangkit dengan fokus pada properti perumahan.

"Perpanjangan PPN DTP Insentif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan properti, terutama untuk rumah tapak," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Minggu (30/11/2025).

Selain itu, lanjutnya, kebijakan penurunan suku bunga juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli properti. Sisi lain dengan adanya penyaluran KUR Perumahan juga dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.

Meski sektor properti sudah diguyur sejumlah insentif pada tahun depan, Rusmin menilai masih ada tantangan klasik yang selalu dihadapi oleh pengembang yakni terkait dengan kenaikan harga bahan bangunan dapat mempengaruhi biaya proyek dan margin keuntungan pengembang.

Persoalan klasik lainnya yakni regulasi dan perizinan. roses perizinan yang panjang dan kompleks dapat menghambat proyek pembangunan. Belum lagi daya beli masyarakat masih menjadi faktor krusial dalam penjualan properti.

Menghadapi tahun depan, menurutnya pengembang perlu berstrategi menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti hunian vertikal dan properti ramah lingkungan.

Selanjutnya digitalisasi dengan penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemasaran dan manajemen proyek.

Selain itu, pengembang perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan industri dan mendorong reformasi kebijakan.

Sementara itu Himpunan Perumahan Rakyat atau Himpera menilai prospek sektor perumahan pada 2026 berpeluang menguat seiring rangkaian kebijakan pemerintah yang semakin pro-investasi.

Perpanjangan insentif pajak hingga 2027, perluasan akses pembiayaan lewat KUR Perumahan disebut sebagai pendorong besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ketua Himpera Ari Tri Priyono mengatakan namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari ketidaksinkronan kebijakan antara pusat dan daerah, moratorium lahan sawah yang memengaruhi ketersediaan lahan, hingga masalah kelayakan kredit (SLIK) akibat tagihan paylater yang nilainya sangat kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mulai memikirkan skema pajak khusus orang kaya, menyasar kenaikan kekayaan para individu sangat kaya di Indonesia.

Eric menilai potensi penerimaan dari kelompok ini besar, tetapi selama ini belum tergarap. Adapun, dia mendefinisikan orang kaya sebagai yang memiliki kekayaan minimal US$1 juta.

Dia memaparkan bahwa sumber penghasilan kelompok kaya di Indonesia yaitu dividen, capital gain, sewa properti, bunga obligasi, hingga penjualan aset telah membuat akumulasi kekayaan mereka terus melonjak, tetapi terhindar dari pajak.

Menurutnya, jika DJP mulai menghitung pertambahan kekayaan para individu tersebut dari tahun ke tahun maka potensi penerimaan pajaknya bisa signifikan. Dia mengklaim lonjakan kekayaan para konglomerat dan high net worth individuals (HNWI) terjadi setiap tahun dalam jumlah yang signifikan.

“Beberapa konglomerat, beberapa kawan-kawan saya itu hampir seribu orang lebih, itu punya uang banyak, hampir triliunan itu, setiap tahun bertambah. Enggak pernah diambil pajaknya,” ucap Eric dalam rapat dengan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu pun menyinggung kebijakan yang sudah diterapkan sejumlah negara di kawasan seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Menurut catatannya, pajak khusus orang kaya di negara-negara itu telah meningkatkan kontribusi perpajakan hingga 32%.

Dia kemudian memaparkan simulasi tarif yang berpotensi diterapkan. Dengan tarif 2% saja terhadap pertumbuhan kekayaan, Eric menilai potensi penerimaan bisa mencapai Rp81,56 triliun.

Jika tarif dinaikkan menjadi 5% maka angkanya dapat menembus Rp162 triliun. Bahkan dengan tarif 10%, potensi penerimaan pajaknya bisa mencapai Rp304 triliun.

“Apalagi kalau Bapak bisa ngambil 50 orang kaya di Indonesia, lihat aja di Forbes. Bapak peres sampai kecil. Saya yakin pajak orang kaya ini belum pernah dibahas,” katanya.

Eric menilai selama ini fokus pajak hanya pada skema pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 29, PPh Pasal 23, dan pajak-pajak progresif lainnya, tetapi tidak menyentuh kenaikan kekayaan individu kaya secara langsung.

Dia pun menyebutkan bahwa Indonesia kini memiliki 1.479 orang super kaya, serta sekitar 250 ribu orang kaya yang masuk kategori high net worth. Eric pun mendorong agar regulasi teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan terkait pajak khusus orang kaya itu bisa segera disusun. “Tinggal bikin peraturan menterinya, saya yakin ini nutup [defisit APBN]” tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahalnya harga bahan bangunan, masalah perizinan atau birokrasi, suku bunga KPR dan uang muka yang tinggi, hingga pajak menjadi penyebab utama lesunya penjualan rumah hingga kuartal III-2025.

Hal ini terungkap dalam Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia (SHPR BI) kuartal III-2025. Dalam SHPR terbaru itu, disebutkan bahwa penjualan properti residensial masih terkontraksi sebesar 1,29% secara tahunan, meski lebih baik dari kontraksi kuartal II-2025 yang sebesar 3,80%.

"Berdasarkan hasil survei, penghambat utama pengembangan dan penjualan properti residensial primer meliputi kenaikan harga bahan bangunan (19,80%), masalah perizinan/birokrasi (14,39%), suku bunga KPR (15,05%), proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR (11,75%), dan perpajakan (8,84%)," dikutip dari SHPR BI terbaru, Kamis (6/11/2025).

Khusus untuk masalah suku bunga KPR yang menjadi penghambat ketiga terbesar, disebabkan adanya tren kenaikan pada kuartal III-2025. Pada periode itu, suku bunga KPR sebesar 7,45% per tahun, lebih tinggi dari kuartal II-2025 yang sebesar 7,41% dan kuartal III-2024 sebesar 7,44%.

Dalam SHPR BI kuartal III-2025, disebutkan pula turunnya penjualan properti residensial dipicu penjualan rumah tipe besar yang turun 23% secara tahunan, lebih dalam dari kontraksi kuartal II-2025 sebesar 14,95%.

Penjualan rumah tipe menengah juga masih minus 12,27% dari sebelumnya turun 17,69%. Sedangkan rumah tipe kecil naik 14,95%, dari kuartal sebelumnya tumbuh 6,70%.

"Penjualan properti residensial di pasar primer pada kuartal III-2025 secara tahunan masih terkontraksi," sebagaimana tertulis dalam SHPR BI Kuartal III-2025.

Di tengah lesunya penjualan, hasil survei BI itu juga menunjukkan indeks harga properti residensial secara tahunan hanya tumbuh 0,84% dari 109,44 menjadi 110,36, lebih lambat dari pertumbuhan kuartal II-2025 yang sebesar 0,90% dari 109,15 menjadi 110,13.

Makin lambatnya laju pertumbuhan harga properti residensial ini disebabkan perlambatan kenaikan harga rumah kecil dan menengah yang masing-masing tumbuh 0,71% dan 1,18% secara tahunan, lebih rendah dari pertumbuhan sebelumnya 1,04% dan 1,25%.

Adapun untuk rumah tipe besar, masih mampu tumbuh lebih cepat dibanding kuartal II-2025, yakni menjadi 0,72% pada kuartal III-2025 dari sebelumnya hanya tumbuh 0,70%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan saham properti saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan dampak positif dari rencana perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Padahal, kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat dukungan fiskal terhadap pemulihan industri hunian.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana memperpanjang periode insentif PPN DTP di sektor perumahan hingga 2027. Aturan detail terkait rencana ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Analis Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan mengatakan perpanjangan insentif tersebut berpotensi memperkuat kinerja prapenjualan atau marketing sales dan penjualan unit residensial dari para emiten properti.

Kondisi ini juga dinilai mampu mendorong peningkatan pendapatan dan arus kas, terutama bagi pengembang yang mampu mengeksekusi proyek dengan baik.

“Perpanjangan insentif PPN DTP memberikan sinyal fiskal yang kuat bahwa pemerintah ingin terus mendukung sektor properti melalui pengurangan beban pajak pembelian hunian,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Kendati demikian, sentimen positif ini belum sepenuhnya tercermin atau priced in dalam pergerakan harga saham sektor properti di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Ekky, harga saham emiten properti masih cenderung tertekan karena sejumlah faktor fundamental belum terealisasi di lapangan. Selain itu, banyak proyek residensial yang belum sampai tahap serah terima unit, sehingga dampak penuh dari insentif baru akan terlihat dalam beberapa kuartal mendatang.

“Pemanfaatan penuh dari insentif ini baru akan terlihat dalam beberapa kuartal ke depan dan bisa menjadi katalis tambahan bagi penjualan,” ucapnya.

Di sisi lain, kondisi pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan tren suku bunga masih menjadi tantangan utama. Namun, jika terjadi penurunan suku bunga atau peningkatan likuiditas, efektivitas insentif berpotensi menguat.

Secara keseluruhan, Ekky menilai bahwa pasar belum sepenuhnya menghargai potensi jangka menengah dan panjang sektor properti. Dia pun melihat masih ada peluang kenaikan (upside potential) bagi sejumlah saham unggulan.

“Pasar belum sepenuhnya menghargai potensi jangka menengah dan panjang sektor properti, sehingga masih ada ruang kenaikan,” pungkasnya.

Saham PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dinilai menarik untuk dicermati karena memiliki skala besar dan fokus di segmen menengah yang sensitif terhadap insentif PPN DTP.

Sementara itu, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) juga layak diperhatikan mengingat portofolio proyek dari entitas Sinar Mas Land ini cukup luas, serta eksposur pada segmen menengah-atas yang berpotensi pulih lebih cepat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja sektor properti dinilai menyimpan prospek positif menuju akhir tahun, didukung potensi peningkatan penjualan serta katalis insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana memperpanjang periode insentif PPN DTP di sektor perumahan hingga 2027. Aturan detail terkait rencana ini nantinya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama, menyampaikan bahwa perpanjangan fasilitas PPN DTP sampai dengan 2027 menjadi salah satu katalis utama bagi sektor properti.

“Prospeknya masih cukup bagus, apalagi dengan kebijakan PPN DTP yang terus diperpanjang. Ini bisa menjaga momentum permintaan, khususnya dari segmen rumah tapak,” ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, peluang penurunan suku bunga acuan juga masih terbuka lebar, tidak hanya pada sisa tahun ini tetapi juga pada tahun depan. Hal itu, menurutnya, akan memberikan efek positif bagi permintaan kredit pemilikan rumah (KPR).

Di sisi lain, meski kinerja marketing sales atau prapenjualan emiten properti cenderung menurun pada kuartal III/2025, Nafan menilai bahwa kondisi tersebut merupakan hal yang wajar dalam siklus bisnis tahunan. Adapun perbaikan kinerja diperkirakan berlangsung pada kuartal keempat.

“Kuartal IV/2025 semestinya berpotensi meningkat karena ada dorongan dari sisi promosi dan realisasi target tahunan,” pungkas Nafan.

Di sisi pasar saham, valuasi sejumlah emiten properti dinilai masih menarik. Saham PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) sebagai contoh emiten dengan land bank besar dan prospek cerah.

Nafan pun optimistis terhadap arah sektor properti Indonesia ke depan seiring dengan stabilitas makroekonomi dan potensi stimulus lanjutan pemerintah.

Sementara itu, perpanjangan insentif PPN DTP yang diberikan pemerintah hingga 2027 turut disambut positif oleh PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA).

Direktur Metropolitan Land Olivia Surodjo menyatakan bahwa kepastian insentif memudahkan pengembang dalam menyediakan stok unit untuk mengikuti program, sekaligus meluncurkan produk yang diminati pasar. Akan tetapi, peningkatan daya beli masyarakat juga patut menjadi perhatian.

“Peningkatan daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan ini menjadi dorongan positif bagi sektor properti” ucapnya

Prospek Kinerja Marketing Sales

Di sisi lain, kinerja marketing salesdari sejumlah emiten properti memperlihatkan penurunan hingga kuartal III/2025, di antaranya PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON)

Berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas yang disusun Ismail Fakhri Suweleh dan Wilastita Muthia Sofi, CTRA membukukan marketing sales sebesar Rp7,6 triliun atau melemah 12% secara tahunan (year on year/YoY). Realisasi ini juga baru mencapai 69% dari target tahunan CTRA yang dipatok Rp11 triliun.

Ismail dan Muthia mengatakan bahwa CTRA mencatat adanya sentimen konsumen yang lebih berhati-hati pada kuartal III/2025. Kondisi ini juga menyebabkan penundaan sejumlah peluncuran produk, seperti ruko di CitraGarden City Jakarta dan rumah tapak di CitraRaya Tangerang.

Adapun penjualan produk yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN sepanjang kuartal III/2025 mencapai sekitar Rp400 miliar. Dengan demikian, total prapenjualan bebas PPN selama Januari-September 2025 mencapai Rp2,3 triliun atau sekitar 30% dari total marketing sales CTRA.

“Kami menilai kinerja prapenjualan CTRA selama 9 bulan pertama 2025 masih cukup tangguh, meskipun kuartal III/2025 menandai awal dari pelemahan segmen pengguna akhir kelas menengah yang selama dua tahun terakhir menjadi pendorong utama pasar properti Indonesia,” ucapnya dalam riset.

Sementara itu, PWON membukukan prapenjualan senilai Rp903 miliar sepanjang 9 bulan pertama 2025 atau terkoreksi 20% secara tahunan.

Ismail dan Muthia memaparkan tingkat serapan kuartal III/2025 meningkat pada sejumlah proyek kondominium utama, antara lain Pakuwon Mall Bekasi, Tower Dolce Vita dan Pakuwon Mall Surabaya yang mencatat prapenjualan sebesar Rp89 miliar, naik signifikan dari Rp22 miliar pada kuartal kedua.

Namun, peningkatan itu belum mampu menutupi pelemahan pada paruh pertama 2025 dan basis tinggi prapenjualan rumah tapak pada kuartal III/2024 yang mencapai Rp525 miliar atau turun 29% YoY menjadi Rp374 miliar.

Adapun Pakuwon mencatat produk bebas PPN berkontribusi 71% terhadap total marketing sales sepanjang Januari-September 2025. Jumlah ini sedikit turun dibandingkan kontribusinya pada semester I/2025 yang mencapai 75%.

BRI Danareksa memberikan peringkat beli untuk PWON dengan target harga di level Rp640 per saham. Sementara itu, rekomendasi buy juga disematkan kepada CTRA dengan target harga mencapai Rp1.600 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti menjadi salah satu yang banyak mendapat perhatian di tahun perdana kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di mana, kebijakan tersebut digulirkan guna menciptakan geliat ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Sejumlah insentif dan paket ekonomi yang telah digulirkan di tahun pertama pemerintahan Prabowo - Gibran mulai dari kebijakan perpanjangan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga penghapusan BPHTB serta izin PBG.

Terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah akan melanjutkan insentif PPN DTP hingga periode Desember 2027.

Purbaya mengungkap, sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkan pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

"Ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang akan diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027," jelas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip Minggu (19/10/2025).

Dia menambahkan, program beli rumah bebas pajak itu berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar. Di mana, pemerintah akan membebaskan PPN hingga Rp2 miliar.

Selain itu, Purbaya menuturkan PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 anti pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersil.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sektor ekonomi juga," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam rangka mendorong pembangunan rumah secara swadaya, pemerintah juga membebaskan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung.

Pembebasan pengenaan BPHTB dan PBG tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Tiga Menteri yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dirilis pada 25 November 2025.

Adapun, Keputusan 3 Menteri membebaskan pengenaan BPHTB hingga PBG itu dilakukan dalam rangka mendorong kemampuan masyarakat memiliki hunian yang bakal berdampak pada realisasi program 3 juta rumah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Khusus untuk wilayah Papua, batas penghasilan yang ditetapkan untuk tergolong sebagai MBR yakni masyarakat yang berpenghasilan Rp7,5 juta per bulan (single). Apabila telah menikah, pendapatan maksimal yakni Rp10 juta.

Sementara untuk di luar Papua, masyarakat yang masuk klasifikasi MBR yakni yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta (single) dan Rp8 juta (menikah).

Tito menuturkan, dengan adanya kebijakan ini maka potensi penghematan yang bakal dirasakan masyarakat dapat mencapai Rp10 juta. Perinciannya, pembebasan biaya BPHTB sekitar Rp6,25 juta untuk rumah subsidi dan pemangkasan retribusi PBG sebesar Rp4,32 juta.

“Kalau BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 [rumah subsidi] lebih kurang Rp6,25 juta. Kemudian untuk PBG itu akan berkurang sebanyak Rp4,32 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 itu bisa dihemat dikurangi sekitar Rp10 juta,” ujar Tito.

Kuota Rumah Subsidi Terbesar

Selain rajin memberikan insentif ekonomi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tercatat menjadi yang paling besar menggulirkan kuota rumah subsidi lewat program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Total kuota rumah subsidi yang disediakan pemerintah sepanjang tahun ini mencapai Rp350.000 unit atau naik dari kuota awal yang ditetapkan pemerintah yakni 220.000 unit.

Penambahan kuota FLPP pertama kali diumumkan pada Mei 2025 oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara). Di mana, posisinya meningkat sebanyak 130.000 unit.

"Saya tetap optimis bahwa target KPR FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah bisa tercapai pada tahun ini," ujar Ara.

Terlebih, tambahnya, penyerapan rumah subsidi diklaim terus mengalami peningkatan setiap tahunnya didorong oleh besarnya minat masyarakat terhadap akses perumahan subsidi.

Adapun, hingga Kuartal III/2025 Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkap realisasi penyaluran rumah subsidi atau FLPP telah mencapai Rp24,8 triliun atau sebanyak 192.700. Artinya, pemerintah perlu mengejar realisasi FLPP sebanyak 157.300 unit di sisa 3 bulan terakhir 2025.

"Jadi kalau tidak salah ini [FLPP] sudah di atas 50% [progresnya] sedikit di atas 50%," jelas Suahasil.

Meskipun pemerintah mengaku optimistis penyaluran FLPP dapat dikebut habis hingga akhir 2025, pengembang justru memberi sinyal realisasi FLPP akan sulit mencapai 350.000 hingga akhir tahun.

Wakil Ketua Umum Realestate Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya menyebut bahwa mengejar penyaluran penuh 350.000 unit FLPP akan menjadi tugas yang cukup berat bagi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Salah satu alasannya, penyaluran FLPP it kerap terkendala proses pembiayaan oleh bank. Bambang menyebut hampir 70% calon pembeli rumah subsidi kerap tidak lolos BI Checking.

Dengan demikian, dia pun tak mampu benar-benar memprediksi apakah penyaluran rumah subsidi benar-benar akan mencapai target hingga 350.000 unit rumah hingga akhir tahun.

"Ini [kondisi sulitnya mendapat akses rumah subsidi] memang kontradiktif dengan target pemerintah. Apalagi backlog yang masih 15 juta," tambahnya.

Untuk itu dia menyebut pemerintah perlu melakukan terobosan untuk dapat memperluas akses rumah subsidi pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya bagi pekerja sektor informal.

Tak Masuk PSN

Meskipun sektor properti menjadi salah satu program unggulan Prabowo - Gibran, program 3 juta rumah diketahui tidak masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Dalam beleid tersebut, Prabowo hanya memasukkan program pembangunan rumah susun Provinsi DKI Jakarta dan pembangunan bantuan rumah swadaya nasional sebagai prioritas.

Selain itu, program 3 juta rumah juga tidak masuk ke dalam daftar program yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 - 2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

Menanggapi Hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa cap PSN memang tidak menjadi prioritas yang diusulkan untuk didapat dalam program 3 Juta Rumah.

Meski demikian, Ara memastikan bahwa program 3 juta rumah tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Hal itu terbukti dari besarnya komitmen pemerintah menggulirkan sejumlah program dan insentif untuk sektor perumahan.

"[PSN atau tidak] Yang penting kan itu keberpihakan daripada langkah-langkah hari ini sangat nyata dukungan daripada pemerintah. Luar biasa," kata Ara.

Ara menyoroti, di masa kepemimpinan tujuh Presiden RI terdahulu, pemerintah belum pernah menggagas KUR untuk sektor perumahan yang nilainya mencapai Rp130 triliun. Program KUR perumahan, imbuhnya, baru mulai berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Meski demikian, Managing Director PT Leads Property Services Darsono Tan menilai insentif Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digulirkan pemerintah dapat membantu mendorong sektor properti tetapi belum mampu menyelesaikan persoalan utama yang tengah dihadapi masyarakat, yakni melemahnya daya beli kelas menengah.

Dia menjelaskan insentif berupa bunga KPR rendah, uang muka (DP) kecil, hingga pembebasan pajak pembelian properti memang dapat menjadi stimulus tambahan. Namun, dampaknya akan sangat terbatas bila daya beli masyarakat tidak segera dipulihkan.

“Insentif KUR Perumahan sangat membantu, tetapi saat ini daya beli masyarakat masih rendah. Jadi meskipun ada bunga KPR rendah, DP kecil, atau pembebasan pajak, efeknya ke sektor properti tetap kecil kalau daya beli masyarakat tidak membaik,” ujarnya.

Adapun, penyaluran KUR Perumahan juga diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025. Beleid yang mengatur pedoman pelaksanaan Kredit Program Perumahan itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 7 Agustus 2025.

Dalam aturan itu, KUR perumahan bakal disalurkan melalui dua skema, yakni kredit program perumahan untuk penyedia rumah (pengembang) dan Kredit Program Perumahan untuk sisi permintaan rumah (demand).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk sektor properti dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk rumah dengan harga hingga Rp5 miliar sampai dengan 2027.

Pada konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah kembali membebaskan PPN bagi rumah seharga sampai dengan Rp5 miliar.Fasilitas diberikan untuk Rp2 miliar pertama, berlaku awalnya sampai 31 Desember 2026 menjadi 31 Desember 2027.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi, itu semacam dorongan baru ke sektor properti," terangnya di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, dikutip Rabu (15/10/2025).

Untuk penerapannya, Kemenkeu akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Perpanjangan periode pemberian insentif pajak itu dinilai dapat memberikan kepastian berusaha bagi pengembang sehingga bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan cepat.

PPN DTP 100% yang akan berlaku sampai dua tahun ke depan ini di luar beberapa program dukungan ke sektor properti yang juga sudah disalurkan pemerintah melalui kantong APBN.

Misalnya, pada 2025 pemerintah menyalurkan subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai 350.000 unit, kemudian renovasi rumah BSPS untuk 40.000 unit.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa program-program tersebut juga akan berlanjut untuk mendorong sektor properti baik bagi masyarakat berpendapatan rendah hingga tinggi.

"Untuk 2026 juga program-program ini akan berlanjut, BSPS akan mencapai hampir 400.000 unit, subsidi FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] juga sekitar 350.000 unit, sehingga satu tahun depan akan menjadi dukungan terhadap 770.000 rumah dari APBN," terang Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengucurkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor perumahan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi PPN DTP itu akan dilakukan hingga periode Desember 2027.

"Ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang akan diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027," jelas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Purbaya mengungkap, sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkan pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

Dia menambahkan, program beli rumah bebas pajak itu berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar. Di mana, pemerintah akan membebaskan PPN hingga Rp2 miliar.

Selain itu, Purbaya menuturkan PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 anti pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersil.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sketoral ekonomi juga," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah juga menerapkan PPN DTP 100% untuk sektor properti sepanjang tahun ini. Di mana, kebijakan itu diproyeksi akan mengakselerasi Penjualan rumah di Jabodetabek sepanjang 2025.

Head of Research JLL Indonesia, Yunus Karim menjelaskan bahwa optimisme pasar itu sejalan dengan keputusan pemerintah memperpanjang implementasi insentif bebas PPN atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga akhir 2025.

"Memang dengan adanya perpanjangan insentif pajak 100% di sepanjang paruh kedua ini, diharapkan juga tetap dapat memberikan dampak positif terhadap penjualan rumah tapak di Greater Jakarta," kata Yunus.