JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia disebut puas terhadap kinerja PT Pertamina (Persero) dalam menjaga pasokan energi nasional. Hasil survei terbaru lembaga riset Citra Nasional Network menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan dan operasional Pertamina mencapai 83,7 persen.

Survei nasional yang digelar pada 4–17 April 2026 itu menyoroti keberhasilan Pertamina menjaga distribusi BBM dan LPG di tengah tekanan ekonomi global hingga gejolak harga energi dunia. Selain distribusi energi, transformasi digital melalui aplikasi MyPertamina juga mendapat respons positif dari masyarakat.

Direktur Utama Citra Nasional Network Muhammad Sutisna mengatakan tingginya tingkat kepercayaan publik menunjukkan Pertamina masih dipandang sebagai institusi strategis yang mampu menjaga stabilitas energi nasional.

“Kepercayaan publik yang tinggi ini menunjukkan masyarakat menilai Pertamina mampu menjaga stabilitas distribusi energi nasional secara berkelanjutan,” kata Sutisna, Senin (18/5/2026).

Survei tersebut melibatkan 1.580 responden pengguna aktif Pertalite, Bio Solar, dan LPG 3 kilogram di seluruh Indonesia dengan metode multistage random sampling.

Hasilnya, sebanyak 67,2 persen responden mengaku menggunakan BBM Pertamina setiap hari. Sementara 79,7 persen masyarakat masih membeli BBM melalui SPBU jaringan Pertamina.

Di sektor digitalisasi, dukungan publik terhadap penggunaan aplikasi MyPertamina juga cukup tinggi. Sebanyak 85,2 persen responden mendukung penggunaan aplikasi tersebut untuk pembelian BBM subsidi agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Survei juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap stabilitas distribusi BBM dan LPG mencapai 83,6 persen. Publik menilai distribusi energi nasional relatif terjaga, termasuk ke sejumlah daerah terpencil.

Tak hanya itu, pelayanan di SPBU Pertamina turut memperoleh penilaian positif. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan SPBU mencapai 87,1 persen, sedangkan kepuasan terhadap penampilan operator SPBU berada di angka 88,3 persen.

Di tengah kenaikan harga energi global, kebijakan Pertamina mempertahankan harga BBM subsidi juga mendapat apresiasi masyarakat. Sebanyak 81,2 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan penahanan harga Pertalite dan Bio Solar.

Meski demikian, survei menemukan masih ada tantangan distribusi energi, terutama di luar Pulau Jawa. Sebanyak 67,4 persen responden mengaku masih pernah mengalami kesulitan mendapatkan BBM maupun LPG 3 kilogram.

Untuk wilayah luar Jawa, distribusi dinilai masih lambat dan belum merata. Sementara masyarakat di Pulau Jawa mengaku akses energi relatif lebih mudah meski sesekali mengalami keterlambatan pasokan.

Dalam kesimpulannya, Citra Nasional Network menilai publik kini melihat Pertamina sebagai perusahaan energi yang semakin modern, responsif, dan transparan.

JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ), Djoko Siswanto melaporkan setidaknya ada 2 fasilitas produksi LPG yang dijadwalkan mulai beroperasi (onstream) pada tahun ini. Ia menjelaskan, LPG Plant Cilamaya yang dikelola PT Energi Nusantara Perkasa saat ini telah mencapai progres pembangunan sekitar 92,9% dan tinggal menyelesaikan instalasi di area proses, jaringan pipa, serta fasilitas terminal.

Proyek ini mampu memproduksi LPG sekitar 163 metrik ton per hari, atau sekitar 1.891 barel oil per hari (BOPD). Sementara untuk LPG Plant Tuban milik PT Sumber Aneka Gas tengah memasuki tahap commissioning, dan siap beroperasi pada April tahun ini. Fasilitas produksi ini punya kapasitas produksi LPG sekitar 30 metrik ton per hari, atau sekitar 348 barel oil per hari (BOPD).

"Pada April ini kita targetkan peresmian LPG Plant Cilamaya dengan kapasitas sekitar 163 metrik ton per hari, serta LPG Plant Tuban sebesar 30 metrik ton per hari. Jadi totalnya kurang lebih 200 metrik ton per hari," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (8/4).

Selain proyek yang segera beroperasi, SKK Migas juga tengah menyiapkan sejumlah proyek lanjutan dengan kapasitas lebih besar. Salah satunya adalah LPG Plant Jambi Merang yang ditargetkan memiliki kapasitas produksi sekitar 320 metrik ton per hari dan dijadwalkan onstream pada kuartal II 2027. Saat ini, proyek Jambi Merang telah menyelesaikan proses tender dan masuk tahap evaluasi akuisisi kilang eksisting.

Banggar DPR Usul Pembelian Gas Elpiji 3 Kg Pakai Sidik Jari atau Retina Mata



Selanjutnya untuk LPG Plant Senoro juga tengah dipersiapkan dengan kapasitas sekitar 54 metrik ton per hari dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Pengembangannya mencakup pembangunan fasilitas flare gas recovery yang ditargetkan selesai pada kuartal II 2026.

Djoko menambahkan, SKK Migas juga tengah mendorong pengembangan tambahan LPG Plant di Jawa Timur dengan potensi kapasitas sekitar 50 metrik ton per hari. Proyek ini masih dalam tahap evaluasi skema dan komersialisasi dengan target operasi pada 2027.

"Rencana ini tinggal menunggu arahan dan peresmian oleh Bapak Presiden," pungkas Djoko.

JAKARTA - Dit Tipidter Bareskrim Polri membongkat modus penyalahgunaan BBM-elpiji bersubsidi periode 2025-2026 dengan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun di 33 provinsi. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni mengungkapkan bahwa modus yang digunakan ratusan tersangka beragam.

Untuk kasus BBM, rata-rata para tersangka melakukan penyalahgunaan untuk menguntungkan diri sendiri salah satunya dengan cara menimbun. "Melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi secara berulang dari beberapa SPBU kemudian ditampung atau ditimbun di pangkalan kemudian dijual kembali kepada konsumen untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih tinggi," kata Irhamni dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kemudian, modus lain yakni tersangka membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan pelat nomor palsu agar dapat berganti-ganti barcode sehingga bisa menyiasati sistem pengawasan atau pengamanan yang telah dilakukan oleh Pertamina.

"Kemudian kerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM subsidi, ini yang lazim dilakukan oleh para pelaku yang sering bekerja sama dengan petugas-petugas SPBU di lapangan," ujar Irhamni.

Kemudian untuk penyalahgunaan elpiji yakni dengan memindahkan isi tabung elpiji 3 kilogram ke tabung 12 kilogram dan 50 kilogram yang lalu dijual sebagai elpiji non-subsidi.

"Ini merupakan lapangan kerja baru bagi orang-orang yang memang mempunyai niat jahat dan merugikan masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri bersama jajaran Polda wilayah membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi selama periode 2025-2026 yang merugikan negara hingga Rp1,2 miliar.

Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan pengungkapan kasus ini dilakukan sebagai bentuk mencegah gangguan di tengah krisis energi akibat dampak konflik global yang terjadi.

"Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran selama tahun 2025 dan sampai sekarang 2026, diketahui bahwa tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," kata Nunung dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi. Total, ada 672 orang yang ditetapkan tersangka.

Wakabareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkapkan perkara ini diungkap sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Menurutnya, pengusutan perkara ini dilakukan sebagai bentuk mencegah gangguan di tengah krisis energi akibat dampak konflik global yang terjadi.

"Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran selama tahun 2025 dan sampai sekarang 2026, diketahui bahwa tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi," kata Nunung dalam jumpa pers di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Nunung memaparkan, barang bukti yang disita oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar, jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter, gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung.

Kemudian gas 5,5 kilogram sebanyak 516 kilogram, gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung, gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung, kendaraan roda 4 dan roda 6 sebanyak 353 unit.

Lalu pada 2026, Bareskrim mengungkap kasus di 97 TKP dengan total 89 tersangka yang ditangkap. Adapun rincian barang bukti yang telah disita pada periode ini yakni solar sebanyak 112.663 liter, gas 3 kilogram sebanyak 7.096, gas 5,5 kilogram sebanyam 425 tabung.

Lalu, gas 12 kilogram sebanyak 3.113 tabung, kemudian gas 50 kilogram sebanyak 315 tabung. Kemudian kendaraan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan baik roda 4 ataupun roda 6 sebanyak 79 unit.

"Tentunya baru berjalan kurang lebih 4 bulan ini, Direktorat Tipidter dan jajaran tetap berusaha keras berjuang untuk tetap melindungi masyarakat, untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bisa menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mempercepat kebijakan elektrifikasi dan memperluas insentif energi berbasis listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

“Perang di kawasan Teluk berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas,” katanya dalam keterangan, Rabu (1/4/2026).

Menurut Defiyan, situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selain risiko pasokan, perang juga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya membebani anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Data menunjukkan, alokasi subsidi energi Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, subsidi energi tercatat Rp 131,5 triliun, meningkat dari Rp 95,7 triliun pada 2020. Pada 2022, realisasi subsidi energi naik menjadi Rp 157,6 triliun, dan kembali meningkat menjadi Rp 159,6 triliun pada 2023, dengan porsi terbesar untuk subsidi BBM dan LPG impor.

Sementara itu, pada 2024, lanjutnya, alokasi subsidi energi mencapai Rp 203,4 triliun, dengan Rp 114 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram.

Pada 2025, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi dan kompensasi dalam APBN menjadi Rp 394,3 triliun atau naik 1,9 persen dibandingkan 2024. Jumlah alokasi subsidi BBM dan LPG juga naik Rp 900 miliar menjadi Rp 204,3 triliun.

“Dalam RAPBN 2026, pemerintah kembali mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 210,06 triliun, termasuk Rp 105,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah membuka data stok energi secara reguler dan transparan di tengah ancaman gangguan pasokan minyak dan LPG akibat memanasnya situasi di kawasan Teluk. IESR menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mencegah kepanikan publik, meredam spekulasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap langkah antisipasi pemerintah.

IESR mengakui pernyataan pemerintah yang menjamin ketersediaan BBM dan gas memang penting pada fase awal krisis. Namun, jaminan harus ditopang oleh keterbukaan informasi mengenai kondisi riil cadangan, skema pengamanan pasokan, serta dampak yang mungkin muncul terhadap biaya energi nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan komunikasi pemerintah dalam situasi krisis energi harus dibangun di atas data yang terbuka. “Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis,” kata Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan sejumlah langkah menyusul ancaman krisis pasokan energi setelah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Teluk. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya menjalankan sejumlah program, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW), penggantian PLTD dengan PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai, konversi 120 juta motor bakar menjadi motor listrik, work from home (WFH) sehari dalam sepekan, hingga percepatan program B50.

Dalam konferensi pers pada Selasa (31/3/2026), pemerintah memaparkan sejumlah langkah antisipasi yang dibingkai dalam efisiensi energi nasional. Langkah itu mencakup efisiensi anggaran, penghematan energi, dan pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pihaknya telah mengidentifikasi sumber pasokan energi fosil dari negara lain untuk mengamankan kebutuhan nasional. Pemerintah juga menyebut cadangan energi Indonesia, baik BBM maupun gas, masih berada di atas standar minimum nasional.

Fabby menilai, pernyataan seperti itu memang diperlukan untuk mencegah masyarakat melakukan pembelian berlebihan. “Komunikasi yang terbuka mengenai kondisi riil stok LPG dan BBM adalah kunci untuk mencegah spekulasi yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.

IESR memandang transparansi stok energi tidak hanya penting dari sisi psikologis publik, tetapi juga berkaitan erat dengan pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan energi pemerintah. Menurut lembaga itu, masyarakat saat ini sangat sensitif terhadap jarak antara pernyataan resmi dan realitas di lapangan. Ketika informasi terbatas, ruang bagi rumor dan spekulasi akan semakin lebar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, meski di tengah gejolak energi global.

“Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat dibawa, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Bahlil dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.

Di tengah tantangan dan dinamika geopolitik global, pemerintah terus berupaya menjaga agar sektor energi nasional tetap berjalan baik dan tetap berpihak kepada rakyat.

Cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) pun dijaga agar tetap berada di atas standar nasional.

Selain itu, penerapan program mandatori Biodiesel 50 persen (B50), campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar, pada tahun ini juga diperkirakan akan menciptakan surplus stok solar di dalam negeri.

"Beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi di negaranya, kita bersyukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional," kata Bahlil.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga akan mempercepat kajian kebijakan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan harga energi dunia yang bergerak cepat, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Bahlil mengungkapkan masih membahas penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan Pertamina dan badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

“Untuk BBM yang nonsubsidi, sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain, sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai,” ujar Bahlil.

Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah juga memutuskan tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Artinya, harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) atau pertalite tetap sama seperti saat ini.

"Pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat (tetap), masih memakai harga sekarang,” ucap Bahlil.

Bahlil juga mengajak masyarakat untuk ikut mendukung upaya pemerintah dengan menggunakan energi secara wajar dan bijak, termasuk dalam konsumsi BBM.

Sejalan dengan itu, pemerintah memberlakukan efisiensi penggunaan energi melalui pembelian wajar, atau pembatasan pembelian JBKP (Pertalite subsidi) maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

Pembatasan ini juga berlaku untuk pembelian JBT (solar subsidi) bagi mobil pribadi, sementara untuk kendaraan umum penumpang dan barang tidak ada perubahan.

“Jadi yang untuk 50 liter tadi, itu untuk per mobil, itu tidak berlaku untuk angkutan truk. Truk kan harus lebih banyak, angkutan umum, bis, itu pasti lebih dari itu standarnya,” ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PURWOKERTO, KOMPAS.com - PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji dalam kondisi aman selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

Masyarakat pun diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga pasokan energi tetap terjamin, khususnya di wilayah Jawa bagian tengah yang menjadi salah satu jalur utama mudik.

"Kami memastikan stok BBM dan elpiji aman, baik secara nasional maupun khususnya di regional Jawa bagian tengah. Masyarakat tidak perlu panic buying karena seluruh kebutuhan energi sudah kami siapkan," kata dia saat mengecek Serambi Pertamina di Stasiun Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, pasokan energi di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya didukung oleh sejumlah terminal BBM, antara lain di Tegal, Semarang, Maos (Cilacap), Rewulu (DI Yogyakarta), serta Boyolali.

Selain itu, distribusi elpiji juga diperkuat melalui terminal yang berada di Semarang dan Cilacap. "Dengan dukungan terminal-terminal tersebut, kami pastikan ketersediaan energi selama masa Satgas Ramadhan dan Idul Fitri tetap aman," ujar dia.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik, Pertamina juga menyiapkan layanan tambahan berupa modular kios di sejumlah rest area, terutama di lokasi yang belum memiliki SPBU.

Layanan tersebut bertujuan memudahkan pemudik dalam mendapatkan BBM selama perjalanan.

"Kami menyiapkan modular kios di rest area yang belum tersedia SPBU, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM dengan mudah," kata dia.

Eko menambahkan, pihaknya juga menyiapkan skema distribusi darurat untuk mengantisipasi gangguan pasokan di wilayah rawan bencana, seperti daerah yang berpotensi longsor.

Menurut dia, distribusi BBM akan tetap dilakukan melalui mobil tangki dari terminal terdekat apabila terjadi kendala di lapangan.

"Kami juga menyiapkan layanan atensi untuk wilayah-wilayah tertentu yang berpotensi mengalami gangguan, seperti longsor. Distribusi akan dibantu dari terminal terdekat, misalnya dari Maos atau Tegal," jelas dia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pertamina memastikan distribusi energi selama periode mudik dan arus balik Lebaran tetap berjalan lancar. "Kami pastikan seluruh distribusi BBM aman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas mudik dan merayakan Idul Fitri dengan nyaman," ujar dia.

Selain itu, Pertamina juga menghadirkan layanan Serambi Pertamina di sejumlah titik strategis sebagai fasilitas tambahan bagi pemudik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PURWOKERTO, KOMPAS.com - PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji dalam kondisi aman selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

Masyarakat pun diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga pasokan energi tetap terjamin, khususnya di wilayah Jawa bagian tengah yang menjadi salah satu jalur utama mudik.

"Kami memastikan stok BBM dan elpiji aman, baik secara nasional maupun khususnya di regional Jawa bagian tengah. Masyarakat tidak perlu panic buying karena seluruh kebutuhan energi sudah kami siapkan," kata dia saat mengecek Serambi Pertamina di Stasiun Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, pasokan energi di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya didukung oleh sejumlah terminal BBM, antara lain di Tegal, Semarang, Maos (Cilacap), Rewulu (DI Yogyakarta), serta Boyolali.

Selain itu, distribusi elpiji juga diperkuat melalui terminal yang berada di Semarang dan Cilacap. "Dengan dukungan terminal-terminal tersebut, kami pastikan ketersediaan energi selama masa Satgas Ramadhan dan Idul Fitri tetap aman," ujar dia.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik, Pertamina juga menyiapkan layanan tambahan berupa modular kios di sejumlah rest area, terutama di lokasi yang belum memiliki SPBU.

Layanan tersebut bertujuan memudahkan pemudik dalam mendapatkan BBM selama perjalanan.

"Kami menyiapkan modular kios di rest area yang belum tersedia SPBU, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM dengan mudah," kata dia.

Eko menambahkan, pihaknya juga menyiapkan skema distribusi darurat untuk mengantisipasi gangguan pasokan di wilayah rawan bencana, seperti daerah yang berpotensi longsor.

Menurut dia, distribusi BBM akan tetap dilakukan melalui mobil tangki dari terminal terdekat apabila terjadi kendala di lapangan.

"Kami juga menyiapkan layanan atensi untuk wilayah-wilayah tertentu yang berpotensi mengalami gangguan, seperti longsor. Distribusi akan dibantu dari terminal terdekat, misalnya dari Maos atau Tegal," jelas dia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pertamina memastikan distribusi energi selama periode mudik dan arus balik Lebaran tetap berjalan lancar. "Kami pastikan seluruh distribusi BBM aman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas mudik dan merayakan Idul Fitri dengan nyaman," ujar dia.

Selain itu, Pertamina juga menghadirkan layanan Serambi Pertamina di sejumlah titik strategis sebagai fasilitas tambahan bagi pemudik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan total angkutan energi berupa BBM dan LPG mencapai 170 miliar liter. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan memperkuat peran PIS sebagai tulang punggung distribusi energi nasional .

Direktur Utama PIS, Surya Tri Harto menjelaskan, bahwa sepanjang 2025 PIS mengangkut energi berupa minyak mentah, produk kilang, BBM, dan LPG untuk mendukung keamanan pasokan energi nasional sebanyak 107 miliar liter. Selain itu, PIS juga melayani angkutan kargo untuk pasar internasional dengan volume mencapai 63 miliar liter.

Pertamina International Shipping Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Intip Keunggulannya



“Ini menunjukkan kontribusi signifikan PIS dalam memastikan pasokan energi dari Sabang sampai Merauke, sekaligus mencerminkan perluasan jangkauan layanan kami yang terus dipercaya di pasar global,” ujar Surya dalam keterangan resmi, Minggu (25/1/2026).

Ia menambahkan, realisasi tersebut melanjutkan tren pertumbuhan bisnis dan kapasitas angkutan energi yang telah ditunjukkan PIS pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, PIS tercatat mengangkut lebih dari 161 miliar liter BBM dan LPG.

Menurut Surya, capaian berkelanjutan ini semakin mengukuhkan posisi PIS sebagai urat nadi distribusi energi nasional yang menjaga kelancaran pasokan BBM, LPG, dan produk energi lainnya di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung operasional tersebut, PIS terus memperkuat armada dengan total 110 kapal milik hingga akhir 2025. Armada tersebut beroperasi selama 24 jam penuh, tujuh hari dalam sepekan, serta didukung oleh 338 kapal pendukung pelabuhan (tugboat) guna memastikan kelancaran proses sandar dan bongkar muat di berbagai pelabuhan.

Jelajahi Eropa, PIS Bidik Kapitalisasi Pasar Rp113 T di 2034



Selain penguatan armada, kata Surya, PIS juga menjalankan sejumlah program strategis, di antaranya perluasan pasar non-captive melalui ekspansi rute internasional dengan tiga kantor strategis yang mencakup kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Eropa, serta diversifikasi jenis kargo.

Dalam aspek keselamatan, hingga 2025 tercatat sebanyak 84 kapal milik PIS telah memenuhi standar Ship Inspection Report Programme (SIRE), yaitu standar inspeksi kapal tanker internasional yang memastikan keselamatan dan keandalan operasional.

“Sebagai Sub Holding Integrated Marine Logistics dari Pertamina Group, langkah transformasi ini merupakan komitmen PIS untuk terus memperkuat keandalan operasional dalam mendukung distribusi dan ketahanan energi nasional, sekaligus meningkatkan daya saing armada Indonesia di kancah global,” tutup Surya.

JAKARTA - Seiring proses pemulihan pascabencana banjir, kondisi stok bahan bakar minyak (BBM) di Banda Aceh disebut berangsur membaik. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketersediaan Pertalite, Pertamax, dan Solar di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pemantauan stok dan distribusi juga dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pemantauan dilakukan untuk menjaga layanan energi tetap berjalan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho menyampaikan bahwa upaya pengawalan distribusi terus dilakukan, terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang terdampak banjir dan sempat mengalami hambatan akses. Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting agar penyaluran energi dapat kembali berjalan optimal.

“Kami pastikan Pemerintah Pusat hadir bersinergi dengan Pemerintah Aceh bahu membahu untuk terus mendistribusikan energi, khususnya untuk daerah-daerah terdampak bencana yang saat ini masih terisolir. Kami yakin dalam beberapa hari ke depan distribusi energi khusunya BBM dan LPG akan kembali normal sesuai arahan Presiden dan Menteri ESDM,” ujarnya melalui keterangan pers, Sabtu (20/12/2025).

Fathul menyampaikan sinergi bersama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Penugasan berjalan dengan baik guna menjaga kelangsungan layanan energi di Aceh. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya pemulihan pascabanjir.

“Agar pelayanan energi tetap terjaga, sekaligus mendukung percepatan pemulihan kehidupan masyarakat Aceh pascabanjir,” ucapnya.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh Taufiq menyampaikan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berjalan baik selama masa bencana. Kolaborasi tersebut menjaga pasokan dan penyaluran BBM ke berbagai wilayah terdampak.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga atas dukungan dan respons yang cepat dalam mendistribusikan BBM. Sehingga antrian yang terjadi di beberapa SPBU dapat dengan cepat terurai. Kita berharap dukungan ini akan terus berlanjut,” cetusnya.

Warga Banda Aceh pun menuturkan bahwa antrean yang sempat terjadi saat banjir melanda mini sudah terurai. "Kondisi pengisian BBM kini kembali lancar dan tanpa penumpukan kendaraan," ungkap seorang warga, Fakhrur Rahman.

Di bagian lain, pada Rabu (17/12), Fathul Nugroho bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi menyalurkan bantuan kepada warga terdampak di Kabupaten Pidie Jaya. Bantuan difokuskan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami meminta kepada Pertamina, dalam hal ini diwakilkan oleh EGM (Executive General Manager) Pertamina Patra Niaga area Sumatera Bagian Utara Bapak Sunardi untuk membantu mendukung dapur umum. Saat ini kebutuhan yang mendesak adalah gas LPG dan kompor masak,” katanya di salah satu dapur umum di Pidie Jaya.

Bahlil: Yang Mau Natal Jangan Pikirkan Stok BBM, LPG, dan Listrik! Semua Aman



Fathul berharap bantuan ini meringankan beban warga serta menjaga layanan energi dan kemanusiaan tetap berjalan selama masa tanggap darurat. “Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan mendukung pemulihan aktivitas warga yang terdampak bencana,” tuturnya.

Sementara itu, Corsec Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus berperan di dalam pemulihan lokasi bencana, khususnya di wilayah Aceh.

"Pertamima Patra Niaga mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik di dalam memberikan bantuan kebutuhan pokok maupun penyaluran energi ke wilayah terdampak. Berbagai moda distribusi dijalankan, baik melalui darat, laut dan udara untuk memastikan pasokan BBM dan LPG terpenuhi. Penggunaan moda transportasi seperti mobil tangki, kendaraan bak terbuka, kendaraan angkutan perahu, kapal laut, pesawat perintis, helikopter, hingga air tractor digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dalam rangka pemulihan wilayah Aceh," tutup Roberth.

Bisnis.com, MALANG — Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan stok bahan-bahan pokok aman dan harganya stabil jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Wahyu Hidayat menegaskan hal itu setelah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang menggelar sidak pasar pemantauan stabilitas dan keterjangkauan harga serta ketersediaan komoditas bergejolak menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Rabu (17/12/2025).

"Kepada masyarakat, sudah tidak perlu was-was akan ada kelangkaan bahan bakar, kelangkaan pangan, dan lain sebagainya. Karena berdasarkan peninjauan Sidak Pasar, kebutuhan masyarakat Insya Allah mencukupi," ujar Wahyu Hidayat.

Menurut Wahyu, warga Kota Malang maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Apel tidak perlu khawatir akan ketersediaan bahan pokok, BBM, dan gas LPG.

"Semua telah dipastikan aman. Di Bulog ketersediaan beras aman sampai bulan Februari, sedangkan ketersediaan BBM dan LPG juga dipastikan aman dengan beberapa skenario yang telah disiapkan Pertamina. Jika terjadi kelangkaan, masyarakat tinggal telepon ke 135 maka BBM atau LPG yang dibutuhkan akan dikirim langsung oleh petugas," kata dia.

Wahyu berharap meski memasuki minggu rawan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru 2025, stok dan distribusi bahan pangan di Kota Malang dapat terkendali agar inflasi tetap terjaga.

"Mudah-mudahan kami bisa terus mengendalikan inflasi di Kota Malang jelang Lebaran kali ini, mudah-mudahan bisa terkondisi dengan baik," katanya.

Dia bersama Forkopimda Kota Malang akan terus memantau ketersediaan bahan-bahan pokok melalui TPID Kota Malang agar harga bahan pokok stabil dan terjangkau serta stok komoditas tetap tersedia jelang Nataru.