akan jauh berkurang (beban subsidi) dan ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh presiden. Jadi kita lihat seperti apa perkembangannya, kemudian baru kita sesuaikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, meredanya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi memberikan dampak positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi pengelolaan subsidi energi.

Purbaya menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah mengantisipasi risiko gejolak harga energi global dengan menyisihkan sebagian anggaran untuk kebutuhan subsidi. Apabila ketegangan geopolitik mereda dan harga energi menjadi lebih stabil, kebutuhan anggaran subsidi diperkirakan akan menurun.

"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

Menurut dia, berkurangnya kebutuhan subsidi energi bisa membuka ruang fiskal yang lebih besar guna mendukung program prioritas pemerintah.

"Sehingga akan jauh berkurang (beban subsidi) dan ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh presiden. Jadi kita lihat seperti apa perkembangannya, kemudian baru kita sesuaikan," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah masih bakal mencermati perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional sebelum melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap postur APBN.

Adapun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyambut baik laporan mengenai tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran serta berharap deeskalasi konflik di kawasan dapat terwujud.

"Hal tersebut merupakan perkembangan positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta terciptanya perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan," demikian pernyataan Kemlu RI melalui media sosial X, Senin.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung dan menyatakan bahwa Selat Hormuz akan kembali dibuka serta blokade angkatan laut AS dicabut.

Di sisi lain, pemerintah Iran juga memastikan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat telah tercapai. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyatakan bahwa nota kesepahaman telah difinalisasi dan dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni mendatang.

Ia mengatakan kesepakatan tersebut mencakup penghentian operasi militer di seluruh front, termasuk di Lebanon.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

tantangan besar muncul dari tingginya konsumsi domestik akibat bonus demografi

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri (TAM) ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra Hangga mengatakan koordinasi lintas kementerian terus berjalan intensif guna menjaga ketersediaan subsidi energi di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

"Koordinasi lintas kementerian terus berjalan intensif guna menjaga stabilitas stok dan mengamankan penyaluran subsidi energi bagi masyarakat tetap aman hingga akhir tahun," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hangga, saat menjadi narasumber dalam acara "Temu Nasional Alumni Penerima Beasiswa" di Jakarta, Jumat (5/6/2026), dinamika sektor energi nasional sangat dinamis dan dipengaruhi eskalasi geopolitik di Timur Tengah serta jalur logistik kritis di Selat Hormuz.

Untuk memitigasi dampak guncangan harga global akibat tingginya impor bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah, dan LPG, Kementerian ESDM fokus mengawal Astacita nomor 2 dan 5.

Lebih lanjut, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi itu menjelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat karena mengalami surplus pada komoditas gas pipa, LNG, CNG, nikel, tembaga, emas, serta mengontrol 43 persen ekspor batu bara dunia.

"Namun, tantangan besar muncul dari tingginya konsumsi domestik akibat bonus demografi," sebut Hangga.

Ia menjelaskan, guna menekan ketergantungan minyak bumi, Kementerian ESDM aktif mengejar sejumlah target seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 GW, menjalankan program listrik desa (lisdes) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta bersiap menerapkan bauran bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) seiring meningkatnya kapasitas Kilang RDMP Balikpapan yang mampu menghentikan impor solar.

Hangga juga menekankan pentingnya sinergi lintas generasi serta kolaborasi multisektor guna mewujudkan visi besar pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya terkait ketahanan pangan, swasembada energi, dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia mandiri.

Hadir dalam forum yang mempertemukan para akademisi, pejabat negara, dan alumni penerima beasiswa tersebut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar Nabilla Karbala, Kepala BKHM Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha, Koordinator Beasiswa Garuda Kemendiktisaintek Ratna Prabandari, serta Rektor Universitas Insan Cita Indonesia Asep Saefudin.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kondisi ekonomi Indonesia menjadi sorotan media asing yang menyebutkan kombinasi gaya politik terpusat, ambisi belanja besar-besaran, dan tekanan geopolitik global berisiko menyeret ekonomi ke zona bahaya. Ketika perang di Timur Tengah bikin harga minyak mentah dunia meroket, Indonesia yang berstatus sebagai negara importir minyak mentah menghadapi dilema, pertahankan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) atau amankan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)?.

Proyek Megah di Tengah Seretnya Pendapatan Negara

Dua program populis andalan pemerintahan Prabowo menjadi sorotan, lantaran memakan anggaran fantastis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk mengatasi stunting pada anak sekolah, dan pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih demi memutus rantai tengkulak yang merugikan petani, diperkirakan menelan biaya setidaknya mencapai USD18 miliar atau setara Rp314 triliun (dengan kurs Rp17.484 per USD) pada tahun ini.

Angka tersebut diyakini setara dengan 10% dari total pendapatan yang dianggarkan. Ironisnya ketika pengeluaran melonjak, pendapatan pajak justru dilaporkan turun 3% pada tahun 2025 akibat anjloknya harga komoditas ekspor andalan seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit.

Angin segar sedikit berhembus memasuki akhir kuartal I, dimana penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun dengan pertumbuhan 20,7% yoy, sementara pendapatan negara menembus Rp574,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tren positif ini merupakan buah dari efektivitas strategi fiskal yang dijalankan pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi. "Jadi strategi kita ini mulai berhasil, harusnya dampak ekonominya lebih bagus," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Belanja Pemerintah Pusat menjadi motor utama penggerak dengan realisasi Rp610,3 triliun, melonjak hingga 47,7%. Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp281,2 triliun (+43,4%), belanja Non-K/L naik signifikan menjadi Rp329,1 triliun (+51,5%) dan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat stabil di angka Rp204,8 triliun, meski ada kontraksi tipis 1,1%.

Dirjen Pajak Beberkan Tantangan Kejar Target Penerimaan di 2026



Laju belanja yang lebih cepat dibandingkan pendapatan menyebabkan defisit APBN melebar ke angka Rp240,1 triliun, atau setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Baca Juga: Dirjen Pajak Beberkan Tantangan Kejar Target Penerimaan di 2026

"Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit Bapak-Bapak Ibu-Ibu jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," ungkap Purbaya.

Beban berat keuangan Indonesia kerap dibalut oleh optimisme, meski pelemahan harga untuk ekspor seperti batubara, nikel, dan minyak sawit telah mengurangi penerimaan pajak, yang turun sebesar 3% pada 2025. Hal itu tidak menghentikan untuk membiayai program populis dengan memangkas pengeluaran lain dan membiarkan defisit tumbuh.

Ancaman Downgrade Utang dan Ledakan Defisit

Defisit fiskal tahun lalu, sebesar 2,9% dari PDB menjadi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, selain selama masa pandemi. Hal ini menempatkannya sangat dekat dengan batas 3% yang diberlakukan sejak 2003, dalam upaya untuk menegakkan keseimbangan fiskal.

Sementara itu Lembaga pemeringkat utang internasional, S&P memperingatkan potensi penurunan peringkat (downgrade) utang Indonesia untuk pertama kalinya sejak krisis finansial 1998. Pasalnya, biaya pembayaran bunga utang kini telah menyedot 16% dari total pendapatan negara—melewati batas aman 15%.

Rasio utang terhadap PDB diklaim masih cukup rendah, meski pembayaran utang menyerap porsi yang semakin besar dari pendapatan. Tahun lalu, 16% dari pendapatan digunakan untuk bunga, naik dari 9% sepuluh tahun lalu, menurut S&P. Lembaga ini mengatakan bahwa kenaikan yang berkelanjutan di atas 15% bisa menurunkan peringkat.

Lebih mengkhawatirkan lagi perang di Iran memperburuk tekanan. Meskipun Indonesia merupakan eksportir energi bersih, namun negara ini merupakan importir bersih minyak mentah.

Jika harga minyak dunia tertahan di angka rata-rata USD97 per barel akibat konflik Iran, defisit anggaran Indonesia bisa membengkak hingga 3,5% dari PDB. Angka ini melampaui batasan yang ditetapkan dalam undang-undang fiskal sebesar 3% yang diterapkan sejak 2003.

Pemerintah mensubsidi bahan bakar dan listrik, sebuah langkah yang diperkirakan akan menelan biaya USD12 miliar tahun ini (atau hampir 7% dari pendapatan yang dianggarkan) sebelum harga minyak melonjak. Pendapatan akan meningkat sedikit, berkat harga batu bara dan nikel yang lebih tinggi.

Ditambah Pemerintah berencana mengenakan pajak windfall atas ekspor. Namun harga minyak dan gas telah naik jauh lebih tinggi, sehingga setiap peningkatan pendapatan akan tertutupi oleh tagihan subsidi yang membengkak. Kementerian Keuangan memperkirakan mungkin dibutuhkan tambahan untuk subsidi mencapai USD5,7 miliar.

Pada awal tahun, defisit APBN Kuartal I 2026 yang menyentuh Rp240,1 triliun atau sekitar 34% dari target tahunan sebagai bentuk strategi front-loading yang agresif. Defisit yang mencapai 34% dalam tiga bulan pertama, melebihi rata-rata ideal 25% per kuartal, dilihat sebagai langkah taktis Kemenkeu untuk mengamankan likuiditas.

Menkeu Purbaya mengungkapkan setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar 1 dolar AS per barel menambah defisit APBN sekitar Rp6 triliun. Meski demikian, pemerintah memastikan postur fiskal 2026 tetap terjaga di bawah batas aman.

"Yang jelas, setiap 1 dolar per barel naik itu sekitar Rp6 triliun tambahan defisitnya. Tapi ini sudah kita hitung semua, bahkan dengan asumsi rata-rata 100 dolar per barel, defisit tetap kita kunci di bawah 3%, sekitar 2,9%, jadi tidak masalah," ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (1/4/2026).

Defisit diklaim masih dalam batas aman, namun Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai realisasi ini perlu disikapi dengan kewaspadaan tinggi guna menghindari risiko hard landing pada kuartal berikutnya.

"Pengumuman ini berfungsi sebagai alarm kebijakan, agar kementerian/lembaga mulai mengerem belanja yang tidak produktif dan fokus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global," tulis Rahma dalam analisisnya.

Presiden menegaskan menegaskan pemerintah bekerja keras agar defisit APBN)tidak melebar melebihi 3% sebagaimana batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti covid, batas defisit dipastikan belum akan berubah.

Efisiensi dilakukan demi penghematan, dimana program makanan bergizi gratis dipangkas dari enam hari seminggu menjadi lima, menghemat sekitar USD1,1 miliar. Meski tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, namun ada himbauan agar pembelian bensin bersubsidi dibatasi hingga 50 liter per kendaraan per hari.

Secara teori, upaya penghematan biaya ini akan menghemat USD7,4 miliar tahun ini, melalui langkah-langkah seperti membuat birokrat bekerja dari rumah dan mengurangi perjalanan resmi. Namun hal serupa pernah dilakukan tahun lalu, namun gagal menghentikan pelebaran defisit.

Pemerintah dihadapkan pada dilema besar harus memotong subsidi bahan bakar atau mengurangi program pengeluarannya atau menghapus batas defisit 3%. Subsidi bahan bakar terakhir kali dipangkas setelah harga minyak melonjak akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 hingga memicu protes besar.

Bagi seorang populis yang berkampanye dengan janji untuk mengekang elit yang serakah dan memastikan rakyat mendapatkan manfaat lebih dari sumber daya Indonesia, kenaikan harga bensin bukanlah pilihan yang menarik.

Setelah hampir 20 tahun terakhir, Sri Mulyani Indrawati telah menanamkan disiplin fiskal selama menjabat menteri keuangan untuk semua presiden selama tiga masa jabatan, termasuk Prabowo. Namun pada bulan September, Presiden memecatnya dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya bersikeras semuanya baik-baik saja. “Jika harga minyak naik menjadi USD100 per barel (rata-rata selama 2026), defisit dapat ditekan (hingga) sekitar 2,3% dari PDB melalui pemotongan pengeluaran dan peningkatan pendapatan,” katanya.

“Jadi kita aman. Saya bilang kepada presiden, 'Jangan khawatir tentang perkembangan ekonomi global, tentang harga minyak global'.”

Bagi masyarakat umum, ketidakstabilan makroekonomi ini bukan sekadar angka di atas kertas. Jika pemerintah terpaksa memangkas subsidi BBM demi menghindari jebakan defisit, harga barang pokok di pasar dipastikan akan meroket. Sejarah Indonesia mencatat bahwa inflasi tinggi dan tekanan ekonomi sering kali menjadi sumbu pendek bagi gejolak sosial di akar rumput.

Menambal defisit APBN tanpa menyentuh subsidi BBM, membuat pemerintah harus mencari kantong pendapatan baru atau memotong urat boros birokrasi, tanpa memicu gejolak sosial di masyarakat.

Ambruknya Rupiah dan Pasar Modal

Munculnya kekhawatiran terhadap ketahanan ekonomi nasional kembali muncul ketika melihat kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sepanjang April hingga Mei 2026. IHSG sempat terkoreksi cukup dalam, sementara rupiah bergerak di kisaran Rp17.000 per dolar AS yang menjadi level terburuknya sejak krisis.

Pelemahan kurs rupiah terjadi di tengah tekanan global dan meningkatnya ketidakpastian arus modal internasional. Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi dalam opininya di SINDOnews menerangkan, volatilitas IHSG dan rupiah seharusnya dibaca sebagai refleksi dari struktur ekonomi nasional.

Menurutnya ekonomi masih menghadapi persoalan mendasar, yakni persoalan ketergantungan pada arus modal jangka pendek, lemahnya basis industri bernilai tambah tinggi, serta dangkalnya pasar keuangan domestik. Tetapi membaca kerentanan struktural tidak berarti menegasikan seluruh capaian ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dibanding banyak negara berkembang lain.

Karena itu, pelemahan IHSG dan Rupiah saat ini sebaiknya dibaca bukan sebagai pertanda kiamat ekonomi, melainkan sebagai pengingat bahwa agenda transformasi struktural Indonesia belum selesai.

JAKARTA - Pemerintah mendorong pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (elpiji) atau LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Langkah ini diklaim menjadi solusi atas tingginya impor elpiji yang selama ini membebani anggaran subsidi negara.

Strategi besar disiapkan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang mencapai hingga 7 juta ton per tahun. Mulai dari pengembangan DME, pemanfaatan CNG , hingga program B50 dan E20, semua diarahkan untuk mencapai kemandirian energi nasional.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, langkah ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas energi dalam negeri. Pemerintah menjadikan hilirisasi sumber daya alam sebagai prioritas utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Kurangi Ketergantungan Impor LPG dengan Sulap Batu Bara Jadi DME



Salah satu proyek strategis yang dikembangkan adalah pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), dimana mulai digencarkan pada era Presiden Joko Widodo melalui proyek hilirisasi. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita serta amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuannya jelas yakni batu bara kalori rendah yang selama ini kurang bernilai diubah menjadi bahan bakar gas setara elpiji, sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.

Ketergantungan Impor Elpiji

Di tengah dinamika global yang ditandai dengan ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga energi, penguatan ketahanan energi menjadi prioritas banyak negara, termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga dan sektor produktif, yang berdampak pada tekanan terhadap neraca perdagangan, kebutuhan devisa, serta beban subsidi energi.

Melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi DME, PTBA bersama Pertamina berupaya menghadirkan energi alternatif berbasis sumber daya dalam negeri, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi industri batu bara nasional.

Mengungkap Fakta-fakta DME, Calon Pengganti LPG untuk Masak



CEO/Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani menegaskan, bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya percepatan proyek strategis nasional dalam memperkuat fondasi ekonomi dan energi Indonesia.

"Pengembangan DME di Tanjung Enim menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, yang saat ini masih mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional," paparnya dalam acara Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II, Kamis (29/4/2026).

Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier menegaskan bahwa hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan langkah strategis yang memberikan manfaat dan keuntungan besar bagi negara, baik manfaat yang bersifat langsung (tangible) maupun tidak langsung (intangible).

Ia menggarisbawahi bahwa sebagian besar manfaat tersebut tidak seluruhnya dapat tercermin dalam laporan keuangan korporasi. Oleh sebab itu, dirinya menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap percepatan proyek hilirisasi tersebut demi kepentingan nasional yang lebih luas.

"Proyek DME memberikan keuntungan yang besar bagi negara. Namun banyak keuntungan negara yang tidak dapat dicatat dalam pembukuan korporasi. Mudah-mudahan proyek ini bisa terwujud dan dijalankan sesuai target supaya kita bisa jadi negara yang mandiri energi dan pangannya," ujar Fuad.

Selama ini, mayoritas kebutuhan elpiji nasional masih dipenuhi dari impor. Setiap kenaikan harga energi global langsung berdampak pada lonjakan subsidi. Di sinilah DME diposisikan sebagai solusi karena berbahan baku batu bara dalam negeri dan dapat diproduksi di sekitar lokasi tambang.

Secara karakteristik, DME memiliki sifat mirip elpiji yakni mudah menguap dan bisa digunakan untuk memasak di rumah tangga.

Tidak Sesederhana Ganti Isi Tabung

Meski terlihat menjanjikan, implementasi DME menghadapi tantangan besar. DME memiliki sifat lebih korosif dibanding elpiji, sehingga tabung gas, katup, dan jaringan distribusi harus dimodifikasi. Artinya, ada biaya tambahan di sisi infrastruktur yang tidak kecil.

Selain itu, proses gasifikasi batu bara menjadi DME membutuhkan investasi besar dan teknologi tinggi. Tanpa dukungan fiskal pemerintah, harga DME dikhawatirkan tidak akan kompetitif dibanding elpiji impor.

Meski begitu Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan bagian dari strategi besar dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara Indonesia.

"MIND ID akan terus mendorong sinergi antar anggota grup dan mitra strategis untuk memastikan proyek hilirisasi berjalan optimal dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional," ujar Maroef.

Proyek Strategis yang Sempat Tersendat

Rencana pembangunan pabrik DME di Sumatera Selatan sempat menjadi proyek strategis nasional dengan nilai investasi triliunan rupiah. Namun proyek ini tersendat setelah investor utama mundur dan muncul persoalan keekonomian.

Meski begitu proyek ini akhirnya ambil bagian dalam groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih 116 triliun (rupiah) meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.

Salah satu dari 13 proyek tersebut yakni Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan).

Antara Hilirisasi dan Beban Fiskal Baru

Narasi besar DME adalah hilirisasi dan kemandirian energi. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor batu bara mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Namun jika biaya produksi DME lebih mahal dari elpiji impor, maka beban negara tidak hilang, hanya berpindah bentuk: dari subsidi impor menjadi subsidi produksi dalam negeri.

DME tetap memiliki peluang menjadi alternatif elpiji jika didukung perhitungan ekonomi yang matang, kesiapan infrastruktur, serta kepastian pasar domestik. Tanpa itu proyek ini berisiko menjadi ambisi besar yang sulit direalisasikan secara massal.

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan strategis: melanjutkan dorongan DME demi kemandirian energi, atau mengevaluasi ulang kelayakannya agar tidak menjadi beban fiskal baru di masa depan.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia sebetulnya mampu untuk tidak melakukan impor LPG (liquefied petroleum gas) apabila CNG (Compressed Natural Gas atau Gas Alam Terkompresi) sudah bisa digunakan masyarakat. Bahlil mengatakan, saat ini Pemerintah tengah melakukan pengujian terhadap penggunaan CNG untuk masyarakat luas.

Produk inilah yang rencananya akan menggantikan penggunaan LPG apabila hasil pengujian terbukti aman untuk dijadikan ukuran 3 Kg seperti LPG. Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, cadangan CNG di Indonesia cukup melimpah.

Namun teknologi pengolahan agar sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas masih menjadi kendala. Sehingga impor LPG untuk memenuhi permintaan masyarakat masih dilakukan hingga saat ini.

Bahlil Blak-blakan Negosiasi Pembelian LPG dari Rusia Masih Alot



"Kalau tabungnya sudah prudent, kalau sudah diuji oleh Lemigas (Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi), selesai aspek keselamatannya, mau berapapun itu (kebutuhan gas nasional), Indonesia pasti ada. Karena gas kita kan over supply," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Sehingga menurut Bahlil apabila CNG sudah mampu tersedia dalam ukuran 3 Kg dan di jual dengan harga subsidi, maka Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor LPG. Sebab produk CNG masih tersedia untuk ukuran 20 Kg dan masih lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri.

"Kau pintar sekali (Indonesia bisa stop impor LPG jika sudah menggunakan CNG)," kata Bahlil.

Pangkas Beban Fiskal, Konversi LPG ke CNG Digadang-gadang Bisa Hemat Rp137 Triliun



Bahlil mengatakan, arahan Presiden Prabowo agar sumber daya alam seperti CNG agar sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Pemerintah juga siap untuk memberikan subsidi agar membentuk harga yang terjangkau bagi masyarakat.

"Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu," tambahnya.

Sekedar informasi tambahan, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6-1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor.

Bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu. Adapun gas cair C1-C2 adalah gas alam (natural gas) yang didominasi oleh komponen metana (C1) dan etana (C2) yang telah dicairkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi.

JAKARTA - Kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia dinilai efektif menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. Namun di balik itu ada risiko besar jika kebijakan tersebut dipertahankan terlalu lama.

Sejak awal April 2026, harga minyak dunia kembali menembus kisaran USD115 per barel. Secara teori, kenaikan ini seharusnya mendorong harga BBM domestik ikut meningkat. Namun pemerintah memilih menahan harga melalui skema subsidi dan kompensasi, sehingga masyarakat tetap menikmati harga yang relatif stabil.

Dosen dan peneliti ekonomi Universitas Jakarta Internasional (Uniji), Putri Sarah Olivia menjelaskan, bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi price smoothing, yakni meredam fluktuasi harga agar tidak langsung berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.

Defisit APBN Rp240,1 Triliun Dinilai Sebagai Alarm Kebijakan, Haruskah Panik?



"Dalam jangka pendek, kebijakan ini sangat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari gejolak sosial. Namun jika dilakukan terus-menerus, beban fiskal akan semakin berat," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (10/4/2026).

Menurut dia, selisih antara harga keekonomian dan harga jual BBM saat ini ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan harga minyak dunia yang tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah, harga BBM seharusnya berada di kisaran Rp15.000 per liter atau lebih.

Akibatnya pemerintah harus mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam jumlah besar. Dalam beberapa tahun terakhir, nilainya bahkan telah mencapai ratusan triliun rupiah.

“Ini menimbulkan opportunity cost yang besar. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur menjadi terserap untuk menahan harga energi,” jelasnya.

Lebih jauh, Olivia menjelaskan kondisi ini juga menciptakan fenomena yang dikenal sebagai fiscal illusion, di mana masyarakat merasakan harga energi yang murah, padahal biaya sebenarnya tetap harus dibayar melalui mekanisme fiskal, baik saat ini maupun di masa depan.

Selain membebani anggaran, risiko lain yang mengintai adalah potensi lonjakan harga yang lebih tajam di kemudian hari. Jika tekanan fiskal sudah tidak lagi mampu ditahan, pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian harga secara signifikan dalam waktu singkat.

Ia melihat pengalaman negara lain menjadi pelajaran penting. Venezuela misalnya, mempertahankan harga BBM sangat rendah selama bertahun-tahun hingga akhirnya mengalami tekanan fiskal berat. Sementara itu Mesir harus melakukan reformasi subsidi pada 2014 yang berujung pada kenaikan harga energi secara drastis.

Menurut Olivia, Pemerintah perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam pola serupa. Menurutnya, kebijakan penahanan harga sebaiknya bersifat sementara dan disertai strategi transisi yang jelas.

Ia menambahkan, pemerintah perlu mulai menyiapkan langkah penyesuaian secara bertahap agar tidak menimbulkan shock besar bagi masyarakat. Transparansi terkait biaya energi juga dinilai penting agar publik memahami kondisi yang sebenarnya.

“Stabilnya harga BBM saat ini bukan berarti kita kebal terhadap gejolak global. Ini lebih kepada penundaan beban ekonomi. Cepat atau lambat, biaya tersebut tetap harus ditanggung,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara pada awal 2026 masih berada di bawah kuota nasional.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan realisasi penyaluran hingga 90 hari pertama tahun ini menunjukkan kondisi yang terkendali.

“Realisasi sangat lebih rendah, 23,52 persen, artinya kondisi penyaluran untuk BBM tahun 2026 masih terkontrol dan masyarakat terpenuhi dengan baik,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia merinci penyaluran minyak tanah telah mencapai 24,52 persen dari kuota nasional, sementara solar sebesar 24,49 persen. Adapun penyaluran Pertalite tercatat sebesar 23,52 persen dari total kuota yang ditetapkan pemerintah.

Wahyudi mengatakan capaian tersebut menunjukkan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih berada di bawah kuota yang ditetapkan.

Ia menambahkan penyaluran BBM tetap berjalan lancar di seluruh wilayah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat tetap lancar, dan stok yang nanti kami akan laporkan ini masih cukup aman dan cukup baik untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

BPH Migas mencatat ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wahyudi menyebut ketahanan stok Pertalite mencapai 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo 46,5 hari.

Untuk jenis solar, ketahanan stok tercatat sebesar 16,5 hari, sementara Pertamina Dex mencapai 64,5 hari dan avtur sebesar 28,1 hari.

Berdasarkan paparan data, konsumsi BBM nasional sepanjang 2025 tercatat mencapai 36,98 juta kiloliter untuk jenis bensin. Sementara itu, konsumsi gasoil atau solar pada 2025 tercatat sebesar 40,48 juta kiloliter.

Sementara pada 2026 hingga Februari, konsumsi bensin tercatat 5,88 juta kiloliter, sedangkan konsumsi solar mencapai 6,57 juta kiloliter.

Wahyudi mengatakan pengendalian distribusi BBM akan terus diperkuat agar penyaluran tetap tepat sasaran dan sesuai peruntukan.

Ia menambahkan pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya dapat mendukung kami bersama aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga penyaluran BBM agar tetap berjalan sesuai ketentuan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) tersisa dua minggu lagi. Ia menyatakan isu tersebut tidaklah benar, Purbaya juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir.

“Jadi masyarakat nggak usah khawatir, apalagi dengan bilang dua minggu saya udah kehabisan uang, itu salah besar. Banyak yang nyebarin gitu katanya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Punya SAL Rp420 Triliun, Purbaya Pede Tahan Harga BBM Subsidi Tak Naik



Purbaya juga memastikan, Pemerintah memiliki bantalan fiskal untuk hadapi harga minyak di tengah ketidakpaatian global senilai Rp420 triliun dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Namun Purbaya memastikan, Pemerintah belum memakai dana tersebut.

“Nanti kelihatan perkembangan ekonominya seperti apa. Kan saya takut jaga-jaga dulu. Misalnya, walaupun saya bilang nggak mungkin, harga minyak dunia bertahan di USD150 per barel bulan lama,” ucap Purbaya.

Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026



“Kan kita mesti jaga stabilitas, nanti kita akan pikir mana yang paling pas. Tapi yang jelas gini, kita punya bantalan gitu aja,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Pemerintah tidak akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun. Ia memastikan, Pemerintah bisa menambal anggaran subsidi BBM dari dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp440 triliun.

"Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup," ucap Purbaya saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026)..

Purbaya memastikan, anggaran untuk subsidi masih dalam taraf aman terkendali. Apalagi kata dia, masih ada cadangan SAL sebesar Rp440 triliun. Dilema Kenaikan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia dan Kejatuhan Rupiah ke Rp17.000



"Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp440 triliun Rupiah yang sekarang dalam bentuk Sisa Anggaran Lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai," terang Purbaya.

Meski demikian, Purbaya memperkirakan, potensi penggunaan dana SAL masih jauh. "Karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas USD100 untuk waktu yang berkepanjangan. Kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa," ungkap Purbaya.

Untuk itu, Purbaya meminta masyarakat tidak usah panik dan khawatir. Ia juga meminta masyarakat tak berspekulasi Pemerintah tak punya uang. Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026



"Jadi uang kita cukup, gitu ya. Jadi setiap kebijakan yang diberikan tadi, tentu ada konsekuensi biayanya ke kami dan kami sudah hitung cukup," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Pemerintah tidak akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun. Ia memastikan, Pemerintah bisa menambal anggaran subsidi BBM dari dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp440 triliun.

"Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup," ucap Purbaya saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026)..

Purbaya memastikan, anggaran untuk subsidi masih dalam taraf aman terkendali. Apalagi kata dia, masih ada cadangan SAL sebesar Rp440 triliun. Dilema Kenaikan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia dan Kejatuhan Rupiah ke Rp17.000



"Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp440 triliun Rupiah yang sekarang dalam bentuk Sisa Anggaran Lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai," terang Purbaya.

Meski demikian, Purbaya memperkirakan, potensi penggunaan dana SAL masih jauh. "Karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas USD100 untuk waktu yang berkepanjangan. Kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa," ungkap Purbaya.

Untuk itu, Purbaya meminta masyarakat tidak usah panik dan khawatir. Ia juga meminta masyarakat tak berspekulasi Pemerintah tak punya uang. Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026



"Jadi uang kita cukup, gitu ya. Jadi setiap kebijakan yang diberikan tadi, tentu ada konsekuensi biayanya ke kami dan kami sudah hitung cukup," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini, meskipun harga minyak dunia terus meningkat akibat eskalasi konflik AS-Israel melawan Iran.

Namun, ia mengatakan tidak dapat memprediksi maupun memberikan jaminan terkait dinamika harga BBM non-subsidi karena komoditas tersebut tidak termasuk yang mendapatkan keringanan harga dari pemerintah.

“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, pihaknya sudah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi serta menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika harga minyak dunia naik, baik menjadi 80 dolar AS per barel maupun 100 dolar AS per barel.

“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” katanya.

Selain anggaran APBN, Purbaya menyatakan pemerintah masih memiliki sumber dana lain untuk mengantisipasi tekanan harga minyak dunia, salah satunya adalah dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun penempatan di perbankan.

Ia mengatakan, pemerintah juga masih memiliki berbagai pos pendapatan yang dapat menjadi buffer/cushion (bantalan) bagi kebutuhan anggaran subsidi tersebut, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

“Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batubara di pasar dunia,” tuturnya.

Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya memangkas anggaran pada berbagai pos pengeluaran yang kurang efisien di kementerian dan lembaga.

Hal tersebut mengingat setiap harga minyak dunia mengalami kenaikan 1 dolar AS per barel, maka pemerintah perlu menambah subsidi sebesar Rp6,8 triliun.

Ia menuturkan, upaya efisiensi tersebut juga ditunjukkan untuk menjaga tingkat defisit pengeluaran APBN tetap terjaga di level 2,92 persen tanpa harus memanfaatkan SAL.

“Nanti kami ajak (kementerian dan lembaga) supaya minimum (meminimalkan pengeluaran), kami kendalikan dan kami maintain (jaga) yang lain juga, kami boost (tingkatkan) pendapatan dari beberapa sektor, termasuk komoditas,” ucap Purbaya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026 meski harga minyak dunia bergejolak akibat konflik geopolitik. Kebijakan ini berpotensi mendorong pembengkakan anggaran subsidi energi hingga Rp100 triliun. "Rp90 triliun sampai Rp100 triliun, subsidi kan kompensasi lain lagi," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (1/4/2026).

Purbaya menjelaskan, tambahan anggaran tersebut merupakan murni untuk subsidi energi dan tidak termasuk komponen kompensasi yang dihitung secara terpisah. Dengan demikian, total beban fiskal pemerintah diperkirakan akan meningkat signifikan.

Untuk menutup kebutuhan tambahan tersebut, pemerintah tidak akan mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai sumber utama. Sebaliknya, pemerintah akan melakukan efisiensi belanja di kementerian dan lembaga, terutama pada pos yang dinilai kurang prioritas.

Ia menyebut penghematan dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap pertama hingga ketiga, guna menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan global. Meski demikian, SAL tetap menjadi opsi cadangan apabila kondisi mendesak.

Dalam APBN 2026, pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun yang mencakup BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Dengan tambahan beban tersebut, total subsidi dipastikan akan meningkat demi menjaga daya beli masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga seluruh jenis BBM tidak mengalami perubahan per April 2026. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax juga tidak berubah, yakni Rp12.300 per liter untuk wilayah Jawa-Bali. Kebijakan penahanan harga ini diharapkan dapat meredam dampak kenaikan harga energi global terhadap inflasi domestik.