JAKARTA - PT TASPEN (Persero) kembali catat peningkatan tingkat kepuasan peserta dengan skor 98,7 berdasarkan hasil Customer Satisfaction Index (CSI) 2025. Skor ini menjadi capaikan tertinggi dalam empat tahun terakhir sekaligus mempertahankan predikat “Sangat Puas” yang mencerminkan kepercayaan peserta yang terus menguat terhadap layanan TASPEN.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menjelaskan "Kepuasan peserta merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan transformasi layanan yang dilakukan TASPEN. Karena itu, setiap masukan dari peserta menjadi bahan evaluasi dan pengembangan layanan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas dan menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan peserta.”

Survei CSI TASPEN dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang konsisten. Hal ini tercermin sejak empat tahun terakhir pada tahun 2022 dengan skor 97,6 dan terus meningkat hingga sekor 98,7 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya respon positif dari peserta terhadap pengalaman layanan dan peningkatanan layanan TASPEN. Dalam pelaksanaannya, survei CSI 2025 yang dilakukan oleh MarkPlus, Inc. Melibatkan ribuan responden dengan komposisi 83,4% pensiunan dan 16,6% ASN aktif. Survei dilaksanakan pada 14 Juli - 22 Agustus 2025 melalui metode survei online, wawancara telepon (Computer Assisted Telephone Interview/CATI), dan wawancara tatap muka (face-to-face interview).

Aspek-aspek yang dinilai meliputi program utama TASPEN (Pensiun, Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian), informasi produk, proses pengajuan klaim, fasilitas pendukung, layanan produk digital, waktu dan ketepatan pembayaran, serta kualitas pelayanan petugas. Selain itu, TASPEN secara aktif mengedukasi peserta melalui kampanye #TahanPastikanLaporkan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. Kampanye ini turut mendukung peningkatan kepercayaan dan kepuasan peserta terhadap layanan TASPEN.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen TASPEN dalam menjalankan prinsip 5T, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Sebagai Center of Excellence pengelolaan jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, TASPEN terus memperkuat transformasi layanan melalui inovasi digital, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengembangan ekosistem perlindungan sosial yang berkelanjutan. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah optimalisasi layanan digital melalui aplikasi Andal by Taspen yang hingga saat ini telah diunduh sebanyak 2,8 juta kali melalui App Store dan Play Store. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA - Survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hasil survey Mei 2026, sebanyak 68,2% responden puas dengan kinerja Presiden sementara 27,1% menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja kedua pimpinan negara tersebut.

“Secara rata-rata masih cukup bagus. Sekitar 68,2% puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan. Kita harus jujur,” ucap Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli pada Rabu (10/6) siang.

Survei juga menempatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri dengan kinerja terbaik. Sebanyak 36,8% responden memilih Purbaya sebagai Menteri yang paling baik kinerjanya dalam melayani masyarakat. “Purbaya menjadi Menteri yang paling baik kinerjanya di mata responden. Menteri Presiden Prabowo ini memang tampak disukai masyarakat,” ucap Fadhli.

Fadhli menilai kepuasan publik ini juga dipengaruhi oleh optimisme terhadap agenda pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasil survei mencatat sebanyak 68,8 persen responden percaya rezim Prabowo-Gibran bekerja dengan baik dan optimal dalam memberantas korupsi. Bersamaan dengan itu, sekitar 62,5% responden juga yakin penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo sudah berjalan adil.

”Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi. Apalagi dengan kasus terakhir, di mana Kepala dan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dicopot dan dicokok Kejaksaan Agung. Ini jadi pertanda bahwa Presiden Prabowo tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Berdasarkan hasil survei tadi, publik pun tak terlalu menuntut agenda reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat. Tercatat, hanya 48,1% responden yang setuju reshuffle harus dilakukan saat ini. Sebanyak 32,1% justru menolak jika reshuffle kembali dilakukan Presiden Prabowo.

“Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet justru semakin bekerja optimal. Publik memberi kesempatan kepada Menteri-Menteri pilihan Presiden Prabowo untuk menunjukkan kinerja yang lebih optimal,” kata dia.

Sejalan dengan cukup tingginya angka kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi juga demikian. Hasil survei Adidaya Institute mencatat 61,1% responden percaya bahwa kondisi ekonomi rumah tangga secara umum lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu sebanyak 59,6 responden juga meyakini kondisi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo berhasil mengalami peningkatan.

Lihat video: Prabowo Resmi Lantik Pimpinan Baru BGN, Nanik S Deyang dan Mayjen TNI Trenggono!!



“Ada relevansi antara angka kepuasan kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan kepercayaan responden terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dengan kondisi ekonomi nasional. Publik percaya Presiden Prabowo bekerja secara optimal menjaga laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,” kata dia.

Karena itu, bagi Fadhli, mayoritas responden pun percaya keberhasilan program swasembada beras bakal tercapai kembali di tahun ini. Statistik survei mencatat sebanyak 68,6 persen responden meyakini agenda swasembada beras akan kembali dicapai pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun ini.

Untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, mayoritas responden pun berharap pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebanyak 63,2% responden menolak atau tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM lantaran naiknya harga minyak dunia imbas perang Iran melawan Amerika-Israel.

“Sebanyak 63,2% responden tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM. Itu artinya publik memang menaruh harapan yang besar agar Presiden Prabowo tidak menaikkan harga BBM,” tuturnya.

Survei Adidaya Indonesia tersebut juga menunjukkan fakta besarnya dukungan publik terhadap program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Berdasarkan survei, rerata lebih dari 70% responden mendukung ketiga program unggulan itu.

“Tidak seperti di sosial media yang riuh dengan pesimisme, di dunia nyata, mayoritas publik justru mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran. Statistik surveinya bahkan sangat menarik dan membanggakan,” ucap Fadhli.

Pada Program MBG, sebanyak 71,5% responden tampak memberi dukungan kepada program tersebut. Selanjutnya sekitar 75,6% responden mendukung KDKMP dan 93,3% menyatakan dukungan pada program CKG.

“Hasil survei sangat mengagumkan. 71,5% setuju MBG, 75,6% menyetujui KDKMP dan 93,3% mendukung program CKG. Di tengah tingginya kritik dan keluhan di media-sosial media, angka persetujuan responden ini tentu menjadi modal dukungan keberlanjutan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Fadhli.

Diamenambahkan, sebanyak 67,6% responden percaya bahwa program MBG berdampak langsung pada keluarga. Pun demikian pada program CKG, sebanyak 82,6% responden yakin program tersebut berdampak kepada keluarga. Hanya pada program KDKMP, publik tak yakin program tersebut bermanfaat langsung bagi keluarga.

“Mayoritas responden juga percaya program MBG dan CKG bakal berdampak langsung pada keluarga. Hanya pada program KDKMP, keraguan publik atas dampak langsung pada keluarga berada pada level yang cukup tinggi. Itu artinya lebih banyak masyarakat yang merasakan dampak positif MBG ketimbang kelompok yang menolak MBG,” kata Fadhli.

Namun demikian, responden tetap menyoroti problem tata kelola sebagai masalah yang paling utama. Dalam konteks program MBG, sebanyak 24,9% responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama. Sementara pada konteks KDKMP, sekitar 23,1% responden menjadikan tata kelola organisasi sebagai masalah utama. Hanya pada program CKG, sebanyak 32,2% responden justru memilih sosialisasi sebagai permasalahan utama.

“Semua responden sepakat masalah utama ada pada tata kelola organisasi, baik pada program MBG maupun KDKMP. Karena itu, pesannya sungguh sangat sederhana: program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran harus terus berjalan,” tuturnya.

Terkait isu makar, mayoritas responden tampak tidak simpatik dengan upaya makar yang ramai terdengar di media dan sosial media. Sebanyak 62,5% responden tidak setuju bila ada pihak yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Prabowo-Gibran di tengah jalan (makar).

“Secara statistik, mayoritas responden menolak upaya makar terhadap Prabowo-Gibran. Ini boleh jadi sinyalemen mayoritas rakyat memang masih sangat percaya dengan Presiden Prabowo,” ucapnya.

Survei Adidaya Insititute ikut memotret elektabilitas calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres). Dalam survei, Prabowo Subianto masih menjadi Capres dengan popularitas tertinggi dengan angka sebesar 96,6%. Popularitas Prabowo kemudian diikuti Gibran Rakabuming (92,7%), Anies Baswedan (91,5%), Dedi Mulyadi (90,4%) dan Ganjar Pranowo

Pada sisi elektabilitas juga demikian. Jika pilpres 2029 dilakukan hari ini, sebanyak 32,6% responden dengan mantap memilih Prabowo Subianto. Disusul berikutnya oleh Dedi Mulyadi sebanyak 14,2% responden, Anies Baswedan 10,7%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,5% dan Ganjar Pranowo 2,8%.

“Kita tidak bisa menolak kenyataan ini. Dalam situasi yang mungkin tidak menguntungkan ini, Prabowo Subianto justru masih menjadi Calon Presiden terkuat dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi. Ini tentu karena kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo,” kata dia.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Rakka justru tidak menjadi Cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Mengacu pendapat responden, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) malah menjadi Cawapres dengan raihan elektabilitas tertinggi sebesar 23,9%. Posisi selanjutnya kemudian diisi AHY dengan raihan elektabilitas sekitar 13,8 persen dan Gibran Rakabuming yang memiliki elektabilitas sebesar 13,7%.

“Dengan elektabilitas yang cukup besar, KDM dan AHY bisa menjadi kuda hitam dalam opsi pencalonan Cawapres di Pilpres mendatang. Ini harus jadi early warning bagi mas Gibran,” ucap Fadhli.

Senada dengan popularitas dan elektabilitas Capres Prabowo Subianto yang tinggi, Gerindra menjadi partai politik yang memiliki tingkat keterpilihan (elektabilitas) tertinggi jika pemilu legislatif dilakukan pada saat ini. Gerindra berhasil meraih elektabilitas sebanyak 30.5%, disusul oleh PDIP yang mendapatkan elektabilitas sebesar 11,5% dan PKS dengan raihan elektabilitas sekitar 9,1%.

Fadhli pun menduga raihan elektabilitas Gerindra tersebut memiliki keterkaitan dengan keberhasilan sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo seperti MBG, KDKMP dan CKG.

“Saya kira raihan elektabilitas Gerindra memang tidak dapat dipisahkan dengan elektabilitas Prabowo Subianto. Karena dalam pandangan masyarakat, keberhasilan pemerintahan Prabowo tentu merupakan bagian dari keberhasilan Gerindra. Di level bawah (akar rumput), kader dan kekuatan partai Gerindra menjadi penopang pelaksanaan program-program pemerintahan Presiden Prabowo,” tutur dia.

Untuk diketahui, survei Adidaya Institute dilakukan dengan tatap muka (offline) pada 1-8 Mei 2026 dengan melibatkan 1.240 responden. Survei dilaksanakan kepada seluruh responden yang tersebar di 38 provinsi dengan mengambil waktu kurang lebih sekitar 15 menit.

Survei ini kembali menggunakan metode probability sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,78% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adidaya Institute bahkan menggunakan quality control yang sangat ketat kepada responden dengan melakukan upload foto dan memberikan share location dengan google maps.

JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia disebut puas terhadap kinerja PT Pertamina (Persero) dalam menjaga pasokan energi nasional. Hasil survei terbaru lembaga riset Citra Nasional Network menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan dan operasional Pertamina mencapai 83,7 persen.

Survei nasional yang digelar pada 4–17 April 2026 itu menyoroti keberhasilan Pertamina menjaga distribusi BBM dan LPG di tengah tekanan ekonomi global hingga gejolak harga energi dunia. Selain distribusi energi, transformasi digital melalui aplikasi MyPertamina juga mendapat respons positif dari masyarakat.

Direktur Utama Citra Nasional Network Muhammad Sutisna mengatakan tingginya tingkat kepercayaan publik menunjukkan Pertamina masih dipandang sebagai institusi strategis yang mampu menjaga stabilitas energi nasional.

“Kepercayaan publik yang tinggi ini menunjukkan masyarakat menilai Pertamina mampu menjaga stabilitas distribusi energi nasional secara berkelanjutan,” kata Sutisna, Senin (18/5/2026).

Survei tersebut melibatkan 1.580 responden pengguna aktif Pertalite, Bio Solar, dan LPG 3 kilogram di seluruh Indonesia dengan metode multistage random sampling.

Hasilnya, sebanyak 67,2 persen responden mengaku menggunakan BBM Pertamina setiap hari. Sementara 79,7 persen masyarakat masih membeli BBM melalui SPBU jaringan Pertamina.

Di sektor digitalisasi, dukungan publik terhadap penggunaan aplikasi MyPertamina juga cukup tinggi. Sebanyak 85,2 persen responden mendukung penggunaan aplikasi tersebut untuk pembelian BBM subsidi agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Survei juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap stabilitas distribusi BBM dan LPG mencapai 83,6 persen. Publik menilai distribusi energi nasional relatif terjaga, termasuk ke sejumlah daerah terpencil.

Tak hanya itu, pelayanan di SPBU Pertamina turut memperoleh penilaian positif. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan SPBU mencapai 87,1 persen, sedangkan kepuasan terhadap penampilan operator SPBU berada di angka 88,3 persen.

Di tengah kenaikan harga energi global, kebijakan Pertamina mempertahankan harga BBM subsidi juga mendapat apresiasi masyarakat. Sebanyak 81,2 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan penahanan harga Pertalite dan Bio Solar.

Meski demikian, survei menemukan masih ada tantangan distribusi energi, terutama di luar Pulau Jawa. Sebanyak 67,4 persen responden mengaku masih pernah mengalami kesulitan mendapatkan BBM maupun LPG 3 kilogram.

Untuk wilayah luar Jawa, distribusi dinilai masih lambat dan belum merata. Sementara masyarakat di Pulau Jawa mengaku akses energi relatif lebih mudah meski sesekali mengalami keterlambatan pasokan.

Dalam kesimpulannya, Citra Nasional Network menilai publik kini melihat Pertamina sebagai perusahaan energi yang semakin modern, responsif, dan transparan.

JAKARTA - Survei kepuasan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026 menunjukkan hasil positif dengan tingkat dukungan yang cukup tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia pada Februari 2026 mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 72,8%.

Sementara itu, Cyrus Network pada April 2026 menemukan 65,4% masyarakat mendukung program tersebut, dengan 64,5% responden menilai pelaksanaannya sudah berjalan baik.

Hasil serupa juga terlihat dalam survei Poltracking Indonesia yang menyebut program MBG menjadi salah satu faktor penting yang mendorong tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Pengamat kebijakan publik Prof Trubus Rahardiansah menilai hasil survei tersebut wajar. Menurutnya, hal itu merupakan dinamika yang biasa dalam kebijakan publik dan yang terpenting adalah perbaikan tata kelola serta pengawasan agar program berjalan tepat sasaran.

“Terpenting sekarang adalah komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, memperketat pengawasan, serta memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujar Trubus di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Trubus menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu mengambil langkah tegas dalam membenahi tata kelola Program MBG. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, terutama pada operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lihat video: Perkuat Pengawasan MBG, BGN dan Kejagung Luncurkan "Jaga Dapur MBG"



Pembenahan harus dimulai dari sistem pengadaan bahan baku hingga mekanisme pemilihan pemasok. Ia menilai rantai distribusi bahan makanan dalam program MBG memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.

“Tata kelola harus transparan dan terbuka, termasuk pengelolaan dapur SPPG. Mulai dari bahan baku, pemasok, sampai distribusinya harus jelas. Kalau tidak, potensi penyimpangan akan sangat besar,” katanya.

Selain itu, perlu perbaikan klausul perjanjian antara BGN dengan pengelola SPPG maupun yayasan pelaksana. Menurutnya, kontrak kerja sama harus memuat tanggung jawab hukum yang tegas apabila terjadi kelalaian, termasuk risiko keracunan makanan.

Apabila terjadi insiden keracunan, maka tanggung jawab tidak seharusnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan kepada pengelola SPPG sebagai pelaksana teknis yang menerima anggaran. “Harus ada klausul jelas, kalau terjadi keracunan atau penyimpangan, SPPG siap bertanggung jawab secara hukum, bahkan pidana. Jangan pemerintah yang menanggung lagi biaya rumah sakit dan lainnya,” tegasnya.

Dia juga mengusulkan kepemilikan SPPG perlu ditata ulang agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Perlu pembatasan jumlah kepemilikan dan mendorong keterlibatan koperasi serta pelaku UMKM dalam pengelolaan dapur MBG.

Menurutnya, model gotong royong dengan melibatkan masyarakat lokal akan memperkuat akuntabilitas sekaligus membuka peluang kerja. Ia juga mengingatkan agar program tersebut tidak hanya dinikmati oleh pemodal besar.

“Kepemilikan harus dibatasi. Idealnya berbasis koperasi dan UMKM, melibatkan masyarakat. Jangan hanya orang-orang tertentu yang menguasai banyak SPPG,” katanya.

Trubus juga menekankan pentingnya penajaman sasaran penerima manfaat program MBG. Ia menilai bantuan tersebut harus difokuskan kepada kelompok masyarakat miskin, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kategori miskin ekstrem.

Dia menyebut sekolah dengan latar belakang siswa dari keluarga mampu sebaiknya tidak menjadi prioritas penerima program. Penentuan sasaran, menurutnya, dapat dilakukan dengan melihat latar belakang pekerjaan orang tua siswa.

“Kalau orang tua siswa pengusaha, PNS, atau karyawan BUMN yang mampu, tidak perlu diberikan. Program ini harus fokus pada masyarakat miskin agar tepat sasaran,” ujarnya.

Trubus menilai pengawasan menjadi kunci utama keberhasilan program MBG. Ia mengingatkan besarnya anggaran membuat program tersebut memiliki risiko penyimpangan tinggi, termasuk praktik penggantian bahan makanan dengan kualitas lebih rendah.

Menurutnya, penyimpangan dalam program MBG tidak hanya berdampak pada kerugian anggaran, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Ia menilai risiko keracunan makanan harus diantisipasi dengan regulasi yang tegas.

Karena itu, Trubus mendorong pemerintah segera menyusun aturan khusus atau undang-undang terkait program MBG. Ia menilai payung hukum tersebut penting untuk memperkuat pengawasan serta memastikan adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran.

“Anggaran sangat besar, tapi payung hukum khusus belum ada. Ini perlu undang-undang agar pengawasan kuat dan ada sanksi tegas jika terjadi penyimpangan,” katanya.

Terkait adanya gugatan sejumlah lembaga swadaya masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG, Trubus menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun ia berpendapat kritik tersebut seharusnya disertai solusi konkret.

Menurutnya, program MBG pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat miskin dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah. Karena itu, ia menilai yang lebih penting adalah memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran melalui pengawasan yang kuat.

JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap solid mencapai 75,1%. Tingginya kepercayaan ini turut ditopang oleh berbagai program pro rakyat, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) .

Survei Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026 menunjukkan bahwa dari 88% masyarakat yang mengetahui program MBG, sebanyak 55% di antaranya menyatakan puas. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar program ini semakin selaras dengan harapan publik. Program MBG Upaya Pemerintah Siapkan Masa Depan Generasi Muda

"Program MBG menjadi salah satu katalisator tingginya kepuasan publik. Namun, untuk menjaga agar dukungan ini tetap stabil, pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi yang terstruktur dan taktis," kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, saat Rilis Survei Nasional bertajuk 'Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran' di saluran YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Ahmad Zia Fitrahudin mengatakan, penerapan kebijakan berbasis nalar logis (logical reasoning policy) diperlukan pada setiap tahapan program MBG. Mulai dari proses pengadaan, distribusi pangan, hingga penentuan penerima manfaat, semuanya harus dapat dijelaskan dengan basis data dan logika yang kokoh. ”Keterbukaan alur pikir kebijakan ini adalah kunci utama untuk merebut kepercayaan kelompok demografi yang kritis," lanjutnya.

Strategi komunikasi juga perlu dibangun secara terbuka dan proaktif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses tersebut diyakini dapat menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program yang sedang dijalankan. "Melalui komunikasi konstruktif yang progresif, pemerintah harus bergerak menjauhi pola komunikasi uji ombak (test the water) yang terkesan reaktif," ungkapnya.

Menurut Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro, respons publik terhadap MBG secara umum cukup positif. Ia menyebut pengalaman langsung masyarakat sangat memengaruhi tingkat kepuasan, meskipun secara keseluruhan dampak program ini dinilai signifikan. Survei Poltracking: 74,1% Masyarakat Puas Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ia menambahkan, program MBG menjadi salah satu kebijakan yang paling menyedot perhatian publik lantaran 88% masyarakat mengaku mengetahuinya. Tingkat pengenalan yang tinggi ini diyakini makin memperkuat dampak kebijakan di tengah masyarakat.

Walaupun begitu, lanjutnya, tantangan dalam implementasi program masih ada. Hal ini tercermin dari 35,8% responden yang menyatakan belum puas. Variasi penilaian ini menjadi catatan krusial bagi evaluasi pemerintah ke depannya.

"Mayoritas program yang dijalankan bertujuan untuk mempertahankan approval rating. Program seperti MBG ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, bahkan mampu membuka ribuan lapangan kerja," tandasnya.

JAKARTA - Lembaga survei Poltracking Indonesia menemukan 74,1% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei Poltracking, masyarakat puas dengan Prabowo-Gibran karena banyak menjalankan program populis dan pro rakyat.

Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tecermin dari berbagai program prioritas yang terasa manfaatnya. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan subsidi upah sampai dengan layanan kesehatan gratis. Presiden Prabowo Klaim Program MBG 99,99% Berhasil

“Makan bergizi gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling dirasakan manfaatnya, diikuti bantuan subsidi upah dan layanan kesehatan gratis,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam paparannya bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Di survei yang sama, tidak sedikit program prioritas di pemerintahan Prabowo-Gibran tepat sasaran. Mulai dari Makan Bergizi Gratis dengan 32,1%, Kartu Indonesia Pintar 10,4% dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 9,1%.

Di samping itu, selain dukungan publik yang masih kuat dan program prioritas serta tepat sasaran, masyarakat juga puas dengan kinerja Prabowo sebagai presiden. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap mantan Menteri Pertahanan itu mencapai 74,9%. “Sebanyak 74,9% publik mengatakan puas terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden,” tuturnya. Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Poltracking Indonesia: 78,1% Masyarakat Puas

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 2-8 Maret 2026. Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

SERANG - Program sekolah gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Banten menjadi faktor utama pendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Banten, Andra Soni yang mencapai 80,9 persen. Berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, realisasi program tersebut dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah.

Pimpinan Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermiansyah menilai capaian tersebut tidak terlepas dari implementasi program-program prioritas pemerintah daerah. “Tingginya tingkat kepuasan ini sejalan dengan program yang sudah direalisasikan, salah satunya sekolah gratis yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rifky, Rabu (18/3/2026).

Ia menjelaskan, pada tahun ajaran 2025/2026 program sekolah gratis telah menjangkau lebih dari 60 ribu hingga 76.645 siswa SMA, SMK, dan SKH swasta di Banten.

“Program ini mencakup ratusan sekolah swasta, dengan bantuan biaya pendidikan sekitar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per bulan yang disalurkan langsung,” katanya.

Menurut Rifky, ke depan cakupan program tersebut akan diperluas agar menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk di sekolah berbasis keagamaan. “Pemerintah provinsi berencana memperluas program ini ke Madrasah Aliyah swasta agar manfaatnya semakin merata,” ucapnya.

Ia juga menegaskan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah daerah. “Kami akan terus mendukung dan mengawasi agar program-program ini berjalan optimal untuk mewujudkan Banten yang lebih maju,” tegasnya.

Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 2.000 responden di delapan kabupaten/kota di Banten, dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat dan margin of error sebesar 2,2 persen.

JAKARTA - Indekstat Research & Data Science merilis hasil Survei Nasional Peta Elektoral Januari 2026 yang memotret dinamika dukungan politik dan arah sistem kepartaian menjelang Pemilu 2029. Hasilnya, 79,2% masyarakat puas dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei nasional bertajuk “Peta Elektoral Januari 2026” dengan rentang pengumpulan data pada 11–25 Januari 2026 ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 38 provinsi secara proporsional dengan margin of error (MoE) sebesar 2,9%.

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang telah memiliki hak pilih.

Survei ini dirancang untuk memetakan persepsi publik berkaitan dengan dinamika sosial serta peta elektoral pada awal 2026.

Head Of Politik Indekstat Konsultan Indonesia Saiful Muhjab mengatakan dari hasil survei ini didapat bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh tingkat kepuasan publik yang cukup baik, mencapai 79,2%.

"Ditambah dengan nilai persepsi positif terhadap kinerja pemerintah pusat yang mencapai 85,8% serta tingginya optimisme masyarakat sebesar 82,6% yang meyakini Indonesia akan menuju arah yang lebih baik ke depan" jelas Saiful di Jakarta, Kamis (12/2/2025).

Saiful mengungkapkan dari hasil survei tersebut juga berdampak di level elektoral partai politik, di mana Partai Gerindra masih memimpin dengan elektabilitas secara tertutup sebesar 37,0%, disusul oleh PDIP 7,9%, Partai PKB 7,7%, Demokrat 6,9%, Golkar 5,8%, PKS 5,3% dan PAN 3,9%. Saiful mengungkap hal ini dilatarbelakangi oleh figur calon yang diusung.

"Menariknya, alasan utama masyarakat dalam memilih partai politik sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis 48,1% yakni ketertarikan pada figur calon yang diusung oleh partai tersebut 27,9%. Kekuatan partai-partai ini didukung oleh tingkat loyalitas pemilih yang stabil, di mana secara nasional terdapat 72,0% pemilih yang sudah mantap

dengan pilihannya" ungkapnya.

Saiful juga merinci secara spesifik, kelompok pemilih paling loyal (strong voters) ditemukan pada pendukung PKS 78,5%, PDI Perjuangan 77,4%, dan Golkar 74,1%, sementara Gerindra dan Nasdem menyusul dengan tingkat kemantapan masing-masing sebesar 72,3% dan 72,2%.

Sementara itu, menyinggung potensi bursa pencapresan ke depan Saiful memaparkan Prabowo Subianto masih mendominasi bursa calon Presiden 2029 mendatang dengan elektabilitas secara tertutup 48,9%, diikuti oleh Dedi Mulyadi 16,9% dan Anies Baswedan 10,1%.

"Mayoritas pemilih calon Presiden 2029 (49,7%) menyatakan faktor persona dan kepribadian calon adalah pertimbangan utama mereka," ucapnya.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pemaparan hasil survei yaitu Pakar Politik UGM Mada Sukmajati, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus.

Bendahara Dewan Eksekutif Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Gerindra Mohamad Hekal serta Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra.

Mada Sukmajati menyampaikan terdapat peningkatan elektabilitas Partai Gerindra, namun tidak ada perubahan yang sangat signifikan hingga menuju 2029. Menurutnya, diskusi ini relevan dikaitkan dengan Prolegnas Pemilu, terutama dalam membaca arah sistem kepartaian ke depan.

Mada juga mempertanyakan apakah tren politik 2029 akan menyerupai pola kemenangan Partai Demokrat pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mada menilai bagi partai-partai lain mengejar ketertinggalan Gerindra bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, arah ke depan sangat bergantung pada keputusan internal Gerindra, apakah akan terus meningkatkan elektabilitas dengan konsekuensi penataan ulang koalisi, atau justru menahan laju di kisaran sekitar 30%.

Menurut Mada, kekuatan tersebut lebih bersumber pada figur Prabowo Subianto dibandingkan institusi partai, sehingga akan sangat tergantung pada sejauh mana kepuasan internal Gerindra.

Mada menekankan pentingnya pengelolaan kontestasi politik ke depan. Mada mengingatkan dominasi kekuatan politik yang terlalu besar tidak pantas jika tidak dimanajemen dengan baik. Ia juga menilai bahwa beberapa narasi politik di tingkat DPRD sebelumnya justru tidak menguntungkan bagi Partai Gerindra. Dalam situasi ini, Mada mempertanyakan apakah partai-partai lain akan menyerah melihat dominasi Gerindra, atau justru memandangnya sebagai peluang politik.

Mada menambahkan, dari perspektif koalisi pemerintahan saat ini, manfaat kekuasaan paling besar dirasakan oleh Partai Gerindra, termasuk dibandingkan dengan partai-partai di luar pemerintahan. Hal ini memunculkan kemungkinan adanya redefinisi peran partai penyeimbang atau reposisi politik, khususnya oleh PDI Perjuangan. Ia juga menilai bahwa partai-partai di luar koalisi belum mampu membuat program alternatif mereka diterima publik.

Mada menilai secara nyata sistem kepartaian Indonesia pada 2029 berpotensi mengarah pada sistem partai hegemonik. Terkait perilaku pemilih, Mada menjelaskan bahwa meskipun partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tergolong tinggi, hasilnya tidak menunjukkan kejutan besar.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membaca karakter pemilih dalam rentang waktu beberapa tahun, khususnya pada generasi milenial dan Gen Z, termasuk menguji seberapa kuat party identification dan konsistensi pilihan mereka hingga 2029.

Dalam konteks kelembagaan, Mada menyampaikan bahwa temuan survei ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi II DPR dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu. Menurutnya, dari sudut pandang Gerindra, revisi besar mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Namun, isu ambang batas parlemen tetap krusial. Jika ambang batas dipertahankan di angka 4%, maka banyak partai berpotensi tidak lolos ke parlemen, sehingga perlu dipertimbangkan kembali, termasuk implikasinya bagi penyelenggara pemilu.

Terkait pencalonan Presiden 2029, Mada menilai belum muncul figur calon presiden yang benar-benar kuat dan sepadan dari sisi kepemimpinan partai. Sebaliknya, kontestasi calon wakil presiden dinilai akan jauh lebih terbuka. Ia juga mengingatkan bahwa jika skema calon tunggal tidak diperbolehkan, terdapat potensi munculnya calon simbolik atau praktik politik transaksional. Meskipun elektabilitas Prabowo dinilai kuat, menurutnya tetap ada berbagai tantangan personal dan politik yang perlu diperhitungkan menjelang 2029.

Perwakilan Partai Gerindra Mohamad Hekal menanggapi dengan menjelaskan pada Pemilu 2024 fenomena quartile effect semakin melemah, karena paket-paket suara tidak lagi sepenuhnya bergantung pada figur caleg tertentu. Hampir seluruh wilayah telah terjangkau oleh mesin partai, sehingga ruang untuk mendapatkan quartile effect menjadi semakin kecil. Ia menyampaikan bahwa Gerindra sempat berasumsi target kemenangan hingga 53%, namun hasil akhirnya menempatkan partai di urutan ketiga. Menurutnya, hal tersebut tidak dimaknai sebagai keinginan untuk mendominasi seluruh ruang politik.

Hekal juga menegaskan hasil survei seperti ini penting sebagai bahan evaluasi internal, termasuk untuk mempertajam program-program partai di masyarakat, mengidentifikasi program unggulan yang berhasil maupun yang

kurang sukses. Ia menyoroti faktor ekonomi sebagai variabel penting, mengingat basis pemilih banyak berasal dari kelompok desil 1–8. Isu lapangan pekerjaan dinilai krusial, terutama karena sebagian pemilih dari kalangan buruh masih belum memiliki preferensi politik yang mantap.

Deddy Sitorus menyampaikan bahwa fenomena quartile effect juga tidak terlihat signifikan. Deddy mempertanyakan mengapa diskusi elektabilitas tidak dikaitkan secara lebih serius dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Menurutnya, tingkat kepuasan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas politik, khususnya bagi pihak incumbent. Ia menilai bahwa pendekatan survei kuantitatif saja tidak cukup, dan perlu dilengkapi dengan pendalaman kualitatif seperti FGD agar fenomena yang terjadi di publik dapat dijelaskan secara lebih komprehensif. Ia juga mempertanyakan dinamika pemilih kuat (strong voters) dan potensi manuver politik mereka.

Politisi Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyampaikan meskipun saat ini Demokrat berada di posisi keempat, partai tidak menyerah dan akan terus mengaktifkan mesin partai. Ia menyebutkan bahwa konsolidasi telah berjalan sejak lebih dari satu tahun pascakampanye. Herzaki menyampaikan Demokrat berkomitmen untuk mengawal dan memaksimalkan keberhasilan program-program pemerintah, sekaligus mendorong kader-kadernya untuk bertanggung jawab secara politik.

"Peran media dan masyarakat dalam melakukan pengawasan juga dinilai sangat penting," ucapnya.

JAKARTA - Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membawa dampak signifikan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai keberhasilan program ini tidak terlepas dari kreativitas Maruarar dalam mengatasi tantangan pendanaan.

"Maruarar Sirait bekerja mewujudkan program 3 Juta Rumah Rakyat dengan kreatif. Beliau berjuang mencari pendanaan sendiri karena dana APBN yang dialokasikan untuk kementeriannya sangat kecil," ujar Burhanuddin usai menyampaikan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’, Sabtu (8/11/2025).

"Keberhasilan implementasi ini, meski dengan keterbatasan anggaran, yang menjadikan dampak program ini luar biasa," sambungnya.

Dia menuturkan, program tersebut terbukti menjadi salah satu pendorong utama naiknya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden.

Korelasi Kuat dengan Kepuasan Presiden

Menurut temuan survei Indikator Politik Indonesia, dari kelompok responden yang mengetahui Program3 Juta Rumah, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas (terdiri dari 46,3% cukup puas dan 5,5% sangat puas).

"Yang lebih krusial, Program 3 Juta Rumah terbukti memiliki korelasi kuat dengan kepuasan kinerja Presiden," tegas Burhanuddin.

Survei Indikator dilakukan secara tatap muka, dalam rentang 20-27 Oktober 2025, melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Data survei menguatkan korelasi positif ini:

* Sebanyak 81,0% dari responden yang mengetahui program ini merasa puas/sangat puas terhadap kinerja Presiden.

* Bahkan, 87,1% dari responden yang puas terhadap program Tiga Juta Rumah juga menyatakan puas/sangat puas terhadap kinerja Presiden.

JAKARTA - Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membawa dampak signifikan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai keberhasilan program ini tidak terlepas dari kreativitas Maruarar dalam mengatasi tantangan pendanaan.

"Maruarar Sirait bekerja mewujudkan program 3 Juta Rumah Rakyat dengan kreatif. Beliau berjuang mencari pendanaan sendiri karena dana APBN yang dialokasikan untuk kementeriannya sangat kecil," ujar Burhanuddin usai menyampaikan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’, Sabtu (8/11/2025).

"Keberhasilan implementasi ini, meski dengan keterbatasan anggaran, yang menjadikan dampak program ini luar biasa," sambungnya.

Dia menuturkan, program tersebut terbukti menjadi salah satu pendorong utama naiknya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden.

Korelasi Kuat dengan Kepuasan Presiden

Menurut temuan survei Indikator Politik Indonesia, dari kelompok responden yang mengetahui Program3 Juta Rumah, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas (terdiri dari 46,3% cukup puas dan 5,5% sangat puas).

"Yang lebih krusial, Program 3 Juta Rumah terbukti memiliki korelasi kuat dengan kepuasan kinerja Presiden," tegas Burhanuddin.

Survei Indikator dilakukan secara tatap muka, dalam rentang 20-27 Oktober 2025, melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Data survei menguatkan korelasi positif ini:

* Sebanyak 81,0% dari responden yang mengetahui program ini merasa puas/sangat puas terhadap kinerja Presiden.

* Bahkan, 87,1% dari responden yang puas terhadap program Tiga Juta Rumah juga menyatakan puas/sangat puas terhadap kinerja Presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi tiga menteri yang paling banyak mendapatkan penilaian puas dari masyarakat atas kinerjanya.

Hal tersebut disampaikan Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam siaran di akun YouTube Indikator Politik Indonesia yang dipantau pada Sabtu (8/11/2025).

Menurut data yang ditunjukkan Burhanuddin, Amran menempati posisi pertama dengan 84,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerjanya. Di posisi kedua terdapat Teddy dengan tingkat kepuasan 84,5 persen responden.

Menariknya, Purbaya yang belum genap dua bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan juga meraih tingkat kepuasan tinggi, yakni 84,1 persen responden.

Kendati demikian, tiga menteri tersebut tetap memperoleh sebagian suara yang menyatakan ketidakpuasan atas kinerjanya. Amran mengantongi 10,45 persen responden yang tidak puas, Teddy 7,5 persen, dan Purbaya 7 persen.

Hasil survei ini menunjukkan ketiganya menjadi pejabat yang paling banyak mendapat penilaian positif selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA - Lembaga Pusat Riset Indonesia (PRI) merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, sebanyak 82,44% publik puas

Tingginya angka kepuasan ini dinilai mencerminkan program-program pemerintah yang bersifat langsung menyentuh masyarakat telah mulai dirasakan manfaatnya.

“Capaian ini menjadi indikasi kuat bahwa kebijakan nyata seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, ketahanan energi, dan koperasi Merah Putih benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Direktur Bidang Hukum PRI Arif Sulaiman di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Selain program ekonomi dan sosial, salah satu faktor yang sangat memengaruhi tingkat kepuasan publik adalah penegakan hukum yang dinilai semakin tegas dan transparan.

“Saya menilai banyak persoalan hukum yang kini diselesaikan secara tuntas. Ketegasan Pak Prabowo dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi telah menyelamatkan banyak uang negara. Hal ini menjadi tolok ukur bahwa pemerintahan saat ini benar-benar serius dalam upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Arif juga menyoroti langkah pemerintah dalam menertibkan praktik mafia migas yang selama ini merugikan negara. Menurut Arif, sinergi antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjukkan hasil nyata dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Penindakan terhadap pelaku mafia migas menjadi bukti nyata kolaborasi Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM. Langkah ini membuat masyarakat semakin percaya bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kedaulatan bangsa di sektor energi,” ujarnya.

Arif juga mengapresiasi langkah cepat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menata ulang sektor energi dengan mencabut izin-izin ilegal yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Meski begitu, Arif mengingatkan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah ke depan, terutama dalam memastikan seluruh program berjalan efektif, dan tepat sasaran.

“Ke depan, pemerintah perlu memastikan seluruh program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, dapat terealisasi dengan cepat dan menyeluruh,” tutur Arif.

Arif juga menekankan pentingnya memperkuat program ekonomi agar dapat menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.