JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026 di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Kebijakan ini membuat PT Pertamina (Persero) untuk sementara menanggung selisih antara harga jual dan harga keekonomian BBM nonsubsidi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, langkah tersebut dimungkinkan karena kondisi keuangan Pertamina saat ini dinilai cukup kuat, seiring kelancaran pembayaran subsidi dan kompensasi energi dari pemerintah.

“Sementara sepertinya ditanggung Pertamina. Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah lancar, kompensasi kita bayar tiap bulan 70 persen terus-menerus,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, likuiditas Pertamina menjadi lebih longgar karena pemerintah mempercepat pembayaran kewajiban subsidi dan kompensasi. Dengan kondisi itu, Pertamina dinilai masih mampu menyerap tekanan kenaikan harga minyak global dalam jangka pendek.

Namun, Purbaya menegaskan skema ini bersifat sementara. Kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian harga atau tambahan dukungan fiskal, akan dibahas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan bantalan fiskal untuk menjaga stabilitas harga energi. Purbaya menyebut tambahan anggaran subsidi BBM diperkirakan berada di kisaran Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun.

“Rp 90-100 triliun, itu subsidi. Kompensasi lain lagi, nanti kita hitung lagi,” kata dia.

Tambahan tersebut masih bersifat indikatif dan belum mencakup komponen kompensasi. Pemerintah akan menyesuaikan perhitungan dengan perkembangan harga minyak dunia.

Purbaya memastikan ruang fiskal masih memadai untuk meredam tekanan tersebut. Bahkan dengan asumsi harga minyak mencapai 100 dollar AS per barel, defisit APBN tetap dapat dijaga di bawah batas aman.

“Dengan asumsi rata-rata 100 dollar AS pun, defisit tetap di bawah 3 persen, sekitar 2,9 persen,” ujarnya.

Saat ini, harga minyak dunia berada di kisaran 70 dollar AS per barel, dengan rata-rata sekitar 76–77 dollar AS per barel, sehingga tekanan terhadap anggaran negara dinilai masih terkendali.

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada perubahan harga BBM per 1 April 2026, mengikuti kebijakan pemerintah.

“Pertamina Patra Niaga senantiasa melaksanakan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penetapan harga BBM,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV dalam keterangan resmi.

Adapun harga BBM di wilayah Jabodetabek, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara per 1 April 2026 adalah sebagai berikut:

• Pertamax (RON 92): Rp 12.300 per liter
• Pertamax Green 95: Rp 12.900 per liter
• Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.100 per liter
• Dexlite (CN 51): Rp 14.200 per liter
• Pertamina Dex (CN 53): Rp 14.500 per liter

(Tim Redaksi: Debrinata Rizky, Aprillia Ika)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Harga BBM Tak Naik, Purbaya: Pertamina Tanggung Sementaradan BBM Tak Naik, Purbaya Tambah Anggaran Subsidi BBM hingga Rp 100 Triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, meski di tengah gejolak energi global.

“Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat dibawa, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Bahlil dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.

Di tengah tantangan dan dinamika geopolitik global, pemerintah terus berupaya menjaga agar sektor energi nasional tetap berjalan baik dan tetap berpihak kepada rakyat.

Cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) pun dijaga agar tetap berada di atas standar nasional.

Selain itu, penerapan program mandatori Biodiesel 50 persen (B50), campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar, pada tahun ini juga diperkirakan akan menciptakan surplus stok solar di dalam negeri.

"Beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi di negaranya, kita bersyukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional," kata Bahlil.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga akan mempercepat kajian kebijakan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan harga energi dunia yang bergerak cepat, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Bahlil mengungkapkan masih membahas penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan Pertamina dan badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

“Untuk BBM yang nonsubsidi, sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain, sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai,” ujar Bahlil.

Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah juga memutuskan tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Artinya, harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) atau pertalite tetap sama seperti saat ini.

"Pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat (tetap), masih memakai harga sekarang,” ucap Bahlil.

Bahlil juga mengajak masyarakat untuk ikut mendukung upaya pemerintah dengan menggunakan energi secara wajar dan bijak, termasuk dalam konsumsi BBM.

Sejalan dengan itu, pemerintah memberlakukan efisiensi penggunaan energi melalui pembelian wajar, atau pembatasan pembelian JBKP (Pertalite subsidi) maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

Pembatasan ini juga berlaku untuk pembelian JBT (solar subsidi) bagi mobil pribadi, sementara untuk kendaraan umum penumpang dan barang tidak ada perubahan.

“Jadi yang untuk 50 liter tadi, itu untuk per mobil, itu tidak berlaku untuk angkutan truk. Truk kan harus lebih banyak, angkutan umum, bis, itu pasti lebih dari itu standarnya,” ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan energi dan bahan pokok dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Bahlil jelang rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026).

“Saya ada ratas sama presiden, hasilnya akan saya kabari. Sekadar gambaran tidak akan jauh dari persoalan energi, pangan, dan kesiapan kita menyongsong Hari Raya Idulfitri. Ini menyangkut ketersediaan sembako, LPG, dan lain-lain,” ujar Bahlil.

Stok BBM dan LPG Dipastikan Aman Bahlil mengungkapkan bahwa sehari sebelumnya telah dilakukan rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mengantisipasi kebutuhan energi jelang Lebaran.

“Kemarin sudah dilakukan rapat sama DEN, kami sudah antisipasi bahwa stok BBM jelang Hari Raya Idulfitri aman, termasuk LPG. Jadi tidak ada keraguan sekalipun ada dinamika global di Iran dan Israel,” katanya.

Dia menegaskan bahwa situasi geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, tidak akan mengganggu pasokan energi dalam negeri.

Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Terkait harga, Bahlil memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idulfitri.

“Harga untuk BBM subsidi saya pastikan bahwa sampai hari raya tidak ada kenaikan apa-apa meskipun ada kenaikan harga minyak karena perang Israel, Amerika dan Iran,” tegasnya.

Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, Bahlil menjelaskan bahwa penentuan harga mengikuti mekanisme pasar sesuai dengan regulasi Kementerian ESDM yang berlaku sejak 2022.

“Untuk harga BBM non-subsidi memang mekanisme pasar sesuai permen tahun 2022 daripada ESDM,” jelasnya.

Kapasitas Storage Nasional 21–25 Hari

Bahlil juga meluruskan isu terkait ketahanan cadangan energi nasional yang disebut hanya cukup sekitar 20 hari. Ia menegaskan bahwa kapasitas penyimpanan (storage) BBM nasional memang berada pada kisaran 21–25 hari, sesuai standar nasional.

“Jangan salah persepsi. Memang sejak lama kemampuan storage kita di RI ini tidak lebih dari 21–25 hari. Jadi standar nasionalnya minimal di 20–21 hari, maksimal 25 hari. Terakhir rapat sama DEN dan Pertamina itu 22–23 hari,” ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan tersebut bukan karena ketidakmampuan pemerintah menyiapkan cadangan lebih lama, melainkan karena keterbatasan kapasitas tangki penyimpanan.

“Kenapa kita tidak melakukan persediaan lebih dari 25 hari? Kalau diadakan mau disimpan di mana? Storagenya tidak cukup. Jadi mohon diluruskan beritanya, bukan kita tidak bisa menyiapkan lebih dari 25 hari, karena memang daya tampungnya tidak ada,” tegas Bahlil.

Presiden Perintahkan Pembangunan Storage Baru

Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian ESDM untuk membangun fasilitas penyimpanan tambahan guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan cadangan energi nasional ke depan dapat mencapai standar ketahanan global, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan di tengah dinamika geopolitik internasional.

“Presiden Prabowo perintahkan ke kami bangun storage, supaya ketahanan energi kita ada. Insyaallah storage-nya sampai tiga bulan. Ini standar minimum konsensus global,” pungkasnya.