NEW YORK, KOMPAS.com - Harga minyak dunia ditutup menguat pada akhir perdagangan Selasa (12/5/2026) waktu setempat atau Rabu (13/5/2026) pagi WIB, seiring memudarnya harapan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Kekhawatiran pasar meningkat karena gangguan pasokan energi global diperkirakan berlangsung lebih lama akibat ketegangan di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 3,56 dollar AS atau 3,42 persen menjadi 107,77 dollar AS per barrel.

Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS melonjak 4,11 dollar AS atau 4,19 persen menjadi 102,18 dollar AS per barrel.

Kedua acuan harga minyak tersebut sebelumnya juga telah menguat hampir 3 persen pada perdagangan Senin.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pembicaraan gencatan senjata dengan Iran kini berada dalam kondisi "sangat kritis" setelah muncul perbedaan tajam terkait syarat penghentian konflik.

Iran disebut meminta penghentian permusuhan di seluruh kawasan, pencabutan blokade laut AS, dimulainya kembali ekspor minyak Iran, serta kompensasi atas kerusakan perang.

Iran juga kembali menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

"Pasar mulai meragukan bahwa kesepakatan damai bisa segera tercapai," kata analis StoneX Alex Hodes.

Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Selasa menyatakan bahwa mereka memperkirakan Selat Hormuz akan efektif tertutup hingga akhir Mei 2026.

Perkiraan tersebut lebih lama dibanding proyeksi sebelumnya yang memperkirakan gangguan hanya berlangsung hingga akhir April 2026.

EIA juga memperingatkan bahwa meski arus pengiriman energi kembali dibuka, pasar minyak global diperkirakan baru pulih ke kondisi sebelum konflik pada akhir 2026 atau awal 2027.

Gangguan distribusi energi di kawasan Timur Tengah pun membuat sejumlah produsen memangkas ekspor minyak mereka.

Survei Reuters menunjukkan produksi minyak OPEC pada April turun ke level terendah dalam lebih dari dua dekade.

EIA memperkirakan sekitar 10,5 juta barrel per hari produksi minyak hilang selama April akibat gangguan di Selat Hormuz.

Namun sejumlah pihak memperkirakan kehilangan pasokan jauh lebih besar.

Kepala global minyak dan gas Houlihan Lokey, J.P. Hanson, mengatakan konflik tersebut telah menciptakan kekurangan pasokan hingga 14 juta barrel per hari.

"Pasar kini menghadapi defisit gabungan hingga miliaran barrel minyak, diperparah oleh cadangan strategis yang terkuras dan kapasitas pengganti yang terbatas," ujarnya.

CEO Saudi Aramco Amin Nasser juga memperingatkan bahwa gangguan ekspor minyak melalui Selat Hormuz dapat menunda pemulihan stabilitas pasar hingga 2027.

Menurutnya, dunia kehilangan sekitar 100 juta barrel minyak per pekan akibat konflik tersebut.

Di sisi lain, gangguan pasokan Timur Tengah membuat negara-negara mulai menguras cadangan minyak dan gas mereka.

EIA kini memperkirakan persediaan minyak global akan turun sekitar 2,6 juta barrel per hari tahun ini, jauh lebih besar dibanding proyeksi sebelumnya sebesar 300.000 barrel per hari.

Di AS, persediaan minyak mentah diperkirakan turun sekitar 2,1 juta barrel pekan lalu.

"Pasokan minyak global terus mengetat setiap hari karena kehilangan suplai jauh lebih besar dibanding penurunan permintaan akibat kenaikan harga," kata firma konsultan perdagangan minyak Ritterbusch and Associates.

Firma tersebut menilai harga minyak masih berpotensi naik lagi sekitar 10-12 dollar AS per barrel apabila belum ada kompromi signifikan dari AS maupun Iran.

Pelaku pasar juga mencermati rencana pertemuan Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada Kamis dan Jumat pekan ini.

Pertemuan itu berlangsung setelah Washington menjatuhkan sanksi kepada tiga individu dan sembilan perusahaan yang dituduh membantu pengiriman minyak Iran ke China.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah membuka data stok energi secara reguler dan transparan di tengah ancaman gangguan pasokan minyak dan LPG akibat memanasnya situasi di kawasan Teluk. IESR menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mencegah kepanikan publik, meredam spekulasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap langkah antisipasi pemerintah.

IESR mengakui pernyataan pemerintah yang menjamin ketersediaan BBM dan gas memang penting pada fase awal krisis. Namun, jaminan harus ditopang oleh keterbukaan informasi mengenai kondisi riil cadangan, skema pengamanan pasokan, serta dampak yang mungkin muncul terhadap biaya energi nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan komunikasi pemerintah dalam situasi krisis energi harus dibangun di atas data yang terbuka. “Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis,” kata Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan sejumlah langkah menyusul ancaman krisis pasokan energi setelah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Teluk. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya menjalankan sejumlah program, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW), penggantian PLTD dengan PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai, konversi 120 juta motor bakar menjadi motor listrik, work from home (WFH) sehari dalam sepekan, hingga percepatan program B50.

Dalam konferensi pers pada Selasa (31/3/2026), pemerintah memaparkan sejumlah langkah antisipasi yang dibingkai dalam efisiensi energi nasional. Langkah itu mencakup efisiensi anggaran, penghematan energi, dan pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pihaknya telah mengidentifikasi sumber pasokan energi fosil dari negara lain untuk mengamankan kebutuhan nasional. Pemerintah juga menyebut cadangan energi Indonesia, baik BBM maupun gas, masih berada di atas standar minimum nasional.

Fabby menilai, pernyataan seperti itu memang diperlukan untuk mencegah masyarakat melakukan pembelian berlebihan. “Komunikasi yang terbuka mengenai kondisi riil stok LPG dan BBM adalah kunci untuk mencegah spekulasi yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.

IESR memandang transparansi stok energi tidak hanya penting dari sisi psikologis publik, tetapi juga berkaitan erat dengan pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan energi pemerintah. Menurut lembaga itu, masyarakat saat ini sangat sensitif terhadap jarak antara pernyataan resmi dan realitas di lapangan. Ketika informasi terbatas, ruang bagi rumor dan spekulasi akan semakin lebar.