Penerapan pajak tersebut tidak bisa dilakukan, mengingat status impor barang/pakaian bekas adalah ilegal di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengisyaratkan menolak wacana adanya penerapan pajak terhadap perdagangan barang bekas impor (thrifting).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa penerapan pajak tersebut tidak bisa dilakukan, mengingat status impor barang/pakaian bekas adalah ilegal di Indonesia.

“Yang namanya ilegal kan ya ilegal,” kata Mendag Budi saat ditemui di sela pembukaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana memberikan pernyataan yang tak jauh berbeda dari Mendag Budi Santoso.

“Statusnya itu kan barang ilegal. Enggak mungkin mau dikasih kuota, mau dikasih pajak. Ya kan ada peraturan clear, jelas,” ujar Temmy di sela acara yang sama.

Namun, Temmy mengatakan, pihaknya terbuka dan tidak melarang pedagang barang thrifting untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap aturan yang melarang penjualan barang bekas impor tersebut.

“Silakan saja, kan itu hak setiap warga negara. Melakukan judicial review kan silakan saja, dengan argumen dan kajian yang pas,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas alias thrifting mendatangi Gedung DPR RI untuk meminta usaha mereka dilegalkan.

Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11), pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM, namun memiliki pasar yang berbeda, dan tidak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (20/11), dengan tegas menolak melegalkan usaha penjualan baju bekas atau thrifting, meskipun para pedagang membayar pajak.

Purbaya menyatakan sikap tegasnya bertujuan untuk mencegah terbukanya pasar bagi barang-barang impor ilegal.

Apabila pasar domestik dikuasai oleh barang-barang asal luar negeri, maka pengusaha domestik tidak bisa merasakan manfaat keekonomiannya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kami di Kementerian UMKM melakukan ini, segera kita dorong substitusi, supaya mereka tetap bisa ekonominya bergerak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong adanya penertiban dan peralihan pedagang barang bekas (thrifting), menyusul komitmen dan konsistensi aturan pemerintah.

“Kami di Kementerian UMKM melakukan ini, segera kita dorong substitusi, supaya mereka tetap bisa ekonominya bergerak,” kata Menteri Maman di sela Rapat Koordinasi Infrastruktur Publik dan Akses KUR di Jakarta, Kamis.

Menurut Maman, peluang bagi pedagang barang thrifting untuk beralih ke produk UMKM dan mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat terbuka, tapi masih menunggu bagaimana langkah dan konsistensi kebijakan dari pemerintah ke depannya.

“Sangat bisa (mendapatkan KUR), justru kita arahnya ke sana, biar lebih tertata semua,” ujar dia.

Maman menambahkan saat ini pemerintah fokus untuk menutup keran impor barang bekas dan membatasi impor barang tanpa label/merek (white label) agar pasar menjadi lebih bersih dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM.

“Pertama, sekarang lapangannya harus disterilisasi dulu. Yang kedua, konsistensi. Semua ini kan kata kuncinya adalah konsistensi. Konsisten enggak kita menutup yang di hulunya,” kata Maman.

“Nah, ini mau kita bersihkan dulu, kita sapu dulu. Ketika sudah bersih, ayo, produk-produk lokal kita harus jadi tuan di lapangannya sendiri, harus jadi tuan rumah,” ujarnya menambahkan.

Menteri Maman mengaku peralihan pedagang barang thrifting ke pedagang UMKM masih dalam proses penjajakan. Ia tidak memberikan target spesifik terkait upaya transisi tersebut.

“Lagi dalam proses komunikasi, karena tidak sesederhana itu. Kita juga harus komunikasi dengan teman-teman asosiasi pedagang, dan insya Allah besok juga kita ketemu lagi. Itu terus intensif,” ungkap Maman.

Sebelumnya, Menteri UMKM mengatakan impor barang-barang baru tanpa merek/label (white label) turut menjadi tantangan baru bagi pengusaha mikro dan kecil Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia menilai diperlukan adanya kerja sama lintas kementerian/lembaga terkait, mengingat posisi impor barang white label berada dalam regulasi yang masih bersifat “abu-abu”.

“Tentunya ini enggak bisa hanya sekedar dari kita Kementerian UMKM. Ini perlu tingkat koordinasi lintas institusi karena ada ruang abu-abu yang memang dalam konteks barang-barang ini, dan jumlahnya lebih banyak dari baju impor bekas. Lebih banyak, dan produknya juga lebih variatif,” kata Maman.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pakaian bekas impor, termasuk barang thrifting yang ramai dijual di Pasar Senen, tidak akan mendapatkan kuota impor.

Hal ini menyusul permintaan pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen agar pemerintah menyediakan kuota atau aturan pembatasan (lartas) bagi barang bekas impor.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, pemberian kuota pada baju bekas impor justru berpotensi memperparah masuknya barang ilegal ke dalam negeri.

“Nggak bisa. Tapi kembali lagi itu domainnya Kementerian Keuangan. Tapi kalau tanya ke saya nggak bisa, susah,” kata Maman dalam diskusi santai di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Apalagi, sambung Maman, Indonesia masih memiliki kelemahan dalam sisi pengawasan dan monitoringsehingga relaksasi apapun terhadap barang bekas impor berisiko memperbesar volume penyelundupan ke pasar dalam negeri.

“Kalau kita buka ruang kayak begitu, diberikan kuota lagi segala macam, ya pasti kita bablas juga. Nggak ada kuotanya aja bablas, apalagi dipakai kuota,” terangnya.

Adapun, Maman mengungkap data masuknya baju bekas impor terus melonjak dari tahun ke tahun. Pada 2021, tercatat hanya 7 ton barang impor yang masuk ke Indonesia.

Kemudian, meningkat menjadi 12 ton pada 2022 dan 12 ton pada 2023. Volume tersebut bahkan melonjak menjadi 3.600 ton pada 2024. Adapun per Agustus 2025, angkanya sudah mencapai sekitar 1.800 ton.

Maman menyebut, kondisi ini perlu dihentikan agar pasar dalam negeri memiliki ruang yang lebih bersih dan kompetitif untuk produk lokal. Bahkan, dia menilai, barang-barang yang dapat diproduksi di dalam negeri seharusnya tidak perlu dibuka keran impornya.

“Kalau tanya ke saya, saya penginnya tutup sama sekali. Bagi barang-barang produk-produk yang kita bisa produksi sendiri ngapain kita ambil dari luar? Tutup saja sekalian komoditas-komoditas ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Maman mengatakan langkah awal yang paling penting adalah menutup masuknya barang bekas impor maupun pakaian baru white label alias barang tanpa merek asal China yang membanjiri pasar.

“Yang terpenting tutup dulu. Tutup dulu kiri kanan. Kiri ini baju bekas, kanan ini baju-baju China yang baru-baru yang white label. Tutup dulu dua-duanya. Jadi kita bersihkan dulu lapangan ini. Disterilisasi dulu battle zone-nya,” jelasnya.

Sebelumnya, Pedagang thrifting Pasar Senen Rifai Hilalahi berharap pemerintah dapat merumuskan regulasi dengan mengakui thrifting sebagai sektor usaha legal. Pedagang juga menyanggupi untuk membayar pajak apabila thrifting dilegalkan.

Menurut Rifai, legalisasi thrifting di Indonesia akan memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

“Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju, thrifting dilegalkan. Kalau dilarang, secara tidak langsung akan mematikan kurang lebih 7,5 juta orang yang bergantung pada usaha ini,” ujar Rifai saat menghadiri pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Namun, dia menilai, jika legalisasi penuh sulit diwujudkan, pemerintah setidaknya dapat mengatur kuota dan larangan terbatas (lartas) terhadap thrifting, sehingga usaha ini tetap berjalan tanpa sepenuhnya dihentikan.

“Artinya impornya diberikan kuota dibatasi, tetapi [thrifting] bukan dimatikan. Jadi solusinya yang kami harapkan adalah dilegalkan atau setidak-tidaknya diberi kuota. Artinya dengan barang larangan terbatas. Itu harapan tujuan kami yang utama untuk dari thrifting ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang penjualan barang thrift atau bekas di platform e-commerce selama produk yang dijual bukan pakaian bekas impor.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan, pihaknya tidak membabi buta melakukan penurunan (takedown) terhadap barang bekas impor di e-commerce. Dia menegaskan, pelarangan hanya berlaku pada pakaian bekas impor, bukan seluruh aktivitas thrifting.

“Karena yang dilarang adalah pakaian bekas impor. Kalau thrifting itu tidak dilarang selama yang dijual adalah reload barang-barang lokal dan memang barang-barang kita,” kata Temmy di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Temmy menambahkan, pemerintah tetap melakukan pendekatan yang humanis terhadap para penjual di platform digital. Dia mencontohkan, Shopee dan TikTok Shop by Tokopedia tidak melakukan pemblokiran otomatis berdasarkan kata kunci, melainkan melakukan kurasi manual untuk memastikan jenis barang yang dijual.

“Tapi kalau yang balpres itu sudah jelas lah ini kan besar ya. Apalagi dia live,” ujarnya.

Menurut Temmy, Kemenkop UKM bersama sejumlah platform e-commerce akan menertibkan akun-akun yang menjual pakaian bekas impor dalam jumlah besar, terutama yang memperjualbelikan barang secara live dari gudang. Namun, dia menegaskan, aktivitas jual beli barang pribadi atau titipan teman masih akan ditoleransi selama bukan barang impor ilegal.

“Kalau yang reload barang-barang pribadi sih atau mungkin barang-barang teman yang dititip, saya rasa itu masih kita toleransi lah. Enggak ada masalah,” kata Temmy.

Temmy menuturkan, langkah penertiban ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mendampingi pelaku usaha kecil selama masa transisi dari penjualan pakaian bekas impor ke produk lokal. Dia menyebut, ada lebih dari 150 brand lokal yang siap bekerja sama dengan para penjual thrifting.

Kementerian UMKM, lanjut Temmy, akan membahas skema bisnis dan kemungkinan dukungan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) agar pelaku usaha dapat beralih ke produk lokal.

“Karena kan modalnya lumayan ya dibandingkan dengan sekarang jualan pakaian bekas impor pasti modalnya lebih tinggi lagi,” katanya.

Temmy menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan pelaku UMKM kehilangan penghasilan akibat penertiban tersebut. Dia menyebut, pemerintah tengah berupaya menghubungkan para penjual dengan brand dan produk lokal, termasuk mendorong platform e-commerce agar bekerja sama dengan pemasok barang legal.

Lebih lanjut, Temmy menambahkan langkah ini juga merupakan bentuk koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai telah menegaskan akan menindak tegas impor pakaian bekas.

“Jadi clear sebetulnya tanpa kita bicara pun Pak Purbaya [Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa] sudah bergerak, sudah melakukan perbaikan,” katanya.

Temmy menjelaskan, pihaknya kini tengah mendata jumlah perdagangan pakaian bekas impor di berbagai daerah untuk memetakan kebutuhan penyesuaian pasar dan mendorong rebranding sentra-sentra thrifting menjadi pusat produk lokal. Salah satunya, Pasar Senen yang akan diarahkan menjadi pusat penjualan brand lokal.

“Brand lokal ini bukan hanya fashion ya, ada mungkin yang lain. Tapi kan kita tahu selama ini Pasar Senen adalah pusatnya fashion ya, pakaian-pakaian lah. Jadi paling tidak jauh dari situ, cuma kita akan me-rebranding pasti. Me-rebranding bahwa Senen adalah salah satu pusatnya brand lokal kita,” lanjutnya.

Temmy menilai, upaya rebranding pasar thrifting tidak hanya soal mengganti produk, tetapi juga membangun budaya baru agar masyarakat tertarik membeli produk lokal.

Menurutnya, pemerintah berupaya mencari solusi terbaik agar pelaku usaha dan produsen lokal sama-sama mendapatkan keuntungan dari proses transisi ini.

“Supaya tidak terlalu memberatkan di satu sisi begitu,” kata Temmy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah platform e-commerce sepakat memperketat penertiban terhadap penjualan pakaian bekas impor ilegal. Langkah ini dilakukan setelah adanya koordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian UMKM.

Deputy of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan Shopee telah menerima arahan dari kementerian beberapa hari lalu dan langsung melakukan penindakan.

"Dari platform Shopee, kami sudah dapat informasi dari kementerian. Hari Selasa itu, kami langsung berkoordinasi," ujar Radynal usai pertemuan dengan pihak Kementerian UMKM di Kantor UMKM, Jumat (7/11/2025).

Ia kemudian menyinggung soal berita yang viral di media sosial terkait seller Shopee yang barangnya di-takedown karena barang impor.

"Jadi ada beberapa berita terkait di sosial media, ada akun yang memang seller Shopee yang barangnya diturunin terkait barang impor," ungkap Radynal.

"Nah itu menggambarkan bagaimana keseriusan kita, menjadi salah satu dari puluhan ribu lah toko yang memang kita tertipkan," imbuhnya

Ia menyebut ratusan ribu SKU (stock keeping unit) yang telah ditertibkan. Shopee juga membuka kanal komunikasi langsung dengan Kementerian UMKM untuk mempercepat pengecekan produk yang diindikasikan sebagai barang impor, termasuk pakaian bekas.

Menurut Radynal, penertiban ini bukan hal baru. Pihaknya mengaku sudah melakukan penurunan barang-barang impor bekas sejak 2023.

"Jadi memang agak-agak humanis kita turunkan satu-satu judgement-nya biar judgement manusia, karena kita nggak mau pake mesin langsung blokir secara keyword, takutnya di situ ada UMKM-UMKM kecil yang memang kita turunkan. Itu sih dari Shopee, mungkin dari kebijakan," ujarnya.

Sebelumnya, ramai di media sosial seorang pedagang di Shopee mengeluhkan akun jualannya diblokir. Ia mengira ratusan notifikasi yang masuk merupakan pesanan yang membludak, namun ternyata seluruhnya pemberitahuan pemblokiran produk.

Dari unggahan yang beredar, terlihat banyak barang dagangannya ditandai sebagai pelanggaran karena menjual barang impor bekas, yang memang dilarang untuk diperjualbelikan di platform marketplace.

Tanggapan Tokopedia dan Lazada

Sementara itu, Lead of Public Policy Tokopedia, Richard Anggoro, menegaskan pihaknya memiliki kebijakan yang jelas.

"Kebijakan daftar produk kami di Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia melarang penjualan barang impor bekas. Apabila ditemukan produk yang melanggar akan segera kami turunkan," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Sedangkan Vice President Government Affairs Lazada Indonesia, Yovan Sudarma, menyatakan Lazada mendukung penuh langkah pemerintah.

"Lazada berkomitmen untuk menjadi partner yang baik bagi pemerintah khususnya hari ini dengan Kementerian UMKM. Terkait diskusi dan arahan hari ini Lazada akan patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia dan akan mengikuti arahan dari Kementerian UMKM terkait barang-barang bekas impor ini." ujar Yovan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) RI meminta e-commerce untuk berhenti mengiklankan barang-barang 'thrifting' atau pakaian bekas dari impor.

Menteri Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah menghubungi platform-platform belanja online untuk mulai setop memberikan fasilitas iklan untuk barang-barang bekas.

Menurut Maman, sejak pagi hari ini, sudah ada beberapa e-commerce yang menutup penjualan barang thrifting. Ia melanjutkan, Kementerian UMKM besok akan memanggil para lapak belanja online untuk dievaluasi dan didorong untuk memfasilitasi produk lokal.

"Jadi besok kita panggil e-commerce-e-commerce-nya, kita akan kumpulkan dan kita akan evaluasi dan tentunya kita akan dorong produk lokal untuk mereka bisa betul-betul difasilitasi oleh e-commerce-e-commerce kita. Jadi semangatnya di situ," kata Maman selepas Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah di Lippo Mall Nusantara, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, pengendalian produk thrifting impor ini urusannya dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan berada di hulu karena mengurusi alur barang masuk. Sedangkan Kementerian UMKM berada di hilir.

Maman mengatakan perlu konsistensi dari aparatur negara di bea cukai untuk menyetop barang bekas impor. Baru kemudian Kementerian UMKM bertindak untuk mendorong substitusi barang thrifting, serta mengatur para e-commerce.

"Akhirnya, mau nggak mau UMKM kita akan tumbuh. Kreativitas produk, kualitas produk akan didorong," terang Maman.

Ia kemudian menyinggung isu harga barang lokal yang kurang bersaing. Maman menilai masalah harga itu berkaitan dengan besaran demand-nya.

"Semakin banyak pasar yang meminta, tentunya harga pasti akan semakin kecil. Jadi ini kan ekonomi upscale, jadi biarkan yang penting [thrifting impor] ditutup dulu. Jadi nanti kita banjiri pedagang-pedagang itu, kita kasih mereka dengan produk-produk lokal kita dan saya ingin sampaikan nggak kalah bagusnya kok bagus-bagus produsen-produsen UMKM kita yang buat-buat baju-baju itu, mau bikin baju model apapun bisa oke," jelas Maman.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Kementerian UMKM menyiapkan solusi bagi pedagang barang bekas (thrifting) terdampak pembatasan baju bekas.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo meminta agar setiap langkah penindakan terhadap peredaran pakaian bekas impor juga diimbangi dengan penyiapan produk pengganti yang bisa dijual oleh pedagangthrifting.

Dalam hal ini, Kepala Negara RI meminta agar para pedagangthriftingtetap bisa berjualan dengan memasarkan produk substitusi dari produksi dalam negeri.

“Jadi arahnya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualanthrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia,” kata Maman dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/11/2025).

Menurut Maman, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar pemerintah tidak hanya menegakkan aturan impor, melainkan juga memberi solusi ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak.

Lebih lanjut, dia mencontohkan kawasan Pasar Senen di bilangan Jakarta yang menjadi salah satu sentrathrifting. Nantinya, pemerintah akan mendorong para pedagang di Pasar Senen untuk beralih menjual produk-produk buatan dalam negeri.

“Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita, kayak baju-baju kita yang bagus-bagus,” imbuhnya.

Adapun, Maman menuturkan Kementerian UMKM telah memanggil sejumlah asosiasi produsen pakaian lokal dan perwakilan komunitasthriftinguntuk membahas langkah transisi tersebut.

Dia menyatakan kebijakan ini untuk memperkuat industri dalam negeri serta menjaga keseimbangan ekonomi mikro. Dia juga optimistis produk lokal Indonesia dapat bersaing dari segi harga, kualitas, maupun gaya dengan barang bekas impor.

“Di sisi lain, kita harus jaga juga eksistensi para pedagang-pedagangthriftingyang memang dia sudah beraktivitas di situ. Jadi kita akan cari solusi terbaiknya agar mereka tetap bisa beraktivitas ekonomi,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) mendesak pemerintah segera memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk kain dan pakaian jadi. YKTI menilai langkah ini penting demi melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk tekstil dalam negeri di tengah maraknya peredaran pakaian impor dan barang thrifting.

Ketua Umum YKTI, Rudiansyah, menegaskan kehadiran SNI wajib dapat menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat. Menurutnya, persoalan kualitas tidak hanya muncul dari produk lokal, tetapi juga dari barang impor yang beredar di pasar tanpa kendali mutu yang jelas.

“Dengan kasat mata kita bisa lihat barang bermerek kelas dunia hasil produksi lokal, termasuk dari Industri Kecil dan Menengah (IKM), sudah banyak di mal. Tapi barang berkualitas rendah juga bertebaran di pasar, baik produk lokal maupun impor,” ujar Rudiansyah, dikutip Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan, perbandingan harga antara produk baru dan pakaian bekas impor tidak sebanding. Barang thrifting, menurut YKTI, sering kali masuk ke Indonesia secara ilegal tanpa melalui prosedur pajak dan pemeriksaan mutu.

YKTI menilai maraknya barang bekas impor membuat pelaku industri tekstil nasional kehilangan daya saing. “Baju-baju thrifting dari negara asal memang sudah tidak ada nilainya. Karena itu, harga di sini tidak bisa dibandingkan dengan barang baru yang diproduksi secara legal,” kata Rudiansyah.

Keluhan masyarakat terkait mutu produk juga terus diterima lembaganya. YKTI mencatat banyak kasus pakaian yang cepat rusak, warnanya pudar, atau berubah bentuk setelah sekali cuci. Ada pula keluhan soal kancing lepas akibat kualitas jahitan yang buruk.

“SNI wajib merupakan cara untuk memastikan kualitas dan meminimalkan kerugian konsumen. Aturan ini seharusnya berlaku untuk semua produk, baik lokal maupun impor,” tegas Rudiansyah.

Namun, YKTI menyayangkan respons pemerintah yang dinilai lambat. Surat resmi mengenai usulan pemberlakuan SNI sudah disampaikan ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan beberapa bulan lalu, tetapi hingga kini belum ada tanggapan.

Desakan tersebut muncul kembali setelah Menteri Keuangan Purbaya melakukan langkah penertiban impor ilegal, termasuk pakaian bekas. YKTI menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif dalam upaya menata industri tekstil dan melindungi konsumen dalam negeri.

YKTI juga menilai koordinasi antarkementerian perlu diperkuat agar kebijakan pemulihan industri tekstil berjalan efektif. “Masalah lain yang dihadapi konsumen tekstil adalah turunnya daya beli akibat penurunan aktivitas produksi dan banyaknya perusahaan tutup,” ujar Rudiansyah.

Data Bank Indonesia mencatat, indeks kepercayaan konsumen pada Agustus 2025 turun menjadi 117,2 poin. Kondisi ini menunjukkan tekanan pada daya beli masyarakat yang turut memengaruhi penjualan sektor tekstil dan produk turunannya.