Bisnis.com, JAKARTA — PT Esa Medika Mandiri menyiapkan sejumlah rencana ekspansi di industri alat kesehatan nasional setelah melayani lebih dari 200 rumah sakit di Indonesia sepanjang lebih dari 25 tahun beroperasi.

Direktur Utama PT Esa Medika Mandiri Florian Chris Widjaja mengatakan perjalanan perusahaan selama lebih dari dua dekade ditopang oleh konsistensi dalam membangun kemitraan jangka panjang dengan fasilitas kesehatan dan institusi terkait.

Basis pelanggan perseroan mencakup institusi pemerintah, lembaga internasional, dan jaringan rumah sakit swasta, yang mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap kapabilitas Perseroan dalam penyediaan solusi alat kesehatan.

“Selama lebih dari 25 tahun, PT Esa Medika Mandiri tumbuh dengan berfokus pada kebutuhan fasilitas kesehatan di Indonesia, terutama pada layanan-layanan kritikal yang membutuhkan keandalan produk, ketepatan layanan, dan kesinambungan dukungan operasional. Perseroan telah melayani lebih dari 200 Mitra rumah sakit di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

Florian menjelaskan perseroan akan terus memperkuat fondasi bisnis melalui kombinasi distribusi, manufaktur, dan kemitraan strategis guna menangkap peluang pertumbuhan industri kesehatan nasional.

Sejak berdiri pada 2000, Esa Medika berkembang dari distributor alat kesehatan menjadi penyedia solusi kesehatan yang didukung jaringan distribusi nasional. Hingga 2026, perusahaan memiliki 1 kantor pusat, 2 pabrik manufaktur, 4 kantor perwakilan di Semarang, Medan, Bandung, dan Surabaya, serta jaringan tenaga penjualan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Portofolio bisnis perseroan berfokus pada peralatan medis kategori capital equipment yang digunakan jangka panjang oleh fasilitas kesehatan, khususnya untuk ruang operasi, unit perawatan intensif (ICU), dan instalasi gawat darurat (IGD).

Produk yang dipasarkan meliputi instrumen bedah, electrosurgery unit, lampu operasi dan pemeriksaan, sistem bedah minimal invasif, ventilator, anesthesia machine, serta berbagai perangkat medis lainnya untuk mendukung layanan kesehatan kritikal.

Selain memperkuat distribusi, Esa Medika juga mengembangkan kapasitas manufaktur melalui pembangunan pabrik di Solo pada 2020 dan Cikupa pada 2023. Kedua fasilitas tersebut telah mengantongi sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dari Kementerian Kesehatan.

Dalam perjalanannya, perseroan juga terlibat dalam sejumlah proyek kesehatan yang didukung lembaga multilateral, antara lain proyek Islamic Development Bank (IsDB) di Universitas Sumatera Utara pada 2013, Universitas Sebelas Maret dan Universitas Andalas pada 2016.

Selanjutnya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 2021, RS Vertikal Makassar dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 2024, serta RS Vertikal Surabaya pada 2025.

Florian Chris Widjaja menilai kebutuhan alat kesehatan di Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang seiring peningkatan kapasitas layanan kesehatan nasional.

Karena itu, perusahaan akan terus memperluas jaringan distribusi, meningkatkan kapasitas manufaktur, dan memperkuat kerja sama dengan mitra internasional di bidang teknologi alat kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Esa Medika Mandiri (Esa Medika) menyiapkan sejumlah langkah ekspansi untuk menopang pertumbuhan bisnis jangka panjang, mulai dari pengembangan fasilitas produksi, penambahan lini produk alat kesehatan, hingga penjajakan kerja sama strategis dengan mitra internasional.

Perusahaan distribusi dan produsen alat kesehatan tersebut juga berencana memperluas basis pelanggan di luar segmen pemerintah dengan membidik rumah sakit swasta, klinik, laboratorium, dan institusi kesehatan nonpemerintah.

Founder sekaligus Komisaris Utama PT Esa Medika Mandiri, Surya Widjaja, mengatakan strategi tersebut dilakukan untuk memperkuat pertumbuhan usaha sekaligus menciptakan portofolio pelanggan yang lebih beragam.

"Lebih dari 20 tahun kiprah kami di industri alat kesehatan Indonesia mencerminkan kepercayaan tenaga kesehatan dan para pemangku kepentingan terhadap produk dan layanan Esa Medika. Kami berkomitmen terus memperkuat standar kualitas internasional dan efisiensi rantai pasok," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Manajemen menyebut pengembangan bisnis tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi dan penambahan produk baru, tetapi juga melalui investasi pada entitas anak maupun proyek usaha baru yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan.

Langkah ekspansi tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah yang selama ini menjadi salah satu sumber permintaan alat kesehatan.

Selain itu, Esa Medika bersama sejumlah entitas dalam grup tengah menjajaki kerja sama strategis dengan mitra internasional guna meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, termasuk pada segmen produk consumables atau alat kesehatan habis pakai.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai pasok, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri alat kesehatan.

Selama lebih dari dua dekade beroperasi, Esa Medika telah memasok berbagai kategori alat kesehatan, mulai dari peralatan ruang operasi, intensive care unit (ICU), hingga central sterile supply department (CSSD) kepada lebih dari 200 fasilitas kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia.

Perseroan juga menjadi distributor sejumlah merek alat kesehatan internasional seperti BOWA, Medicon, Simeon, dan Medec.

Selain aktivitas distribusi, Esa Medika tercatat terlibat dalam sejumlah proyek pengadaan dan pengembangan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, termasuk proyek yang didukung oleh Islamic Development Bank.

Dalam proyek tersebut, perusahaan menyediakan layanan terintegrasi mulai dari perencanaan, pengadaan, instalasi, pelatihan, hingga layanan purna jual.

Manajemen menilai prospek industri alat kesehatan nasional masih terbuka lebar seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dan dorongan pemerintah terhadap penggunaan produk dalam negeri.

Karena itu, ekspansi kapasitas produksi dan penguatan kemitraan internasional menjadi fokus utama perusahaan untuk memperbesar pangsa pasar pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah terus menekan ketergantungan impor pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri, penguatan produktivitas pertanian, serta optimalisasi lahan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Dulu uang kita dipakai memperkaya negara lain lewat impor. Sekarang uang yang sama berputar di petani kita sendiri. Ini yang membuat ekonomi daerah bergerak,” kata Sudaryono dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menekankan itu dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah bertema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor yang digelar di Balai Kartini, Jakarta.

Indonesia sebelumnya masih mengandalkan impor pangan, terutama beras, yang mencapai sekitar 3 juta ton pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 4 juta ton pada 2024.

Namun, seiring meningkatnya produksi dalam negeri, pemerintah memutuskan menutup rapat keran impor beras sepanjang 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian mencatat saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,3 juta ton hingga pekan ketiga Mei 2026. Stok tersebut dinilai tertinggi sepanjang sejarah.

Sudaryono, menegaskan sektor pertanian kini menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi daerah seiring keberhasilan pemerintah meningkatkan produksi pangan nasional dan menekan impor berbagai komoditas strategis.

Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar menyebut kebijakan peningkatan produksi pangan dan pengurangan impor memberikan dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki efek ekonomi yang sangat luas karena langsung menyerap tenaga kerja, membuka peluang usaha baru, hingga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di desa.

Ia mencontohkan keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras konsumsi medium pada 2025 serta tercapainya swasembada jagung dan gula konsumsi telah menciptakan ruang produksi baru di dalam negeri yang sebelumnya diisi produk impor.

“Artinya ada lapangan pekerjaan baru, ada masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya karena produksi meningkat,” ujar Sudaryono.

Wamentan mengatakan, peningkatan produksi pangan nasional dicapai melalui berbagai program percepatan produksi seperti pompanisasi, pipanisasi, perbaikan irigasi, optimalisasi lahan rawa, hingga pemberian benih unggul serta alat dan mesin pertanian.

Kementerian Pertanian, lanjutnya, telah membagikan sekitar 70 ribu pompa untuk meningkatkan indeks pertanaman lahan dari satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.

“Rahasianya sederhana, menanam lebih banyak supaya panennya lebih banyak,” ucap Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.

Ia juga menjelaskan sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling mudah dijangkau masyarakat desa dan dapat langsung menciptakan aktivitas ekonomi di daerah.

“Sektor pertanian itu bisa menjangkau semua lapisan masyarakat desa. Ketika produksi naik, maka usaha tumbuh, tenaga kerja terserap, dan ekonomi lokal bergerak,” jelasnya.

Wamentan Sudaryono juga menyoroti dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menjadi pasar baru bagi komoditas pertanian dan peternakan nasional.

Ia menyebut saat ini investasi peternakan sapi perah mulai tumbuh di berbagai daerah karena meningkatnya kebutuhan susu dalam negeri.

Pemerintah pun terus mendorong pengembangan komoditas strategis seperti susu, daging sapi, bawang putih, dan kedelai untuk mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

“MBG ini menciptakan permintaan besar terhadap susu, sayur, telur, ayam, dan komoditas lainnya. Jadi bukan hanya anak-anak yang mendapat gizi, tapi ekonomi pertanian di daerah juga ikut bergerak,” terangnya.

Selain memenuhi kebutuhan domestik, Wamentan mengatakan penguatan sektor pertanian juga mulai mendorong peningkatan ekspor nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Sudaryono, nilai ekspor sektor pertanian Januari-Desember 2025 sebesar Rp756,59 triliun meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor turun sekitar Rp41 triliun.

Tidak hanya itu, Wamentan juga mengomentari terkait penguatan nilai dolar Amerika Serikat yang justru dapat menjadi peluang bagi sektor pertanian berbasis ekspor karena komoditas seperti kopi, karet, kelapa, cengkeh, gula aren, hingga serabut kelapa diperdagangkan menggunakan dolar AS.

“Kalau ekspor kita naik, petani juga bisa menikmati nilai tambah karena dibayar dolar. Ini peluang bagi daerah untuk memperkuat komoditas ekspor pertanian,” imbuhnya.

Selain itu, Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa pemerintah juga memperluas cetak sawah baru di luar Jawa sebagai strategi jangka panjang menjaga ketahanan pangan sekaligus membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah.

“Cetak sawah bukan hanya soal pangan hari ini, tapi persiapan pangan dan ekonomi Indonesia 50 sampai 100 tahun ke depan,” tegasnya.

Ia menambahkan, sektor pertanian saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Karena itu, pemerintah terus memperkuat dukungan mulai dari pupuk subsidi, alat mesin pertanian, hingga akses pembiayaan murah bagi petani dan

“Kami yakin sektor pertanian sangat menjanjikan. Produksi ada, pasar ada, ekspor juga besar. Tinggal bagaimana semua pihak mendukung agar ekonomi desa tumbuh semakin kuat,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten terus berkomitmen mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, di tengah kekhawatiran atas meluasnya ketergantungan impor terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan hibah alutsista kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa 6 pesawat tempur multirole Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat A-400M, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, serta rudal Meteor di Lanud Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).

Tak hanya itu, dalam waktu dekat TNI juga dikabarkan akan menerima kedatangan bekas kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi.

AHY menegaskan bahwa langkah transformasi industri pertahanan dalam negeri membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan guna membangun budaya unggul di sektor produksi.

"Tentu kita menuju ke sana," ujar AHY pada sela-sela kunjungannya di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/5/2026).

Saat ditanya lebih lanjut apakah hal tersebut berarti menunjukkan bahwa RI belum sepenuhnya mandiri saat ini, AHY menepis anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak maju menuju hal tersebut.

Menurutnya, kemandirian bukan sekadar hanya dapat memproduksi sesuatu sendiri, melainkan juga dapat menanamkan suatu nilai unggul dalam setiap komponen yang berada dalam sebuah industri.

"Loh, kita kan terus berproses ya. Kita harus lakukan terus, semua negara perlu bertransformasi. Semua negara berupaya yang terbaik termasuk Indonesia, dan butuh waktu. Ingat, kita juga terus melakukan transformasi ini bukan hanya sekedar melakukan produksi-produksi yang serba jadi, tetapi ada budaya yang ditanamkan, dan ada budaya unggul yang ingin kita harapkan bisa menjadi spirit transformasi tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut AHY menekankan bahwa kerja sama internasional dalam pengadaan alutsista merupakan sesuatu yang lumrah untuk dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia. Kendati demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemanfaatan kapasitas produksi domestik yang ada.

Dia mencontohkan langkah konkret pemerintah yang saat ini tengah mengawal proyek strategis matra laut melalui satuan tugas khusus dengan telah diluncurkannya kapal perang Frigate Merah Putih (FMP), yang diproduksi oleh anak bangsa di bawah besutan PT PAL Indonesia.

"Sebagai contoh, tadi saya juga bisa melihat secara langsung termasuk ada satgas yang saat ini sedang mengawal produksi Frigate Merah Putih. Ini juga salah satu satu contoh kebutuhan kapal-kapal kapal kita. Sekali lagi, tidak juga kemudian kita sama sekali tidak bekerja sama. Semua negara juga melakukan kerja sama pertahanan, termasuk juga dalam alutsista, tapi di mana kita bisa memproduksinya sendiri dengan teknologi yang kita miliki, kita lakukan itu. Kita dahulukan produksi dalam negeri," urainya.

Meski begitu, AHY tidak menampik adanya keterbatasan pada penguasaan teknologi, khususnya pada tingkat tertentu. Untuk mengatasi celah tersebut, pemerintah tengah mendorong adanya alih teknologi (transfer of technology) yang juga harus didukung oleh anggaran negara yang proporsional.

"Kecuali memang ada sejumlah teknologi yang kita belum mampu, dan kita harus bekerja keras juga, termasuk bagaimana terjadi transfer of knowledge, transfer of technology, dan tentunya dengan dengan kapasitas fiskal yang memadai untuk bisa membangun sebuah kemandirian. Ini berlaku sama, tentu bukan hanya terkait alutsista, bukan hanya terkait dengan kapal, tapi di semua sektor perdagangan kita melakukan sejumlah upaya agar Indonesia selain terpenuhi kebutuhannya tapi menuju kemandirian atau ketahanan yang berlanjutan," ujar dia.

Di sisi lain, AHY menunjukkan optimisme tinggi terhadap inovasi yang dihasilkan industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya pengembangan Kapal Selam Otonomus (KSOT) yang menempatkan Indonesia di jajaran segelintir negara di dunia yang mampu mengembangkan teknologi serupa.

"Lalu kita juga bangga tentunya dari sejumlah produk yang telah dilahirkan dan ini masih terus dalam semangat riset yang juga disempurnakan adalah kapal selam Otonomus KSOT yang ada di belakang kita ini. Ini karya anak bangsa. Tidak banyak negara di dunia menjelaskan bahwa Amerika, Rusia, Tiongkok, dan Indonesia yang mengembangkan kapal selam Otonomus, dan harapannya ini juga bisa semakin handal, bisa teruji, dan pada akhirnya sudah bisa memperkuat armada kapal-kapal kita, khususnya untuk kepentingan militer," bebernya.

Oleh sebab itu AHY turut mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk solid memberikan dukungan penuh terhadap ekosistem industri pertahanan dan teknologi nasional melalui sinergi triple-helix, termasuk kerja sama antarbangsa dan negara dalam upaya menuju kemandirian pengembangan teknologi pengadaan alutsista.

"Jadi, tentunya kita menuju ke kemandirian itu, semangatnya di sana, kita harus memulai ini, dan sudah dilakukan selama ini, dan terus berproses. Kalau bukan kita yang mengembangkan atau mendukungnya, siapa lagi? Saya rasa ini yang juga melibatkan semua elemen bangsa termasuk kalangan saintis, para akademisi, para teknokrat, dan juga saya selalu mengatakan kita perlu kerja sama antara negara, dengan berbagai kalangan karena pemerintah sendiri perlu mengembangkan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan semua elemen termasuk dunia usaha, dunia bisnis, dunia akademik, dan berbagai komunitas masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan industri hulu menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah untuk membangun kemandirian sektor farmasi dan alat kesehatan nasional. Pasalnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan berteknologi tinggi masih sangat besar hingga saat ini.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan industri farmasi nasional masih bergantung pada impor active pharmaceutical ingredients (API) atau bahan baku obat hingga 80%–90%.

Menurutnya, sebagian besar bahan baku obat tersebut masih dipasok dari Cina dan India yang selama ini menjadi pemasok utama kebutuhan industri farmasi Indonesia.

“Cina dan India tetap menjadi supplier terbesar untuk bahan baku obat di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Padahal, kata Andry, Indonesia memiliki pasar farmasi domestik yang besar dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 280 juta jiwa. Kondisi itu seharusnya dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri dibandingkan terus bergantung pada impor.

Namun, dia menilai pengembangan industri bahan baku obat nasional masih menghadapi persoalan besar di sektor hulu, terutama belum kuatnya industri petrokimia domestik.

Menurutnya, penguatan industri petrokimia menjadi faktor penting karena sektor tersebut merupakan basis utama pengembangan bahan baku obat di dalam negeri.

“Ketika kita berbicara mengenai bahan baku obat, pastikan industri petrokimia kita cukup baik,” katanya.

Selain farmasi, ketergantungan impor juga masih terjadi pada sektor alat kesehatan nasional. Andry menyebut sekitar 52% alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor.

Menurutnya, industri domestik saat ini umumnya baru mampu memproduksi alat kesehatan berisiko rendah dan berteknologi sederhana seperti tempat tidur pasien dan pakaian operasi.

Sementara itu, alat kesehatan dengan teknologi tinggi dan risiko besar yang banyak dibutuhkan rumah sakit masih dipenuhi produk impor.

“Kalau kita berkaca kepada permesinan dan alat kesehatan berteknologi tinggi, itu masih dipenuhi impor,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperkuat regulasi untuk mendorong pengembangan industri kesehatan nasional. Salah satunya melalui aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Kesehatan No. 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan.

Andry mengatakan beleid tersebut mewajibkan obat impor yang dipasarkan di Indonesia untuk diproduksi di dalam negeri paling lambat lima tahun atau disertai alih teknologi secara bertahap.

Selain itu, aturan tersebut juga memperbolehkan penggunaan bahan baku atau komponen produksi dalam negeri meski memiliki harga lebih tinggi dibandingkan produk impor.

Menurutnya, kebijakan tersebut cukup positif untuk memperluas keterlibatan produsen domestik dalam industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

“Menurut saya cukup baik dan cukup mendukung agar produsen dalam negeri bisa ikut serta masuk ke dalam sektor farmasi dan alat kesehatan,” katanya.

Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan industri kimia dasar dan petrokimia nasional agar hilirisasi sektor kesehatan tidak berhenti di level produk akhir.

Karena itu, Andry menilai pengembangan industri hulu kesehatan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata, melainkan membutuhkan koordinasi lintas kementerian mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi hingga Kementerian ESDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan industri hulu menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah untuk membangun kemandirian sektor farmasi dan alat kesehatan nasional. Pasalnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan berteknologi tinggi masih sangat besar hingga saat ini.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan industri farmasi nasional masih bergantung pada impor active pharmaceutical ingredients (API) atau bahan baku obat hingga 80%–90%.

Menurutnya, sebagian besar bahan baku obat tersebut masih dipasok dari Cina dan India yang selama ini menjadi pemasok utama kebutuhan industri farmasi Indonesia.

“Cina dan India tetap menjadi supplier terbesar untuk bahan baku obat di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Padahal, kata Andry, Indonesia memiliki pasar farmasi domestik yang besar dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 280 juta jiwa. Kondisi itu seharusnya dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri dibandingkan terus bergantung pada impor.

Namun, dia menilai pengembangan industri bahan baku obat nasional masih menghadapi persoalan besar di sektor hulu, terutama belum kuatnya industri petrokimia domestik.

Menurutnya, penguatan industri petrokimia menjadi faktor penting karena sektor tersebut merupakan basis utama pengembangan bahan baku obat di dalam negeri.

“Ketika kita berbicara mengenai bahan baku obat, pastikan industri petrokimia kita cukup baik,” katanya.

Selain farmasi, ketergantungan impor juga masih terjadi pada sektor alat kesehatan nasional. Andry menyebut sekitar 52% alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor.

Menurutnya, industri domestik saat ini umumnya baru mampu memproduksi alat kesehatan berisiko rendah dan berteknologi sederhana seperti tempat tidur pasien dan pakaian operasi.

Sementara itu, alat kesehatan dengan teknologi tinggi dan risiko besar yang banyak dibutuhkan rumah sakit masih dipenuhi produk impor.

“Kalau kita berkaca kepada permesinan dan alat kesehatan berteknologi tinggi, itu masih dipenuhi impor,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperkuat regulasi untuk mendorong pengembangan industri kesehatan nasional. Salah satunya melalui aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Kesehatan No. 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan.

Andry mengatakan beleid tersebut mewajibkan obat impor yang dipasarkan di Indonesia untuk diproduksi di dalam negeri paling lambat lima tahun atau disertai alih teknologi secara bertahap.

Selain itu, aturan tersebut juga memperbolehkan penggunaan bahan baku atau komponen produksi dalam negeri meski memiliki harga lebih tinggi dibandingkan produk impor.

Menurutnya, kebijakan tersebut cukup positif untuk memperluas keterlibatan produsen domestik dalam industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

“Menurut saya cukup baik dan cukup mendukung agar produsen dalam negeri bisa ikut serta masuk ke dalam sektor farmasi dan alat kesehatan,” katanya.

Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan industri kimia dasar dan petrokimia nasional agar hilirisasi sektor kesehatan tidak berhenti di level produk akhir.

Karena itu, Andry menilai pengembangan industri hulu kesehatan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata, melainkan membutuhkan koordinasi lintas kementerian mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi hingga Kementerian ESDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mencatatkan stok beras nasional menembus lebih dari 5,3 juta ton pada Mei 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa penguatan produksi dalam negeri dan sinergi lintas sektor mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Bulog pada tahun ini kembali menorehkan capaian sejarah dengan stok beras tertinggi sepanjang sejarah, yaitu lebih dari 5,3 juta ton setara beras pada Mei 2026. Ini semua atas kerja sama dan kerja keras kita bersama,” kata Rizal dalam Malam Penganugerahan dan Syukuran ke-59 Bulog di Gedung Bulog, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga produksi pangan domestik. Dia menilai kebijakan yang berpihak pada produksi dalam negeri menjadi faktor utama penguatan ketahanan pangan nasional.

“Capaian ini sebagai penanda bahwa ketika negara hadir, kebijakan berpihak pada produksi dalam negeri dan seluruh elemen bergerak dalam satu irama, maka ketahanan pangan nasional dapat kita perkuat,” ujarnya.

Rizal menyebut perjalanan panjang Bulog merupakan bentuk pengabdian dalam menjaga logistik pangan nasional. Dia menjelaskan Bulog kini mengemban amanah besar untuk mendukung agenda swasembada pangan nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, swasembada pangan hanya dapat diwujudkan melalui keterlibatan seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, sektor swasta, akademisi, hingga petani.

Selain mencatat rekor stok beras, Bulog juga mengeklaim mampu memperkuat struktur pembiayaan perusahaan. Hal ini tercermin dari suku bunga pinjaman Bulog pada 2026 yang berhasil ditekan dari 6,7% menjadi 5%.

Adapun, Bulog juga berpotensi memperoleh tambahan manfaat dari skema diskon bunga bank atas pembayaran bunga pinjaman periode 2020—2025.

“Estimasi cash-in atas return diskon bunga bank yang berpotensi diterima Bulog mencapai Rp1,57 triliun, dan hari ini diharapkan dapat menjadi pemotong tagihan serta memperkuat struktur keuangan perusahaan Bulog ke depan,” tuturnya.

Ke depan, Bulog menargetkan transformasi peran dari sekadar operator logistik pangan menjadi orkestrator logistik nasional hingga internasional.

Adapun untuk mendukung agenda tersebut, Bulog menyiapkan program hilirisasi pangan melalui pembangunan infrastruktur pascapanen di 100 titik daerah pada 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp5 triliun.

Program bernilai jumbo tersebut mencakup pembangunan sarana penyimpanan, penggilingan padi, sentra penggilingan jagung, hingga sentra pengolahan beras di berbagai wilayah.

“Dalam posisi itulah Bulog siap mengambil peran sebagai orkestrator hulu dan hilir sektor pangan yang berhubungan dengan produksi, pengolahan pascapanen, penyimpanan, distribusi, sampai dengan ekosistem yang saling menguatkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis kilang minyak di Tanah Air mulai menunjukkan peluang menjanjikan. Hal ini tak lepas dari langkah Indonesia untuk memperkuat produksi dalam negeri demi ketahanan energi nasional.

Selama ini, pengembangan kilang di Indonesia identik dengan proyek raksasa bernilai miliaran dolar AS yang membutuhkan waktu panjang dan kompleksitas tinggi. Contoh paling nyata adalah proyek Kilang Tuban di Jawa Timur yang sempat berjalan tersendat.

Kali ini, pendekatan yang diambil tidak lagi semata bertumpu pada mega proyek kilang berskala besar, melainkan mulai mengarah pada pembangunan kilang berkapasitas lebih kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Adapun skema ini mencuat seiring penjajakan kerja sama dengan Rusia yang menawarkan model kilang modular sebagai solusi lebih lincah dan adaptif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Bahlil menuturkan rencana proyek tersebut berbeda dengan pengembangan Kilang Tuban yang merupakan kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan Rusia, Rosneft Oil Company. Skala proyek yang dijajaki saat ini disebut tidak sebesar Kilang Tuban.

Menurutnya, pemerintah masih mematangkan skema kerja sama yang akan dilakukan melalui mekanisme antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B) dengan Rusia.

"Saya diminta untuk menindaklanjuti pertemuan dari dua pemimpin, Presiden Prabowo sama Presiden Putin dan dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan Pemerintahan Rusia itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat support dari Rusia," ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4/2026).

Pasar Besar, Cuan Terbuka Lebar

Saat ini, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 39 juta hingga 40 juta kiloliter (KL) per tahun. Adapun produksi minyak domestik baru sekitar 600.000 barel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Berkaca pada data kebutuhan di atas, ceruk bisnis kilang di Indonesia masih sangat menggiurkan.

Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai kondisi ini menciptakan captive market yang sangat besar bagi investor kilang. Dengan kata lain, pasar sudah tersedia—tinggal bagaimana pelaku usaha bisa masuk dengan model bisnis yang tepat.

“Investasi kilang di Indonesia masih sangat menjanjikan karena captive market dari defisit BBM kita sekitar 1 juta barel per hari masih sangat besar,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (23/4/2026).

Dalam konteks ini, kilang modular dinilai memiliki keunggulan dari sisi kecepatan pembangunan dan fleksibilitas. Berbeda dengan kilang besar yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, kilang kecil dapat dibangun lebih cepat sehingga dampak substitusi impor bisa segera dirasakan.

Ishak menuturkan kilang yang dibangun dalam jumlah yang lebih banyak di dekat lapangan produksi utama dapat menghemat biaya transportasi crude dan distribusi BBM. Selain itu, jaringan kilang yang tersebar mengurangi risiko kelumpuhan pasokan nasional ketika terjadi kerusakan akibat kebakaran kilang.

Namun, pembangunan kilang modular bukan tanpa risiko. Ishak menilai kilang yang kecil cenderung memiliki skala ekonomi yang kecil, sehingga harga produknya menjadi kurang kompetitif dengan yang berskala besar. Integrasi dengan industri petrokimia hilir juga lebih terbatas.

"Selain itu, secara politik, Rusia merupakan negara yang mendapatkan sanksi dari AS sehingga harus dipastikan mitigasinya sehingga tidak bernasib seperti Rosneft dengan Kilang Tuban yang disanksi pascainvasi Rusia ke Ukraina," kata Ishak.

Kilang Kecil Lebih Adaptif

Model kilang kecil ini dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Selain itu, pembangunan kilang yang tersebar di dekat lapangan produksi atau kawasan industri dapat menekan biaya logistik.

Praktisi migas Hadi Ismoyo melihat pendekatan ini sebagai langkah rasional.

"Saya mendukung pembangunan Kilang kecil, clustering di wilayah-wilayah penghasil migas atau kawasan industri yang memang membutuhkan BBM. Sehingga, efisien dan tidak boros biaya logistik karena bolak balik masalah transportasi," jelas Hadi.

Namun demikian, Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengingatkan bahwa strategi energi nasional tidak bisa hanya bertumpu pada BBM.

Dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia tetap perlu mendorong konversi ke energi yang lebih bersih dan efisien, seperti gas.

Dengan subsidi energi yang telah menembus sekitar Rp200 triliun, tekanan fiskal menjadi alasan kuat untuk melakukan diversifikasi energi. Gas, yang memiliki harga lebih murah per satuan energi, dinilai bisa menjadi solusi transisi sebelum adopsi energi baru terbarukan (EBT) makin masif.

"Kami memperingatkan pemerintah, bahwa jangka menengah dan panjang, RI harus mulai menggalakkan konversi BBM ke gas dengan membangun infrastruktur gas yang masif," tutur Hadi.

Peran Pertamina dan Arah Kebijakan

Dari sisi operator, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya yaitu Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait pengembangan kilang.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dan kajian yang ditetapkan pemerintah, termasuk dalam menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri.

Pengalaman Pertamina dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Kilang Petrokimia Balongan (KPB) yang melibatkan mitra global menjadi modal penting untuk mengakselerasi proyek serupa ke depan.

“Kerja sama dapat dijalin dengan negara manapun yang memenuhi kesepakatan. Contoh pembangunan kilang RDMP/KPB juga bekerja sama dengan luar negeri," kata Roberth.

Pada akhirnya, bisnis kilang di Indonesia berada di persimpangan antara peluang ekonomi dan kepentingan strategis nasional.

Di satu sisi, defisit BBM yang besar menjanjikan potensi cuan yang menggiurkan bagi investor. Di sisi lain, kompleksitas investasi dan risiko eksternal menuntut perencanaan yang matang.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaku Usaha PeternakanSapi Potong Indonesia (Gapuspindo) menanggapi rencana pemerintah untuk mengimpor sekitar 100.000 sapi hidup dari Brasil.

Direktur Eksekutif Gapuspindo Djoni Liano memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri.

“Jadi tidak ada jalan lain, kita harus melakukan impor. Kalau saya melihatnya seperti itu, hitungan pemerintah juga begitu, defisitnya [produksi daging sapi] masih 54% dari kebutuhan nasional, kan,” kata Djoni saat ditemui usai rpat di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa rencana tersebut relevan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada komoditas protein dalam beberapa waktu mendatang.

Menurut Djoni, impor tersebut tak hanya dilakukan untuk sapi potong, melainkan juga sapi indukan untuk meningkatkan populasi dalam negeri.

Namun demikian, dia menyebut bahwa pemerintah perlu memikirkan model bisnis agar rencana tersebut dapat berkelanjutan dan memiliki nilai tambah bagi peternak dan masyarakat.

“Apakah mendistribusikan kepada masyarakat atau memang untuk mengembangkannya di station pemerintah begitu, kan, sebelum didistribusikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Apabila skema tersebut berjalan, maka dia menyebut nilai tambah tersebut dapat mencakup penyerapan tenaga kerja, hingga pemberdayaan bahan baku lokal. Meski begitu, dia menggarisbawahi pentingnya konsistensi kebijakan dari pemerintah agar hal ini dapat terwujud.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah membuka opsi untuk mempermudah impor sapi hidup guna memenuhi kebutuhan daging nasional pada 2026.

Hal ini disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi penetapan cadangan pangan pemerintah (CPP) 2026 bersama sejumlah menteri dan kepala badan teknis pada Senin (29/12/2025) lalu.

Menurutnya, apabila impor sapi hidup dioptimalkan, maka nilai tambah itu akan mencakup pemberdayaan tenaga kerja, mendorong program penggemukan, hingga penyerapan bahan pakan seperti rumput.

“Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya. Sapi [hidup], agar punya nilai tambah,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengakui masih mengandalkan impor kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, seiring belum terpenuhinya kebutuhan dari industri otomotif dalam negeri.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kendaraan impor tersebut sudah mulai masuk ke Indonesia dan sebagian telah disalurkan ke koperasi yang siap beroperasi.

“Sudah ribuan, kemarin sudah ada yang sudah disalurkan di Koperasi-koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan ya rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Adapun, setiap koperasi akan dilengkapi kendaraan operasional berupa satu unit truk dan satu unit pikap. Ini artinya, total kebutuhan kendaraan untuk mendukung operasional KopDes Merah Putih mencapai 160.000 unit.

Perhitungan tersebut seiring dengan kebutuhan kendaraan yang diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat dari target 80.000 KopDes/Kel Merah Putih.

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara telah mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program KopDes/Kel Merah Putih.

Ferry menjelaskan pengadaan kebutuhan mobil untuk mendukung KopDes/Kel Merah Putih akan dilakukan secara bertahap, termasuk dari importasi, mengikuti progres pembangunan fisik koperasi di berbagai daerah.

Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan kendaraan dari industri otomotif nasional. Namun, keterbatasan kapasitas produksi membuat pemerintah harus mencari alternatif dari luar negeri.

“Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya, sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain,” jelasnya.

Dalam hal porsi pengadaan dari dalam negeri, Ferry menyebut pemerintah masih akan melihat perkembangan ke depan. Untuk saat ini, kendaraan yang sudah tersedia akan langsung dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan operasional koperasi yang telah rampung dibangun.

“Kita lihat nanti, ini pokoknya yang sudah masuk kita pergunakan dulu untuk melengkapi karena itu menjadi kewajiban begitu bangunan fisik gudang gerai itu langsung dilengkapi dengan fasilitas kendaraan,” pungkasnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menilai pemerintah bisa menciptakan 10 ribu lapangan kerja jika rencana impor 105 ribu pikap diproduksi di dalam negeri.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berandai jika 105 ribu pikap diproduksi di dalam negeri, maka dampaknya justru akan memperpanjang kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil, bahkan membuka lapangan kerja baru.

Iqbal memperkirakan produksi dalam negeri untuk 105 ribu pikap dapat menyerap sedikitnya 10 ribu tenaga kerja baru, dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.

"Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang," jelas Said dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Karena itu, KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif dalam negeri.

Ia menyebut sejumlah produsen seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurutnya, apabila persoalan harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat melakukan negosiasi spesifikasi.

"Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor," ujarnya.

Said juga menyinggung adanya penolakan dari kalangan industri terhadap rencana impor tersebut. Ia menyebut Kementerian Perindustrian dan kalangan pengusaha disebut tidak sejalan dengan kebijakan impor tersebut.

KSPI dan Partai Buruh meminta transparansi terkait pihak importir serta proses kebijakan yang diambil.

"Kami menduga, bukan menuduh, setiap impor pasti ada fee. Siapa importirnya? Buka ke publik," tegas Said.

Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyoroti rencana impor tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kami minta KPK memantau dan menyoroti rencana impor 105 ribu mobil ini," katanya.

KSPI menilai rencana impor pikap ironis karena menggunakan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Di sisi lain, rencana tersebut justru berpotensi menghidupi tenaga kerja luar negeri, sementara buruh dalam negeri menghadapi ancaman PHK.

"Uang rakyat Indonesia kok dipakai menghidupi buruh India, sementara buruh otomotif di dalam negeri terancam PHK," tandas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa KSPI telah mendapat laporan dari serikat pekerja anggota di berbagai perusahan otomotif seperti Hino, Isuzu, Toyota, Daihatsu, hingga Suzuki terkait potensi PHK dari rencana impor mobil pikap untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih ini.

“Karena kebijakan pemerintah dalam hal ini Koperasi Desa Merah Putih akan mengimpor 105.000 pikap dari India membuat output produksi di perusahaan-perusahaan ini menjadi berkurang,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/2/2026).

Dia lantas mempertanyakan rasionalitas di balik rencana tersebut, mengingat sektor padat karya di Tanah Air juga mengalami gelombang PHK dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Said, alih-alih melakukan impor, pemerintah dapat membuka serapan kerja hingga puluhan ribu orang dalam setahun apabila pengerjaan 105.000 unit mobil pikap itu dilakukan oleh perusahaan yang telah ada di Indonesia.

Oleh karena itu, KSPI mendesak agar rencana impor mobil itu disetop. Hal ini disebutnya sebagai langkah untuk melindungi industri dalam negeri hingga menghindari potensi korupsi.

“Kalau dikasih ke produsen dalam negeri 105.000 mobil pikap itu, maka akan menyerap tenaga kerja puluhan ribu minimal 1 tahun. Belum lagi nanti kan suku cadangnya diproduksi, untuk maintenance, perawatan mobil itu. Maka akan panjang penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Said.

Sebelumnya, Agrinas Pangan berencana mengimpor 105.000 unit pikap asal India dengan nilai kontrak sekitar Rp24,66 triliun. Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.

Rencana tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan DPR RI, terutama di tengah tekanan terhadap industri otomotif nasional sepanjang 2025.

Menanggapi kritik ini, Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan akan mengikuti arahan dan instruksi jika memang impor pikap dari India harus ditunda.

"Kami akan ikuti, manut saja. Apa pun keputusannya, kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat," ujar Joao dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).