Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengingatkan pentingnya harmonisasi antara revisi Permendag 31/2023 dan aturan baru yang tengah disiapkan Kementerian UMKM.

Pelaku industri menilai kebijakan yang mengatur ekosistem marketplace harus disusun secara selaras agar tidak menimbulkan tumpang tindih dan tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan sinkronisasi kedua regulasi tersebut menjadi krusial untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif serta memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam ekosistem perdagangan digital. Menurutnya, harmonisasi aturan diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi marketplace maupun pelaku usaha yang akan terdampak oleh regulasi baru.

“Terkait revisi Permendag maupun rencana Permen UMKM, menurut kami yang paling penting adalah harmonisasi kebijakan agar implementasinya jelas, tidak saling overlap, dan tetap mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan,” kata Budi kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Menurut Budi, harmonisasi kebijakan menjadi semakin penting mengingat pengaturan ekosistem digital melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari sektor perdagangan, UMKM, perpajakan, perlindungan konsumen, komunikasi digital, hingga logistik dan sistem pembayaran.

Di sisi lain, dia menegaskan industri memahami upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola perdagangan digital dan pemberdayaan UMKM. Menurutnya, dialog yang intensif antara regulator dan pelaku usaha menjadi semakin penting karena perkembangan ekosistem digital berlangsung sangat cepat dan dinamis.

Lebih lanjut, idEA menilai tantangan utama yang dihadapi industri saat ini tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan antara seller, konsumen, dan platform di tengah tekanan ekonomi, kenaikan biaya operasional, persaingan yang semakin ketat, serta perubahan perilaku belanja masyarakat.

Dia menjelaskan pola perdagangan digital kini semakin kompleks. Pelaku usaha tidak lagi hanya mengandalkan marketplace sebagai kanal penjualan, tetapi juga memanfaatkan berbagai saluran lain seperti social commerce, live commerce, website mandiri, chat commerce, hingga toko fisik dan pameran.

Budi juga menyoroti rencana kewajiban NIB bagi seller yang berjualan di platform digital. Menurutnya, langkah tersebut pada prinsipnya penting untuk mendorong formalisasi UMKM dan memperluas akses terhadap pembiayaan, sertifikasi, pelatihan, serta berbagai program pemerintah lainnya. Namun, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dan disertai pendampingan yang memadai.

Pasalnya, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala administratif, termasuk dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) dan pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Oleh karena itu, edukasi serta penyederhanaan proses dinilai menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.

Selain itu, Budi juga menanggapi usulan pemberian diskon biaya layanan marketplace hingga 50% bagi pelaku UMKM. Menurutnya, wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam mengingat model bisnis marketplace melibatkan berbagai komponen biaya, mulai dari pengembangan teknologi, sistem pembayaran digital, layanan pelanggan, promosi, keamanan sistem, logistik, hingga perlindungan konsumen.

Dia menilai keberlanjutan ekosistem digital harus menjadi perhatian utama agar seller, konsumen, maupun platform dapat tumbuh secara sehat dalam jangka panjang.

Di samping itu, idEA juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi digital Indonesia tetap kondusif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Menurut Budi, sektor digital selama ini telah menarik investasi dalam jumlah besar, menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur teknologi, serta membantu jutaan UMKM masuk ke dalam ekonomi digital.

“Kami juga melihat pentingnya menjaga iklim investasi digital Indonesia tetap positif dan predictable. Selama ini sektor digital telah menarik investasi besar, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur teknologi, dan membantu jutaan UMKM masuk ke ekonomi digital,” tuturnya.

Budi menilai kepastian regulasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekosistem digital nasional. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu berfokus pada penguatan daya saing UMKM, perlindungan konsumen, serta penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat di pasar digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons tudingan market abuse atau penyalahgunaan pasar di industri e-commerce yang disampaikan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah rencana pemerintah menyiapkan regulasi yang mengatur biaya layanan platform digital bagi pelaku usaha.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan bahwa dari sisi industri, platform pada prinsipnya terbuka untuk komunikasi dan dialog dengan pemerintah.

“Karena ekosistem e-commerce ini cukup kompleks, jadi memang perlu dilihat secara utuh agar tidak muncul persepsi yang berbeda di lapangan,” kata Budi ketika dihubungi, Senin (25/5/2026).

Terkait tudingan market abuse, Budi menilai konteksnya perlu dilihat secara hati-hati. Menurutnya, saat ini seller makin bersifat hybrid dan omnichannel sehingga tidak hanya bergantung pada satu marketplace. Banyak penjual juga memanfaatkan social commerce, live commerce,website sendiri, chat commerce, hingga toko offline dan pameran.

“Konsumen juga sekarang hybrid, jadi dinamika kompetisinya sebenarnya cukup tinggi,” kata Budi.

Mengenai biaya layanan, Budi menjelaskan sebagian besar biaya di platform berbasis transaksi atau result based. Artinya, biaya baru muncul ketika seller mendapatkan penjualan, termasuk untuk layanan pembayaran, logistik, iklan, fulfillment, maupun subsidi promosi yang sebelumnya banyak ditanggung platform.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjutnya, industri bergerak ke arah bisnis yang lebih berkelanjutan. Karena itu, sebagian skema cost sharing mulai disesuaikan antara platform dan seller, terutama di tengah kenaikan biaya logistik, operasional, teknologi, cloud, keamanan sistem, dan infrastruktur digital lainnya.

Meski demikian, pihaknya memahami kekhawatiran seller. Oleh sebab itu, transparansi, komunikasi, dan masa transisi yang baik dinilai penting agar seller dapat beradaptasi.

“Kami sendiri terus berdiskusi dan memberi masukan agar keseimbangan antara platform, seller, dan konsumen tetap terjaga,” kata Budi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuding platform e-commerce melakukan tindakan market abuse lantaran kerap menaikkan biaya kepada seller.

Maman menyebut pihaknya menerima informasi bahwa salah satu platform e-commerce telah menaikkan biaya pada 18 Mei dan berencana kembali menaikkan biaya mulai 1 Juni mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil bagi pelaku usaha.

“Dan bahkan ini tadi juga kami [bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid] diskusi ini sudah abuse market nih. Dan habis ini saya akan ke KPPU dan kami akan sampaikan situasi kondisi ini,” kata Maman usai bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Kamis (21/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengeluarkan ultimatum kepada platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop, menyusul kabar kenaikan biaya layanan. Kementerian UMKM bahkan membuka peluang pelibatan badan persaingan usaha apabila langkah platform dinilai memberatan pelaku usaha.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan mengambil langkah sesuai aturan apabila ditemukan kebijakan atau regulasi di marketplace yang merugikan pelaku usaha mikro dan kecil.

“Pada prinsipnya, kami akan melakukan langkah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Karena kan negara kita negara hukum. Jadi tentunya untuk melakukan tindak penindakan, penertiban, komunikasi, dasar pertamanya adalah aturan main secara hukum,” kata Maman saat ditemui setelah soft launchingSAPA UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Maman mengemukakan Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kenaikan biaya layanan marketplace, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perdagangan, hingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Nanti kami akan lihat. Makanya saya selaku Kementerian UMKM, saya akan ke Komdigi, nanti habis itu juga kami koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan ke KPPU,” ujarnya.

Dia menilai persoalan biaya layanan marketplace juga berkaitan dengan aspek persaingan usaha sehingga membuka ruang keterlibatan KPPU.

Meski demikian, Maman menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem marketplace yang selama ini menjadi kanal penjualan bagi banyak pelaku usaha.

“Saya harus bilang bahwa kita wajib menjaga marketplace juga karena kan itu juga sebuah institusi yang nggak bisa kita kesampingkan juga karena banyak juga pihak yang sudah mulai berjualan di situ,” katanya.

Maman mengatakan pemerintah akan lebih memprioritaskan perlindungan terhadap UMKM di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, keberpihakan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Kendati demikian, dia menegaskan langkah pemerintah tetap dilakukan secara proporsional dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.

Lebih lanjut, dia menyebut upaya perlindungan UMKM tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Semua pihak harus pahami dulu apa yang kami lakukan dalam langkah itu. Dan ini perintah langsung dari Pak Presiden. Pak Presiden menegaskan betul kepada kami, bahwa wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro,” katanya.

Sebagaimana diketahui, ketentuan terbaru TikTok Shop by Tokopedia yang mulai berlaku per 1 Juni 2026 akan menunjukkan bahwa penjual akan ikut menanggung sebagian biaya retur atau pengembalian barang.

Dalam skema baru tersebut, seller dikenakan kontribusi ongkos kirim maksimal Rp5.000 per satu arah pengiriman untuk transaksi retur, termasuk pada kasus pembeli berubah pikiran. Namun, biaya tersebut tidak berlaku apabila kerusakan atau kegagalan pengiriman disebabkan oleh pihak logistik.

Selain itu, TikTok Shop juga memberlakukan perubahan skema Biaya Komisi Dinamis per 18 Mei 2026, dengan kenaikan batas maksimum komisi dari sebelumnya Rp40.000 menjadi hingga Rp650.000 per item atau meningkat 15 kali lipat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengeluarkan ultimatum dan membuka peluang membawa persoalan kenaikan biaya layanan e-commerce seperti di Shopee dan TikTok Shop ke ranah hukum persaingan usaha apabila dinilai memberatkan pelaku UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan mengambil langkah sesuai aturan apabila ditemukan kebijakan atau regulasi di marketplace yang merugikan pelaku usaha mikro dan kecil.

“Pada prinsipnya, kami akan melakukan langkah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Karena kan negara kita negara hukum. Jadi tentunya untuk melakukan tindak penindakan, penertiban, komunikasi, dasar pertamanya adalah aturan main secara hukum,” kata Maman saat ditemui setelah soft launchingSAPA UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Maman mengemukakan Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kenaikan biaya layanan marketplace, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perdagangan, hingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Nanti kami akan lihat. Makanya saya selaku Kementerian UMKM, saya akan ke Komdigi, nanti habis itu juga kami koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan ke KPPU,” ujarnya.

Dia menilai persoalan biaya layanan marketplace juga berkaitan dengan aspek persaingan usaha sehingga membuka ruang keterlibatan KPPU.

Meski demikian, Maman menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem marketplace yang selama ini menjadi kanal penjualan bagi banyak pelaku usaha.

“Saya harus bilang bahwa kita wajib menjaga marketplace juga karena kan itu juga sebuah institusi yang nggak bisa kita kesampingkan juga karena banyak juga pihak yang sudah mulai berjualan di situ,” katanya.

Maman mengatakan pemerintah akan lebih memprioritaskan perlindungan terhadap UMKM di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, keberpihakan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Kendati demikian, dia menegaskan langkah pemerintah tetap dilakukan secara proporsional dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.

Lebih lanjut, dia menyebut upaya perlindungan UMKM tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Semua pihak harus pahami dulu apa yang kami lakukan dalam langkah itu. Dan ini perintah langsung dari Pak Presiden. Pak Presiden menegaskan betul kepada kami, bahwa wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan revisi regulasi perdagangan digital untuk memperbaiki ekosistem e-commerce di Indonesia. Langkah ini diambil setelah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik pada platform digital.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah saat ini masih membahas revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. “Ya, jadi sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag, ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tapi saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan,” kata Budi Santoso di sela acara perayaan Hari Konsumen Nasional 2026 di Jakarta, Ahad (10/5/2026).

Regulasi tersebut sebelumnya mengatur perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, serta pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan berbasis digital atau marketplace. Pemerintah menilai aturan itu perlu disesuaikan dengan dinamika industri dan kebutuhan pelaku usaha saat ini.

Budi menjelaskan revisi aturan diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan posisi produk lokal, termasuk UMKM, dalam sistem promosi dan penjualan di platform niaga daring. “Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh penjual atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” katanya.

Selain itu, pemerintah ingin membangun ekosistem perdagangan digital yang lebih seimbang antara platform dan pelaku usaha. “Jadi ekosistem nya yang kita perbaiki bareng-bareng, baik dari pelaku usaha, pemilik platform, maupun dari seller-nya. Tapi belum selesai ya, masih pembahasan,” kata Budi.

Ia memastikan seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembahasan revisi regulasi tersebut, termasuk perusahaan platform digital dan para penjual. “Harus saling menguntungkan sehingga semua itu berjalan. Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama ya, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan, agar ekosistemnya berjalan dengan dengan bagus,” katanya.

Pemerintah juga masih mengkaji berbagai instrumen kebijakan sebelum aturan baru ditetapkan. “Tentu banyak, instrumen yang kita lihat kembali. Kita lihat kembali, kita olah semuanya,” ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — PP Tunas mulai merambah ke platform e-commerce. Namun, pelaku usaha dagang el mengaku belum siap secara sistem untuk verifikasi usia anak di platform, termasuk penegakan aturan tersebut.

Sekretaris Jenderal idEA Asosiasi E-Commerce Indonesia, Budi Primawan, mengatakan pihaknya sangat mendukung penerapan PP Tunas di sektor e-commerce.

Budi menjelaskan perkembangan industri e-commerce di Indonesia telah berlangsung pesat sejak tahun 2012. Pada masa itu, regulasi terkait platform digital dan e-commerce masih sangat minim sehingga kondisi pasar relatif bebas.

Berbeda dengan sekarang, dengan adanya regulasi baru terkait PP Tunas, pelaku industri e-commerce harus mempersiapkan berbagai penyesuaian untuk mendukung penerapan aturan tersebut. Namun, menurutnya, proses persiapan tersebut masih membutuhkan waktu dan kesiapan yang matang.

“Saat ini semuanya sedang mencoba menyusun asesmen,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Terdapat keterbatasan teknis dan operasional dalam pengawasan transaksi di platform e-commerce. Di platform e-commerce, terdapat jutaan hingga puluhan juta transaksi per hari, jumlah moderator manusia yang tersedia tidak sebanding dengan volume aktivitas yang harus diawasi. Karena itu, platform sangat bergantung pada bantuan regulator, lembaga pemerintah, dan laporan masyarakat untuk mendeteksi produk atau transaksi bermasalah.

Di sisi lain, PP Tunas juga mengatur pembatasan usia minimum pengguna media sosial dan platform digital berisiko tinggi di Indonesia, yakni 16 tahun. Namun, platform e-commerce disebut masih mengalami kesulitan untuk memastikan usia asli pengguna.

“Kita tidak punya hak untuk melihat itu. Orang tua sangat besar untuk memastikan kontrol terhadap anak,” kata Budi.

Artinya, platform memiliki keterbatasan untuk memastikan apakah pengguna benar-benar sudah cukup usia untuk melakukan transaksi digital. Terlebih, banyak anak menggunakan platform e-commerce melalui gawai milik orang tua mereka.

Budi berharap pemerintah juga mendorong penguatan fitur perlindungan anak langsung pada perangkat digital, misalnya melalui fitur Child Safety yang sebenarnya sudah tersedia di beberapa smartphone, tetapi belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat.

PP Tunas sendiri memberikan masa transisi kepada platform digital untuk menyesuaikan kesiapan mereka dalam mematuhi aturan baru tersebut. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 28 Maret 2026 hingga 2027.

Namun, Budi menilai waktu tersebut masih belum cukup untuk menyiapkan berbagai aspek teknis di platform e-commerce, termasuk sistem verifikasi usia dan mekanisme pengawasan lainnya.

“Sebenarnya belum cukup waktunya, tetapi semoga akan segera kami usahakan,” kata Budi. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Rentetan kasus penyiraman air keras yang menyasar warga sipil dalam beberapa pekan terakhir memicu kekhawatiran publik. Tak hanya soal motif kriminal, kemudahan akses mendapatkan bahan kimia berbahaya melalui platform dagang-el (e-commerce) juga menjadi sorotan. Pemerintah diminta untuk memperketat regulasi transaksi air keras dari hulu hingga hilir.

Dalam catatan Bisnis, setidaknya dua kasus menonjol terjadi dalam waktu berdekatan terkait penyiraman air keras.

Selain serangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis (12/4/2026) malam di depan kantor YLBHI, Jakarta, sebelumnya, insiden serupa menimpa Tri Wibowo (54), seorang staf serikat pekerja di Bekasi, pada Kamis (30/3/2026). Tri diserang saat hendak menunaikan ibadah subuh.

Mirisnya, tersangka berinisial PBU mengaku memilih air keras jenis asam sulfat kadar 90% yang dibeli secara bebas di e-commerce sebagai alat untuk melukai korban demi melampiaskan dendam pribadi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengecam keras serangan terhadap anggotanya. Dia mendesak aparat tidak hanya fokus pada pengejaran pelaku, tetapi juga mengawasi ketat peredaran cairan kimia berbahaya di pasar.

"Kami meminta aparat berwenang untuk mengawasi distribusi air keras karena sudah sangat membahayakan situasi keamanan di masyarakat," tegas Andi kepada Bisnis, dikutip Jumat (3/4/2026).

Senada, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai fenomena ini harus dicegah dengan memperlakukan pengawasan air keras setara dengan ancaman teror bom. Menurutnya, tata niaga bahan berbahaya saat ini masih memiliki celah lebar, terutama pada verifikasi pembeli.

"Saya sangat mendukung apabila tata niaga air keras itu betul-betul dikendalikan. Setiap pembeli wajib menyertakan identitas seperti KTP untuk didokumentasikan, sehingga asal-usulnya jelas," ujar Aan.

Dia menekankan bahwa tanpa pengawasan ketat di tingkat ritel dan digital, air keras akan terus menjadi "senjata murah" bagi pelaku kriminal untuk melakukan aksi teror.

Secara legalitas, distribusi bahan berbahaya sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 75/2014. Beleid tersebut mewajibkan setiap pihak dalam rantai pasok—mulai dari produsen hingga pengecer—memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2).

Pasal 21 dalam aturan tersebut juga memberikan wewenang pengawasan kolaboratif antara Kementerian Perdagangan, BPOM, hingga Pemerintah Daerah. Namun, maraknya penyalahgunaan asam sulfat kadar tinggi yang dijual bebas di platform digital menunjukkan adanya gap antara regulasi di atas kertas dengan implementasi di lapangan.

Merespons tekanan publik, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan intensitas patroli guna memberikan rasa aman. Meski tidak merinci detail teknis pengetatan, ia mengimbau para agen dan distributor kimia untuk mulai melakukan seleksi mandiri terhadap konsumen mereka.

"Patroli adalah komitmen kami untuk pelayanan masyarakat. Di sisi lain, edukasi ke agen, distributor, dan supplier bahan kimia harus menjadi prioritas bersama," kata Budi.

Kini, bola panas berada di tangan regulator. Tanpa langkah konkret untuk menyumbat celah penjualan bebas di platform digital dan kewajiban verifikasi pembeli yang ketat, teror cairan kimia ini dikhawatirkan akan terus menghantui ruang publik.

Bisnis.com, JAKARTA —Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut pemerintah tengah mengkaji aturan soal pembatasan impor barang asal China dengan harga sangat murah, sehingga berisiko mengganggu persaingan pasar dalam negeri.

“Step selanjutnya kami mau bicara mengenai impor barang-barang China yang baru-baru itu tuh [mau kita batasi]. Yang ngawur-ngawur harganya itu,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Maman menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan harga pokok penjualan (HPP). Menurutnya, sejumlah barang dari China dijual dengan harga sangat murah, yakni berkisar Rp3.000–Rp4.000. Dia menyebut pemerintah masih mengkaji skema pengaturannya, termasuk kemungkinan menetapkan harga minimum bagi barang impor.

“Nanti kami lihat. Makanya saya belum berani bicara lebih jauh,” kata Maman.

Sebelumnya, Kementerian UMKM juga telah memanggil sejumlah platform e-commerce terkait maraknya penjualan pakaian bekas impor atauthriftingsecara ilegal. Perwakilan yang hadir antara lain Shopee, TikTok Shop by Tokopedia, dan Lazada.

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana, menegaskan bahwa platform e-commerce wajib mematuhi regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“Dalam hal ini kami meminta agar platform dapat menertibkanseller-selleryang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini adalah pakaian impor bekas,” kata Temmy di Kantor Kementerian UMKM, di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Temmy menegaskan, dalam operasionalnya, platform e-commerce terikat regulasi yang melarang perdagangan barang yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan lain. Karena itu, platform wajib memastikan barang semacam itu tidak dijual di sistem mereka.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Hilmi Adrianto menyampaikan bahwa para anggota idEA berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk Permendag 31/2023.

“Di mana pada isu kali ini kita melihat bahwa isu pakaian impor ilegal ini menjadi sebuah hal yang memang harus kita perhatikan secara bersama-sama,” ujarnya.

Hilmi menambahkan, sejak Maret 2023 seluruh anggota idEA telah melakukan berbagai langkah untuk membantu pemerintah menekan penjualan produk yang dilarang, termasuk pakaian bekas impor.

Melalui koordinasi yang dilakukan hari ini, lanjut Hilmi, para pihak sepakat untuk memperketat pengawasan dan menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih aman dan nyaman. “Sehingga pakaian yang dilarang dijual oleh e-commerce itu bisa kita tertibkan dengan lebih baik lagi,” tambahnya.

Dalam catatanBisnis.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga mengingatkan para pedagang pakaian bekas atauthriftingagar tidak melakukan impor ilegal dan beralih membeli produk dari produsen dalam negeri.

Purbaya menyampaikan keinginannya untuk menghidupkan kembali industri tekstil nasional. Karena itu, ia berencana menindak tegas para importirbalpresatau pakaian bekas yang dikemas dalam karung padat.

Bahkan, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut akan memasukkan para importirbalpreske dalam daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekspor-impor.

“Ke depan kita akan tindak, sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya enggak bisa kaya dulu lagi,” kata Purbaya usai menghadiri agenda di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menegaskan bahwa penjualan produk thrifting atau barang preloved masih diperbolehkan di platform e-commerce, asalkan bukan merupakan pakaian bekas impor ilegal.

"Yang dilarang adalah pakaian bekas impor. Kalau thrifting itu tidak dilarang selama yang dijual adalah preloved barang-barang lokal dan memang barang-barang kita," ujar Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana, usai pertemuan dengan perwakilan e-commerce di Kantor Kementerian UMKM, Jumat (7/11/2025).

Ia menekankan bahwa Kementerian UMKM dan e-commerce sepakat bahwa penertiban dilakukan secara selektif, bukan dengan pelarangan menyeluruh.

Lebih lanjut ia mengatakan salah satu caranya adalah tidak melakukan takedown secara membabi buta.

"Hari ini pagi ini adalah salah satu caranya bahwa memang kami juga tadi diskusi sepakat bahwa memang kita tidak membabi buta melakukan takedown, sepakat gitu ya?," kata Temmy.

Ia kemudian mencontohkan bahwa barang-barang pribadi, seperti sepatu atau pakaian yang dijual kembali oleh pemiliknya (preloved), masih diperbolehkan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah dan pelaku e-commerce telah sepakat menerapkan pendekatan penindakan yang lebih humanis, yakni tidak memblokir penjualan hanya berdasarkan kata kunci otomatis.

"Ada pendekatan humanis, tidak blokir by keyword tapi juga ada intervensi manusia dilihat oh ini ternyata jual barang-barang itu betul thrifting," jelasnya.

Namun, Temmy menegaskan tindakan tegas tetap akan diberlakukan untuk penjualan pakaian impor bekas dalam skala besar, termasuk penjualan balpres atau karungan yang kerap dilakukan melalui live shopping.

"Tapi kalau yang balpres itu sudah jelaslah ini kan partainya partai besar," ungkap Temmy.

"Live dari gudang itu kan sudah bukan orang sekedar cari makan ya kan. Kalau yang preloved barang-barang pribadi sih atau mungkin barang-barang teman yang dititip saya rasa itu masih kita tolerir lah. Gak ada masalah," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) RI meminta e-commerce untuk berhenti mengiklankan barang-barang 'thrifting' atau pakaian bekas dari impor.

Menteri Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah menghubungi platform-platform belanja online untuk mulai setop memberikan fasilitas iklan untuk barang-barang bekas.

Menurut Maman, sejak pagi hari ini, sudah ada beberapa e-commerce yang menutup penjualan barang thrifting. Ia melanjutkan, Kementerian UMKM besok akan memanggil para lapak belanja online untuk dievaluasi dan didorong untuk memfasilitasi produk lokal.

"Jadi besok kita panggil e-commerce-e-commerce-nya, kita akan kumpulkan dan kita akan evaluasi dan tentunya kita akan dorong produk lokal untuk mereka bisa betul-betul difasilitasi oleh e-commerce-e-commerce kita. Jadi semangatnya di situ," kata Maman selepas Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah di Lippo Mall Nusantara, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, pengendalian produk thrifting impor ini urusannya dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan berada di hulu karena mengurusi alur barang masuk. Sedangkan Kementerian UMKM berada di hilir.

Maman mengatakan perlu konsistensi dari aparatur negara di bea cukai untuk menyetop barang bekas impor. Baru kemudian Kementerian UMKM bertindak untuk mendorong substitusi barang thrifting, serta mengatur para e-commerce.

"Akhirnya, mau nggak mau UMKM kita akan tumbuh. Kreativitas produk, kualitas produk akan didorong," terang Maman.

Ia kemudian menyinggung isu harga barang lokal yang kurang bersaing. Maman menilai masalah harga itu berkaitan dengan besaran demand-nya.

"Semakin banyak pasar yang meminta, tentunya harga pasti akan semakin kecil. Jadi ini kan ekonomi upscale, jadi biarkan yang penting [thrifting impor] ditutup dulu. Jadi nanti kita banjiri pedagang-pedagang itu, kita kasih mereka dengan produk-produk lokal kita dan saya ingin sampaikan nggak kalah bagusnya kok bagus-bagus produsen-produsen UMKM kita yang buat-buat baju-baju itu, mau bikin baju model apapun bisa oke," jelas Maman.