Pemerintah akan mengategorikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang kini sedang disiapkan.

Maman menyebut kebijakan tersebut membuat pengemudi ojol berhak memperoleh berbagai insentif dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada UMKM.

"Mereka (pengemudi ojol) akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak mendapatkan semua insentif serta fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha mikro," katanya di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan salah satu fasilitas yang akan diperoleh pengemudi ojol nantinya adalah pembebasan pajak. Mayoritas pengemudi ojol berpenghasilan di bawah Rp500 juta per tahun, sehingga memenuhi syarat fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi usaha mikro dengan peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta per tahun.

Selain itu, pengemudi ojol juga akan memperoleh akses terhadap berbagai program pemberdayaan, mulai dari pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga pelatihan usaha.

Maman mengatakan pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi ojol untuk menyiapkan implementasi kebijakan tersebut.

Menurut dia, seluruh pengemudi yang terdaftar di platform aplikasi akan otomatis dikategorikan sebagai pengusaha mikro.

"Sebagian besar teman-teman asosiasi ojol dan segala macam juga mengharapkannya ke arah sana (dikategorikan menjadi pengusaha mikro). Makanya semua ini kita lakukan karena merupakan aspirasi teman-teman penggiat usaha ojol di bawah," ujar Maman.

Ia mengatakan pengemudi ojol nantinya tetap dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa, sekaligus membuka usaha lain. Bahkan, usaha tersebut bisa dijalankan oleh anggota keluarga mereka, sehingga memberikan tambahan sumber penghasilan.

Kementerian UMKM bersama aplikator juga akan menyiapkan beberapa program dan memetakan potensi usaha yang dapat diambil para pengemudi.

"Apa yang terjadi sekarang adalah teman-teman ojol mendapatkan kemanfaatan berupa fleksibilitas waktu. Dari fleksibilitas itu kita juga akan memberi mereka kesempatan membuka usaha di luar pekerjaan sebagai ojol," ujar Maman.

Apabila dalam penggodokan rencana ini ada masalah administrasi yang menghalangi, Maman mengingatkan semangat kebijakan ini adalah pemerintah ingin memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pengemudi ojol.

Menurut dia, persoalan administratif maupun persyaratan teknis tidak perlu menjadi perhatian utama pada tahap awal karena pemerintah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi masih menyusun teknis pelaksanaannya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pengemudi ojek online (ojol) dikategorikan sebagai pengusaha mikro ketimbang sebagai mitra maupun pekerja.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menilai hubungan antara pengemudi dan aplikator saling menguntungkan.

“Bapak-bapak [driver ojol] tanpa platform sulit mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Platform tanpa bapak-bapak enggak jalan. Mereka cuma sebagai perusahaan teknologi,” kata Temmy dalam diskusi panel bertema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Kantor Maxim Pusat, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Temmy menyebut, bila driver ojol diklasifikasikan sebagai pengusaha mikro, jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia dapat bertambah dari sekitar 50 juta menjadi sekitar 60 juta.

Dia menjelaskan pemerintah saat ini belum mampu membuka lapangan kerja baru secara luas, sehingga perlu menumbuhkan minat kewirausahaan di masyarakat.

Dia menegaskan pentingnya memasukkan pengemudi ojol didalam kategori usaha mikro karena status tersebut memberi keleluasaan dalam berusaha.

Mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro merupakan usaha milik perorangan dengan modal maksimal Rp1 miliar dan omzet tahunan maksimal Rp2 miliar, serta memiliki aset sendiri.

Temmy menilai driver ojol memenuhi karakteristik tersebut karena memiliki aset usaha sendiri, seperti sepeda motor, helm, dan perlengkapan kerja lainnya.

Kemitraan berbasis kondisi juga memungkinkan mitra menentukan jam kerja dan menerima pesanan secara bebas.

Menurut Temmy, pelaku usaha mikro tetap harus diperlakukan sebagai pelaku usaha, bukan pegawai, sehingga aturan ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan sepenuhnya.

“Kalau diambil sebagai pekerja juga, itu kan kurang lebih 10% yang bisa diambil, diserap oleh platform sebagai pekerja. Kenapa? Ya gak mampu lah kalau mau gaji sekian juta orang. Dan platform pasti akan mengeluarkan regulasi terkait kriteria pekerjaan,” katanya.

Dia menjelaskan, bila status pekerja diterapkan, maka akan muncul syarat ketat seperti batas usia, pendidikan minimal, hingga usia kendaraan. Kondisi itu, menurutnya, dapat membuat banyak mitra tersingkir.

Tanggapan Maxim

Sementara itu, Government Relation Manager Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengatakan Maxim tetap memandang posisi pengemudi sebagai mitra.

“Memang tadi sudah dipertegas kemitraan yang strategis dengan jaminan minimal untuk keselamatan dan juga perlindungan itu melalui BPJS TK,” katanya.

Rafi menambahkan, dalam operasionalnya para mitra kerap berhadapan dengan berbagai dokumen administratif. Menurutnya, Maxim berkewajiban memberi kemudahan agar mitra dapat terus bekerja tanpa hambatan.

“Karena kita harus mempermudah mitra-mitra pengamudi untuk bisa operasi. Nah ini yang menjadi kewajiban kita untuk bisa memberikan kemudahan akses bagi mitra-mitra pengamudi,” ujarnya.

Rafi menegaskan potongan komisi di Maxim tidak pernah melebihi batas yang telah ditetapkan, yakni maksimal 15%.

Dia merinci besaran komisi berbeda untuk tiap layanan, di mana untuk motor berada di kisaran 12% hingga 13%, sementara untuk mobil sekitar 8%.

Rafi menyebut komisi yang dikenakan kepada mitra bersifat transparan dan tidak ada potongan tambahan di luar ketentuan tersebut.

Dia juga menjelaskan meskipun regulasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang penambahan potongan sebesar 5%, Maxim tidak memberlakukannya.

Ke depan, Maxim berharap regulasi transportasi daring tidak dibuat terlalu kaku mengingat ekosistem ini terus berkembang.

“Memang aturan itu tidak bisa dibuat se-rigid. Tetap harus ada fleksibilitas dan juga ideal regulasi antara mitra, aplikator, masyarakat sebagai e-customer, regulasi untuk pemerintah sebagai regulator. Jadi kita harus cari,” ujarnya.

Ruang akses pasar bagi pengusaha mikro dan kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin terbuka dengan pengembangan NTT Mart untuk memperluas pasar produk unggulan daerah.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan NTT Mart yang diinisiasi Pemerintah Provinsi NTT bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal. Ini disampaikannya saat meninjau NTT Mart di Kota Kupang, beberapa waktu lalu.

Dirinya pun mendorong konsistensi dan kolaborasi di antara para pengusaha UMKM agar tercipta ekosistem usaha yang positif dan berkelanjutan.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dapat memasarkan produknya, proses produksi berjalan lancar, dan pada akhirnya roda perekonomian daerah bergerak,” katanya, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Kamis (6/11).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kementerian UMKM berkomitmen untuk senantiasa mendukung melalui sinergi program, khususnya dalam hal peningkatan daya saing dan sertifikasi usaha.

“Untuk meningkatkan daya saing, kami akan bantu fasilitasi sertifikasi seperti SNI, PIRT, BPOM, dan lainnya agar UMKM NTT bisa segera naik kelas,” kata Menteri Maman.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan stakholder terkait lainnya.

“Apa yang sudah kami bangun melalui NTT Mart ini akan terus kami kembangkan. Kami siap berkoordinasi dengan Pak Menteri dan jajaran, memperbesar skala usaha, memperluas jaringan, serta memperkuat pasar produk NTT,” ujar Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan langkah pelarangan impor dan penjualan pakaian bekas atau thrifting tidak akan mematikan mata pencaharian pelaku usaha kecil.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

Menurut Maman, Presiden Prabowo memberikan arahan agar kebijakan pembatasan barang bekas diikuti dengan langkah konkret untuk menyediakan produk substitusi bagi para pelaku thrifting yang terdampak.

“Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman.

Penyebabnya, dia menjelaskan, banyak pengusaha mikro di berbagai daerah selama ini menggantungkan pendapatan dari menjual pakaian bekas impor.

Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menindak aktivitas ilegal tersebut, tetapi juga menyiapkan solusi agar para pelaku usaha dapat beralih menjual produk lokal.

“Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” jelasnya.

Nantinya, Kementerian UMKM, kata Maman, akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menggandeng produsen lokal serta memperkuat rantai pasok produk buatan anak bangsa agar bisa menjadi alternatif dagangan yang kompetitif di pasar.

“Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” katanya.

Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional, menekan ketergantungan terhadap barang impor, dan meningkatkan nilai tambah produk domestik.

Pemerintah juga berkomitmen mendampingi para pelaku usaha dalam proses transisi, termasuk melalui pelatihan, fasilitasi akses pembiayaan, serta perluasan jaringan pemasaran produk lokal.

“Jadi bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Artinya, kami tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti,” tandas Maman.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Kementerian UMKM menyiapkan solusi bagi pedagang barang bekas (thrifting) terdampak pembatasan baju bekas.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo meminta agar setiap langkah penindakan terhadap peredaran pakaian bekas impor juga diimbangi dengan penyiapan produk pengganti yang bisa dijual oleh pedagangthrifting.

Dalam hal ini, Kepala Negara RI meminta agar para pedagangthriftingtetap bisa berjualan dengan memasarkan produk substitusi dari produksi dalam negeri.

“Jadi arahnya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualanthrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia,” kata Maman dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/11/2025).

Menurut Maman, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar pemerintah tidak hanya menegakkan aturan impor, melainkan juga memberi solusi ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak.

Lebih lanjut, dia mencontohkan kawasan Pasar Senen di bilangan Jakarta yang menjadi salah satu sentrathrifting. Nantinya, pemerintah akan mendorong para pedagang di Pasar Senen untuk beralih menjual produk-produk buatan dalam negeri.

“Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita, kayak baju-baju kita yang bagus-bagus,” imbuhnya.

Adapun, Maman menuturkan Kementerian UMKM telah memanggil sejumlah asosiasi produsen pakaian lokal dan perwakilan komunitasthriftinguntuk membahas langkah transisi tersebut.

Dia menyatakan kebijakan ini untuk memperkuat industri dalam negeri serta menjaga keseimbangan ekonomi mikro. Dia juga optimistis produk lokal Indonesia dapat bersaing dari segi harga, kualitas, maupun gaya dengan barang bekas impor.

“Di sisi lain, kita harus jaga juga eksistensi para pedagang-pedagangthriftingyang memang dia sudah beraktivitas di situ. Jadi kita akan cari solusi terbaiknya agar mereka tetap bisa beraktivitas ekonomi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) supaya tidak memecah-mecah usahanya demi mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%.

Bimo menyampaikan bahwa selama ini pedagang kecil selalu diberikan insentif, salah satunya PPh final 0,5%. Insentif itu pun diperpanjang hingga 2029.

Namun demikian, Bimo menyoroti bahwa selama ini ada beberapa dugaan praktik 'arisan faktur' untuk mengakali insentif PPh final UMKM setengah persen itu. Padahal, penerima insentif itu hanya bagi pengusaha UMKM dengan omzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar.

"Jadi ya kami lihat kalau memang yang sudah naik kelas ya, enggak seharusnya kemudian memecah dirinya untuk mendapatkan insentif yang 0,5%," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Bimo menuturkan, pengusaha yang sudah memiliki omzet di atas Rp4,8 miliar maka diwajibkan untuk menyetorkan PPh. Dia menyebut otoritas fiskal pun membantu agar para pengusaha UMKM yang sudah naik kelas itu bisa membukukan laba dan menyetorkan pajak terutangnya.

"Jadi menghitung berdasarkan pembukuan profitnya berapa, kemudian yang seharusnya terutang sesuai dengan performance-nya. Tidak hanya sesuai dengan omzet yang langsung 0,5%," paparnya.

Adapun modus itu juga disoroti oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025), Purbaya mengaku sudah mendengar soal permasalahan itu, yakni ada pengusaha yang memecah-mecah usahanya agar bisa mendapatkan insentif PPh final UMKM 0,5%.

Untuk itu, Purbaya akan mengecek data terkait yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maupun data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

"Kita coba dalami lagi, bisa enggak kita deteksi itu dengan database yang ada di Coretax maupun nanti kerja sama dengan database di Kementerian Hukum. Ini effort baru, saya enggak harap dalam waktu setahun menghasilkan jumlah signifikan dalam hal peningkatan pajak atau penjaringan orang-orang yang melakukan hal tersebut," paparnya.