Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ketenagakerjaan memandang bahwa tunjangan hari raya (THR) semestinya tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, kecuali jika memiliki nominal tinggi di atas upah minimum baik provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa PPh 21 selama ini didasarkan pada besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berkisar Rp4,5 juta per bulan.

Menurutnya, pengenaan PPh 21 terhadap penghasilan bulanan seharusnya mengikuti besaran upah minimum, agar THR tak turut dikenakan pajak. Hal ini mengingat sejumlah daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki besaran UMP jauh di atas ambang PTKP.

“Masa upah minimum Rp5,8 juta seperti di Jakarta masih juga dikenakan pajak. Sebaiknya THR itu memang bukan objek pajak,” kata Timboel saat dihubungi, Kamis (26/2/2026).

Kendati demikian, dia memahami bahwa pajak tetap perlu dikenakan kepada wajib pajak (WP) dengan pendapatan tinggi, demikian pula atas besaran THR yang diterima.

Oleh karenanya, Timboel mendorong agar pungutan pajak THR terhadap individu dengan pendapatan pada rentang upah minimum tersebut dapat diterapkan dengan lebih adil.

“Untuk THR, menurut saya yang [pendapatan] upah minimum atau kira-kira di bawah Rp10 juta tidak perlu dikenakan PPh 21. Kalau Rp30 juta apa boleh buat,” ujarnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut agar pemberian tunjangan hari raya atau THR tidak dikenakan pajak penghasilan alias PPh pasal 21.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pemberian THR untuk pekerja kerap kali dilakukan bersamaan dengan gaji bulanan, sehingga pendapatan penghasilan bruto melonjak. Hal ini memungkinkan THR dikenakan pajak progresif.

“Pajaknya melambung tinggi karena kan progresif. Yang misalnya seharusnya tidak kena pendapatan tidak kena pajak atau PTKP senilai Rp4,5 juta, gara-gara digabungkan antara uang THR dan uang gaji, maka dia akan terkena pajak,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (24/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed melaporkan bahwa perekonomian AS nyaris tidak bergerak dan belanja konsumen kembali turun, kecuali pada kelompok berpendapatan tinggi.

Menurut laporan survei The Fed terhadap pelaku usaha yang dinamakan Beige Book, kondisi lapangan kerja sedikit menurun dan harga naik secara moderat.

“Prospek secara umum tidak banyak berubah. Sejumlah kontak mencatat meningkatnya risiko perlambatan aktivitas dalam beberapa bulan mendatang, sementara beberapa produsen justru menunjukkan optimisme," tulis The Fed dalam laporan itu, dikutip dari Bloomberg, Kamis (27/1/2025).

Sejumlah distrik, termasuk New York, Atlanta, dan Minneapolis, melaporkan bahwa belanja konsumen berpendapatan tinggi masih tangguh. Namun, pengeluaran rumah tangga berpendapatan menengah dan rendah terus melemah.

“Pelanggan berpendapatan tinggi tidak terlalu terpengaruh, tetapi ‘pelanggan di level menengah ke bawah mulai mengencangkan ikat pinggang’,” menurut laporan The Fed Minneapolis mengutip salah satu kontak.

Para pembuat kebijakan moneter The Fed saat ini terbelah mengenai keputusan menahan atau menurunkan suku bunga pada pertemuan Desember. Laporan ini memberikan amunisi bagi kedua kubu dalam perdebatan tersebut.

Pembekuan Rekrutmen Tenaga Kerja di AS

Meski terdapat peningkatan pengumuman pemutusan hubungan kerja (PHK), lebih banyak distrik melaporkan bahwa perusahaan memilih strategi penghematan tenaga kerja seperti pembekuan rekrutmen dan tidak mengganti pegawai yang keluar, dibandingkan melakukan pemutusan hubungan kerja langsung.

Terkait harga, tarif impor masih menjadi kekhawatiran, khususnya bagi sektor manufaktur dan ritel yang melaporkan tekanan biaya input yang meluas. Beberapa perusahaan menghadapi pengetatan margin atau tekanan keuangan akibat tarif, meskipun ada juga yang melaporkan harga turun karena permintaan melemah atau tarif ditunda/dikurangi.

“Ke depan, pelaku usaha umumnya memperkirakan tekanan biaya tetap meningkat, tetapi rencana kenaikan harga dalam jangka pendek beragam,” tulis The Fed.

Kenaikan upah dalam beberapa bulan terakhir secara umum sejalan dengan target inflasi The Fed, tetapi perusahaan di sektor manufaktur, konstruksi, dan layanan kesehatan masih mencatat tekanan upah yang “moderat”.

Sebuah perusahaan jasa perekrutan di distrik Philadelphia menyatakan bahwa kebijakan imigrasi yang memperlambat masuknya tenaga kerja baru memaksa banyak manajer menaikkan upah demi bersaing mendapatkan pekerja.

Dampak Government Shutdown AS

Laporan tersebut sebagian besar disusun saat penutupan pemerintahan (government shutdown) AS, yang berakhir pada 12 November 2025. Beberapa peritel menyampaikan bahwa penutupan tersebut berdampak negatif terhadap konsumsi.

Organisasi komunitas juga mencatat meningkatnya permintaan bantuan pangan akibat tertundanya penyaluran manfaat SNAP selama pemerintah tidak beroperasi.

Minimnya data ekonomi resmi akibat penutupan pemerintah membuat laporan anekdotal ini mendapat perhatian lebih besar. The Fed tidak akan memiliki sebagian besar data ketenagakerjaan dan inflasi bulan Oktober dan November 2025 hingga setelah pertemuan Desember 2025.

Keterbatasan data tersebut turut memperlebar perbedaan pandangan di internal The Fed mengenai keputusan pemangkasan suku bunga bulan depan.

Di pasar, ekspektasi untuk pertemuan Desember 2025 terus berfluktuasi antara pemangkasan dan penahanan suku bunga. Saat ini peluang pemangkasan diperkirakan sekitar 80% setelah dua pejabat The Fed yang biasanya sejalan dengan Ketua Jerome Powell memberi sinyal dukungan untuk memangkas suku bunga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang pengusaha salon asal Arlington, Amerika Serikat (AS), bernama Sees Lee Cannon, membagikan kisah suksesnya yang menarik. Saat ini, ia berhasil meraup penghasilan hingga US$1 juta atau sekitar Rp16,7 miliar per tahun.

Menurut Lee, semua kesuksesan yang ia dapat tidak lepas dari saran yang diberikan oleh seorang tukang tato. Lantas, bagaimana kisahnya?

Lee menuturkan bahwa dia berhenti dari bangku kuliah pada 2007 karena hamil. Entah bagaimana, dia lalu pergi ke tempat tato dan berbincang dengan salah seorang seniman tato.

Saat berbincang dengan seniman tato itu lah dia mendapat inspirasi bisnis. Lee mulai sadar dirinya punya bakat di bidang kecantikan.

"Setelah melihat rambutku yang keriting, seniman tato itu pernah bertanya dimana salonku. Pada saat itu aku menjawab itu hanya hobby saja, menata rambut untuk kesenangan," kata Lee, dikutip dari CNBC MakeIt, Minggu (12/10/2025).

Sang tukang tato menilai seharusnya Lee bisa menjadi seorang profesional di bidang kecantikan. Si tukang tato itu pun terpukau dengan bagaimana Lee yang bisa menata rambutnya dengan cantik.

"Dan saya tidak akan pernah lupa, dia berkata, 'Baiklah, sebaiknya kamu pertimbangkan kembali apa yang kamu lakukan untuk mencari nafkah. Jelas kamu punya bakat'," kata Lee menirukan si tukang tato.

Lalu pada 2009, Lee mencoba mengikuti program sekolah tata rias. Dengan menghabiskan biaya sekitar Rp 346 juta, program itu diselesaikan Lee dalam waktu 18 bulan. Setelah itu ia mendapatkan lisensi khusus untuk bekerja di bidang itu.

Mula-mula, Lee mulai bekerja paruh waktu di salon khusus rambut dan menerima klien di rumahnya. Di tahun pertamanya sebagai penata rambut, Lee memperoleh penghasilan sekitar Rp 471 juta per tahun.

Dirinya kemudian pindah ke Kota Arlington dan mulai membuka salonnya yang bernama "Flourish Curls Salon" pada 2017. Kemudian Lee menggunakan media sosial seperti Facebook, Youtube dan Instagram sebagai alat promosi.

Layanan salon Lee meliputi potong rambut, pengeritingan, pembersihan kulit kepala, dan penataan rambut dengan biaya mulai dari Rp 2,3 juta sampai dengan 5,8 juta. Pada 2023 lalu Lee berhasil mendapatkan pendapatan tahunan sebesar US$ 1 juta.

"Saya berhasil membangun karier dengan penghasilan enam digit hanya dengan bekerja tiga hari seminggu. Di usia 20-an, saya pikir untuk bisa sukses saya harus bekerja 50 jam lebih seminggu," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang dinilai berhasil mengelola pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di atas rata-rata provinsi lain di Indonesia.

Apresiasi ini disampaikan Tito di depan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 17 Oktober 2025 menyebut realisasi belanja APBD Jawa Barat sudah mencapai 73,34%, begitupun pendapatan yang mencapai 66%.

"Pendapatan tinggi, belanja tinggi tapi ada space sedikit untuk cadangan kalau terjadi apa-apa (misalnya) ada bencana dan pembayaran penting. Kami lihat dengan skenario pendapatan tinggi belanja tinggi yang terbaik adalah Jawa Barat," kata Mendagri Tito Karnavian dilansir dari YouTube Kemendagri.

Tito menjelaskan tren persentase realisasi pendapatan APBD semua provinsi hingga kota dan kabupaten per September 2025. Dia menyebut tren realisasi pendapatan kabupaten dan kota lebih tinggi daripada provinsi.

Awalnya, Tito menjelaskan data gabungan provinsi hingga kabupaten/kota soal realisasi pendapatan.

"Jadi data untuk realisasi pendapatan per 30 September 2025 adalah 70,27 persen atau Rp949,97 triliun. Ini lebih tinggi daripada tahun 2024, periode yang sama yakni 67 persen (Rp919,98 T)," kata Tito.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kesempatan yang sama mewanti-wanti daerah agar bisa menunjukkan prestasi pengelolaan APBD agar pihaknya memiliki alasan kuat untuk menaikkan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD).

"Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya (naik) karena lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya," ucap Menkeu Purbaya.

Rencananya, pada akhir kuartal I atau menjelang kuartal II 2026 nanti Purbaya baru bisa menghitung berapa uang yang bisa ditambahkan untuk TKD.

Namun Purbaya menekankan syarat pengelolaan anggaran daerah harus sudah baik terlebih dulu sebelum diberikan penambahan dana.

"Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan," katanya.

Mendagri dan Menkeu juga sepakat agar daerah mendorong belanja dan tidak membiarkan dana mengendap di bank terlalu lama.

"Jangan biarkan uang tidur, uang harus kerja bantu ekonomi daerah," kata Purbaya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan APBD Jabar tidak akan mengendap terlalu lama di bank karena segera dibelanjakan untuk kepentingan publik.

Dedi Mulyadi mengatakan strategi pengelolaan anggaran partisipatif yang dilakukan pihaknya memastikan arah belanja bisa efisien, efektif lewat pengelolaan keuangan yang terarah.

Maka dari itu, kebijakan tidak mengendapkan APBD di bank diambil sejak dia memimpin Jawa Barat. "Kebijakan ini saya ambil sejak awal menjabat," katanya.

Belanja pemerintah memegang peranan penting untuk memutar roda perekonomian di Jawa Barat. Kesadaran warga membayar pajak juga harus diimbangi dengan percepatan belanja untuk pembangunan.

"Rakyat sudah bayar pajak, pengusaha juga bayar pajak. Kalau uang terlalu lama mengendap, ekonomi tidak bergerak. Maka uang harus cepat keluar," tegasnya.

Dedi mengaku sudah mempraktekkan nir-Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang besar saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode.

"Paling tinggal Rp3 juta. Begitu juga di provinsi, saya targetkan tidak boleh ada Silpa. Semua harus terdistribusi dengan baik" katanya.