Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen transparansi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait alokasi Rp22 miliar untuk pengadaan jasa tenaga kebersihan di Masjid Raya Al Jabbar pada 2026.

Menurut Dedi, anggaran tersebut telah dirinci untuk berbagai kebutuhan petugas kebersihan, mulai dari gaji hingga jaminan sosial.

“Berdasarkan keterangan dari Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, alokasi tersebut diperuntukkan untuk gaji bulanan, pembayaran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pembayaran jaminan hari tua, serta pembayaran THR,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, Pemprov Jawa Barat berupaya menjaga keterbukaan dalam pengelolaan APBD.

“Kami ingin menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran,” kata Dedi.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, program pengadaan jasa tenaga kebersihan tersebut tercatat dalam laman Sirup Inaproc dengan Kode RUP 64264570. Kegiatan ini mencakup penyediaan 273 tenaga kebersihan yang akan bekerja di kawasan Masjid Raya Al Jabbar.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp22.091.454.575 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat 2026. Pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui mekanisme e-purchasing, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026.

Rinciannya, setiap petugas kebersihan akan menerima gaji pokok sebesar Rp4,7 juta per bulan. Selain itu, terdapat sejumlah komponen jaminan yang ditanggung, di antaranya jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp11.370 per orang per bulan, jaminan kesehatan Rp189.507, jaminan kematian Rp14.213, serta jaminan hari tua Rp175.294 per orang per bulan. Petugas juga mendapatkan tunjangan hari raya sebesar Rp394.806 per bulan.

Kepala BPKAD Jabar, Norman Nugraha, membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa dana yang disiapkan tidak hanya untuk gaji, tetapi juga mencakup kewajiban pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kebersihan.

“Memang ada kewajiban dari pemberi kerja untuk menjamin asuransi atau BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan,” kata Norman.

Adapun 273 tenaga kebersihan tersebut akan dibagi ke dalam beberapa zona kerja di kawasan masjid. Sebanyak 115 orang ditempatkan di zona dalam masjid dengan sistem tiga jadwal (shift), sementara 158 orang lainnya bertugas di area luar dengan dua shift.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun ini gelontorkan Rp348 miliar untuk pengelolaan persampahan. Anggaran ini mencakup anggaran untuk gaji penyapu jalan hingga tipping fee TPA Sarimukti.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Salman Faruq mengatakan, dari total Rp348 miliar, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan utama pengelolaan sampah.

“Anggaran ini mencakup gaji petugas kebersihan, penyapu jalan, sopir, kru lapangan, pembayaran tipping fee ke TPA Sarimukti, biaya pengangkutan, BBM, serta operasional TPS 3R dan TPST,” jelasnya, Jumat (6/2/2026).

Selain itu, DLH Kota Bandung juga mengalokasikan anggaran sebagai stimulus sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kewilayahan, seperti tempat sampah terpilah dan gerobak sampah.

“Harapannya, ini bisa mendorong warga untuk mengelola sampah secara mandiri dan lebih ramah lingkungan,” kata Salman.

Pemkot Bandung juga menyiapkan anggaran khusus untuk Program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Program ini melibatkan 1.596 petugas Gaslah yang bertugas di setiap RW dan menerima honor bulanan.

“Total anggaran Gaslah sekitar Rp23 - 24 miliar. Petugas akan kami pantau dan awasi kinerjanya, serta secara bertahap dilengkapi sarana pendukung,” ujarnya.

Selain Gaslah, penguatan edukasi masyarakat juga dilakukan melalui program Kawasan Bebas Sampah (KBS). Saat ini, RW KBS di Kota Bandung telah mencapai sekitar 500 RW atau sekitar 30% dari total RW.

“Target 2026 bisa mencapai 750 sampai 800 RW. Selain jumlah, kami juga menargetkan tingkat kepatuhan pemilahan meningkat dari 30% menjadi 50% atau lebih,” ungkap Salman.

Dari sisi regulasi, pengelolaan sampah di Kota Bandung telah memiliki landasan yang cukup kuat dan lengkap.

“Mulai dari Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan wali kota turunannya sudah tersedia. Termasuk Perwal Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan Jakstrada Kebijakan dan Strategi Daerah,” ujar Salman.

Dia menjelaskan regulasi tersebut mencakup seluruh aspek pengelolaan sampah, mulai dari operasional kebersihan, pembentukan UPT BLUD pengelolaan sampah, penetapan tarif layanan, hingga mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.

“Secara regulasi, Pemerintah Kota Bandung sudah cukup lengkap dalam mendukung pengelolaan sampah,” katanya.

Salman menambahkan, penyusunan regulasi di Kota Bandung selalu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM.

“Dalam penyusunan peraturan, kami selalu berkoordinasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, upaya peningkatan partisipasi publik juga diperkuat melalui optimalisasi Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit, kampanye edukasi berkelanjutan, serta penerbitan surat edaran Wali Kota Bandung terkait penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Pemkot Bandung juga mendorong integrasi program Kang Pisman dengan program lain seperti Buruan SAE dan Dapur Dahsat, sehingga tercipta sistem pengelolaan sampah yang sirkular.

Terkait penegakan hukum lingkungan, Salman menegaskan bahwa sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah telah diatur dalam Perda. DLH akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindak pelanggar, termasuk pembuang sampah sembarangan.

“Penegakan hukum perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Kami juga mengajak masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan pembuangan sampah liar,” katanya.

Dia juga menegaskan Pemkot Bandung akan patuh terhadap langkah Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk penyegelan insinerator yang dilakukan untuk memastikan tidak beroperasi kembali.

Untuk 2026, Pemkot Bandung menargetkan peningkatan signifikan pengolahan sampah harian. Dari sebelumnya sekitar 300 ton per hari, diharapkan bisa meningkat menjadi 500 hingga 600 ton per hari.

“Dengan penghentian teknologi termal, kami akan mengkaji teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti RDF, maggot, pengolahan organik, dan pengurangan sampah dari sumber,” ujar Salman.

Dia menuturkan Pemkot Bandung juga tengah mengidentifikasi lahan-lahan milik pemerintah kota yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pengolahan sampah berbasis RDF, guna mendukung peningkatan kinerja pengelolaan sampah di tengah keterbatasan kuota TPA Sarimukti.

“Targetnya, kinerja pengelolaan sampah Kota Bandung terus meningkat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengangkut 91,41 ton sampah usai perayaan tahun baru di Jalan Sudirman hingga sekitaran Monas. Angka ini menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 132 ton.

DLH mencatat pembersihan dilakukan antara lain kawasan Bundaran HI, Jalan Sudirman–MH Thamrin dan sekitarnya, Sarinah, Dukuh Atas, Semanggi, kawasan SCBD dan Bursa Efek Indonesia, Monas dan seluruh Jalan Medan Merdeka, Patung Pemuda Membangun, Lapangan Banteng, serta kawasan Istiqlal dan sekitarnya.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan mengerahkan ribuan petugas kebersihan dan menurunkan sejumlah armada pembersih sampah.

“Ribuan petugas kebersihan kami kerahkan dengan dukungan armada pengangkut sampah agar Jakarta kembali bersih sebelum aktivitas warga dimulai. Menjelang subuh tuntas semua, Jakarta kembali kinclong,” ujar Asep dalam keterangan resminya, Kamis (1/1/2026).

Asep menjelaskan petugas kebersihan harus bekerja ekstra secara manual karena kawasan Jakarta sempat diguyur hujan ringan sehingga sampah menempel di jalan. Alhasil membuat berat sampah bertambah karena mengandung air.

Asep menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang turut andil menjaga kebersihan dengan mengurangi sampah serta membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan.

“Kesadaran warga ini sangat membantu dan menjadi kunci terciptanya perayaan yang tertib, nyaman, dan bersih,” katanya

Di sisi lain, menurut Asep perayaan tahun baru 2026 juga sebagai bentuk kepedulian bagi warga terdampak bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh karena dalam acara ini turut digelar doa bersama dan pengumpulan donasi.

TANGSEL - Tumpukan sampah terus memenuhi berbagai bahu jalan-jalan utama di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kondisi itu disebabkan adanya penutupan TPA Cipeucang.

Penampakan horor sampah itu telah terjadi sejak beberapa hari belakangan. Hingga hari ini tumpukan sampah kian parah karena tak lagi hanya bertebaran di banyak sudut pemukiman, namun meluas ke bahu-bahu jalan utama.

Salah satu lokasi yang viral di media sosial yakni di sepanjang Jalan Raya Serpong yang mengarah ke TPA Cipeucang, di bahu-bahu jalan bawah flyover Ciputat, Pamulang, serta berbagai lokasi jalan utama lainnya.

"Udah dari kemarin-kemarin numpuk pak, udah nggak ada tempat lagi karena sampah di rumah-rumah nggak ada yang ngangkut," tutur Anton (48), warga yang ditemui di Jalan Raya Serpong Minggu (14/12/2025).

Penumpukan sampah membuat jalan-jalan utama di Tangsel itu tak sedap dipandang. Aroma menyengat juga tercium di sepanjang jalan. Bahkan dari tumpukan sampah terlihat cairan busuk disertai kerumunan belatung-belatung kecil. "Kita nggak tahu sampai kapan kondisi begini, harusnya ada tindakan dari pemerintah," imbuhnya.

Kondisi demikian merupakan puncak dari penumpukan sampah di pemukiman warga. Di antaranya terjadi di Perumahan Panorama Serpong, Bakti Jaya, Setu. Di sana, sampah tak pernah lagi diambil oleh petugas sejak beberapa hari lalu. "Udah beberapa hari nggak pernah diambil lagi, informasinya TPA Cipeucang lagi ditutup," kata Nena, warga perumahan.

Sebagaimana diketahui, TPA Cipeucang telah ditutup akibat overload karena menyebabkan gunung sampah di sana longsor ke luar area TPA, termasuk menutup saluran air yang mengarah ke Kali Cisadane.

Pemerintah Kota Tangsel melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini. Di antaranya menjajaki kerjasama pembuangan sampah ke daerah lain.