Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang dinilai berhasil mengelola pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di atas rata-rata provinsi lain di Indonesia.

Apresiasi ini disampaikan Tito di depan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 17 Oktober 2025 menyebut realisasi belanja APBD Jawa Barat sudah mencapai 73,34%, begitupun pendapatan yang mencapai 66%.

"Pendapatan tinggi, belanja tinggi tapi ada space sedikit untuk cadangan kalau terjadi apa-apa (misalnya) ada bencana dan pembayaran penting. Kami lihat dengan skenario pendapatan tinggi belanja tinggi yang terbaik adalah Jawa Barat," kata Mendagri Tito Karnavian dilansir dari YouTube Kemendagri.

Tito menjelaskan tren persentase realisasi pendapatan APBD semua provinsi hingga kota dan kabupaten per September 2025. Dia menyebut tren realisasi pendapatan kabupaten dan kota lebih tinggi daripada provinsi.

Awalnya, Tito menjelaskan data gabungan provinsi hingga kabupaten/kota soal realisasi pendapatan.

"Jadi data untuk realisasi pendapatan per 30 September 2025 adalah 70,27 persen atau Rp949,97 triliun. Ini lebih tinggi daripada tahun 2024, periode yang sama yakni 67 persen (Rp919,98 T)," kata Tito.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kesempatan yang sama mewanti-wanti daerah agar bisa menunjukkan prestasi pengelolaan APBD agar pihaknya memiliki alasan kuat untuk menaikkan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD).

"Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya (naik) karena lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya," ucap Menkeu Purbaya.

Rencananya, pada akhir kuartal I atau menjelang kuartal II 2026 nanti Purbaya baru bisa menghitung berapa uang yang bisa ditambahkan untuk TKD.

Namun Purbaya menekankan syarat pengelolaan anggaran daerah harus sudah baik terlebih dulu sebelum diberikan penambahan dana.

"Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan," katanya.

Mendagri dan Menkeu juga sepakat agar daerah mendorong belanja dan tidak membiarkan dana mengendap di bank terlalu lama.

"Jangan biarkan uang tidur, uang harus kerja bantu ekonomi daerah," kata Purbaya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan APBD Jabar tidak akan mengendap terlalu lama di bank karena segera dibelanjakan untuk kepentingan publik.

Dedi Mulyadi mengatakan strategi pengelolaan anggaran partisipatif yang dilakukan pihaknya memastikan arah belanja bisa efisien, efektif lewat pengelolaan keuangan yang terarah.

Maka dari itu, kebijakan tidak mengendapkan APBD di bank diambil sejak dia memimpin Jawa Barat. "Kebijakan ini saya ambil sejak awal menjabat," katanya.

Belanja pemerintah memegang peranan penting untuk memutar roda perekonomian di Jawa Barat. Kesadaran warga membayar pajak juga harus diimbangi dengan percepatan belanja untuk pembangunan.

"Rakyat sudah bayar pajak, pengusaha juga bayar pajak. Kalau uang terlalu lama mengendap, ekonomi tidak bergerak. Maka uang harus cepat keluar," tegasnya.

Dedi mengaku sudah mempraktekkan nir-Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang besar saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode.

"Paling tinggal Rp3 juta. Begitu juga di provinsi, saya targetkan tidak boleh ada Silpa. Semua harus terdistribusi dengan baik" katanya.