Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 54.961 unit hingga 4 Mei 2026.

Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari menyatakan capaian tersebut dibarengi dengan peningkatan tingkat keterhunian rumah FLPP yang naik menjadi 94,02% dari posisi sebelumnya sebesar 93,62%.

"Realisasi penyaluran FLPP hingga 4 Mei 2026 tercatat sebanyak 54.961 MBR [Masyarakat Berpenghasilan Rendah] telah menerima manfaat pembiayaan rumah FLPP dari BP Tapera," kata Nauval dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat masih mendominasi realisasi penyaluran tertinggi dengan total mencapai 13.032 unit rumah subsidi.

Posisi berikutnya diikuti oleh Sulawesi Selatan sebanyak 4.675 unit, Jawa Tengah 4.672 unit, Sumatra Selatan 3.697 unit, dan Jawa Timur sebesar 3.654 unit.

Nauval menilai kenaikan angka keterhunian mencerminkan perbaikan kualitas penyaluran serta efektivitas pemanfaatan rumah subsidi oleh para penerima manfaat.

“BP Tapera menyampaikan apresiasi kepada seluruh Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik, sehingga tingkat keterhunian rumah FLPP dapat meningkat dari 93,62% menjadi 94,02%,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan kuota rumah subsidi FLPP sebesar 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

Bandung (ANTARA) - Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) dan Pemerintah Kabupaten Bogor bersinergi guna memperluas akses hunian terjangkau bagi masyarakat, sebagai komitmen dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan, kata Corporate Secretary Bank BJB Herfinia di Bandung, Selasa.

Hal ini ditegaskan melalui partisipasi aktif pihaknya bersama Pemkab Bogor pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Bogor, Senin (3/11), sebagai upaya memperluas akses pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan kebutuhan hunian tinggi seperti Kabupaten Bogor.

Herfinia mengatakan partisipasi Bank BJB dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Melalui produk seperti BJB KPR Sejahtera FLPP dan BJB KUR Perumahan, kami ingin memastikan semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah," ujar Herfinia.

Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan Herfinia, Bank BJB tampil sebagai salah satu panelis utama dan membuka booth informasi untuk memberikan edukasi keuangan serta memperkenalkan produk pembiayaan sektor perumahan.

Sosialisasi ini sendiri, dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi Bank BJB Ayi Subarna, serta perwakilan dari BP Tapera dan lembaga keuangan lainnya.

Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap tingginya penyerapan rumah subsidi di Jawa Barat. Ia menyebut Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan kegiatan sosialisasi terbanyak di Indonesia.

"Saya senang karena serapan rumah subsidi tertinggi ada di Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor menjadi yang terbanyak melaksanakan sosialisasi. Penyerapan KUR dan rumah subsidi juga harus paling banyak di sini, karena angka kemiskinan terbesar di Jawa Barat masih berada di Kabupaten Bogor," kata Maruarar.

Berdasarkan data BPS per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 234.709 jiwa. Dengan demikian, perluasan akses pembiayaan rumah di wilayah tersebut menjadi langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Herfinia menambahkan dukungan Bank BJB terhadap program KPP sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan di sektor riil.

"Kami percaya bahwa akses perumahan yang merata adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, kami ingin memperkuat ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Kabupaten Bogor dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perumahan karena posisinya yang strategis sebagai penyangga Jakarta, serta didukung pertumbuhan infrastruktur yang pesat.

Sosialisasi KPP ini juga melibatkan pelaku usaha dari sektor pengembang, kontraktor, UMKM, dan pedagang bahan bangunan, yang mencerminkan ekosistem pembangunan perumahan yang saling terintegrasi di tingkat daerah.

Bank BJB menilai, sektor perumahan berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan permintaan bahan bangunan.

Kegiatan di Kabupaten Bogor ini sekaligus menjadi tindak lanjut komitmen Bank BJB terhadap Program Satu Juta Rumah, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang perumahan rakyat.

"Sebagai lembaga keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank BJB berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan inklusif bagi masyarakat," tutur Herfinia.

Informasi lebih lanjut mengenai produk BJB KUR Perumahan, masyarakat dapat memperolehnya di kantor cabang Bank BJB terdekat, melalui BJB Call 14049, atau situs resmi infobjb.id/KUR.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025