REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian layak di perkotaan mendorong pengembangan model rumah susun terintegrasi. Pemerintah mulai melihat kolaborasi dengan swasta sebagai salah satu pendekatan untuk mempercepat penyediaan hunian sekaligus menjaga kualitas pengelolaan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng dapat menjadi contoh penerapan model tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat peninjauan bersama Sugianto Kusuma atau Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, serta sejumlah pejabat terkait, Ahad (5/4/2026).

“Kunjungan ini upaya pemerintah dalam mendorong model pembangunan hunian vertikal yang memanfaatkan aset negara, namun dikelola secara profesional oleh pihak swasta untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pengelolaan,” kata Ara.

Ara menyebut konsep yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penyediaan unit hunian, tetapi juga membangun ekosistem pendukung bagi penghuni. Model ini dinilai relevan untuk menjawab kebutuhan hunian di kota besar yang menghadapi keterbatasan lahan.

“Ini contoh nyata bagaimana negara dan swasta bisa bekerja bersama. Tanah negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sementara pengelolaannya dilakukan secara profesional agar kualitas hunian tetap terjaga dan berkelanjutan,” kata Ara.

Ia menambahkan, fasilitas yang tersedia mencakup pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, layanan kesehatan, ruang terbuka, hingga area usaha bagi warga. Integrasi ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi penghuni.

“Ini yang kita butuhkan, hunian yang terintegrasi dengan kehidupan dan ekonomi masyarakat,” kata Ara.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, model serupa akan didorong untuk direplikasi di sejumlah wilayah. BP BUMN menyiapkan pemetaan lokasi potensial untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan nasional.

“Tahap awal, kami akan fokus pada lima wilayah utama yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kami akan melakukan pemetaan (mapping) dan menyusun daftar lokasi potensial untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kementerian PKP,” kata Dony.

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan menjelaskan, proyek tersebut memanfaatkan aset negara melalui kerja sama pengelolaan jangka panjang. Rusun ini dibangun pada 2022 di atas lahan milik Perumnas seluas satu hektare dengan total 1.100 unit hunian.

“Pengelolaannya kami kerja samakan dengan Yayasan Buddha Tzu Chi selama 25 tahun agar dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan,” kata Imelda.

Aguan menekankan pendekatan sosial dalam pengelolaan hunian menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas lingkungan. Ia menyebut hunian tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga ruang pembentukan komunitas.

“Rusun ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga membangun lingkungan yang tertata, bersih, dan saling peduli antarwarga,” kata Aguan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) mengungkap akan mewajibkan pengembang kawasan industri untuk turut menyediakan lahan bagi hunian vertikal atau rusun subsidi pemerintah.

KDM mengaku keputusan itu akan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang bakal diteken pada Senin (2/2/2026).

"Hari Senin akan kami keluarkan peraturan gubernurnya, setiap kawasan industri harus menyiapkan area tanah untuk perumahan apartemen,” kata KDM saat ditemui di Kawasan Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Dia mengaku telah melakukan koordinasi dengan pengembang kawasan subsidi di sejumlah wilayah mengenai gagasan tersebut. Bahkan, dia juga mengaku telah mendapat persetujuan dari para developer.

Adapun, gagasan tersebut dijalankan dalam rangka memastikan masyarakat tinggal di wilayahnya masing-masing dan tidak melakukan pengembangan permukiman di sekitar kawasan sempadan sungai hingga persawahan.

"Apa yang saya inginkan adalah industri tidak boleh mencerabut akar kebudayaan warga,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang berencana memperbaiki tata ruang di sejumlah kawasan Jawa Barat yang telah padat penduduk. Di antaranya, Bekasi, Bandung, hingga Bogor.

"Perumahan di areal padat penduduk seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk maka tidak ada pilihan lain kecuali membangun rumah vertikal atau apartemen, karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat," jelasnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga menekankan agar masyarakat tidak lagi melakukan pembukaan lahan untuk area permukiman di atas lahan yang semestinya diperuntukkan bagi area persawahan maupun perkebunan.

Selain itu, Pemprov Jabar juga meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan pembangunan area permukiman di sekitar area sempadan sungai.

"Pemprov berkomitmen akan terus melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai dan melakukan pembongkaran berbagai bangunan di bantaran sungai," tambahnya.

Persoalan hunian di Indonesia tidak semata tentang kurangnya jumlah rumah. Di balik masih lebarnya kesenjangan akses terhadap hunian layak, tersimpan masalah mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah. Kondisi ketimpangan pembangunan antarwilayah, daya beli masyarakat yang terbatas, serta lonjakan harga lahan membuat asa masyarakat memiliki rumah layak huni menjadi makin sulit terjangkau.

Di banyak daerah tertinggal, keterbatasan infrastruktur dasar dan mahalnya biaya logistik membuat kepemilikan hunian layak menjadi seolah-olah mustahil. Sedangkan di kota besar seperti Jakarta, tekanan urbanisasi dan tingginya harga tanah melambungkan pasar hunian kian menjauh dari kemampuan riil masyarakat.