Bisnis.com, JAKARTA — Federasi Realestat Internasional (FIABCI) akan memfokuskan advokasinya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tiga isu utama, yakni penyediaan perumahan terjangkau (affordable housing), pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan dampak digitalisasi teknologi.

Tiga agenda tersebut akan dibawa oleh Ketua Kehormatan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, yang baru ditunjuk sebagai FIABCI Representative of UN Geneva atau perwakilan khusus FIABCI untuk PBB Jenewa.

Soelaeman mengatakan penyediaan hunian terjangkau menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Menurutnya, isu tersebut menjadi perhatian utama FIABCI karena menyangkut akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.

“Affordable housing menjadi isu penting karena sebagian besar penduduk dunia yang tinggal di belahan bumi selatan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Selain perumahan, FIABCI juga menempatkan isu keberlanjutan pembangunan sebagai agenda strategis yang akan diperjuangkan dalam berbagai forum internasional. Cakupan isu tersebut meliputi perlindungan lingkungan hidup, ketahanan pangan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga mitigasi bencana.

Menurut Soelaeman, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan sosial masyarakat.

“Bagaimana kita memastikan kehidupan manusia di bumi terus berlanjut, tetapi lingkungannya tetap terjaga termasuk lingkungan sosial. Hal ini perlu menjadi perhatian besar bagi dunia dan juga Pemerintah Indonesia,” katanya.

Adapun isu ketiga yang menjadi perhatian FIABCI adalah digitalisasi teknologi. Soelaeman menilai perkembangan teknologi yang semakin cepat membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk industri properti dan pasar tenaga kerja.

Dia mengatakan digitalisasi tidak dapat dihindari, tetapi perlu dikelola secara bijak agar tidak mengurangi kesempatan kerja dan sumber penghasilan masyarakat.

“Teknologi harus mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Jangan sampai kemajuan digital justru menciptakan masalah sosial baru akibat hilangnya lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Menurut Soelaeman, ketiga isu tersebut sejalan dengan harapan yang disampaikan oleh UN Habitat kepada FIABCI sebagai organisasi global yang mewakili pelaku industri realestat dari berbagai negara.

Karena itu, FIABCI akan mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mempercepat pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dia menambahkan negara-negara berkembang di belahan bumi selatan juga membutuhkan dukungan yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur dasar guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sejumlah forum internasional, Soelaeman mengaku pernah mengusulkan agar negara-negara maju tidak hanya memanfaatkan pasar dan sumber daya alam negara berkembang, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan infrastruktur.

“Negara di belahan bumi selatan jangan hanya dimanfaatkan pasarnya untuk menjual produk-produk negara maju dan dieksploitasi sumber daya alamnya saja, tetapi sebagian kecil dari keuntungan mereka itu seharusnya dikembalikan ke negara-negara berkembang dalam bentuk infrastruktur,” katanya.

Soelaeman sendiri baru saja ditunjuk sebagai FIABCI Representative of UN Geneva oleh Presiden FIABCI periode 2025–2026, Antonio Campagnoli, dalam ajang FIABCI World Congress ke-76 yang berlangsung di Wina, Austria, pada 8–12 Juni 2026.

Dalam posisi tersebut, dia akan mewakili FIABCI dalam berbagai forum dan sidang organisasi PBB di Jenewa yang membahas isu perdagangan, pembangunan ekonomi, kesehatan, hingga ketenagakerjaan global.

Penunjukan tersebut menambah kiprah internasional Soelaeman yang sebelumnya menjabat Presiden FIABCI Asia Pasifik selama empat periode berturut-turut pada 2018–2022 dan kemudian menjadi anggota Board of Directors FIABCI periode 2022–2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan regulasi mengenai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun akan rampung dan mulai dieksekusi pada tahun ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa langkah taktis tersebut diambil guna memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pembiayaan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sampai saat ini, perumusan beleid anyar tersebut memasuki tahapan finalisasi bersama para pemangku kepentingan.

“Prinsipnya itu bukan untuk ditawar-tawar lagi tetapi untuk dijalankan dengan sesuai tata kelola yang benar. Itu pasti jalan. Harus segera tahun ini, gak boleh lama-lama,” ujar Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (17/6/2026).

Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan bahwa perpanjangan jangka waktu kredit hingga empat dekade tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden. Fokus utama regulasi tersebut adalah menekan besaran cicilan bulanan agar tidak membebani daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam proses pematangannya, Kementerian PKP terus mengintensifkan koordinasi bersama BP Tapera selaku badan pengelola, jajaran perbankan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Dia melanjutkan pembahasan lintas sektoral yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Ketenagakerjaan pun dijadwalkan dalam waktu dekat.

Melalui integrasi skema pembiayaan bersama Tapera dan kesiapan likuiditas perbankan, struktur insentif jangka panjang ini diharapkan dapat memangkas kesenjangan backlog perumahan secara signifikan.

“Itu sudah arahan Presiden dengan tujuan yang sangat baik. Memberikan kemudahan bagi rakyat supaya cicilannya jadi lebih rendah,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pemerintah akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun.

Janji itu disampaikan Presiden Prabowo pada perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dia mengaku prihatin bahwa kelompok buruh menghabiskan 30% dari penghasilannya setiap bulan untuk mengontrak tempat tinggal.

Prabowo mengaku ingin agar kelompok buruh, utamanya seperti nelayan dan petani bisa menyicil KPR dengan tenor lebih panjang. Dengan demikian, alokasi untuk tempat tinggal dari penghasilan setiap bulan bisa ditekan.

"Kalau bisa 20 tahun. Kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Betul? Petani dan nelayan enggak mungkin lari ke mana-mana," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA— Dalam kedatangan Ratu Belanda Maxima van Oranje, Vista Land Group menyampaikan rencana jangka panjang mengembangkan 5.500 unit rumah subsidi di Grand Harmoni Cibitung.

Ratu Belanda Maxima van Oranje, dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), melakukan kunjungan ke Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Ratu Maxima menekankan pentingnya literasi keuangan, khususnya bagaimana masyarakat mengelola keuangan mereka setelah membeli rumah. Dia menyerukan agar calon debitur bisa membedakan antara kebutuhan sehari-hari dan kewajiban angsuran rumah, serta membangun kebiasaan menabung.

Ratu juga memperingatkan bahaya pinjaman daring (online) dengan bunga tinggi, dan mendorong agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan kredit konsumtif.

Kedatangan Ratu Maxima ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungan kerja pada 24–27 November 2025.

Agenda kunjungan ini mencakup pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang keuangan, pemerintahan, serta masyarakat, dengan tujuan mendorong inklusi keuangan, literasi, dan akses perumahan terjangkau bagi kelompok menengah-bawah di Indonesia.

Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi menyampaikan apresiasi Ratu Maxima terhadap kualitas rumah subsidi menjadi dorongan besar bagi pengembang untuk terus menghadirkan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kunjungan tersebut, Ratu Maxima menilai Grand Harmoni Cibitung sebagai hunian yang bagus dan layak huni. Dia juga menanyakan aspek ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan fasilitas warga

Kepada Ratu Belanda, Esther menjelaskan, Grand Harmoni Cibitung dibangun di atas lahan sekitar 60 hektare. Saat ini sudah terbangun 1.400 unit rumah, dari total 5.500 unit rumah yang direncanakan.

“Kami sangat mendukung program pembangunan rumah subsidi yang digalakkan pemerintah. Dari segi kualitas, rumah subsidi yang kami bangun memenuhi standar yang ditentukan, seperti pemakaian material greenbrick yang ramah lingkungan, bukaan ventilasi yang sudah memenuhi 30% dari total luas bangunan,” ujar Esther dalam keterangan resminya, Kamis (27/11/2025).

Esther menekankan bahwa rumah subsidi yang dibangun Vista Land sudah siap huni tanpa perlu renovasi tambahan. Vista Land ingin setiap pembeli merasa nyaman dan mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi keluarga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

“Rumah yang kami bangun sudah ditutup bagian belakangnya, sehingga pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra,” jelasnya.

Dia berharap ke depannya perumahan subsidi dapat menjadi bagian dari penyelesaian masalah hunian di Indonesia. Sepanjang 2025, Vista Land sudah merealisasikan akad kredit 4.000 rumah dari target 5.000 unit, termasuk rumah komersial.

Kedatangan Ratu Maxima didampingi jajaran Komisioner-Direksi Bank BTN. Tujuan kunjungan adalah meninjau langsung kondisi pembiayaan dan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, serta menilai pemahaman finansial pembeli rumah.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan Ratu Maxima ingin melihat secara detail interaksi antara bank, pengembang, dan konsumen, termasuk hingga tahap proses akad kredit.

Jakarta, CNBC Indonesia - bank bjb berpartisipasi aktif pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian yang terus meningkat seperti Kabupaten Bogor.

bank bjb hadir sebagai salah satu panelis utama dan booth informasi. Partisipasi tersebut menjadi langkah konkret bank bjb dalam memperkenalkan berbagai produk perbankan yang mendukung sektor perumahan, termasuk pembiayaan rumah bersubsidi dan kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi Ayi Subarna serta perwakilan berbagai lembaga keuangan dan BP Tapera. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi kuat dalam mempercepat pemerataan akses perumahan di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya atas tingginya penyerapan rumah subsidi di Provinsi Jawa Barat. Ia juga menekankan bahwa Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah kegiatan sosialisasi terbanyak di Indonesia.

"Saya senang serapan rumah subsidi tertinggi itu di Jawa Barat, dan acara sosialisasi dari segi jumlah juga terbanyak di Kabupaten Bogor," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, Ara menegaskan pentingnya menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan penyerapan KUR dan rumah subsidi tertinggi. Hal ini mengingat Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat, yaitu 234.709 jiwa per Maret 2024 berdasarkan data BPS.

"Penyerapan KUR dan rumah subsidi juga harus paling banyak di Kabupaten Bogor, karena angka kemiskinan terbesar masih ada di sini," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, bank bjb memaparkan berbagai informasi terkait produk unggulan di sektor pembiayaan rumah, di antaranya bjb KPR Sejahtera FLPP dan bjb KUR Perumahan. Kedua produk ini dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan skema cicilan yang ringan, bunga rendah, dan proses pengajuan yang mudah.

Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan permintaan hunian yang tinggi. Letaknya yang strategis, infrastruktur yang berkembang, serta peranannya sebagai penyangga Ibu Kota menjadikan daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perumahan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, bank bjb tidak hanya memperkenalkan produk pembiayaan, tetapi juga memberikan edukasi keuangan bagi masyarakat. Edukasi ini bertujuan agar calon debitur memahami manfaat program Kredit Program Perumahan (KPP) dan dapat memanfaatkannya secara bijak untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Sosialisasi KPP di Kabupaten Bogor ini juga melibatkan pelaku usaha dari berbagai sektor, termasuk pengembang, kontraktor, UMKM, serta pedagang bahan bangunan. Kolaborasi antar pelaku sektor ini mencerminkan ekosistem pembangunan perumahan yang saling menguatkan di tingkat daerah.

bank bjb menilai, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Setiap pembangunan rumah akan menciptakan efek berantai yang positif, mulai dari peningkatan permintaan bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, hingga pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dukungan terhadap program KPP juga sejalan dengan visi bank bjb untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan di sektor riil. Melalui program pembiayaan rumah, bank bjb ingin memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Kegiatan sosialisasi KPP menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan perumahan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan target penyediaan rumah layak huni nasional dapat tercapai dengan optimal.

bank bjb percaya bahwa akses perumahan yang merata merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat. Dengan mendukung program pemerintah seperti KPP, bank bjb berperan aktif dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan produktif di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Partisipasi bank bjb dalam kegiatan di Kabupaten Bogor juga menjadi tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk terus memperkuat kontribusi terhadap program satu juta rumah. Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang perumahan rakyat.

Melalui kegiatan sosialisasi di Kabupaten Bogor, bank bjb kembali menegaskan posisinya sebagai mitra terpercaya pemerintah dan masyarakat. Sinergi yang terjalin ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat.

Sebagai lembaga keuangan yang tumbuh bersama masyarakat, bank bjb akan terus berinovasi untuk menghadirkan solusi keuangan yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Dukungan terhadap program KPP di Kabupaten Bogor menjadi bukti nyata komitmen tersebut.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb .

Bisnis.com, CIREBON--Bank bjb berkomitmen dalam mendukung akses terhadap perumahan layak dan terjangkau salah satunya melalui kredit program perumahan (KPP) yang digagas pemerintah.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari strategi besar perusahaan dalam memperkuat sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus memperluas inklusi keuangan di tingkat masyarakat bawah.

Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin menyebutkan melalui KPP, bank bjb menawarkan skema pembiayaan ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Produk ini dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kredit perumahan konvensional.

"Fasilitas tersebut tidak hanya menekankan pada kemudahan syarat administrasi, tetapi juga pada transparansi dan fleksibilitas tenor cicilan, agar masyarakat dapat memiliki rumah tanpa tekanan finansial berlebih," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Minggu (2/11/2025).

Yusuf menambahkan salah satu daerah yang menjadi fokus pengembangan program pembiayaan perumahan adalah Cirebon. Menurut dia, Cirebon memiliki potensi ekonomi yang terus tumbuh.

Posisi geografisnya yang strategis di jalur utama antara Jakarta dan Jawa Tengah, ditambah infrastruktur yang terus berkembang seperti jalan tol, rel ganda, dan bandara di wilayah sekitar, menjadikan kota ini kawasan prospektif untuk sektor properti.

"Kondisi tersebut mendorong meningkatnya permintaan terhadap hunian, terutama dari kalangan masyarakat produktif yang mencari rumah di sekitar pusat aktivitas ekonomi dan transportasi," kata Yusuf.

Bank bjb, kata Yusuf, melihat sektor properti bukan sekadar bisnis hunian, tetapi juga instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Setiap pembangunan rumah memiliki efek berantai terhadap industri bahan bangunan, jasa konstruksi, tenaga kerja lokal, hingga sektor UMKM.

Aktivitas ekonomi di sekitar proyek perumahan biasanya meningkat signifikan, menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas peredaran uang di wilayah tersebut.

Yusuf menegaskan, pentingnya sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni. Ia menilai, sektor perumahan tidak hanya menyentuh aspek fisik, melainkan juga sosial, sebab kepemilikan rumah berperan besar dalam menciptakan stabilitas keluarga dan produktivitas masyarakat.

Dukungan pembiayaan perumahan menjadi wujud tanggung jawab moral lembaga keuangan daerah terhadap peningkatan kesejahteraan warganya.

"Bank bjb terus memperluas jangkauan layanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat kini dapat mengajukan pembiayaan rumah melalui platform digital yang dikembangkan bank, sehingga proses verifikasi dan persetujuan kredit dapat dilakukan lebih cepat dan efisien," katanya.

Yusuf menjelaskan transformasi itu membuka peluang bagi masyarakat di berbagai wilayah untuk mengakses pembiayaan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.

Selain menyediakan fasilitas kredit, bank bjb juga aktif memberikan edukasi keuangan agar calon debitur memahami mekanisme dan risiko pembiayaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun literasi finansial masyarakat sekaligus mendorong budaya menabung dan pengelolaan keuangan yang sehat.

Bank bjb menilai percepatan program perumahan akan berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penyediaan rumah layak huni tidak hanya menciptakan aset produktif, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap lingkungan.

Dalam jangka panjang, keberadaan perumahan terjangkau menjadi fondasi penting bagi pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui komitmen ini, bank bjb memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan target pembangunan tiga juta rumah. Kolaborasi lintas sektor diharapkan menghasilkan sistem pembiayaan yang adaptif dan berpihak pada masyarakat.

"Dengan sinergi tersebut, sektor perumahan tidak lagi menjadi beban, melainkan motor penggerak kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG— Bank Bjb berkomitmen untuk mendukung program pembangunan tiga juta rrumah yang digagas pemerintah.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, bank bjb berpartisipasi aktif, sebagai penanggap, dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (29/10/2025) lalu di Lapangan Kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang dan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah pusat dan daerah, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Turut hadir Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin dan Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, bersama perwakilan asosiasi pengembang, perwakilan perbankan dan BUMD, komunitas UMKM dan pelaku usaha jasa konstruksi.

Bank bjb menilai bahwa sektor perumahan memiliki peran krusial dalam menggerakkan perekonomian nasional. Pembangunan rumah tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memacu pertumbuhan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah.

Kabupaten Sumedang dipilih menjadi lokasi strategis pelaksanaan sosialisasi karena memiliki potensi ekonomi yang besar. Dengan topografi pegunungan dan sektor pertanian yang dominan, wilayah ini juga berkembang pesat sebagai pusat pertumbuhan industri, perdagangandan pendidikan, yang mendorong peningkatan kebutuhan akan hunian layak.

Dalam kesempatan itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung penuh dengan rencana pembangunan Kampung Turis dan pengembangan UMKM berbasis perumahan rakyat.

"Sebagai bagian dari strategi pengembangan budaya dan ekonomi, Pemprov Jawa Barat akan membangun Kampung Turis sebagai destinasi berbasis perumahan rakyat, untuk Kabupaten Sumedang kami minta menyiapkan satu kampung untuk direnovasi dan dijadikan kawasan wisata budaya. Pemprov juga sedang menyiapkanprototipepengembangan UMKM yang bisa terintegrasi dengan sektor perumahan dan pariwisata," kata Dedi.

Saat ini, permintaan terhadap rumah terjangkau di Sumedang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang datang dari berbagai daerah. Kondisi ini menjadikan Sumedang sebagai wilayah prioritas dalam perluasan akses pembiayaan perumahan melalui program KPP.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, bank bjb berupaya memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami mekanisme pembiayaan dan manfaat program. Edukasi publik menjadi bagian penting dari strategi bank bjbdalam mempercepat realisasi penyaluran kredit dan memperkuat kolaborasi antarinstansi.

bank bjb meyakini bahwa keberhasilan program perumahan bergantung pada sinergi kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pengembang, dan masyarakat. Oleh karena itu, bank bjb hadir tidak hanya sebagai penyalur pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan implementasi program perumahan berkelanjutan.

Selain memperluas akses pembiayaan rumah, kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara pelaku industri properti dan lembaga keuangan. Forum ini menjadi ajang strategis untuk membangun kerja sama jangka panjang dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan di daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor keuangan menjadi fondasi utama untuk menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang inklusif. bank bjb berperan aktif dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, sehingga kebijakan perumahan dapat diimplementasikan secara efektif.

Peserta sosialisasi yang berasal dari unsur pemerintahan, pengembang dan masyarakat menerima pemaparan komprehensif tentang kebijakan pembiayaan perumahan nasional, prosedur pengajuan kredit, dan strategi percepatan pembangunan rumah rakyat di Sumedang.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman teknis antarinstansi, yang akan memperlancar proses administrasi dan meminimalkan hambatan dalam penyaluran pembiayaan rumah rakyat.

Bank bjb melihat program Kredit Program Perumahan ini sebagai peluang strategis dalam memperkuat portofolio pembiayaan produktif yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Dengan jaringan kantor yang luas di seluruh Jawa Barat, bank bjb memiliki kemampuan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, memastikan akses layanan keuangan yang merata. Hal ini sekaligus memperkuat posisi bank bjb sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Melalui inovasi produk dan digitalisasi layanan, bank bjb terus menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kredit perumahan. Pengajuan yang cepat dan transparan menjadi keunggulan kompetitif bank bjb dalam meningkatkan kepercayaan nasabah.

Komitmen bank bjb dalam mendukung program nasional pembangunan perumahan juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Akses terhadap hunian layak diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

Kolaborasi yang solid antara bank bjb, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pencapaian target pembangunan tiga juta rumah. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai lembaga keuangan daerah yang tumbuh bersama masyarakat Jawa Barat, bank bjb terus berkomitmen menghadirkan solusi keuangan yang relevan, mudah diakses, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Program perumahan yang inklusif merupakan bagian penting dari misi bank bjb untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan memperluas pemerataan kesejahteraan.

Dukungan terhadap program pembangunan perumahan mencerminkan peran aktif bank bjb dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui sektor riil. Ke depan, bank bjb akan terus berinovasi menghadirkan produk pembiayaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.