REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT PLN (Persero) mempercepat implementasi Program Listrik Masuk Sawah (LMS) sebagai bagian upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat pencapaian target swasembada pangan nasional.

Program ini mendorong pemanfaatan energi listrik untuk mendukung sistem irigasi perpompaan yang lebih efisien, hemat biaya, dan berkelanjutan.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Irham Waroihan, mengatakan kolaborasi Kementan dan PLN merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjawab tantangan keterbatasan air dan tingginya biaya operasional pertanian.

Program Listrik Masuk Sawah tidak hanya menyediakan akses energi bagi petani, juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan luas tanam, indeks pertanaman, dan produktivitas padi.

‘’Dengan beralih dari pompa berbahan bakar minyak ke pompa listrik, biaya produksi petani dapat ditekan sehingga usaha tani menjadi lebih efisien dan menguntungkan,” ujar Irham di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Rabu (17/6/2026).

Dalam rapat koordinasi yang melibatkan jajaran PLN dan unit teknis Kementerian Pertanian, dibahas percepatan implementasi program di 10 provinsi prioritas yang menyumbang sekitar 80,1 persen luas tanam nasional.

Program ini juga terintegrasi dengan berbagai dukungan pemerintah, seperti bantuan benih unggul, pupuk, dan sarana produksi lainnya guna mendorong peningkatan produksi pangan.

PLN menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program tersebut. Sejak 2024, PLN telah menindaklanjuti 4.328 titik usulan elektrifikasi pertanian. Hingga saat ini, sebanyak 1.773 lokasi pertanian telah memperoleh akses listrik untuk mendukung kegiatan budi daya dan sistem irigasi perpompaan.

Di sisi lain, Kementan terus memperkuat infrastruktur pengairan pertanian. Pada 2024 telah dibangun 100 unit sistem irigasi perpompaan dan meningkat menjadi 775 unit pada 2025 yang seluruhnya telah beroperasi.

Untuk 2026, pemerintah menargetkan penambahan sekitar 17.400 unit sarana perpompaan di berbagai daerah. Irham menegaskan keberhasilan Program Listrik Masuk Sawah membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, hingga kelompok tani.

“Kami berharap sinergi yang semakin kuat antara Kementerian Pertanian dan PLN dapat mempercepat perluasan layanan listrik di kawasan pertanian,’’ katanya.

Dengan dukungan energi yang andal dan terjangkau, petani dapat meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas, sehingga target peningkatan produksi pangan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan pelayanan energi nasional. Sepanjang Tahun Buku 2025, perusahaan berhasil menjaga keandalan pasokan energi di seluruh Indonesia sekaligus meningkatkan akses energi bagi masyarakat hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa capaian perusahaan sepanjang 2025 merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh insan Pertamina Patra Niaga yang berorientasi pada pelayanan masyarakat guna memastikan energi tersedia, mudah diakses, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan.

“Pertamina Patra Niaga menjalankan operasional penyediaan energi dengan mengedepankan prinsip 4A+1S, yakni Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability”, Roberth menegaskan.

Upaya perusahaan untuk menjamin ketersediaan energi juga tercermin dalam pelaksanaan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri serta Natal dan Tahun Baru yang mampu memastikan pasokan BBM, LPG, dan Avtur tetap aman selama periode dengan mobilitas masyarakat tertinggi. Dukungan monitoring 24 jam dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan menjaga kelancaran distribusi energi nasional.

Pada kondisi darurat dan kebencanaan, Pertamina Patra Niaga juga senantiasa hadir memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Dukungan distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketahanan energi nasional pada berbagai situasi.

Dalam mendukung pemerataan energi, Pertamina Patra Niaga terus memperluas akses energi melalui Program BBM Satu Harga yang telah hadir di 588 titik di seluruh Indonesia. Perusahaan juga mengoperasikan 421 SPBU Nelayan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, perusahaan terus memperkuat infrastruktur energi nasional yang saat ini didukung oleh lebih dari 125 terminal BBM, ribuan SPBU, 40 terminal LPG, 72 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), jaringan pipa, armada mobil tangki, armada kapal, hingga dukungan transportasi udara yang tersebar di seluruh Indonesia. Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung distribusi energi nasional dan memastikan keandalan pasokan hingga ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

Selama tahun 2025, Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan kapasitas terminal BBM dan fasilitas penyimpanan strategis, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah dengan pertumbuhan konsumsi energi yang tinggi. Pengembangan TBBM Maumere yang dimulai pada pertengahan tahun 2025 dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan operasi khususnya pada area NTT NTB dan sekitarnya.

Selanjutnya perusahaan juga berhasil melaksanakan commisioning untuk pekerjaan Pembangunan TBBM Tanjung Batu tahap 1 yang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan penyaluran di area kalimantan dan sekitarnya.

Program Subsidi Tepat BBM dan LPG terus diperkuat melalui integrasi sistem digital sehingga penyaluran subsidi semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola distribusi energi nasional melalui implementasi Program Subsidi Tepat yang telah diterapkan di 513 kabupaten/kota.

Sejalan dengan agenda transisi energi nasional, Pertamina Patra Niaga terus memperluas pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Hingga 2025, layanan Pertamax Green 95 telah tersedia di 180 SPBU dan akan terus diperluas untuk memberikan pilihan energi yang lebih rendah emisi bagi masyarakat.

Pengembangan bioenergi, termasuk dukungan terhadap Sustainable Aviation Fuel (SAF/Bioavtur), menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam mendukung target transisi energi nasional dalam menjaga ketahanan energi jangka panjang.

Dalam aspek sosial, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan UMKM. Program-program tersebut dirancang untuk menciptakan manfaat berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah di sekitar wilayah operasi perusahaan.

“Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat peran sebagai perusahaan distribusi dan perdagangan energi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kami berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional, memperluas akses energi yang berkeadilan, serta mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tutup Roberth.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai rencana pemerintah untuk mengucurkan dana senilai US$6 miliar atau setara Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) menjadi angin segar bagi industri padat karya ini, utamanya pada industri tekstil dan garmen.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan pihaknya menantikan skema kucuran dana tersebut, sekaligus mendorong pemerintah untuk mengimbangi bantuan tersebut dengan pembenahan sejumlah regulasi.

"Pertama, kemudahan akses industri TPT terhadap energi yang lebih ramah lingkungan seperti gas," kata Jemmy kepada Bisnis, Selasa (13/1/2025).

Jemmy juga menyoroti kebijakan suku bunga pinjaman yang mesti didukung untuk industri padat karya dikisaran 5%-6%. Terakhir, industri TPT juga membutuhkan perlindungan dari barang-barang impor ilegal.

"Jadi dengan regulasi non tarif barrier untuk memperkecil masuknya produk impor dalam menghindari pengenaan pajak," tuturnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menambahkan rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengalokasikan dana untuk industri TPT akan meningkatkan kinerja industri tekstil dan garmen.

"Yang pada ujungnya akan membantu pembukaan lapangan kerja sebagaimana target Presiden Prabowo. Hal ini juga menunjukkan kepedulian Prabowo pada masalah masalah sempitnya lapangan kerja saat ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah berencana mengucurkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menjaga keberlangsungan sektor padat karya, bukan hanya mengejar pertumbuhan sektor padat modal.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk mempertahankan yang labor intensive-based, pemerintah akan menyiapkan dana sekitar US$6 miliar untuk menjaga agar teknologinya tetap bersaing dan investasinya tetap berjalan,” kata Airlangga di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).

Menurut Airlangga, industri tekstil Tanah Air perlu dilindungi karena terdapat sekitar 5 juta tenaga kerja di dalamnya. Dia menyampaikan bahwa tenaga kerja industri tekstil berpotensi naik hingga 7 juta orang mengingat besarnya pasar yang dimiliki Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia sudah berlistrik penuh pada 2029–2030. Target tersebut mencakup sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang hingga kini masih belum teraliri listrik.

Kementerian ESDM menempatkan program listrik desa sebagai prioritas nasional sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memandang akses listrik bukan sekadar infrastruktur, melainkan fondasi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo sampai dengan 2029–2030, semua desa atau dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400 itu harus semuanya sudah berlistrik,” kata Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia menyebut kehadiran listrik menjadi simbol keadilan sosial yang wajib dipenuhi negara. Upaya menuju target tersebut telah berjalan sepanjang 2025. Kementerian ESDM mencatat pemasangan listrik desa dilakukan di 1.516 lokasi yang menjangkau 77.616 pelanggan. Program ini difokuskan pada wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik konvensional.

Selain program listrik desa, pemerintah juga menjalankan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga yang sudah berada di sekitar jaringan listrik, tetapi belum tersambung karena keterbatasan biaya. Sepanjang 2025, bantuan pemasangan baru diberikan kepada 205.968 rumah tangga dengan biaya rata-rata sekitar Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per rumah.

“Selain program listrik desa, juga ada bantuan pemasangan baru,” ujar Bahlil.

Percepatan elektrifikasi turut ditopang peningkatan kapasitas pembangkit nasional. Sepanjang 2025, kapasitas terpasang bertambah sekitar 7 gigawatt sehingga total kapasitas listrik nasional mencapai 107,51 gigawatt atau tumbuh 6,8 persen dibandingkan 2024. Kenaikan pasokan tersebut menjaga keandalan sistem di tengah peningkatan kebutuhan listrik.

Peningkatan akses dan pasokan listrik turut mendorong konsumsi listrik per kapita nasional menjadi 1.584 kWh pada 2025, naik dari 1.411 kWh pada 2024. Pemerintah menilai tren ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan akses energi hingga ke pelosok.

Bisnis.com, MAGELANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Forum Energi Daerah (FED) yang berisikan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat umum.

Forum itu ditujukan untuk mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta pembahasan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang lebih inklusif.

"Ini harus didorong, tidak hanya di kalangan pelaku usaha besar, tetapi di tingkat desa. Desa punya ketahanan energi, potensi EBT mulai dari PLTA di sungai, kemudian PLTMH, juga ada biogas, kotoran tenak, limbah tahu, yang semuanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri," jelas Agus Sugiharto, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (4/12/2025) di Kabupaten Kudus.

Agus berharap forum itu mampu membuka ruang diskusi yang konstruktif untuk pembahasan RUED yang sesuai dengan kondisi faktual dan potensi energi yang dimiliki Jawa Tengah. "Harapannya, seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pengembangan EBT dapat mendukung transisi energi. Kami libatkan mulai pelaku usaha, juga akademisi, LSM, semuanya menjadi satu untuk nyengkuyung mewujudkan energi hijau di masa depan," tegasnya.

Marlistya Citraningrum, Sustainable Energy Access Program Manager Institute for Essential Service Reform, menjelaskan bahwa pendirian FED di Jawa Tengah adalah pembuktian bahwa transisi energi pada akhirnya akan memengaruhi semua orang. Oleh karena itu, setiap orang juga mampu berkontribusi untuk memberikan pandangan dan masukan.

"Kami melihat bahwa dulunya sektor energi itu sangat terpusat pada pemerintah. Sangat sulit bagi masyarakat, perusahaan, dan individu untuk bisa menggunakan energi yang bebas. Karena dulu listrik tahunya [bersumber dari] PLN, gas ya dari Pertamina atau PGN, tetapi EBT itu pada prinsipnya mendemokratisasi penyediaan akses energi," ujar Marlistya.

Azhari Sauqi, perwakilan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang menghadiri acara peresmian FED Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas pembentukan forum tersebut. "Karena kami tahu bahwa FED ini lebih sebagai wadah untuk supervisi mencapai target keenergian yang ada di daerah. Pada akhirnya, terkait transisi energi ini, baik tingkat nasional maupun daerah, penyesuaian daerah-nasional itu sangat penting," jelasnya.

Keberadaan FED di Jawa Tengah, kata Sauqi, menjadi bagian dari kesinambungan regulasi dari pusat hingga ke daerah. Dalam PP 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah provinsi perlu melakukan pembaruan RUED yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, serta masyarakat.

"Kita punya 3 sasaran energi yang harus diadaptasi dan dijabarkan dalam peraturan daerah RUED di tingkat provinsi. Pertama, terkait dekarbonisasi, ini jadi urgensi atau pembeda dari PP Kebijakan Energi Nasional sebelumnya. Kemudian, ada terkait kebutuhan energi dan pemenuhan kebutuhan energi dan ketahanan di masa depan," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Di sebuah sudut pesisir barat Sumatera, tepatnya di Desa Wisata Teluk Buo, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, cahaya baru menyala di rumah-rumah warga. Senyum merekah menyambut hadirnya listrik, sebuah kemewahan yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan.

Program “Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan” menjadi bagian dari langkah berkelanjutan PT PLN (Persero) menghadirkan akses energi yang merata dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri, sejalan dengan semangat transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau dan inklusif.

Nazaruddin, salah satu dari sebelas warga penerima sambungan listrik gratis dari PLN, tak mampu menutupi rasa harunya. Bagi Nazaruddin dan keluarganya, memiliki sambungan listrik mandiri membawa perubahan positif dan harapan baru bagi kesejahteraan mereka di masa mendatang.

“Terima kasih kepada PLN atas bantuan melalui program "Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan". Kini rumah kami terang dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Semoga kebaikan ini menjadi berkah bagi semua,” tutur Nazaruddin sambil tersenyum bahagia saat penyalaan listrik di rumahnya pada Kamis (16/10/2025).

Di kesempatan berbeda, Lurah Teluk Kabung Tengah, Febri Yeni menyampaikan apresiasi atas kepedulian PLN terhadap warganya. Ia menilai bantuan yang diberikan tidak hanya menghadirkan terang secara fisik, tetapi juga menjadi simbol perhatian negara hingga ke wilayah pesisir.

“Atas nama pemerintah dan warga, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN atas program “Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan”. Bantuan penyalaan listrik melalui penyambungan gratis ini bukan sekadar meringankan beban, tetapi juga membuka akses terhadap pelayanan dasar yang layak, mulai dari penerangan, belajar anak di rumah, hingga aktivitas ekonomi kecil warga,” ujarnya.

Febri berharap program seperti ini tidak berhenti sampai di sini. Ia ingin semakin banyak keluarga di wilayahnya yang dapat merasakan kebahagiaan dan semangat baru sejak rumah mereka diterangi oleh listrik secara mandiri.

Program “Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan” yang digelar pada momen peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 ini menjadi wujud nyata dari semangat berbagi dan kepedulian sosial seluruh insan PLN.

Melalui inisiatif ini, PLN memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat prasejahtera yang selama ini belum tersambung listrik secara layak.

Direktur Manajemen Risiko PLN, Adi Lumakso menyebut, program yang menyasar lebih dari 8.000 rumah tangga di seluruh Indonesia ini tak sebatas penyalaan listrik, melainkan wujud tanggung jawab PLN untuk menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.

“Pada momen HLN ini, PLN ingin menghadirkan lebih dari sekadar terang. Kami ingin memastikan bahwa cahaya listrik juga membawa semangat dan harapan baru bagi masyarakat, membuka peluang ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup,” ujar Adi.

Adi menambahkan, keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi dengan berbagai stakeholder serta dukungan masyarakat yang turut memastikan setiap sambungan listrik tersalurkan dengan aman dan tepat sasaran.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, Ajrun Karim menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen PLN untuk menghadirkan perubahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat berkat adanya akses energi.

“Setiap warga yang menerima bantuan memiliki harapan baru untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Anak-anak dapat belajar dengan nyaman, ekonomi keluarga pun perlahan tumbuh seiring dengan semakin terbukanya peluang usaha setelah hadirnya listrik,” pungkas Ajrun, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemerataan energi melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Kedua program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (21/10).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, program Listrik Desa kini telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Adapun realisasi BPBL periode 2024 telah diterima 155.429 rumah tangga, sedangkan untuk periode Januari–September 2025 sebanyak 135.482 rumah tangga telah terpasang dari target 215.000 rumah hingga akhir 2025.

Program ini tidak hanya membuka akses energi, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Bahlil menyampaikan, rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1 persen. Sebagian kecil wilayah yang belum terjangkau listrik merupakan daerah dengan kondisi geografis menantang seperti pulau-pulau kecil dan pedalaman. Untuk menjangkau daerah tersebut, Kementerian ESDM mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang berpotensi besar di tingkat lokal.

“Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” kata Bahlil.

Selain meningkatkan akses listrik, pembangunan infrastruktur energi turut membuka peluang investasi baru, khususnya di sektor energi terbarukan dan industri penunjang. Pemerintah juga mendorong sinergi dengan koperasi desa agar proyek energi di tingkat lokal dapat memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita,” tegas Bahlil.

Cerita manfaat program ini datang dari masyarakat. Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mengaku kehidupannya kini lebih produktif sejak rumahnya mendapat sambungan listrik dari BPBL.

“Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” ujarnya.

Di wilayah timur Indonesia, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat, kini menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

“Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita,” ungkap Elias Inyomusi.

Pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia akan terang sepenuhnya pada 2030. Program elektrifikasi nasional ini diharapkan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan energi menuju pembangunan berkelanjutan.***

Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Program ini merupakan wujud pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan akses energi hingga pelosok negeri.

Melalui BPBL, pemerintah menyediakan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Salah satu penerima bantuan ini adalah Ruslan (52), seorang petani sawit. Dia mengungkapkan nyala listrik bukan sekadar penerangan. Itu adalah simbol perubahan hidup.

"Saya merasa bersyukur merupakan bagian dari orang-orang yang menerima bantuan tersebut. Alhamdulillah dengan meteran 900 mendapatkan subsidi dan pulsa 100.000 yang dapat dipakai selama dua bulan," ujarnya Jumat (17/10/2025).

"Saya senang dapat bantuan ini, biar dibilang norak tidak apa, saya juga ingin merasakan makan nasi yang dimasak dari magic jar dan memiliki kulkas agar bisa minum air dingin," tambah dia.

Untuk diketahui, sebelum listrik masuk, Ruslan mengandalkan genset kecil yang hanya dinyalakan sesekali.

"Sekarang kita tidak lagi menggunakan genset untuk penerangan yang dinyalakan di waktu tertentu saja karena biaya yang mahal. Sekarang penerangan selalu ada dan ini akan sangat membantu memotivasi anak-anak belajar dan istri menjahit yang menjadi kerja sambilannya," katanya.

Bagi Ruslan, listrik berarti harapan. Ia bisa melihat anak-anaknya belajar lebih lama, istrinya menjahit pesanan hingga malam, dan rumahnya terasa hidup.

"Semoga bantuan ini juga dapat diterima teman-teman saya yang katanya selesai di bulan 12 (Desember). Semoga bantuan ini membawa berkah bagi saya dan keluarga, juga teman-teman saya, dan akan menambah semangat bagi orang tuanya untuk bekerja dan meningkatkan semangat anak-anak belajar dan mengejar impian mereka," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menegaskan bahwa pemerataan listrik hingga seluruh negeri adalah wujud kehadiran negara.

"Di Kementerian ESDM itu ada program listrik desa yang ditargetkan Presiden Prabowo pada tahun 2029-2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan," kata Bahlil.

Ia menambahkan, program ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat.

"Ini semua sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki," ujarnya.

"Saya salah satu anak kampung yang sekolah SD enggak ada listrik. Karena itu, saya tidak ingin kejadian pada masa kecil saya di kampung itu terjadi sekarang. Presiden Prabowo sangat concern untuk bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.

Program BPBL dan Listrik Desa dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM. Tahun ini, puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia ditargetkan bisa menikmati akses listrik.

Di Sumatera Selatan, Program Listrik Desa mencakup 11 desa dan dusun pada anggaran 2025. Untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga.

Hingga pertengahan Oktober, sekitar 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara 2.500 lainnya masih menunggu proses usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.