Bisnis.com, JAKARTA – PT Trisula Textile Industries Tbk. (BELL) angkat bicara soal rencana pemerintah dalam menggelontorkan dana senilai Rp101 triliun bagi industri tekstil Tanah Air.

Presiden Direktur Trisula Textile Karsongno Wongsodjaja menerangkan bahwa BELL belum mengetahui secara spesifik bentuk insentif tersebut kepada industri tekstil sehingga belum mampu menakar efeknya terhadap perseroan.

Meskipun begitu, BELL berharap dana tersebut dapat digelontorkan pemerintah untuk meminimalisasi ketergantungan industri tekstil Tanah Air terhadap produk impor sebagai penyedia bahan baku. Harapannya, hal itu dapat lebih efektif dalam mendorong kinerja industri TPT secara umum ke depan.

Selain itu, Karsongno berharap suntikan dana tersebut tidak justru membuat pesaing baru dalam industri TPT Tanah Air, seperti pendirian pabrik baru yang justru membuat persaingan di industri TPT kian ketat.

“Dan juga melengkapi ekosistemsupplieryang sudah ada di Indonesia, seperti contohnya menggantikan produk-produk impor yang sekarang ini, industri textile masih harus mengimpor. Tapi bukan sebagai satu pabrik yang menjadi pesaing bagi kami,” katanya dalam paparan publik, Jumat (23/1/2026).

Selain itu, BELL juga menekankan pentingnya perlindungan industri tekstil melalui pengetatan terhadap impor tekstil ilegal ke dalam negeri. Terlebih, pada momentum Natal atau Lebaran saat permintaan pasar terhadap produk tekstil meningkat.

BELL saat ini tengah dalam upaya melepas ketergantungan dengan produk impor. Melalui penguatan R&D lewat Trisula Innovation Center, perseroan berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dari China.

Karsongno menerangkan, melalui Trisula Innovation Center, pihaknya tengah menjalin kolaborasi dengansupplieruntuk dapat menciptakan produk-produk dengan nilai tambah baru bagi perseroan.

“Kami ingin agar perlindungan terhadap produk–produk impor ilegal bisa dihilangkan atau dikurangi agar tidak membanjiri pada saat nanti bulan-bulan ramai [pembeli],” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk BUMN baru yang didedikasikan khusus untuk sektor tekstil. Langkah strategis ini akan didukung oleh pendanaan jumbo senilai US$6 miliar atau setara dengan Rp101 triliun yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Hambalang pada Minggu (11/1/2026). Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus tekstil dengan dukungan pendanaan US$6 miliar atau setara sekitar Rp101 triliun dari Danantara mendapat respons dari pelaku usaha swasta.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai dana jumbo tersebut sejatinya bisa menjadi tuas pengungkit (leverage) investasi yang jauh lebih besar apabila skemanya diubah.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian khusus pada sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Dia mengakui bahwa wacana pembentukan BUMN ini merupakan hasil kajian pemerintah yang turut melibatkan asosiasi dalam prosesnya.

Kendati demikian, Redma mengingatkan bahwa pembentukan perusahaan pelat merah hanyalah satu dari sekian banyak opsi. Dia justru menawarkan opsi lain terkait penggunaan dana Rp101 triliun yang disiapkan oleh Danantara tersebut.

Menurutnya, alih-alih digunakan sebagai modal pembentukan entitas baru, dana tersebut akan lebih memberi dampak besar apabila dikonversi menjadi paket insentif untuk memancing modal swasta.

"Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan US$6 miliar ini sebagai insentif bagi swasta untuk mendorong investasi hingga US$60 miliar," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (17/1/2026).

Dengan skema tersebut, Redma meyakini efek berganda terhadap perekonomian dan serapan tenaga kerja akan jauh lebih masif dibandingkan hanya mengandalkan satu entitas BUMN.

Lebih lanjut, Redma mewanti-wanti bahwa pembentukan BUMN ataupun kucuran dana segar tidak akan efektif tanpa pembenahan fundamental pada ekosistem industri TPT nasional.

Dia menekankan bahwa pekerjaan rumah pemerintah yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan iklim usaha, mulai dari kebijakan perdagangan yang protektif terhadap serbuan impor ilegal, hingga simplifikasi birokrasi.

"Ada iklim usaha yang juga harus diperbaiki, mulai dari kebijakan perdagangannya, insentif untuk meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan, serta simplifikasi dan transparansi birokrasi khususnya terkait perizinan," tegasnya.

Rencana Pembentukan BUMN Tekstil Baru

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembentukan BUMN tekstil baru diungkapkan oleh Prabowo dalam rapat terbatas di Hambalang pada Minggu (11/1/2026). Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

Inisiatif ini lahir dari evaluasi kelemahan struktural pada rantai pasok (value chain) di lini tengah (mid-stream) industri tekstil Tanah Air. Airlangga menyebutkan bahwa kelemahan industri tekstil nasional saat ini berada pada kemampuan produksi benang, kain, pencelupan (dyeing), pencetakan (printing), hingga penyelesaian akhir (finishing).

"Nah, ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali. Kita ketahui memang kelemahan kita berada pada value chain yang di tengah," jelasnya.

Melalui intervensi negara lewat BUMN baru ini, pemerintah menargetkan lonjakan ekspor produk tekstil yang signifikan. Airlangga mematok target nilai ekspor tekstil dapat meroket dari posisi saat ini sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai rencana pemerintah untuk mengucurkan dana senilai US$6 miliar atau setara Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) menjadi angin segar bagi industri padat karya ini, utamanya pada industri tekstil dan garmen.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan pihaknya menantikan skema kucuran dana tersebut, sekaligus mendorong pemerintah untuk mengimbangi bantuan tersebut dengan pembenahan sejumlah regulasi.

"Pertama, kemudahan akses industri TPT terhadap energi yang lebih ramah lingkungan seperti gas," kata Jemmy kepada Bisnis, Selasa (13/1/2025).

Jemmy juga menyoroti kebijakan suku bunga pinjaman yang mesti didukung untuk industri padat karya dikisaran 5%-6%. Terakhir, industri TPT juga membutuhkan perlindungan dari barang-barang impor ilegal.

"Jadi dengan regulasi non tarif barrier untuk memperkecil masuknya produk impor dalam menghindari pengenaan pajak," tuturnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menambahkan rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengalokasikan dana untuk industri TPT akan meningkatkan kinerja industri tekstil dan garmen.

"Yang pada ujungnya akan membantu pembukaan lapangan kerja sebagaimana target Presiden Prabowo. Hal ini juga menunjukkan kepedulian Prabowo pada masalah masalah sempitnya lapangan kerja saat ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah berencana mengucurkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menjaga keberlangsungan sektor padat karya, bukan hanya mengejar pertumbuhan sektor padat modal.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk mempertahankan yang labor intensive-based, pemerintah akan menyiapkan dana sekitar US$6 miliar untuk menjaga agar teknologinya tetap bersaing dan investasinya tetap berjalan,” kata Airlangga di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).

Menurut Airlangga, industri tekstil Tanah Air perlu dilindungi karena terdapat sekitar 5 juta tenaga kerja di dalamnya. Dia menyampaikan bahwa tenaga kerja industri tekstil berpotensi naik hingga 7 juta orang mengingat besarnya pasar yang dimiliki Indonesia.