REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia sudah berlistrik penuh pada 2029–2030. Target tersebut mencakup sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang hingga kini masih belum teraliri listrik.

Kementerian ESDM menempatkan program listrik desa sebagai prioritas nasional sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memandang akses listrik bukan sekadar infrastruktur, melainkan fondasi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo sampai dengan 2029–2030, semua desa atau dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400 itu harus semuanya sudah berlistrik,” kata Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia menyebut kehadiran listrik menjadi simbol keadilan sosial yang wajib dipenuhi negara. Upaya menuju target tersebut telah berjalan sepanjang 2025. Kementerian ESDM mencatat pemasangan listrik desa dilakukan di 1.516 lokasi yang menjangkau 77.616 pelanggan. Program ini difokuskan pada wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik konvensional.

Selain program listrik desa, pemerintah juga menjalankan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga yang sudah berada di sekitar jaringan listrik, tetapi belum tersambung karena keterbatasan biaya. Sepanjang 2025, bantuan pemasangan baru diberikan kepada 205.968 rumah tangga dengan biaya rata-rata sekitar Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per rumah.

“Selain program listrik desa, juga ada bantuan pemasangan baru,” ujar Bahlil.

Percepatan elektrifikasi turut ditopang peningkatan kapasitas pembangkit nasional. Sepanjang 2025, kapasitas terpasang bertambah sekitar 7 gigawatt sehingga total kapasitas listrik nasional mencapai 107,51 gigawatt atau tumbuh 6,8 persen dibandingkan 2024. Kenaikan pasokan tersebut menjaga keandalan sistem di tengah peningkatan kebutuhan listrik.

Peningkatan akses dan pasokan listrik turut mendorong konsumsi listrik per kapita nasional menjadi 1.584 kWh pada 2025, naik dari 1.411 kWh pada 2024. Pemerintah menilai tren ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan akses energi hingga ke pelosok.

REPUBLIKA.CO.ID, MINAHASA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya akses listrik bagi pemerataan pembangunan dan masa depan bangsa. Ia menyebut, listrik bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan simbol kehadiran negara dalam menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat di Tanah Air.

Bahlil menyampaikan hal ini saat memimpin penyalaan pertama dan peresmian Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025). Dalam kesempatan yang sama, turut diresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Wairara berkapasitas 128 kilowatt di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur; PLTMH Anggi I berkapasitas 150 kilowatt; serta peletakan batu pertama PLTMH Anggi II berkapasitas 500 kilowatt di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Seluruh kegiatan dipimpin langsung oleh Menteri ESDM dari Minahasa.

“Kalau tidak ada listrik, kita tidak mengenal dunia,” ujarnya.

Program listrik desa, lanjut dia, merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari cita-cita kedaulatan energi nasional. Saat ini, Indonesia telah mencapai rasio elektrifikasi sebesar 99,12 persen, namun masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati listrik.

Menurut Bahlil, pemerataan elektrifikasi merupakan bagian penting dari upaya membangun kemandirian dan memperkuat nasionalisme di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri ESDM menginstruksikan jajarannya, termasuk Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, serta PLN, agar memprioritaskan pembangunan listrik di seluruh desa yang belum teraliri.

“Saya tidak mau tahu caranya bagaimana. Tahun depan saya datang lagi, dan semua desa di Sulawesi Utara harus sudah menyala,” tegasnya.

Bahlil juga menyoroti pentingnya pembangunan PLTMH Anggi di Papua Barat yang berada di wilayah sulit dijangkau. Ia meminta kapasitas pembangkit tersebut ditingkatkan menjadi satu megawatt agar manfaatnya lebih luas bagi masyarakat pegunungan.

Menurutnya, keberadaan listrik tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka akses pendidikan yang setara. Anak-anak di pelosok, kata dia, harus mendapat kesempatan yang sama dengan anak-anak di kota untuk belajar dan mengenal teknologi.