Bisnis.com, MAGELANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Forum Energi Daerah (FED) yang berisikan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat umum.

Forum itu ditujukan untuk mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta pembahasan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang lebih inklusif.

"Ini harus didorong, tidak hanya di kalangan pelaku usaha besar, tetapi di tingkat desa. Desa punya ketahanan energi, potensi EBT mulai dari PLTA di sungai, kemudian PLTMH, juga ada biogas, kotoran tenak, limbah tahu, yang semuanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri," jelas Agus Sugiharto, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (4/12/2025) di Kabupaten Kudus.

Agus berharap forum itu mampu membuka ruang diskusi yang konstruktif untuk pembahasan RUED yang sesuai dengan kondisi faktual dan potensi energi yang dimiliki Jawa Tengah. "Harapannya, seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pengembangan EBT dapat mendukung transisi energi. Kami libatkan mulai pelaku usaha, juga akademisi, LSM, semuanya menjadi satu untuk nyengkuyung mewujudkan energi hijau di masa depan," tegasnya.

Marlistya Citraningrum, Sustainable Energy Access Program Manager Institute for Essential Service Reform, menjelaskan bahwa pendirian FED di Jawa Tengah adalah pembuktian bahwa transisi energi pada akhirnya akan memengaruhi semua orang. Oleh karena itu, setiap orang juga mampu berkontribusi untuk memberikan pandangan dan masukan.

"Kami melihat bahwa dulunya sektor energi itu sangat terpusat pada pemerintah. Sangat sulit bagi masyarakat, perusahaan, dan individu untuk bisa menggunakan energi yang bebas. Karena dulu listrik tahunya [bersumber dari] PLN, gas ya dari Pertamina atau PGN, tetapi EBT itu pada prinsipnya mendemokratisasi penyediaan akses energi," ujar Marlistya.

Azhari Sauqi, perwakilan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang menghadiri acara peresmian FED Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas pembentukan forum tersebut. "Karena kami tahu bahwa FED ini lebih sebagai wadah untuk supervisi mencapai target keenergian yang ada di daerah. Pada akhirnya, terkait transisi energi ini, baik tingkat nasional maupun daerah, penyesuaian daerah-nasional itu sangat penting," jelasnya.

Keberadaan FED di Jawa Tengah, kata Sauqi, menjadi bagian dari kesinambungan regulasi dari pusat hingga ke daerah. Dalam PP 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah provinsi perlu melakukan pembaruan RUED yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, serta masyarakat.

"Kita punya 3 sasaran energi yang harus diadaptasi dan dijabarkan dalam peraturan daerah RUED di tingkat provinsi. Pertama, terkait dekarbonisasi, ini jadi urgensi atau pembeda dari PP Kebijakan Energi Nasional sebelumnya. Kemudian, ada terkait kebutuhan energi dan pemenuhan kebutuhan energi dan ketahanan di masa depan," jelasnya.

Indonesia memasuki fase penting dalam pembangunan energi. Dalam dua tahun terakhir, perluasan akses listrik menunjukkan kemajuan signifikan, menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya gelap gulita dan menghadirkan perubahan nyata bagi jutaan warga.

Pemerintah mencatat peningkatan tajam pada distribusi listrik ke rumah tangga. Pada 2024, lebih dari 155 ribu rumah mendapatkan sambungan baru melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).Angka ini meningkat menjadi 215 ribu rumah tangga pada 2025. Upaya tersebut diperkuat oleh Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029, yang menargetkan pembangunan jaringan listrik di lebih dari 10 ribu lokasi untuk menghadirkan 1,28 juta pelanggan baru.Di wilayah timur Indonesia-Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara-aliran listrik kini mulai menggerakkan roda ekonomi lokal. Cold storage bagi nelayan, aktivitas pedagang di malam hari, hingga pengurangan penggunaan genset menjadi bukti bahwa elektrifikasi membawa dampak langsung bagi keseharian masyarakat.Fondasi Transisi Energi BersihDosen Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Nurun Najib, menilai capaian elektrifikasi ini merupakan tonggak penting bagi ketahanan energi nasional."Keseluruhan hasil kerja tersebut menjadi penanda keseriusan negara memperkuat ketahanan energi sekaligus menyiapkan fondasi transisi menuju energi bersih," ujarnya, Senin (17/11).Selain program elektrifikasi, proyek-proyek energi besar turut berjalan. Hilirisasi mineral dan investasi energi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah menunjukkan dorongan besar menjadikan sektor energi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.Namun, menurut Najib, kemajuan ini juga mengandung tantangan struktural yang perlu dikelola dengan lebih matang-terutama terkait keadilan energi, pemerataan manfaat, dan partisipasi publik.Komitmen Pemerintah: 5.700 Desa Belum Teraliri ListrikDalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses listrik hingga ke pelosok.Ia menyebut, meski Indonesia telah merdeka selama delapan dekade, masih terdapat 5.700 desa yang belum menikmati listrik."Saya tahu hidup tanpa listrik pakai pelita. Kami targetkan 2029-2030 Insya Allah seluruh Indonesia sudah terlistriki," ujarnya.Program BPBL menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai target tersebut. Bantuan ini menyasar rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).Dari Genset Bising ke Rumah yang HidupSalah satu penerima manfaat BPBL adalah Ruslan (52), warga Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia menerima pemasangan listrik gratis pada 16 Juni 2025.Sebelumnya, Ruslan hanya mengandalkan genset kecil yang dinyalakan sesekali. Selain bahan bakarnya mahal dan suaranya bising, dayanya pun terbatas-hanya cukup menyalakan satu atau dua lampu.Kini, lampu menyala setiap malam tanpa rasa khawatir. Bagi Ruslan, listrik bukan sekadar penerangan; listrik membuka waktu belajar lebih panjang bagi anak-anak, memberi ruang istrinya untuk menjahit pesanan hingga malam, dan membuat rumah terasa lebih hidup.Ketimpangan dan Sentralisasi Pengelolaan EnergiMeski capaian elektrifikasi meningkat, sejumlah persoalan mendasar masih membayangi. Hilirisasi mineral dan pembangunan infrastruktur energi sering kali berjalan dalam model pengelolaan terpusat, di mana negara dan korporasi besar memegang kendali utama.Najib menilai pola pembangunan teknokratik seperti ini berpotensi menciptakan ketimpangan baru."Transisi energi masih dijalankan melalui model yang sangat terpusat. Masyarakat sering kali menjadi penerima manfaat pasif, bukan bagian dari proses pengambilan keputusan," jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan makro tidak selalu langsung terasa di tingkat keluarga dan komunitas, terutama di daerah penghasil energi atau wilayah terpencil.Dari Infrastruktur Menuju PartisipasiNajib menegaskan bahwa keadilan energi harus menjadi prinsip utama dalam pembangunan energi ke depan.

Kebijakan selama ini terlalu fokus pada indikator teknis seperti jumlah pelanggan atau kapasitas jaringan, sementara dimensi sosial-siapa yang menguasai dan menikmati manfaat energi-kurang mendapatkan perhatian.Ia menekankan pentingnya memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui model-model seperti:• Energi berbasis komunitas,• Koperasi listrik desa,• BUMDes energi, atau skema kepemilikan bersama.Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi dari proyek energi tidak berhenti di lingkar elite atau korporasi besar, melainkan berputar di tingkat lokal.Demokratisasi Energi sebagai Arah BaruMenurut Najib, demokratisasi energi adalah langkah korektif yang perlu segera ditempuh. Model ini memandang energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga distribusi manfaat dan pembagian kendali."Jika dimensi sosial dan partisipatif dijadikan tolok ukur keberhasilan, transisi energi dapat menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan yang nyata," ujarnya.Ia menyimpulkan bahwa tantangan utama pembangunan energi di Indonesia berada pada dua hal: dominasi pendekatan teknokratik, dan lemahnya inovasi sosial yang menghubungkan infrastruktur energi dengan kebutuhan masyarakat.Menuju Energi yang Adil dan InklusifDengan rasio elektrifikasi yang hampir sempurna dan banyaknya proyek energi baru yang sedang berjalan, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, menurut Najib, pembangunan energi harus melampaui capaian teknis."Elektrifikasi akan kehilangan makna jika hanya berhenti pada perluasan infrastruktur tanpa redistribusi manfaat dan partisipasi masyarakat," tegasnya.Ia menambahkan, arah kebijakan energi ke depan harus memberi ruang lebih besar bagi warga sebagai pemilik dan pengambil keputusan.Pemerataan akses listrik menjadi simbol penting kemandirian nasional. Namun agar cahaya yang menyala di seluruh negeri benar-benar mampu memperkuat daya sosial masyarakat, pembangunan energi wajib dikawal dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan pemberdayaan komunitas.