Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara yang saling menguntungkan saat berbicara kepada para Menteri Energi Indo-Pasifik dalam Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business (IPEM) Forum di Tokyo, Jepang.

"Di tengah ketidakpastian pasokan energi dunia saat ini, kita perlu memperkuat kolaborasi, yang saling mengangkat satu sama lain dan bukan justru saling menjatuhkan satu sama lain," kata Menteri Bahlil di hadapan para delegasi forum yang terdiri dari para menteri hingga pelaku industri energi di Indo-Pasifik.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, ia mengatakan di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini, isu ketahanan energi kembali mengemuka dalam forum tersebut.

Pertemuan para menteri dan pelaku industri energi dari negara-negara Indo-Pasifik itu menjadi ruang diskusi tentang bagaimana negara-negara di kawasan dapat memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan energi, yang saat ini semakin krusial di tengah konflik Timur Tengah.

"Indonesia menunjukkan komitmen tersebut di antaranya dengan mengirimkan 150 kargo liquefied natural gas tahun 2025 lalu untuk mendukung pasokan energi dunia. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan sekitar setengah pasokan batu bara yang diperdagangkan di dunia," katanya menambahkan.

Menurut Menteri ESDM, ekspor energi dari Indonesia dalam jumlah besar tersebut turut memperkuat pasokan energi global.

Bahlil juga menyinggung bahwa ketika kolaborasi yang saling menguntungkan tersebut tidak dilakukan, maka setiap negara perlu tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat domestiknya.

"Sebagai salah satu negara importir minyak, jika kebutuhan minyak tersebut tidak dapat kami amankan, maka kami tidak memiliki pilihan kecuali untuk memanfaatkan potensi energi yang ada di dalam negeri termasuk meningkatkan porsi crude palm oil yang diubah menjadi biodiesel," katanya menjelaskan.

Saat ini, Indonesia merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia. Tiap tahun Indonesia mengekspor CPO hingga 30 juta ton.

Bahlil juga menjelaskan di tengah kelangkaan energi saat ini, setiap negara memprioritaskan kebutuhannya masing-masing.

"Meski ada Perjanjian Paris yang mendesak transisi dari batu bara, namun faktanya, saat ini banyak negara yang meningkatkan impor batu baranya dari Indonesia," ujar dia.

Di saat yang sama, pemerintah terus berkomitmen mendorong transisi energi dan pengembangan energi terbarukan termasuk melakukan diversifikasi sumber energi guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Komitmen tersebut di antaranya tecermin dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berdaya 100 gigawatt (GW).

"Indonesia sangat berkomitmen untuk terus mendorong transisi energi termasuk melalui program PLTS 100 GW dengan prioritas jangka pendek berupa eliminasi PLTD diesel dengan PLTS," katanya menegaskan.

Forum internasional di Tokyo itu menjadi pertemuan tingkat tinggi yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha energi untuk membahas keamanan pasokan energi di kawasan Indo-Pasifik.

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang dan National Energy Dominance Council Amerika Serikat.

Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus menghormati jalur transisi energi yang dipilih masing-masing negara.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAGELANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Forum Energi Daerah (FED) yang berisikan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat umum.

Forum itu ditujukan untuk mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta pembahasan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang lebih inklusif.

"Ini harus didorong, tidak hanya di kalangan pelaku usaha besar, tetapi di tingkat desa. Desa punya ketahanan energi, potensi EBT mulai dari PLTA di sungai, kemudian PLTMH, juga ada biogas, kotoran tenak, limbah tahu, yang semuanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri," jelas Agus Sugiharto, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (4/12/2025) di Kabupaten Kudus.

Agus berharap forum itu mampu membuka ruang diskusi yang konstruktif untuk pembahasan RUED yang sesuai dengan kondisi faktual dan potensi energi yang dimiliki Jawa Tengah. "Harapannya, seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pengembangan EBT dapat mendukung transisi energi. Kami libatkan mulai pelaku usaha, juga akademisi, LSM, semuanya menjadi satu untuk nyengkuyung mewujudkan energi hijau di masa depan," tegasnya.

Marlistya Citraningrum, Sustainable Energy Access Program Manager Institute for Essential Service Reform, menjelaskan bahwa pendirian FED di Jawa Tengah adalah pembuktian bahwa transisi energi pada akhirnya akan memengaruhi semua orang. Oleh karena itu, setiap orang juga mampu berkontribusi untuk memberikan pandangan dan masukan.

"Kami melihat bahwa dulunya sektor energi itu sangat terpusat pada pemerintah. Sangat sulit bagi masyarakat, perusahaan, dan individu untuk bisa menggunakan energi yang bebas. Karena dulu listrik tahunya [bersumber dari] PLN, gas ya dari Pertamina atau PGN, tetapi EBT itu pada prinsipnya mendemokratisasi penyediaan akses energi," ujar Marlistya.

Azhari Sauqi, perwakilan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang menghadiri acara peresmian FED Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas pembentukan forum tersebut. "Karena kami tahu bahwa FED ini lebih sebagai wadah untuk supervisi mencapai target keenergian yang ada di daerah. Pada akhirnya, terkait transisi energi ini, baik tingkat nasional maupun daerah, penyesuaian daerah-nasional itu sangat penting," jelasnya.

Keberadaan FED di Jawa Tengah, kata Sauqi, menjadi bagian dari kesinambungan regulasi dari pusat hingga ke daerah. Dalam PP 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah provinsi perlu melakukan pembaruan RUED yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, serta masyarakat.

"Kita punya 3 sasaran energi yang harus diadaptasi dan dijabarkan dalam peraturan daerah RUED di tingkat provinsi. Pertama, terkait dekarbonisasi, ini jadi urgensi atau pembeda dari PP Kebijakan Energi Nasional sebelumnya. Kemudian, ada terkait kebutuhan energi dan pemenuhan kebutuhan energi dan ketahanan di masa depan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menilai keberlanjutan pembangunan akan sangat dipengaruhi ketersediaan energi khususnya gas bumi. Namun, ketatnya pasokan menjadi salah satu problem.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aryo Djojohadikusumo menilai gas semakin strategis bagi masa depan Indonesia. Pasalnya, gas kini berada di jantung agenda ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

“Tidak mungkin ada ketahanan pangan tanpa pupuk, dan tidak mungkin ada pupuk tanpa gas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

Aryo menyampaikan hal tersebut dalam Energy Insights Forum bertajuk Gas Outlook 2026: Powering Energy Resilience with Strong Governance, Kamis (4/12/2025) di Jakarta.

Energy Insights Forum merupakan forum diskusi bulanan hasil kolaborasi KADIN Bidang ESDM dan Katadata Insight Center untuk mendorong ekosistem investasi energi Indonesia yang inklusif, transparan, dan berorientasi ke depan. Forum kali ini didukung EY Indonesia sebagai knowledge partner.

Di dalam forum tersebut, Aryo pun mengingatkan bahwa gas akan menjadi sekitar seperempat bauran energi dalam RUPTL 10 hingga 15 tahun mendatang, terutama untuk menopang hilirisasi industri strategis yang tengah dikejar pemerintah.

“Oleh karena itu, ketersediaan gas akan menentukan keberlanjutan sejumlah prioritas pembangunan,” kata Aryo.

Urgensi yang sama disuarakan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yang menekankan bahwa ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan dua prioritas utama pemerintahan saat ini. Keduanya memiliki benang merah yang sama dan titik krusialnya adalah gas.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi, industrialisasi besar-besaran, serta produksi pupuk dan energi yang stabil. Semua itu, kata Eddy, hanya mungkin dicapai bila pasokan gas aman dan infrastrukturnya siap.

Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial Pertamina Hulu Energi (PHE) Edy Karyanto menjelaskan, pihaknya memetakan kebutuhan 136 konsumen perjanjian jual beli gas (PJBG), serta proyeksi dari lapangan baru dan yang sedang dikembangkan.

“Permintaan [gas di dalam negeri] 2.600 MMSCFD, sementara kapasitas lifting hanya 2.000. Tahun ini shorted, 2026 shorted, bahkan sampai 2034,” ujarnya.

Dia mengatakan, meskipun secara nasional terlihat potensi oversupply dari proyek baru, realitas infrastruktur dan alokasi ekspor membuat pasokan domestik tetap ketat.

“Ada hal-hal yang harus dikolaborasikan, dari kebijakan sampai kesiapan infrastruktur,” katanya.

Pembahasan mengenai prospek pasokan juga diperkaya paparan Partner EY-Parthenon EY Indonesia Eric Listyosuputro. Menurutnya, tren global sebenarnya memberikan kombinasi peluang dan tantangan bagi Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa secara global, suplai gas akan berkembang lebih cepat dibanding permintaan. Pertumbuhan suplai mencapai 7% per tahun yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Kanada, dan Qatar.

Sementara itu, permintaan tumbuh sekitar 2% per tahun, dan Asia termasuk Indonesia menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi.

“Gas ini bukan hanya transisi tetapi transisi jangka panjang,” ujarnya merujuk kepada peran gas dalam menurunkan emisi industri berat hingga 40%–60% dibandingkan dengan batu bara.