KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa akses listrik merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia.

"Bagaimana orang bisa sekolah pintar, akses informasi dari luar maupun dari dalam (dengan) cepat, bagaimana anak-anak SD bisa sekolah yang baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Jadi, saya pikir ini (listrik) salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (22/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat melakukan penyalaan simbolis listrik bagi salah satu penerima manfaat BPBL 2026 sekaligus meninjau realisasi program Lisdes 2025 di Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (19/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa percepatan pemerataan akses listrik merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah 3T, dapat menikmati manfaat pembangunan secara merata.

"Memang saudara-saudara kita yang belum dapat listrik itu selalu jauh dengan akses gardu induk. Jadi, secara bisnis PLN tidak masuk. Maka, pemerintah harus hadir, karena arahan Bapak Presiden itu bukan persoalan mahalnya, tetapi pelayanannya. Karena setiap warga negara punya hak yang sama untuk negara hadir memberikan listrik," tutur Bahlil.

Realisasi program Lisdes dan BPBL

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan PLN untuk menghadirkan akses listrik yang merata hingga ke pelosok negeri.

"Melalui program Lisdes, kami terus memperluas infrastruktur kelistrikan agar semakin banyak masyarakat, khususnya di wilayah 3T, dapat menikmati listrik sekaligus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional,” jelas Darmawan.

Pada 2026, pemerintah akan melanjutkan realisasi program Lisdes dengan target pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.520 lokasi secara nasional, termasuk 16 lokasi di Jateng.

Sebelumnya, program Lisdes telah terealisasi di 1.403 lokasi di seluruh Indonesia sepanjang 2025, termasuk 113 lokasi di Jateng.

Untuk merealisasikan program Lisdes di 1.403 lokasi, PLN telah membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.856,17 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 3.662,68 kms, serta gardu distribusi berkapasitas 105.280 kilovolt ampere (kVA).

Pemerataan akses listrik juga diperkuat melalui program BPBL yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM.

Upaya tersebut menjadi solusi bagi masyarakat prasejahtera yang belum mampu melakukan pasang baru listrik meskipun jaringan listrik telah tersedia di wilayahnya.

“Program BPBL ini membantu menjembatani masyarakat yang sudah berada di wilayah berlistrik, namun belum mampu melakukan penyambungan. Dengan hadirnya listrik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, mendukung pendidikan anak, serta memperbaiki kualitas hidup keluarga,” kata Darmawan.

Sepanjang 2025, program BPBL telah terealisasi bagi 220.845 rumah tangga di seluruh Indonesia, dengan 19.161 rumah tangga di antaranya berada di Provinsi Jateng.

Pada 2026, pemerintah menargetkan program BPBL menjangkau 225.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, termasuk 24.000 rumah tangga di Jateng.

Salah satu penerima manfaat program Lisdes dan BPBL, Markamah (58), mengaku jaringan listrik membantunya meningkatkan produktivitas hingga malam hari.

Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai penganyam bambu itu kini dapat bekerja lebih lama dengan penerangan yang memadai.

”Alhamdulilah sudah punya (listrik) sendiri. Makasih Bapak Menteri yang telah membantu saya. Saya senang sekali, sangat bermanfaat untuk saya dan keluarga. Kalau malam-malam saya jadi bisa lembur bikin besek ini," ungkap Markamah.

Indonesia memasuki fase penting dalam pembangunan energi. Dalam dua tahun terakhir, perluasan akses listrik menunjukkan kemajuan signifikan, menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya gelap gulita dan menghadirkan perubahan nyata bagi jutaan warga.

Pemerintah mencatat peningkatan tajam pada distribusi listrik ke rumah tangga. Pada 2024, lebih dari 155 ribu rumah mendapatkan sambungan baru melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).Angka ini meningkat menjadi 215 ribu rumah tangga pada 2025. Upaya tersebut diperkuat oleh Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029, yang menargetkan pembangunan jaringan listrik di lebih dari 10 ribu lokasi untuk menghadirkan 1,28 juta pelanggan baru.Di wilayah timur Indonesia-Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara-aliran listrik kini mulai menggerakkan roda ekonomi lokal. Cold storage bagi nelayan, aktivitas pedagang di malam hari, hingga pengurangan penggunaan genset menjadi bukti bahwa elektrifikasi membawa dampak langsung bagi keseharian masyarakat.Fondasi Transisi Energi BersihDosen Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Nurun Najib, menilai capaian elektrifikasi ini merupakan tonggak penting bagi ketahanan energi nasional."Keseluruhan hasil kerja tersebut menjadi penanda keseriusan negara memperkuat ketahanan energi sekaligus menyiapkan fondasi transisi menuju energi bersih," ujarnya, Senin (17/11).Selain program elektrifikasi, proyek-proyek energi besar turut berjalan. Hilirisasi mineral dan investasi energi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah menunjukkan dorongan besar menjadikan sektor energi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.Namun, menurut Najib, kemajuan ini juga mengandung tantangan struktural yang perlu dikelola dengan lebih matang-terutama terkait keadilan energi, pemerataan manfaat, dan partisipasi publik.Komitmen Pemerintah: 5.700 Desa Belum Teraliri ListrikDalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses listrik hingga ke pelosok.Ia menyebut, meski Indonesia telah merdeka selama delapan dekade, masih terdapat 5.700 desa yang belum menikmati listrik."Saya tahu hidup tanpa listrik pakai pelita. Kami targetkan 2029-2030 Insya Allah seluruh Indonesia sudah terlistriki," ujarnya.Program BPBL menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai target tersebut. Bantuan ini menyasar rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).Dari Genset Bising ke Rumah yang HidupSalah satu penerima manfaat BPBL adalah Ruslan (52), warga Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia menerima pemasangan listrik gratis pada 16 Juni 2025.Sebelumnya, Ruslan hanya mengandalkan genset kecil yang dinyalakan sesekali. Selain bahan bakarnya mahal dan suaranya bising, dayanya pun terbatas-hanya cukup menyalakan satu atau dua lampu.Kini, lampu menyala setiap malam tanpa rasa khawatir. Bagi Ruslan, listrik bukan sekadar penerangan; listrik membuka waktu belajar lebih panjang bagi anak-anak, memberi ruang istrinya untuk menjahit pesanan hingga malam, dan membuat rumah terasa lebih hidup.Ketimpangan dan Sentralisasi Pengelolaan EnergiMeski capaian elektrifikasi meningkat, sejumlah persoalan mendasar masih membayangi. Hilirisasi mineral dan pembangunan infrastruktur energi sering kali berjalan dalam model pengelolaan terpusat, di mana negara dan korporasi besar memegang kendali utama.Najib menilai pola pembangunan teknokratik seperti ini berpotensi menciptakan ketimpangan baru."Transisi energi masih dijalankan melalui model yang sangat terpusat. Masyarakat sering kali menjadi penerima manfaat pasif, bukan bagian dari proses pengambilan keputusan," jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan makro tidak selalu langsung terasa di tingkat keluarga dan komunitas, terutama di daerah penghasil energi atau wilayah terpencil.Dari Infrastruktur Menuju PartisipasiNajib menegaskan bahwa keadilan energi harus menjadi prinsip utama dalam pembangunan energi ke depan.

Kebijakan selama ini terlalu fokus pada indikator teknis seperti jumlah pelanggan atau kapasitas jaringan, sementara dimensi sosial-siapa yang menguasai dan menikmati manfaat energi-kurang mendapatkan perhatian.Ia menekankan pentingnya memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui model-model seperti:• Energi berbasis komunitas,• Koperasi listrik desa,• BUMDes energi, atau skema kepemilikan bersama.Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi dari proyek energi tidak berhenti di lingkar elite atau korporasi besar, melainkan berputar di tingkat lokal.Demokratisasi Energi sebagai Arah BaruMenurut Najib, demokratisasi energi adalah langkah korektif yang perlu segera ditempuh. Model ini memandang energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga distribusi manfaat dan pembagian kendali."Jika dimensi sosial dan partisipatif dijadikan tolok ukur keberhasilan, transisi energi dapat menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan yang nyata," ujarnya.Ia menyimpulkan bahwa tantangan utama pembangunan energi di Indonesia berada pada dua hal: dominasi pendekatan teknokratik, dan lemahnya inovasi sosial yang menghubungkan infrastruktur energi dengan kebutuhan masyarakat.Menuju Energi yang Adil dan InklusifDengan rasio elektrifikasi yang hampir sempurna dan banyaknya proyek energi baru yang sedang berjalan, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, menurut Najib, pembangunan energi harus melampaui capaian teknis."Elektrifikasi akan kehilangan makna jika hanya berhenti pada perluasan infrastruktur tanpa redistribusi manfaat dan partisipasi masyarakat," tegasnya.Ia menambahkan, arah kebijakan energi ke depan harus memberi ruang lebih besar bagi warga sebagai pemilik dan pengambil keputusan.Pemerataan akses listrik menjadi simbol penting kemandirian nasional. Namun agar cahaya yang menyala di seluruh negeri benar-benar mampu memperkuat daya sosial masyarakat, pembangunan energi wajib dikawal dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan pemberdayaan komunitas.

Mataram, NTB (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat siap memenuhi target pemasangan 12.000 sambungan listrik gratis program bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu di wilayahnya.

General Manager PLN UIW NTB Sri Heny Purwanti, melalui pernyataan resmi yang diterima di Mataram, NTB, Rabu, menyampaikan pihaknya menggelar apel pasukan dan peralatan program BPBL tahun 2025 sebagai persiapan pemenuhan target tersebut.

"Kegiatan yang diikuti secara serentak oleh seluruh unit pelaksana se-NTB ini menjadi langkah awal dalam memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk menyukseskan target," katanya.

Ia menjelaskan bahwa program BPBL merupakan kolaborasi antara pemerintah dan PLN dalam upaya mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi nasional menuju 100 persen.

Melalui program ini, PLN membantu masyarakat, yang belum mampu melakukan pasang baru listrik, terutama di wilayah terpencil dan pedesaan.

"BPBL bukan sekadar program penyambungan listrik, tetapi wujud kehadiran negara dalam membawa keadilan energi bagi seluruh rakyat," ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa Provinsi NTB pada 2025 ini mendapat kuota 12.000 rumah tangga penerima manfaat yang berasal dari anggaran belanja tambahan (ABT) APBN.

Pada tahap pertama, sebanyak 5.475 sambungan listrik ditargetkan selesai pada pertengahan November 2025, sementara target nasional tahap pertama ditetapkan hingga 31 Desember 2025.

"Setiap sambungan mencakup instalasi listrik rumah, pengujian, penyambungan ke jaringan PLN, serta pemberian token perdana bagi pelanggan baru," ucap dia.

Sri Heny menegaskan pentingnya koordinasi dan pengawasan harian antara unit-unit pelaksana dan mitra kerja.

PLN UIW NTB menerapkan sistem pemantauan terintegrasi untuk memastikan progres fisik pekerjaan sesuai target dan mengantisipasi potensi hambatan di lapangan sejak dini.

"Kami ingin memastikan setiap sambungan yang dikerjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang berhak. Efisiensi waktu harus berjalan tanpa mengorbankan mutu dan keselamatan kerja," katanya.

Ia mengatakan selain aspek teknis dan target kinerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi fokus utama dalam setiap tahapan kegiatan.

Pekerjaan instalasi listrik memiliki risiko tinggi, sehingga seluruh petugas wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) yang lengkap, memeriksa kelayakan peralatan sebelum digunakan, serta menerapkan metode kerja aman dan disiplin terhadap SOP.

PLN NTB, lanjut Sri Heny, juga berkomitmen menuju tanpa kecelakaan kerja selama pelaksanaan program BPBL 2025.

"Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Setiap pekerja yang kembali pulang ke rumah dengan selamat merupakan keberhasilan sejati dari program ini," ujar dia.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas fungsi antara PLN, mitra pelaksana, dan masyarakat untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan.

Melalui pelaksanaan program ini, PLN berharap hadirnya listrik dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Akses energi yang merata memungkinkan pelaku usaha mikro berkembang, anak-anak belajar dengan nyaman di malam hari, dan keluarga hidup lebih layak.

"PLN bukan hanya penyedia listrik, tetapi penyedia kehidupan. Setiap kilowatt energi yang kami alirkan membawa perubahan nyata bagi masyarakat," ucap Sri Heny.

Apel gelar pasukan ini turut diikuti oleh seluruh jajaran manajemen PLN UIW NTB, dan dilaksanakan di seluruh UP3 di wilayah kerja PLN UIW NTB baik di Mataram, Selaparang, Sumbawa, dan Bima, serta 18 mitra kerja pelaksana program.

Mereka menjadi garda terdepan dalam memastikan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Apel ini sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan kesiapan lapangan serta disiplin pelaksanaan di seluruh unit.

Kegiatan apel gelar pasukan dan peralatan BPBL 2025 ini menjadi simbol kesiapan PLN NTB dalam mewujudkan semangat "Terangi Negeri, Wujudkan Keadilan Energi".

Dengan dukungan penuh seluruh insan PLN dan mitra kerja, program ini diharapkan dapat selesai tepat waktu serta memberikan manfaat maksimal bagi ribuan keluarga di NTB.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MINAHASA — Jolly Walangitan (59) dan Ferry Sumigar (67) sudah tinggal di Desa Winebetan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sejak 1990-an atau kurang lebih 30 tahun. Namun, baru satu bulan belakangan rumah yang ditempati suami istri itu bisa menikmati listrik sendiri tanpa menumpang meteran tetangga.

Padahal, pasokan listrik disebut sudah lama masuk ke Desa Winebetan, yang letaknya hanya sekitar 1 kilometer (KM) dari tempat peristirahatan terakhir dari beberapa anggota keluarga besar ibunda Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Dora Marie Sigar. Dora lahir dan tumbuh di tanah Minahasa.

Dora menikah dengan begawan ekonom Indonesia asal Jawa Tengah, Sumitro Djojohadikusumo. Pernikahan Dora dengan Soemitro menjadikan Prabowo Subianto Djojohadikusumo sebagai Presiden RI kedua yang memiliki darah Indonesia Timur, setelah B.J. Habibie.

"Beberapa kerabat Presiden dikuburkan di pemakaman yang jaraknya 1.000 meter dari sini," terang Jolly usai penyerahan secara resmi program bantuan pasang baru listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Minahasa, Rabu (29/10/2025).

Kepada wartawan, Jolly menceritakan bahwa dia tinggal bersama suami, anak dan cucunya. Dia adalah ibu rumah tangga, sedangkan suaminya merupakan petani.

Tak ayal, hamparan luas sawah hijau memang mewarnai jalan masuk menuju desa tersebut. Jalan menuju Minahasa juga berkelok-kelok dan melewati perumahan warga yang ada di perbukitan. Perjalanan dengan darat menempuh waktu hingga kurang lebih dua jam.

Selama kurang lebih 30 tahun, Jolly dan Ferry menumpang pasokan listrik dari saudara mereka yang berlokasi di samping rumah.

Baru sekitar satu bulan lalu, Jolly menceritakan bahwa akhirnya PLN memasang meteran listrik prabayar di rumah mereka secara gratis lewat program BPBL. Daya listrik yang dipasang di rumah mereka itu 900 kilowatt per hour (kWh).

"Dulu waktu listrik nyambung sama kakak, kami pakai terbatas karena hanya nyambung. Setelah ada listrik sendiri, kami memakainya lebih leluasa," tuturnya.

Untuk diketahui, program BPBL meliputi instalasi listrik rumah tiga titik lampu serta satu kotak kontak dan pemasangan. Program itu juga mencakup pemeriksaan dan pengujian instalasi sertifikat laik operasi (SLO), penyambungan ke jaringan PLN biaya Ppenyambungan (BP) pelanggan daya 900 VA, serta token perdana Rp100.000.

Pemerintah melalui program BPBL selama 2023-2024 awalnya telah menyasar kepada 20 rumah tangga di Minahasa. Pada tahun ini, termasuk keluarga Jolly dan Ferry, program itu menyasar lebih dari lima kali lipat rumah tangga atau 112 rumah tangga.

Adapun di Sulawesi Utara, program itu telah mendorong realisasi sambungan listrik bagi 1.000 rumah tangga pada 2023 dan 550 rumah tangga pada 2024. Harapannya, pada tahun ini program itu bisa menyambungkan listrik ke 2.700 rumah tangga.

Sementara itu secara nasional, realisasi program BPBL pada 2024 yakni sebanyak 155.429 rumah tangga. Adapun selama periode Januari hingga September 2025, sebanyak 135.482 dari target 215.000 rumah tangga telah terpasang listrik.

Bahlil Minta Restu ke Prabowo

Pada acara penyerahan resmi program BPBL di Desa Winebetan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku telah meminta restu untuk berkunjung ke Minahasa ke Presiden Prabowo.

Ibunda Prabowo yakni Dora Marie Sigar, yang kini dimakamkan di Jakarta, lahir di Minahasa. Bahlil dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pun berziarah ke makam salah seorang keluarga ibunda Presiden, Benyamin Thomas Sigar.

"Saya melaporkan, saya akan datang meresmikan beberapa listrik desa, karena program listrik desa ini adalah program Bapak Presiden, yang memerintahkan kepada kami sebagai pembantu Presiden di Kementerian ESDM, dan saya sampaikan, 'Saya mau ke kampung bapak hari ini'. Bapak tanya, 'Kapan?' Malam ini juga saya ke kampung bapak," cerita Bahlil ke peserta acara, Rabu (29/10/2025).

Selain memiliki kedekatan keluarga, program kelistrikan ini menjadi salah satu program prioritas Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita. Salah satunya adalah pemerataan listrik.

Ketua Umum Partai Golkar itu mencatat masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum dijamah listrik saat Indonesia sudah berumur 80 tahun.

Hal itu juga tercermin dari rasio elektrifikasi nasional sampai dengan semester I/2025 yang sudah mencapai 98,53%. Kendati itu berarti hampir seluruh rumah tangga di Indonesia telah dialiri listrik, masih ada 1,47% rumah tangga yang belum merasakan hal yang sama. Khususnya, daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Misalnya, di Sulawesi Utara, Bahlil menyebut pemeraraan elektrifikasi menjadi penting karena ada desa yang berbatasan dengan Filipina. Kemudian, ada daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Timur, serta daerah di Papua yang bersebelahan dengan Papua Nugini.

"Saya tidak mau tahu caranya bagaimana, Pak Dirjen [Ketenagalistrikan]. Tahun depan saya datang ke sini untuk meresmikan itu desa yang tidak ada listrik, harus semua dinyalakan. Ada kurang lebih sekitar 11 atau 12 desa di Sulawesi Utara yang belum ada listriknya, saya mau semuanya tahun 2026 selesai. Desember sudah harus selesai," tuturnya.

Kemudian, dalam kurun waktu empat hingga lima tahun ke depan, mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu juga meminta pihaknya memastikan semua desa dan kelurahan dialiri listrik.

"Saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan [di Indonesia], sudah harus ada listrik," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Ratusan rumah di empat kelurahan di Kota Batam kini resmi dapat menikmati listrik selama 24 jam, yang diperoleh melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2025.

Adapun empat kelurahan tersebut, yakni Kelurahan Sambau, Setokok, Tanjung Uma, dan Tanjung Riau.

Program BPBL merupakan program untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini belum memiliki sambungan listrik sendiri, meski wilayahnya sudah terjangkau jaringan PLN.

Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo menjelaskan bahwa program ini memberikan bantuan berupa pemasangan baru berdaya 900 VA lengkap dengan instalasi rumah tangga sesuai standar keselamatan kelistrikan.

"Melalui program ini, kami ingin memastikan masyarakat di wilayah terjangkau jaringan PLN dapat menikmati listrik dengan aman dan layak. Kehadiran listrik diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga," ujar Kwin Fo di Batam, Rabu (29/10/2025).

Selain penyalaan listrik, PLN Batam juga melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian sembako di setiap lokasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Lurah Sambau Raja Zulkarnain, menyampaikan apresiasi atas listrik yang telah terpasang di wilayahnya, terutama bagi masyarakat hasil relokasi yang selama ini belum memiliki sambungan listrik tetap.

"Banyak warga kami yang sebelumnya hanya menumpang sambungan dari tetangga. Kini mereka bisa menikmati listrik di rumah sendiri. Program ini sangat membantu dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya.

Salah satu penerima bantuan Zamri mengaku lega setelah rumahnya teraliri listrik untuk pertama kalinya. Sebelumnya ia harus berbagi listrik dengan tetangga karena keterbatasan biaya sambungan baru.

"Sekarang kami sudah punya listrik sendiri. Anak-anak bisa belajar dengan nyaman, dan usaha kecil di rumah bisa berjalan lebih baik," ujarnya.

Program BPBL 2025 memang bukan hanya menyediakan energi listrik, tetapi juga memperluas pemerataan akses energi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau (Kepri).

Bisnis.com, MINAHASA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meresmikan 112 rumah tangga yang menjadi penerima manfaat Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Minahasa, Sulawesi Utara.

Agenda tersebut dilakukan pada hari ini, Rabu (29/10/2025). Untuk diketahui, BPBL merupakan bagian dari proyek strategis ketenagalistrikan ‘Merdeka dari Kegelapan’ yang merupakan bagian dari bantuan elektrifikasi pemerintah.

“Saya sebelum ke sini menghadap Bapak Presiden Prabowo dan kemudian saya melaporkan saya akan datang meresmikan beberapa listrik besar. Karena program listrik besar ini adalah program Bapak Presiden yang diperintahkan kepada kami. Saya bilang saya akan ke kampung [halaman] Bapak hari ini. Bapak Presiden tanya, ‘kapan?’, Malam ini juga saya Kampung Bapak,” ungkap Bahlil dalam acara peresmian tersebut.

Minahasa, kecamatan Langowan merupakan daerah tanah asal kelahiran dari garis keturunan ibu Presiden Prabowo Subianto, Dora Marie Sigar.

Momen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyapa warga yang mendapat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di kampung halaman ibu Prabowo Subianto, Kec Langowan, Sulawesi Utara / BISNIS-Afifah Rahmah

Seiring dengan itu, Bahlil menegaskan bahwa program elektrifikasi yang masuk dalam bagian listrik desa ini merupakan upaya kehadiran negara dalam memberikan pemerataan.

“Indonesia sudah merdeka 80 tahun, masih ada 5.700 desa yang belum ada listrik 4.400 dusun yang belum ada listrik,” tuturnya.

Dalam catatan ESDM, realisasi program BPBL di Kabupaten Minahasa pada tahun 2023–2024 telah dirasakan oleh 20 rumah tangga, sedangkan tahun ini telah terealisasi 112 rumah tangga.

Program BPBL juga ikut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara, dengan realisasi sambungan listrik bagi 1.000 rumah tangga (RT) pada 2023, 550 rumah tangga pada 2024, dan target 2.700 rumah tangga pada 2025.

Paket program BPBL berupa Instalasi Listrik Rumah 3 titik lampu + 1 kotak kontak dan pemasangan, Pemerikasaan & Pengujian Instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), Penyambungan ke Jaringan PLN Biaya Penyambungan (BP) Pelanggan Daya 900 VA, dan Token Perdana Rp100.000.

Secara nasional, realisasi program BPBL pada tahun 2024 sebesar 155.429 rumah tangga dan periode Januari-September 2025 sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT sampai akhir 2025.

Tak hanya itu, proyek strategis ini juga mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara dengan kapasitas terpasang 1 x 128 kilowatt (kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dan peresmian PLTMH Anggi Tahap I berkapasitas 1 x 150 kW dan groundbreaking PLTMH Anggi Tahap II sebesar 2 x 250 kW di Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Program ini merupakan wujud pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan akses energi hingga pelosok negeri.

Melalui BPBL, pemerintah menyediakan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Salah satu penerima bantuan ini adalah Ruslan (52), seorang petani sawit. Dia mengungkapkan nyala listrik bukan sekadar penerangan. Itu adalah simbol perubahan hidup.

"Saya merasa bersyukur merupakan bagian dari orang-orang yang menerima bantuan tersebut. Alhamdulillah dengan meteran 900 mendapatkan subsidi dan pulsa 100.000 yang dapat dipakai selama dua bulan," ujarnya Jumat (17/10/2025).

"Saya senang dapat bantuan ini, biar dibilang norak tidak apa, saya juga ingin merasakan makan nasi yang dimasak dari magic jar dan memiliki kulkas agar bisa minum air dingin," tambah dia.

Untuk diketahui, sebelum listrik masuk, Ruslan mengandalkan genset kecil yang hanya dinyalakan sesekali.

"Sekarang kita tidak lagi menggunakan genset untuk penerangan yang dinyalakan di waktu tertentu saja karena biaya yang mahal. Sekarang penerangan selalu ada dan ini akan sangat membantu memotivasi anak-anak belajar dan istri menjahit yang menjadi kerja sambilannya," katanya.

Bagi Ruslan, listrik berarti harapan. Ia bisa melihat anak-anaknya belajar lebih lama, istrinya menjahit pesanan hingga malam, dan rumahnya terasa hidup.

"Semoga bantuan ini juga dapat diterima teman-teman saya yang katanya selesai di bulan 12 (Desember). Semoga bantuan ini membawa berkah bagi saya dan keluarga, juga teman-teman saya, dan akan menambah semangat bagi orang tuanya untuk bekerja dan meningkatkan semangat anak-anak belajar dan mengejar impian mereka," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menegaskan bahwa pemerataan listrik hingga seluruh negeri adalah wujud kehadiran negara.

"Di Kementerian ESDM itu ada program listrik desa yang ditargetkan Presiden Prabowo pada tahun 2029-2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan," kata Bahlil.

Ia menambahkan, program ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat.

"Ini semua sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki," ujarnya.

"Saya salah satu anak kampung yang sekolah SD enggak ada listrik. Karena itu, saya tidak ingin kejadian pada masa kecil saya di kampung itu terjadi sekarang. Presiden Prabowo sangat concern untuk bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.

Program BPBL dan Listrik Desa dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM. Tahun ini, puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia ditargetkan bisa menikmati akses listrik.

Di Sumatera Selatan, Program Listrik Desa mencakup 11 desa dan dusun pada anggaran 2025. Untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga.

Hingga pertengahan Oktober, sekitar 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara 2.500 lainnya masih menunggu proses usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.