Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi bakal bergerak terbatas pada perdagangan hari ini, Kamis (2/7/2026). Sejumlah saham seperti RAJA, MBMA, hingga NCKL direkomendasikan analis hari ini.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat 0,92% ke level 5.695,12 pada perdagangan kemarin. Analis Teknikal BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda, menilai penguatan IHSG hampir mencapai 1% menunjukkan aksi bargain hunting setelah koreksi tajam sebelumnya.

Kini, pasar dinilai bakal mencermati respons lanjutan terhadap data perdagangan dan inflasi, serta perkembangan nilai tukar rupiah yang disebut masih menjadi penentu arus dana asing.

”Investor juga menunggu rilis data ketenagakerjaan AS sebagai petunjuk arah kebijakan suku bunga The Fed. Secara teknikal, IHSG diperkirakan bergerak terbatas dengan support 5.560 dan resistance 5.820,” katanya dalam riset harian, Kamis (2/7/2026).

Saham PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) direkomendasikan beli oleh analis pada target harga Rp4.230—Rp4.580 dan stop loss pada area kurang dari Rp3.400.

Secara teknikal, saham RAJA mampu pullback dari level support fibo pada level Rp3.420—Rp3.460 dan menguat. Potensi penguatan lanjutan terbuka dengan volume yang meningkat menuju target harga.

Analis juga merekomendasikan buy saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) pada level Rp480—Rp500, target harga Rp525—Rp555, dan stop loss pada area kurang dari Rp450.

Terakhir, analis merekomendasikan saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) pada target harga Rp840—Rp875 dan stop loss pada area kurang dari Rp750 per saham. Seccara fundamental, NCKL juga mampu mencatatkan laba bersih senilai Rp2,71 triliun yang mencerminkan lonjakan 63,7% YoY pada triwulan pertama 2026.

Sebaliknya, analis merekomendasikan sell saham PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI) lantaran pergerakkan saham yang telah terkonfirmasi berubah arah menuju bearish. Tekanan jual dinilai masih berlanjut dengan level support pada area Rp6.050—Rp5.675.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com – Harga minyak dunia melemah pada perdagangan Rabu (1/7/2026) waktu setempat atau Kamis (2/7/2026) pagi, setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menyelesaikan putaran perundingan tidak langsung di Doha, Qatar.

Pasar menilai negosiasi AS dan Iran tersebut membuka peluang meredanya ketegangan geopolitik yang sempat memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah.

Dikutip dari CNBC, Kamis (2/7/2026), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 1,15 persen menjadi 67,79 dollar AS per barrel.

Sementara itu, harga minyak mentah acuan global Brent melemah 0,85 persen ke level 70,96 dollar AS per barrel.

Penurunan harga minyak juga dipicu pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyebut pembicaraan dengan Iran menunjukkan perkembangan positif.

"Proses denuklirisasi Iran berjalan dengan baik. Mereka telah mengadakan pertemuan yang sangat baik dan kita lihat bagaimana hasilnya nanti," kata Trump kepada wartawan.

Negosiasi berlangsung melalui mediator Qatar

Perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran dimulai di Doha pada Selasa (30/6/2026).

Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin utusan khusus Steve Witkoff menggelar pembicaraan melalui mediator Qatar tanpa bertemu langsung dengan pejabat Iran.

Upaya diplomatik tersebut dilakukan setelah ketegangan kedua negara kembali meningkat pada akhir pekan lalu.

Eskalasi itu sempat mengancam keberlangsungan gencatan senjata selama 60 hari yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam perkembangan terbaru, Iran dilaporkan menyerang dua kapal komersial. Serangan tersebut kemudian dibalas Amerika Serikat dengan serangan terhadap sejumlah sasaran di wilayah Iran.

Kekhawatiran pasokan minyak mulai mereda

Pelaku pasar kini mulai memperhitungkan kemungkinan meredanya ketegangan apabila proses negosiasi terus menunjukkan kemajuan.

Harapan tersebut mengurangi kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah, kawasan yang selama ini menjadi salah satu sumber utama produksi minyak dunia.

Meredanya risiko terhadap rantai pasok energi turut menekan harga minyak di pasar internasional.

Meski demikian, investor masih akan mencermati perkembangan pembicaraan antara Washington dan Teheran dalam beberapa waktu ke depan.

Hasil negosiasi tersebut dinilai akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pergerakan harga minyak global serta stabilitas pasokan energi dari kawasan Timur Tengah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu disampaikan Bimo saat merespons usulan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal agar pajak JHT dihapus.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan pajak JHT baru dipungut saat dana dicairkan. Pencairan JHT dengan saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009. Oleh karena itu, apabila memang perlu dilakukan penyesuaian, DJP akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Purbaya.

"Kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen peserta JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta, sehingga tidak dikenakan pajak saat pencairan.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95 persen JHT itu di bawah Rp50 juta. Jadi tidak dipotong pajak," ujar Bimo.

Said Iqbal mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen. Menurut dia, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bisnis.com, JAKARTA — Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menyusut tajam sepanjang 2025 seiring membengkaknya defisit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan beban pelayanan kesehatan yang melampaui pertumbuhan pendapatan iuran membuat aset neto dana program turun hingga Rp18,75 triliun dalam setahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), aset neto DJS Kesehatan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp30,04 triliun, turun 38,4% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp48,79 triliun.

Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya hasil jasa kontrak jaminan sosial. Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial memang meningkat 6,9% menjadi Rp176,72 triliun dari Rp165,34 triliun pada 2024. Namun, beban jasa kontrak meningkat lebih tinggi, yakni 12,1%, menjadi Rp193,85 triliun dari Rp172,99 triliun.

Akibatnya, defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial melonjak menjadi Rp17,13 triliun, atau membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp7,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap kinerja dana program juga berasal dari menurunnya pendapatan operasional lain. Pos ini turun 23,5% menjadi Rp5,55 triliun dari Rp7,26 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban keuangan dan operasional lain masih meningkat 5,5% menjadi Rp7,17 triliun.

Secara keseluruhan, penurunan aset neto sepanjang tahun mencapai Rp18,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penurunan Rp7,20 triliun pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset DJS Kesehatan turun 19,3% menjadi Rp66,48 triliun pada akhir 2025, dari Rp82,41 triliun setahun sebelumnya. Sebaliknya, total liabilitas meningkat 8,4% menjadi Rp36,44 triliun dari Rp33,62 triliun, sehingga semakin menekan posisi dana bersih program.

Meski demikian, likuiditas jangka pendek menunjukkan perbaikan. Kas dan setara kas meningkat 76,5% menjadi Rp57,25 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp32,43 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan kas tersebut berbanding terbalik dengan posisi investasi bersih yang merosot drastis. Nilai investasi bersih DJS Kesehatan tercatat hanya Rp3,16 triliun, turun 92,6% dari Rp42,52 triliun pada 2024. Penurunan investasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan total aset DJS Kesehatan menyusut signifikan pada 2025.

Harga ayam di level peternak anjlok bawah harga pokok produksi (HPP) yang ditetapkan pemerintah.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengatakan saat ini harga ayam hidup di kandang peternak hanya berada di kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram (kg).

Sekretaris Jenderal GOPANSugeng Wahyudi menyebut sngka tersebut jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang mencapai sekitar Rp20 ribu per kg.

"Kemarin harga ayam hidup di kandang peternak di kisaran Rp14.000-Rp15.000 per kg," kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/6).

Akibat kondisi tersebut, peternak rakyat kini harus menanggung kerugian sekitar Rp5.000 per kg ayam yang dijual. Dengan biaya pokok produksi sekitar Rp20 ribu per kg dan harga jual hanya Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kg, usaha peternakan ayam dinilai semakin tertekan.

Menurut Sugeng, harga ayam anjlok bukan disebabkan oleh tata kelola impor bahan baku pakan, tetapi karena pasokan ayam melimpah yang tidak diimbangi peningkatan permintaan.

"Memang hari ini, suplai produksi ayam tidak diimbangi oleh peningkatan demand daging ayam. Yang terjadi kemudian, harga ayam hidup di kandang-kandang peternak tertekan," ucapnya.

Kondisi anjloknya harga ayam seperti ini bukan pertama kali terjadi. Sugeng mengatakan pola serupa juga sempat terjadi pada periode yang sama tahun lalu ketika harga ayam hidup turun akibat kelebihan pasokan.

"Kejadian ini berulang, dan seperti di tahun 2025, di bulan yang sama waktu itu, harga ayam hidup juga mengalami penurunan," sebutnya.

Menurutya, salah satu akar persoalan harga ayam anjlok adalah masih dominannya pemasaran ayam hidup oleh pelaku usaha besar ketimbang memasarkan ayam potong.

Sugeng menegaskan pelaku usaha dengan kapasitas produksi lebih dari 50 ribu ekor per minggu seharusnya telah memiliki rumah potong ayam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

"Sudah seharusnya pelaku-pelaku yang mempunyai kapasitas produksi lebih dari 50 ribu per minggu untuk memasarkan bukan ayam hidup, tetapi harus mempunyai rumah potong ayam. Sesuai dengan Permentan 10/2024," katanya.

Ia mengatakan saat ini hampir seluruh pelaku industri memiliki usaha budidaya ayam broiler. Sementara itu, pasar yang masih bertumpu pada penjualan ayam hidup membuat tekanan harga di tingkat peternak sulit dihindari.

"Saat ini hampir semua pelaku di industri memiliki budidaya ayam broiler, tanpa terkecuali. Sementara pasar yang diandalkan pasar ayam hidup, yang terjadi kemudian harga rendah di tingkat peternak tak terhindarkan," jelas dia.

Ia pun mendorong pemerintah segera merealisasikan program hilirisasi yang selama ini dijanjikan. Implementasi hilirisasi dapat dilakukan melalui BUMN pangan Berdikari, agar penyerapan ayam tidak lagi bergantung pada pasar ayam hidup.

"Hilirisasi seperti yang sering pemerintah janjikan, sudah saatnya untuk diimplementasikan, barang tentu melalui BUMN pangan yang dimiliki pemerintah, Berdikari dalam hal ini," terang dia.

Selain itu, GOPAN juga meminta perluasan usaha budidaya ayam hidup dibatasi, khususnya bagi pelaku usaha besar. Menurut Sugeng, banyak investor baru masuk ke sektor budidaya tanpa memperhitungkan kondisi pasar sehingga memicu kelebihan pasokan.

"Termasuk perluasan usaha di sektor budidaya final stock ayam hidup juga dibatasi, begitu banyak pelaku-pelaku baru investasi tanpa memperhitungkan pasar. Terutama pelaku-pelaku besar yang menguasai pakan dan DOC (Day Old Chick)," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Sementara itu, secara kumulatif, ada lima komoditas penyumbang defisit yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus 12,74 miliar. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) minus US$6,23 miliar.

Kemudian, plastik dan barang dari plastik (HS 39) defisit US$3,74 miliar, Serelia (HS 10) minus US$1,62 miliar serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) minus US$1,56 miliar.

Berdasarkan negaranya, penyumbang defisit terbesar adalah China senilai US$10,73 miliar, Australia minus US$3,62 miliar dan Prancis minus US$1,29 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak mentah dunia jatuh ke level terendah dalam empat bulan terakhir menyusul optimisme terhadap kemajuan negosiasi Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Melansir Aljazeera, Kamis (2/7/2026), minyak mentah berjangka Brent turun US$1,38 atau 1,89% menjadi US$71,57 per barel pada perdagangan Rabu (1/7).

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) terkoreksi US$0,92 atau 1,32% ke level US$68,58 per barel. Kedua kontrak tersebut ditutup pada posisi terendah sejak Maret.

Tekanan terhadap harga minyak muncul setelah pejabat tinggi AS menyampaikan sinyal positif terkait perundingan dengan Iran. Presiden Donald Trump sebelumnya menyebut pembicaraan berlangsung "sangat baik", sementara Wakil Presiden JD Vance mengatakan proses negosiasi berjalan "sangat baik" dan menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Vance mengatakan pemerintah AS akan terus mendorong tercapainya kesepakatan dengan itikad baik. Menurutnya, terdapat momentum positif di kalangan pemerintahan Iran untuk membuka babak baru hubungan kedua negara.

Meski demikian, Vance menegaskan Washington tetap menyiapkan berbagai opsi apabila Iran kembali mengembangkan program nuklir, mengancam negara-negara tetangga, atau mendukung aktivitas terorisme.

"Jika Iran berupaya membangun Kembali program pengayaan nuklirnya, mengancam negara tetangga, dan mendukung terorisme, Presiden Trump memiliki opsi untuk meresponsnya," ujar Vance dalam pernyataannya.

Iran selama ini membantah tuduhan bahwa negara tersebut tengah mengembangkan senjata nuklir.

Vance juga mengonfirmasi delegasi AS saat ini melakukan pembicaraan tidak langsung dengan Iran di Doha, Qatar, untuk membahas pengaturan lalu lintas maritim, termasuk keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan pembahasan antara mediator Qatar dan Pakistan dengan delegasi AS maupun Iran menghasilkan "kemajuan positif" terkait sejumlah isu yang dibahas.

”Kedua pihak sepakat melanjutkan negosiasi dalam waktu dekat setelah rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran selesai dilaksanakan,” tulis juru bicara tersebut di X.

Mantan diplomat AS Gordon Gray menilai penggunaan istilah "kemajuan positif" menunjukkan kedua belah pihak terlibat secara serius dalam proses diplomasi.

"Istilah 'kemajuan yang positif' jauh lebih baik dibanding mengatakan pembicaraan berlangsung 'terbuka dan terus terang', yang dalam bahasa diplomatik biasanya berarti perundingan berjalan buruk. Saya memandangnya sebagai sinyal yang baik,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan kalangan buruh agar pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dihapus sepenuhnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan pemungutan pajak pada pencairan klaim JHT sudah berlaku sejak 2009.

Adapun ketentuan yang selama ini berlaku yaitu iuran JHT tidak dikenai pajak saat dipotong dari gaji pekerja.

Hasil pengembangan dana JHT selama dikelola lembaga keuangan juga tidak dipajaki.

Pajak baru dikenakan ketika dana tersebut dicairkan.

Namun apabila dalam pengimplementasiannya terdapat perkembangan yang mengharuskan aturan tersebut ditinjau kembali, DJP siap melaksanakannya.

"Kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus direview ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, Bimo menegaskan skema perpajakan JHT saat ini pada dasarnya sudah memberikan pembebasan pajak bagi sebagian besar penerima manfaat.

Pasalnya, pajak baru akan dikenakan kepada klaim JHT dengan nominal di atas Rp 50 juta dengan besaran tarif pajak progresif sekitar 5-35 persen.

Itu artinya, mayoritas pencairan JHT saat ini sudah tidak dikenai pajak.

"Berdasarkan koordinasi kami dengan BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen pencairan JHT nilainya di bawah Rp 50 juta sehingga tidak dipotong pajak. Jadi hanya sekitar 5 persen yang dikenai pajak," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Bimo, tuntutan agar seluruh pencairan JHT dibebaskan dari pajak perlu melihat kondisi di lapangan, mengingat sebagian besar peserta memang telah menikmati tarif pajak 0 persen.

"Sekarang justru sudah nihil datanya. Nanti BPJS Ketenagakerjaan juga akan menyampaikan data," kata Bimo.

Kendati demikian, Bimo tetap membuka peluang untuk melakukan dialog lebih lanjut dengan perwakilan buruh dalam proses pembahasan kebijakan pengenaan pajak untuk klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan.

"Welcome (jika aliansi buruh mengajak diskusi), kemarin kan juga diskusinya ada meaningful participation kan," ucap dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Seniman muda Imes Paskalia menggelar pameran tunggal bertajuk Matahari dan Bayangan di Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, hingga 16 Juli 2026.

Melalui sekitar 50 karya, Imes mengeksplorasi kejujuran, luka, hingga proses memahami diri lewat bahasa visual yang abstrak. Salah satu karya yang menyambut pengunjung adalah lukisan bertajuk Senja Biru (2025).

Menggunakan medium cat minyak, sapuan jingga, merah muda, hitam, dan putih berputar memenuhi permukaan kanvas, sementara bidang biru di sudut kanan menghadirkan kontras yang tenang di tengah ledakan warna.

Bagi Imes, melukis bukan sekadar menghasilkan gambar di atas kanvas. Lulusan LASALLE College of the ArtsCollege of the Arts, Singapura itu mengaku seni menjadi ruang untuk mengungkapkan hal-hal yang sulit disampaikan melalui kata-kata.

"Kalau dengan orang, aku merasa tidak pernah bisa sejujur itu. Tapi dengan kanvas, dengan aku berkarya, dengan aku menulis, itu aku benar-benar bisa," katanya saat ditemui usai pembukaan pameran.

Kejujuran tersebut menjadi dasar lahirnya tajuk Matahari dan Bayangan. Judul itu berangkat dari catatan harian Imes yang kemudian dikembangkan bersama kurator Afrizal Malna menjadi konsep pameran.

"Selama ini aku merasa selalu belong to the moon. Tapi semakin ke sini aku sadar bahwa yang selama ini aku cari adalah matahari. Tapi aku terlalu takut mendekat ke matahari karena matahari akan menunjukkan bayangan gelap," ujarnya.

Gagasan itu diterjemahkan ke dalam beragam karya. Dalam White Noise (2017), Imes menghadirkan lanskap abstrak melalui lapisan warna yang saling bertumpuk hingga membentuk kesan kebisingan visual, menyerupai pergulatan ingatan dan emosi.

Sementara itu, The Soul Fractures (2025) tampil dengan pendekatan berbeda. Dengan medium arang dan pensil, karya monokrom ini membentuk pusaran garis hitam sebagai metafora jiwa yang berusaha memahami retakan dalam dirinya.

Menurut Imes, pergulatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengalaman personalnya. Dia mengaku pernah mengalami peristiwa traumatis saat SMA yang berdampak hingga kuliah, tetapi memilih mengolahnya menjadi bahasa visual yang terbuka bagi berbagai tafsir.

"Ketika aku berkarya, aku bisa jadi apa pun. Kesakitanku tidak ada yang mempertanyakan atau menghakimi," katanya.

Kurator Afrizal Malna menilai praktik artistik Imes melampaui pengalaman personal. Menurutnya, Matahari dan Bayangan mengajak pengunjung membaca cara manusia mengenali dirinya melalui bayangan, pantulan, dan berbagai bentuk representasi yang terus berubah.

Afrizal juga mengaitkan No Voice Screaming dengan The Scream karya Edvard Munch. Menurutnya, kedua karya sama-sama berangkat dari kegelisahan manusia, tetapi karya Imes lebih menyoroti rasa sakit, perubahan, dan proses menerima diri.

"Dalam karya-karyanya ini Imes tidak sedang mempertontonkan teknologi, tetapi membangun koneksi manusia dengan manusia," ujar Afrizal. Baginya, pameran ini juga memperlihatkan bagaimana seni dapat menjadi ruang untuk memahami diri sekaligus membangun hubungan dengan orang lain.

Lebak (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Lebak Medi Juanda menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi desa serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

‎"KDMP itu dirancang untuk percepatan pengentasan kemiskinan, menumbuhkan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa," kata Medi dalam keterangan di Lebak, Rabu.

‎Kehadiran KDMP itu dipastikan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa, meskipun saat ini banyak perdebatan terkait implementasi koperasi tersebut.

‎Namun, koperasi berpotensi mendatangkan manfaat terhadap pelaku UMKM sehingga mereka lebih mudah mendapatkan permodalan yang relatif aman juga dapat mengendalikan harga bahan pokok dan memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga harga terkendali dan terjangkau bagi kalangan masyarakat di desa.

‎KDMP juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan ekonomi berbasis komunitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang ada di desa-desa.

‎Lebih lanjut, ia mengatakan keberadaan KDMP juga dapat menekan urbanisasi, sehingga semakin banyak generasi muda tertarik mengembangkan usaha di desa.

‎Namun demikian, tantangan dan risiko koperasi juga ada, seperti sepi setelah diresmikan juga risiko kredit macet ke perbankan, potensi ada penyimpangan, hingga minimnya transparansi pengelolaan.

‎Selain itu lemahnya pengawasan sehingga ada celah untuk berbuat melakukan praktik korupsi dan gratifikasi.

‎"Kami berharap hal tersebut dapat diantisipasi dan pengelolaan koperasi tidak ada penyalahgunaan kewenangan," kata Politisi Partai Nasdem Lebak itu.

‎Menurut dia, sejatinya KDMP benar-benar program pro rakyat dan berkeadilan sehingga manfaatnya besar bagi masyarakat desa, asalkan ​​​​​​jangan sampai koperasi yang terbentuk hanya dimonopoli oleh sekelompok orang saja namun harus melibatkan seluruh masyarakat desa.

‎"Kami berharap program ini berjalan baik dan memberdayakan ekonomi desa," katanya menegaskan.

‎Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa mengatakan KDMP di daerah ini yang sudah beroperasi sebanyak 78 unit dan dapat menggulirkan pertumbuhan ekonomi lokal juga penyerapan tenaga kerja baru bagi masyarakat.

‎Usaha yang dikelola koperasi tersebut mencakup tujuh unit usaha antara lain kantor koperasi, kios pengadaan bahan pokok, kios simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa atau kelurahan, sistem pergudangan atau cold storage, serta sarana logistik.

"Kami mengapresiasi koperasi yang sudah berjalan dan mampu meningkatkan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat relatif baik, pada akhirnya mampu mengentaskan kemiskinan," katanya menjelaskan.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan merespons tuntutan dari serikat pekerja yang mendesak penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Menurut DJP, usulan reformasi regulasi tersebut saat ini tengah masuk dalam tahap peninjauan mendalam oleh jajaran pengambil kebijakan fiskal.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menerangkan, mekanisme pemajakan pada dana jaminan hari tua bukanlah kebijakan baru, melainkan regulasi usang yang berjalan konsisten sejak tahun 2009. Pemerintah juga menegaskan bahwa instrumen pajak ini telah memproteksi kelompok pekerja kelas bawah, di mana klaim pencairan dana dengan nominal di bawah Rp50 juta sama sekali tidak dipungut pajak atau dikenakan tarif nol persen.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Rabu (1/7/2026).

Pascaramai Diprotes, Menkeu Purbaya Klaim 95,45% Pencairan JHT Bebas Pajak



Bimo menguraikan, formula perpajakan ini hanya menyasar momentum saat dana manfaat tersebut ditarik tunai oleh peserta. Sebaliknya saat upah bulanan pekerja dipotong untuk setoran iuran rutin maupun selama dana tersebut bergulir dan dikembangkan oleh institusi pengelola di pasar keuangan, negara tidak memungut pajak sepeser pun.

Regulator menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak progresif ke depan sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak Menteri Keuangan. Selaku institusi pelaksana, DJP siap bergerak dinamis mengikuti cetak biru kebijakan baru apabila hasil evaluasi pimpinan menghendaki adanya pembaruan hukum.

"Itu pun yang (pencairan JHT) sampai Rp50 juta, itu 0 persen. Rp50 juta ke atas, 5 persen. Jadi aturan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," jelas Bimo.

Inisiasi penghapusan ini pertama kali diletupkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Ia menilai PPh saat JHT dicairkan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan mengarah pada praktik pajak berganda (double taxation), mengingat iuran bulanan tersebut sejatinya disisihkan dari sisa gaji bersih pekerja yang sudah lebih dulu dipotong PPh Pasal 21.

Said Iqbal menyatakan, dalam waktu dekat serikat buruh akan mengirimkan nota dokumen resmi kepada pemerintah untuk melobi penghapusan total komponen pajak atas manfaat JHT, uang pesangon PHK, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Sementara itu merespons gelombang usulan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kementeriannya akan menelisik lebih jauh naskah akademik aturan tersebut. Kemenkeu akan melakukan komparasi objektif dengan model tata kelola jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara maju di dunia demi menjaga prinsip keadilan bagi seluruh wajib pajak nasional.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," pungkas Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Penguatan serapan pasar domestik dan rantai pasok pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat peternak yang kini tengah menurun, kata peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah.

Ia mengatakan kepastian serapan hasil peternakan perlu diperkuat melalui sistem pengadaan pangan yang lebih berkelanjutan, antara lain dengan kontrak pembelian yang lebih stabil dengan peternak serta pemanfaatan pangan lokal.

"Untuk kebijakan lainnya, mungkin pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memetakan produksi, konsumsi, distribusi secara lebih akurat sehingga intervensinya itu tidak reaktif," kata Isnawati kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah dapat mengoptimalisasi potensi serapan seperti mendorong pengembangan UMKM dari dapur atau kantin, serta memperkuat sistem pemetaan produksi, konsumsi, dan distribusi agar intervensi pasar lebih terukur.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin (cold chain) dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan.

"Pemerintah juga (perlu) mulai untuk memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain ya, dengan cold storage contohnya, juga pengembangan industri pengolahan itu juga menjadi salah satu contohnya," ujar dia.

Isnawati menilai pemenuhan kebutuhan dan penyerapan di pasar domestik tetap perlu menjadi prioritas, sedangkan ekspor dapat menjadi alternatif setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor juga bisa menjadi salah satu opsinya, tetapi catatan pentingnya adalah volume ekspor di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi dari domestiknya. Jadi harapannya bisa memperkuat pasar domestik dulu, kemudian perlahan kita bisa membuka ke ekspor," katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas ekspor telur.

"Menurut saya orientasi dulu ke pasar domestik, mengingat potensi jumlah pasar domestik juga besar dan harga telur sangat affordable," kata Esther.

Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton, sedangkan sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Ia menjelaskan ekspor baru dapat dilakukan secara efektif apabila optimalisasi penyerapan di pasar domestik telah dicapai dan masih terdapat kelebihan produksi telur.

"Jika pasar domestik sudah dikuasai dan ada lebihan telur maka peternak dibantu perusahaan eksportir dan pemerintah bisa mengekspor telur ke luar negeri," ujar dia.

Lebih lanjut, Esther juga menilai pemerintah perlu membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak melalui penyediaan pakan ayam petelur dengan harga lebih terjangkau untuk menekan biaya produksi.

"Dengan memberikan insentif untuk pakan ayam petelur murah maka saya rasa harga (produksi) telur pun akan lebih murah, kualitas lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan optimalisasi penyerapan domestik diperlukan untuk menstabilkan harga telur. Esther menyebut produksi telur yang meningkat seiring bertambahnya populasi ayam petelur dan masuknya peternak baru membuat pasokan melimpah menyebabkan harga telur dan daging ayam mengalami penurunan.

"Masuknya peternak baru membuat produksi telur melimpah ruah. Saat pasokan jauh melebihi permintaan, hukum pasar otomatis membuat harga turun drastis," katanya.

Selain faktor pasokan, Esther menilai rantai tata niaga yang panjang membuat harga di tingkat peternak lebih bergejolak dibandingkan harga di tingkat konsumen karena masih besarnya peran pedagang perantara atau middleman dalam pembentukan harga.

Penurunan harga tersebut tercermin pada perkembangan harga nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026, harga nasional tertimbang telur ayam ras turun 0,67 persen dari Rp26.329 menjadi Rp26.153 per kilogram (kg). Pada periode yang sama, harga daging ayam ras juga tercatat turun 0,28 persen dari Rp35.305 menjadi Rp35.207 per kg.

Sebagai salah satu contoh, fenomena serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kg, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Produksi telur anggota Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Temanggung mencapai sekitar 100-150 ton per hari sementara kebutuhan daerah sekitar 70-80 ton per hari sehingga kelebihan pasokan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 242 ribu ton jagung pakan bersubsidi pada 2026 dengan target penyaluran awal 213,2 ribu ton melalui Perum Bulog.

Program tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2026 dan ditujukan untuk menyediakan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau guna menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus menopang stabilitas harga unggas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026