Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung banyaknya jajaran menteri di Kabinet Merah Putih merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU). Hal tersebut menurutnya menunjukan kualitas NU yang melahirkan kader-kader yang diandalkan negara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya mengabsen satu persatu jajaran menteri yang turut hadir di acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 itu. Prabowo menyebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang sempat menjabat sebagai Sekjen PBNU.

Prabowo juga menyebut Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga kader NU. Lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi M. Selain itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar yang merupakan tokoh dari NU.

"Kabinet Merah Putih banyak sekali NU-nya. NU memang hebat. Selalu ada di mana-mana, di semua partai, NU hadir," kata Prabowo.

Prabowo pun mengatakan bahwa kehadiran tokoh-tokoh NU menunjukan kualitas NU yang melahirkan kader-kader yang diandalkan negara. Bahkan, menurutnya, NU mestinya dijadikan tempat belajar politik.

"Jadi NU tidak pernah kalah. Hebat. Kalau belajar politik seharusnya dari NU," ujar Prabowo.

Presiden juga menjelaskan bahwa dirinya selalu nyaman berada di tengah-tengah keluarga besar NU.

"Nyaman dan aman. Sambutan demikian besar kepada saya," jelas Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya begitu mengenal NU sejak kecil. Sebab, Prabowo bertetangga dengan keluarga Presiden RI ke-4 Abdurachman Wahid atau Gus Dur yang juga merupakan mantan Ketua Umum PBNU sewaktu di Jakarta.

"Eyang saya. Eyang putri saya juga dari NU," tutur Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertanahan dari Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate (lumbung pangan) harus lebih banyak melibatkan warga lokal guna meminimalkan konflik agraria.

"Kita bisa lihat bahwa seluruh rangkaian konflik itu bukan karena rendahnya pengawasan," kata Iwan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengawalan PSN food estate dari pihak keamanan memang baik, namun yang paling terpenting yaitu melibatkan warga lokal untuk mengerjakan proyek tersebut.

Apalagi kata Iwan, PSN Food Estate ini akan bersinggungan dengan warga lokal atau adat, mengingat lokasinya sering masuk di tanah adat yang memang dilindungi undang-undang.

Untuk itu, proyek tersebut lanjut dia, harus dibarengi dengan pelibatan warga lokal yang lebih besar dari pada menggunakan korporasi besar, karena pasti akan menimbulkan konflik agraria.

"Dari situ kita bisa lihat bahwa seluruh rangkaian konflik bukan karena rendahnya pengawasan. Itu adalah satu desain proyek yang memang akan melahirkan konflik agraria yang kuat di lapangan," ujarnya.

Dari segi ekonomi kata Iwan, pemerintah juga perlu meninjau kembali bagaimana PSN food estate agar benar-benar menjadi ketahanan pangan nasional.

Ia mencontohkan, ketika food estate lahan pertanian padi, pemerintah juga perlu melihat ekosistem yang ada, karena ketika semua didatangkan dari Jawa, maka nilai perekonomian juga kurang.

"Secara keekonomian proyek ini sesungguhnya membutuhkan rantai produksi yang harus disiapkan sejak awal. Contohnya pendirian pabrik pupuk, tempat-tempat pembenihan. Kemudian juga rantai pasok yang lebih luas," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Regenerasi petani masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sektor pertanian nasional. Di tengah target swasembada pangan dan kebutuhan menjaga ketahanan pangan jangka panjang, semakin sedikit anak muda yang melihat pertanian sebagai pilihan masa depan.

Rendahnya kesejahteraan petani, minimnya akses lahan, hingga citra negatif yang melekat pada profesi petani membuat sektor ini semakin ditinggalkan generasi muda.

Masalah tersebut muncul ketika struktur usia petani Indonesia terus menua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian masih menyerap sekitar 40,64 juta tenaga kerja atau 29,96% dari total penduduk bekerja pada Agustus 2022.

Namun, jumlah petani muda terus menyusut. Per 2021, hanya terdapat sekitar 3,95 juta petani berusia 16–30 tahun atau setara 21,9% dari total petani nasional.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan produksi pangan nasional. Di saat pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, regenerasi tenaga kerja justru berjalan lambat.

Masalah Utama Regenerasi Petani

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari budaya dan kebijakan yang selama ini belum menempatkan profesi petani sebagai pekerjaan yang menjanjikan.

“Kenapa orang tidak mau bertani? Karena memang kebudayaannya tidak didorong menjadi kebudayaan petani. Bertani itu belum dianggap sebagai pekerjaan yang mulia,” katanya kepada Bisnis.

Menurut Henry, persepsi negatif terhadap profesi petani lahir dari realitas kesejahteraan yang masih rendah. Generasi muda melihat pekerjaan di sektor pertanian identik dengan ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan akses ekonomi.

“Kalau jadi petani ya pasti hidupnya susah. Itu yang dilihat sekarang. Padahal kalau bertani bisa hidup layak, punya tanah, dan dianggap sebagai kehidupan yang bermartabat, pasti orang mau,” ujarnya.

Dia menilai persoalan utama regenerasi petani berada pada akses terhadap lahan. Tanpa kepastian kepemilikan atau penguasaan lahan sebagai alat produksi, pertanian sulit menjadi pilihan yang menarik bagi generasi muda.

Menurut Henry, kepemilikan lahan produktif memberikan kepastian usaha sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan yang lebih baik bagi petani.

“Kalau punya tanah 4 hektare atau 5 hektare, punya kebun sawit misalnya, tentu orang mau jadi petani,” katanya.

SPI sendiri mengaku terus melakukan pendidikan dan pendampingan bagi pemuda di pedesaan. Organisasi tersebut juga aktif mendorong pelaksanaan reforma agraria agar generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap lahan produktif.

“Kami terus mendidik pemuda-pemuda petani untuk memperjuangkan reforma agraria supaya punya tanah, supaya menjadi alat produksinya, dan supaya kehidupannya menjadi lebih baik,” ujar Henry.

Namun demikian, dia mengakui upaya tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan regenerasi petani secara nasional. Jumlah anak muda yang masuk ke sektor pertanian masih jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan tenaga kerja pertanian di masa mendatang.

Menurut Henry, pemerintah perlu menghadirkan program yang menghubungkan pendidikan pertanian dengan penyediaan lahan produktif bagi generasi muda.

“Coba dibuat program pendidikan bagi pemuda, setelah dididik kemudian diberikan tanah yang produktif. Saya kira pasti banyak yang mau menjadi petani,” katanya.

Selain persoalan akses lahan dan kesejahteraan, tantangan lain datang dari citra sektor pertanian yang berkembang di ruang publik, terutama di kalangan generasi muda yang aktif mengonsumsi informasi melalui media sosial.

Kepala Sekretariat Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) sekaligus Board of Governors RSPO Rukaiyah Rafik menilai narasi yang berkembang mengenai sektor pertanian, khususnya sawit, kerap lebih banyak menyoroti sisi negatif dibandingkan realitas yang dihadapi petani di lapangan.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat banyak anak muda enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga petani, meskipun kehidupan mereka selama ini bergantung pada sektor tersebut.

FORTASBI sebelumnya mengumpulkan sekitar 28 kreator konten muda dan membawa mereka langsung ke sentra perkebunan sawit di Palangkaraya untuk melihat aktivitas petani serta program konservasi orangutan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkenalkan realitas sektor sawit kepada generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan keseharian mereka.

Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan masih kuatnya stigma negatif terhadap sawit di kalangan anak muda.

“Ada beberapa anak muda itu bapaknya petani sawit, tapi anti bicara kelapa sawit. Karena narasi yang sudah ke permukaan itu adalah kelapa sawit merusak lingkungan, membakar hutan, menghancurkan satwa,” kata Rukaiyah.

Bahkan, menurut dia, sebagian kreator konten yang mencoba membagikan cerita mengenai kehidupan petani sawit kerap mendapat serangan di media sosial.

“Ada juga yang anak muda lalu dia membuat konten, dia dihajar di media sosial dan viewernya sampai ratusan ribu gara-gara dia bicara itu,” ujarnya.

Rukaiyah menilai kondisi tersebut berpotensi memperlebar jarak generasi muda dengan sektor pertanian. Di saat petani membutuhkan regenerasi, informasi yang diterima anak muda justru banyak didominasi isu negatif yang belum tentu menggambarkan kondisi secara utuh.

Dia mencontohkan masih banyak anak petani yang memperoleh pendidikan dan kehidupan lebih baik dari hasil usaha perkebunan keluarganya, tetapi enggan menceritakan pengalaman tersebut di ruang publik.

“Saya tanya, siapa yang punya kelapa sawit, siapa yang bapaknya punya kelapa sawit, kenapa tidak menceritakan itu. Kamu mau makan, kamu mau sekolah dari sawit, tapi kalian tidak bicara tentang bagaimana keluarga berpenghidupan,” katanya.

Menurut Rukaiyah, pelibatan kreator konten dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki persepsi generasi muda terhadap sektor pertanian. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan metode komunikasi konvensional karena lebih dekat dengan pola konsumsi informasi generasi muda saat ini.

Dia mencontohkan salah satu kreator konten asal Aceh yang tumbuh di lingkungan petani dan aktif membagikan cerita mengenai kehidupan petani sehari-hari, termasuk tantangan yang mereka hadapi.

“Ada konten kreator dari Aceh yang berani bicara tentang sawit dan petani. Dia hidup di tengah-tengah petani dan menceritakan bagaimana susahnya petani, bagaimana susah petani kalau banjir. Jadi petani juga terdampak terhadap banjir,” ujarnya.

Di sisi lain, FORTASBI terus memperkuat perannya sebagai pusat pembelajaran bagi petani sawit swadaya bersertifikat. Hingga saat ini, sekitar 22.000 petani telah tergabung dalam jaringan organisasi tersebut dari total sekitar 40.000 petani sawit swadaya bersertifikat di Indonesia.

Menurut Rukaiyah, organisasi tersebut dibangun sebagai ruang belajar bagi petani untuk saling berbagi pengalaman sekaligus mendampingi petani lain dalam menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan.

“FORTASBI pada dasarnya didirikan untuk mengakomodasi petani-petani yang sudah bersertifikat. Organisasi ini menjadi rumah bagi petani untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mendampingi petani lainnya dalam menerapkan praktik berkelanjutan,” ujarnya.

Bagi sektor pertanian nasional, regenerasi petani tidak lagi sekadar persoalan menambah jumlah tenaga kerja muda. Tantangan yang muncul jauh lebih kompleks karena menyangkut kesejahteraan, akses terhadap lahan, persepsi sosial, hingga bagaimana pertanian diposisikan sebagai profesi yang memiliki masa depan.

Tanpa perubahan yang mampu membuat pertanian menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi dan sosial, Indonesia berisiko menghadapi kekurangan petani produktif pada saat kebutuhan pangan terus meningkat.

Ketika generasi muda semakin menjauh dari sawah dan kebun, pertanyaan mengenai siapa yang akan menjadi petani masa depan menjadi semakin relevan bagi keberlanjutan sektor pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan terdapat 25.468 desa di Indonesia yang berada di dalam zonasi kawasan hutan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menjelaskan kondisi tersebut rentan memicu benturan klaim spasial. Hal ini berisiko memicu konflik agraria berkepanjangan apabila tidak ditangani segera.

"Berdasarkan data terdapat 25.468 desa atau sekitar 30,5% dari total desa di Indonesia yang berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan," ujar Ossy dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI, dikutip Rabu (17/6/2026).

Ossy menilai situasi di lapangan merefleksikan urgensi penataan ulang kebijakan untuk menjembatani hak atas tanah yang secara historis telah dikuasai oleh masyarakat dengan status legalitas kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara.

Dia lantas mengungkapkan bahwa risiko sengketa ini jamak terjadi akibat perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Kehutanan yang selama ini berjalan secara sektoral meskipun mengatur objek yang sama.

Kondisi tersebut makin kompleks ketika suatu kawasan yang telah dimanfaatkan masyarakat, bahkan telah memiliki hak atas tanah, masuk dalam penetapan kawasan hutan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian ATR/BPN mendorong penguatan integrasi sistem melalui penerapan konsep One Land Tenure System dan One Spatial Planning Policy dalam revisi Undang-Undang Kehutanan.

Melalui strategi satu kebijakan tata ruang ini, seluruh dokumen pengaturan kawasan hutan ke depan bakal disinkronkan ke dalam satu produk rencana tata ruang nasional yang tunggal dan konsisten.

"Dengan demikian dapat diwujudkan satu referensi pemanfaatan ruang yang konsisten, meminimalkan potensi tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang, serta memberikan kepastian hukum," tegas Ossy.

Pemerintah memang tengah mempercepat upaya penertiban kawasan hutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini bertugas menertibkan penguasaan lahan ilegal, termasuk untuk perkebunan sawit dan kegiatan pertambangan, serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Dalam pelaksanaannya, Satgas PKH melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Selain menangani tumpang tindih kawasan hutan dengan permukiman masyarakat, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap penguasaan kawasan hutan oleh badan usaha maupun institusi.

Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3,23 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada 2027 dari pagu sebelumnya sebesar Rp10,6 triliun.

“Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3,23 triliun,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Nusron mengatakan tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk menuntaskan sejumlah program strategis, di antaranya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), percepatan reforma agraria, dukungan Program 3 Juta Rumah, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra, serta kebutuhan gaji CPNS dan penyesuaian gaji pegawai.

Adapun berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 7 Mei 2026 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2027, pagu Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar Rp10,6 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data per 6 Juni 2026, penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN baru mencapai Rp3,19 triliun atau 36,23 persen dari pagu efektif sebesar Rp8,79 triliun.

Nusron merinci realisasi sertifikat hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai 15,04 persen dan redistribusi tanah terealisasi 0,07 persen.

Lebih lanjut, capaian akses reforma agraria ia sebut baru mencapai 0,91 persen, sementara tindak lanjut penertiban tanah telantar dan tanah yang tidak dimanfaatkan juga masih menyentuh 0,32 persen.

Menteri ATR/ Kepala BPN mengakui bahwa redistribusi tanah masih cenderung lamban menyusul adanya perubahan skema pelaksanaan program pada 2026, yang sebelumnya melalui penerbitan sertifikat hak milik (SHM) ke Hak Pengelolaan (HPL) milik Bank Tanah.

“Sehingga kita masih mengurus surat ke Kementerian Keuangan, supaya SK penerima redistribusi tanah itu nanti dikenakan beban biaya 0 persen dari Kemenkeu," kata Nusron.

Ia melanjutkan Kementerian ATR/BPN menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,22 triliun pada 2027, turun dibanding target 2026 yang mencapai sekitar Rp3,5 triliun.

“Penyesuaian target PNBP tahun 2027 menjadi sekitar Rp3,22 triliun atau turun dari target tahun 2026 sebesar Rp3,5 triliun, dinilai lebih realistis, terukur dan sesuai dengan potensi penerimaan yang dapat dicapai,” ujar Nusron.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan 215.837 bidang tanah wakaf di Indonesia saat ini masih berstatus rawan sengketa akibat belum mengantongi sertifikat resmi.

Berdasarkan data nasional, dari total 522.026 bidang tanah wakaf yang tercatat di seluruh wilayah Indonesia, baru sekitar 306.189 bidang atau setara 58,65% yang telah sah bersertifikat.

Artinya, terdapat sisa 215.837 bidang tanah keagamaan yang hingga kini masih belum memiliki ketetapan legalitas hukum dan mendesak untuk segera diakselerasi penyelesaiannya.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh mengamankan aset umat tersebut agar terhindar dari potensi pencaplokan atau konflik agraria di masa mendatang.

"Target kami, tahun 2028 kalau bisa sudah sapu bersih 100% selesai tanah wakaf ini," ujar Nusron dalam acara International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Sebagai langkah konkret pengejaran target tersebut, Nusron menyerahkan 1.029 sertifikat tanah wakaf dan 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Kendati pemenuhan legalitas masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar, dia mengapresiasi laju sertifikasi tanah wakaf yang melonjak hingga 200% lebih sejak periode 2016 dari semula hanya 100.144 bidang.

Nusron menilai peningkatan ini tidak lepas dari melesatnya kesadaran para nazir maupun organisasi keagamaan dalam mengurus aspek legalitas tanah di lingkungan mereka.

“Saya berterima kasih kepada para wakif dan nazir. Kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf semakin meningkat. Ini menunjukkan kesadaran untuk mengamankan aset umat juga meningkat,” tuturnya.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN memastikan bakal terus memperkuat kemitraan dengan Kementerian Agama guna memangkas birokrasi pendaftaran tanah rumah ibadah dan pondok pesantren di daerah.

HULU SUNGAI SELATAN - Senyum lega terpancar dari wajah 98 warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setelah sekian lama mengelola lahan yang menjadi sumber kehidupan mereka, kini mereka selangkah lebih dekat memperoleh kepastian hukum atas tanah tersebut melalui program Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

Momen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara Badan Bank Tanah dan para Subjek Reforma Agraria di Aula Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, belum lama ini.

Bagi masyarakat Desa Pakan Dalam, Desa Baruh Jaya, dan Desa Samuda, penandatanganan ini bukan sekadar proses administrasi. Lebih dari itu, ini adalah langkah nyata menuju kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka manfaatkan untuk kehidupan dan masa depan keluarga mereka.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Redistribusi Tanah yang dilaksanakan melalui kolaborasi Badan Bank Tanah, Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sinergi tersebut bertujuan membuka akses masyarakat terhadap legalitas tanah sekaligus mendorong pemanfaatan lahan yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

Antusiasme warga terlihat sejak awal kegiatan. Mereka hadir dengan harapan besar agar tanah yang selama ini dikelola dapat memiliki dasar hukum jelas dan memberikan rasa aman bagi generasi berikutnya.

“Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan. Tahap berikutnya adalah penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama para penerima manfaat sesuai ketentuan berlaku,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2026).

Reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah bagi masyarakat. Adanya kepastian hukum, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lahan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung pembangunan daerah.

Setelah proses penandatanganan selesai, seluruh dokumen akan ditindaklanjuti untuk penerbitan Sertifikat Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah sesuai peraturan berlaku.

Khalidi, salah satu penerima manfaat program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah bersyukur akhirnya bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dikelolanya. Dia berharap dapat mengoptimalkan tanah tersebut untuk menopang perekonomiannya.

Adapun total luasan lahan dari 98 subjek yang melakukan penandatanganan perjanjian pemanfaatan seluas 187,35 hektare. Lahan tersebut sebelumnya telah lama dimanfaatkan masyarakat untuk berkebun semangka.

Hulu Sungai Selatan menjadi wilayah ketiga yang telah melaksanakan perjanjian pemanfaatan program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Sebelumya telah dilaksanakan di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dengan total alokasi seluas 1.870 hektare dan Cianjur dengan alokasi seluas 203 hektare.

Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menyatakan komitmen untuk memberi kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat melalui Reforma Agraria.

“Reforma Agraria di atas HPL (Hak Pengelolaan) Badan Bank Tanah ini menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah bagi masyarakat,” ujar Aribowo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Aribowo menambahkan, dengan adanya kepastian hukum, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lahan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung pembangunan daerah.

Pada Selasa (3/6), berlangsung penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara Badan Bank Tanah dan para Subjek Reforma Agraria pada Selasa di Aula Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kalimantan Selatan.

Melalui penandatanganan tersebut, sebanyak 98 warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, selangkah lebih dekat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah tersebut melalui program Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Redistribusi Tanah yang dilaksanakan melalui kolaborasi Badan Bank Tanah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sinergi tersebut bertujuan membuka akses masyarakat terhadap legalitas tanah sekaligus mendorong pemanfaatan lahan yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

“Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan. Tahap berikutnya adalah penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama para penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Aribowo.

Setelah proses penandatanganan selesai, seluruh dokumen akan ditindaklanjuti untuk penerbitan Sertipikat Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah sesuai peraturan yang berlaku.

Hulu Sungai Selatan menjadi wilayah ketiga yang telah melaksanakan perjanjian pemanfaatan program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Sebelumya telah dilaksanakan di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dengan total alokasi seluas 1.870 Ha dan Cianjur, Jawa Barat dengan alokasi seluas 203 Ha.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Minimnya regenerasi petani dinilai bukan sekadar akibat rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, melainkan karena profesi petani belum mampu menawarkan kehidupan yang layak, stabil, dan bermartabat.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mengatakan persepsi negatif terhadap profesi petani terbentuk karena lingkungan sosial dan kebijakan yang belum menempatkan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan bagi masa depan generasi muda.

“Kenapa orang tidak mau bertani? Karena memang kebudayaannya tidak didorong menjadi kebudayaan petani. Bertani itu belum dianggap sebagai pekerjaan yang mulia,” katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (4/6/2026).

Menurut Henry, persoalan regenerasi petani berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah. Banyak anak muda memandang sektor pertanian identik dengan kemiskinan dan ketidakpastian pendapatan sehingga memilih bekerja di sektor lain.

“Kalau jadi petani ya pasti hidupnya susah. Itu yang dilihat sekarang. Padahal kalau bertani bisa hidup layak, punya tanah, dan dianggap sebagai kehidupan yang bermartabat, pasti orang mau,” ujarnya.

Dia menilai akses terhadap lahan menjadi faktor paling mendasar untuk menarik generasi muda masuk ke sektor pertanian. Kepemilikan tanah sebagai alat produksi dinilai dapat memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan prospek pendapatan petani.

“Kalau punya tanah 4 hektare atau 5 hektare, punya kebun sawit misalnya, tentu orang mau jadi petani,” katanya.

Untuk mendorong regenerasi petani, SPI mengaku terus melakukan pendidikan dan pendampingan bagi pemuda di pedesaan.

Organisasi tersebut juga mendorong pelaksanaan reforma agraria agar generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap lahan pertanian produktif.

“Kami terus mendidik pemuda-pemuda petani untuk memperjuangkan reforma agraria supaya punya tanah, supaya menjadi alat produksinya, dan supaya kehidupannya menjadi lebih baik,” ujar Henry.

Meski demikian, dia mengakui upaya tersebut masih belum mampu menjawab kebutuhan regenerasi petani secara nasional. Jumlah pemuda yang berhasil masuk ke sektor pertanian masih relatif terbatas dibanding kebutuhan tenaga kerja pertanian ke depan.

Henry juga menyoroti belum adanya program pemerintah yang secara khusus mengintegrasikan pendidikan pertanian dengan penyediaan lahan bagi generasi muda.

“Coba dibuat program pendidikan bagi pemuda, setelah dididik kemudian diberikan tanah yang produktif. Saya kira pasti banyak yang mau menjadi petani,” katanya.

Menurut dia, tanpa kebijakan yang menjamin akses lahan, peningkatan pendapatan, dan penguatan posisi petani dalam rantai produksi pangan, persoalan regenerasi akan terus menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan sektor pertanian nasional.

Tanah Laut, Kalsel (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dorongan perkuatan penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja Ossy Dermawan ke Tanah Laut yang disambut Bupati H. Rahmat Trianto, Wakil Bupati H.M. Zazuli, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, kepala desa, serta masyarakat penerima sertifikat tanah di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan di Pelaihari, Kabupaten Tala, Senin, mengatakan konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah, sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Konflik dan sengketa pertanahan ini bisa terjadi di mana saja. Salah satu langkah yang dapat dioptimalkan adalah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sesuai Peraturan Presiden Nomor 62. Hal ini menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk bermediasi dan mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan yang ada," ujar Ossy.

Menurut dia, keberadaan GTRA menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan persoalan pertanahan secara dialogis dan berkeadilan.

Optimalisasi forum tersebut, ucapnya, dinilai penting karena sengketa lahan tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, tetapi juga dapat menghambat investasi, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam penanganan persoalan pertanahan yang masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di daerah tersebut.

Kehadiran Bapak Wakil Menteri ATR/BPN di Tanah Laut merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat langkah-langkah penyelesaian yang memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Rahmat.

Bukan itu saja, Rahmat menjelaskan jumlah penduduk Tanah Laut yang mencapai sekitar 372 ribu jiwa berdasarkan sensus 2025 membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang semakin penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan.

"Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan," kata Rahmat.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pemerintah mempercepat reforma agraria dan memperluas kepemilikan perkebunan sawit rakyat hingga 80% jika ingin menerapkan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN).

SPI menilai kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, dilakukan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal menjadi momentum penting untuk memperkuat kendali negara terhadap tata niaga sawit nasional.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut pidato Presiden di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2026 dan ditujukan untuk menekan praktik manipulasi ekspor seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan selama ini harga sawit Indonesia terlalu bergantung pada mekanisme pasar global dan korporasi besar yang menguasai rantai industri sawit dari hulu hingga hilir.

“Dengan adanya kebijakan ini, harga kelapa sawit dapat lebih dikendalikan oleh negara, tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pasar luar negeri yang selama ini mendominasi,” kata Henry dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/5/2026).

Menurut SPI, penguatan tata kelola ekspor harus dibarengi langkah konkret memperkuat posisi petani sawit sebagai produsen utama.

Selama ini petani masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari ketidakpastian akses lahan, lemahnya dukungan pemeliharaan tanaman, hingga posisi tawar yang rendah dalam rantai pemasaran.

“Tanpa itu, petani akan tetap berada di posisi yang lemah dalam produksi, industri, dan distribusi kelapa sawit,” ujarnya.

SPI mencatat penguasaan perkebunan sawit nasional saat ini masih didominasi perusahaan besar swasta sebesar 56%, sementara petani rakyat hanya menguasai sekitar 40% dan BUMN sekitar 4%.

Ketimpangan tersebut dinilai harus dirombak melalui pelaksanaan reforma agraria sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, serta TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

“Kepemilikan dan penguasaan petani atas sawit di Indonesia harus ditingkatkan menjadi 80%,” kata Henry.

SPI juga menyoroti penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah menjelang penerapan kebijakan ekspor satu pintu.

Per 22 Mei 2026, harga TBS di Sumatera Barat dilaporkan turun dari Rp3.180 per kilogram menjadi Rp2.430 per kilogram. Di Bangka Belitung, harga TBS turun dari Rp3.080 menjadi Rp2.250 per kilogram, sementara harga di tingkat petani kepada tengkulak hanya sekitar Rp1.750 per kilogram.

Tren penurunan serupa juga terjadi di Sumatera Selatan, Riau, hingga Kalimantan Tengah.

SPI menilai penurunan harga tersebut perlu diwaspadai sebagai bagian dari dinamika transisi menuju kebijakan ekspor satu pintu dan diduga berkaitan dengan respons perusahaan besar sawit.

Henry menyinggung kondisi serupa pernah terjadi pada 2022 ketika pemerintah melarang ekspor crude palm oil (CPO). Saat itu perusahaan eksportir disebut merespons dengan menurunkan harga TBS petani.

“Oleh karena itu, di tengah masa transisi ini, pemerintah harus memastikan harga TBS tidak jatuh. Negara tidak boleh membiarkan petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan,” ujarnya.

SPI meminta BUMN turut menyerap TBS petani guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Selain itu, SPI juga mendorong penguatan koperasi perkebunan sawit rakyat di desa-desa agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak bergantung pada tengkulak maupun perusahaan besar. Menurut SPI, koperasi petani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam rantai nilai industri sawit nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan sistem pertanahan nasional serta digitalisasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Modernisasi administrasi pertanahan dan integrasi data dinilai perlu terus dipercepat di tengah semakin kompleksnya persoalan sengketa dan konflik lahan di Indonesia.

Isu tersebut mengemuka dalam Forum Dialog Nasional bertajuk “Mafia Tanah 2026: Negara Tidak Boleh Kalah” yang digelar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Forum menghadirkan unsur akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah, hingga organisasi masyarakat sipil untuk membahas penguatan tata kelola pertanahan dan penegakan hukum yang lebih terintegrasi.

Pakar hukum pidana sekaligus Sekretaris Program Doktor Universitas Jayabaya, Kristiawanto, mengatakan bahwa persoalan pertanahan saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga membutuhkan penguatan penegakan hukum dan sinkronisasi data pertanahan.

“Hukum pertanahan tidak bisa hanya dipandang dari aspek administratif semata. Dalam banyak perkara sudah terdapat indikasi tindak pidana yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi,” ujar Kristiawanto.

Menurut dia, modernisasi administrasi pertanahan dan integrasi data menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi konflik maupun tumpang tindih kepemilikan lahan.

Kanit V Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri, AKBP Ricky Paripurna Atmaja SIK MH, mengatakan penguatan validasi dokumen dan digitalisasi sistem pertanahan menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan hak atas tanah. Ia menilai sinergi antar lembaga perlu terus diperkuat agar proses penanganan perkara pertanahan berjalan lebih efektif dan transparan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ATR/BPN RI, M Rocky Soenoko, mengatakan pemerintah terus melakukan reformasi administrasi pertanahan melalui digitalisasi sertifikat dan integrasi data pertanahan nasional.

Menurut Rocky, langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik kepemilikan lahan sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketua Centra Initiative sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr Al Araf, menilai penyelesaian konflik agraria yang adil dan transparan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara dan institusi hukum.

“Negara harus hadir memastikan perlindungan hak masyarakat berjalan secara adil dan transparan,” kata Al Araf.

Dalam forum tersebut juga dibahas sejumlah persoalan pertanahan yang menjadi perhatian publik, termasuk perkara di Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur. Direktur LBH Salemba Muhammad Alfarizzi menjelaskan perkara tersebut saat ini telah masuk dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan hak atas benda tidak bergerak.

Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh, mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog untuk mendorong penguatan sistem pertanahan nasional yang lebih modern, akuntabel, dan berpihak pada kepastian hukum masyarakat.

“Forum ini menjadi bagian dari upaya mendorong reformasi sistem pertanahan dan penguatan penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah di Indonesia,” ujar Rifyan.