Serang (ANTARA) - Guna mengebut regenerasi petani, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kini semakin menggalakkan penerapan sistem pertanian modern berbasis teknologi untuk menarik minat generasi muda di tengah tingginya dominasi pekerja tanam berusia lanjut.

Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Nasir, di Serang, Sabtu, mengungkapkan kekhawatiran nya karena mayoritas petani di daerah tersebut kini berada pada kelompok usia tua. Kondisi ini dinilai dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan daerah apabila tidak segera diantisipasi.

"Usia rata-rata petani di Banten sekarang mungkin 90 persen itu di atas lima puluh tahun. Kami khawatir siapa yang akan melanjutkan lahan produksi untuk menghasilkan pangan kita ke depan," kata Nasir.

Nasir menjelaskan, rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian kerap dipicu oleh stigma bahwa profesi petani identik dengan pekerjaan kumuh, kotor, berat, dan seolah tidak menjanjikan masa depan.

Padahal, menurutnya, sektor pertanian memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika dikelola secara profesional dan berbasis teknologi. Lahan yang relatif sempit sekalipun dapat menghasilkan pendapatan di atas upah minimum jika ditanami komoditas bernilai tinggi dengan manajemen yang tepat.

Untuk mengubah persepsi tersebut dan mempercepat regenerasi, Dinas Pertanian Banten meluncurkan sejumlah inisiatif. Langkah tersebut meliputi pembentukan Petani Muda Milenial, penunjukan duta pertanian (agriculture ambassador), hingga pembentukan kelembagaan baru bernama Brigade Pangan.

Melalui program Brigade Pangan, pengelolaan kawasan pertanian diserahkan sepenuhnya kepada kalangan muda, termasuk para sarjana pertanian.

"Kita buat kelembagaan baru berupa Brigade Pangan dengan manajemen pengelolaannya oleh sarjana anak muda. Mereka mengelola hamparan lahan 150 hektare dan disokong penuh dari hulu ke hilir, termasuk sarana dan alat mesin pertanian nya," ujarnya.

Pemerintah juga mulai menggalakkan smart farming atau pertanian modern terintegrasi. Nasir mencontohkan fasilitas smart screenhouse yang memungkinkan pembudidayaan tanaman bernilai ekonomi tinggi di lahan terbatas secara presisi.

Sistem ini memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk mengendalikan kebutuhan tanaman, mulai dari pemupukan digital hingga pengaturan suhu lingkungan.

Selain infrastruktur di dalam negeri, Pemprov Banten juga telah memberangkatkan 21 pemuda untuk mengikuti program magang pertanian di Jepang pada April lalu. Program ini bertujuan memperkenalkan sistem pertanian modern bertaraf internasional.

Nasir berharap, para peserta magang dapat mereplikasi dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari setibanya di Tanah Air, sehingga proses regenerasi petani Banten berjalan optimal. Keberhasilan regenerasi ini ditegaskan nya harus diikuti dengan penyediaan fasilitas yang memadai dari pemerintah.

"Begitu pulang ke sini, tentu tidak sekadar mencangkul lagi. Makanya harus difasilitasi dengan alat-alat berbasis modern agar anak-anak muda tidak kembali ke pola pertanian tradisional yang dianggap kurang menarik," kata Nasir.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Regenerasi petani masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sektor pertanian nasional. Di tengah target swasembada pangan dan kebutuhan menjaga ketahanan pangan jangka panjang, semakin sedikit anak muda yang melihat pertanian sebagai pilihan masa depan.

Rendahnya kesejahteraan petani, minimnya akses lahan, hingga citra negatif yang melekat pada profesi petani membuat sektor ini semakin ditinggalkan generasi muda.

Masalah tersebut muncul ketika struktur usia petani Indonesia terus menua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian masih menyerap sekitar 40,64 juta tenaga kerja atau 29,96% dari total penduduk bekerja pada Agustus 2022.

Namun, jumlah petani muda terus menyusut. Per 2021, hanya terdapat sekitar 3,95 juta petani berusia 16–30 tahun atau setara 21,9% dari total petani nasional.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan produksi pangan nasional. Di saat pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, regenerasi tenaga kerja justru berjalan lambat.

Masalah Utama Regenerasi Petani

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari budaya dan kebijakan yang selama ini belum menempatkan profesi petani sebagai pekerjaan yang menjanjikan.

“Kenapa orang tidak mau bertani? Karena memang kebudayaannya tidak didorong menjadi kebudayaan petani. Bertani itu belum dianggap sebagai pekerjaan yang mulia,” katanya kepada Bisnis.

Menurut Henry, persepsi negatif terhadap profesi petani lahir dari realitas kesejahteraan yang masih rendah. Generasi muda melihat pekerjaan di sektor pertanian identik dengan ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan akses ekonomi.

“Kalau jadi petani ya pasti hidupnya susah. Itu yang dilihat sekarang. Padahal kalau bertani bisa hidup layak, punya tanah, dan dianggap sebagai kehidupan yang bermartabat, pasti orang mau,” ujarnya.

Dia menilai persoalan utama regenerasi petani berada pada akses terhadap lahan. Tanpa kepastian kepemilikan atau penguasaan lahan sebagai alat produksi, pertanian sulit menjadi pilihan yang menarik bagi generasi muda.

Menurut Henry, kepemilikan lahan produktif memberikan kepastian usaha sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan yang lebih baik bagi petani.

“Kalau punya tanah 4 hektare atau 5 hektare, punya kebun sawit misalnya, tentu orang mau jadi petani,” katanya.

SPI sendiri mengaku terus melakukan pendidikan dan pendampingan bagi pemuda di pedesaan. Organisasi tersebut juga aktif mendorong pelaksanaan reforma agraria agar generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap lahan produktif.

“Kami terus mendidik pemuda-pemuda petani untuk memperjuangkan reforma agraria supaya punya tanah, supaya menjadi alat produksinya, dan supaya kehidupannya menjadi lebih baik,” ujar Henry.

Namun demikian, dia mengakui upaya tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan regenerasi petani secara nasional. Jumlah anak muda yang masuk ke sektor pertanian masih jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan tenaga kerja pertanian di masa mendatang.

Menurut Henry, pemerintah perlu menghadirkan program yang menghubungkan pendidikan pertanian dengan penyediaan lahan produktif bagi generasi muda.

“Coba dibuat program pendidikan bagi pemuda, setelah dididik kemudian diberikan tanah yang produktif. Saya kira pasti banyak yang mau menjadi petani,” katanya.

Selain persoalan akses lahan dan kesejahteraan, tantangan lain datang dari citra sektor pertanian yang berkembang di ruang publik, terutama di kalangan generasi muda yang aktif mengonsumsi informasi melalui media sosial.

Kepala Sekretariat Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) sekaligus Board of Governors RSPO Rukaiyah Rafik menilai narasi yang berkembang mengenai sektor pertanian, khususnya sawit, kerap lebih banyak menyoroti sisi negatif dibandingkan realitas yang dihadapi petani di lapangan.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat banyak anak muda enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga petani, meskipun kehidupan mereka selama ini bergantung pada sektor tersebut.

FORTASBI sebelumnya mengumpulkan sekitar 28 kreator konten muda dan membawa mereka langsung ke sentra perkebunan sawit di Palangkaraya untuk melihat aktivitas petani serta program konservasi orangutan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkenalkan realitas sektor sawit kepada generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan keseharian mereka.

Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan masih kuatnya stigma negatif terhadap sawit di kalangan anak muda.

“Ada beberapa anak muda itu bapaknya petani sawit, tapi anti bicara kelapa sawit. Karena narasi yang sudah ke permukaan itu adalah kelapa sawit merusak lingkungan, membakar hutan, menghancurkan satwa,” kata Rukaiyah.

Bahkan, menurut dia, sebagian kreator konten yang mencoba membagikan cerita mengenai kehidupan petani sawit kerap mendapat serangan di media sosial.

“Ada juga yang anak muda lalu dia membuat konten, dia dihajar di media sosial dan viewernya sampai ratusan ribu gara-gara dia bicara itu,” ujarnya.

Rukaiyah menilai kondisi tersebut berpotensi memperlebar jarak generasi muda dengan sektor pertanian. Di saat petani membutuhkan regenerasi, informasi yang diterima anak muda justru banyak didominasi isu negatif yang belum tentu menggambarkan kondisi secara utuh.

Dia mencontohkan masih banyak anak petani yang memperoleh pendidikan dan kehidupan lebih baik dari hasil usaha perkebunan keluarganya, tetapi enggan menceritakan pengalaman tersebut di ruang publik.

“Saya tanya, siapa yang punya kelapa sawit, siapa yang bapaknya punya kelapa sawit, kenapa tidak menceritakan itu. Kamu mau makan, kamu mau sekolah dari sawit, tapi kalian tidak bicara tentang bagaimana keluarga berpenghidupan,” katanya.

Menurut Rukaiyah, pelibatan kreator konten dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki persepsi generasi muda terhadap sektor pertanian. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan metode komunikasi konvensional karena lebih dekat dengan pola konsumsi informasi generasi muda saat ini.

Dia mencontohkan salah satu kreator konten asal Aceh yang tumbuh di lingkungan petani dan aktif membagikan cerita mengenai kehidupan petani sehari-hari, termasuk tantangan yang mereka hadapi.

“Ada konten kreator dari Aceh yang berani bicara tentang sawit dan petani. Dia hidup di tengah-tengah petani dan menceritakan bagaimana susahnya petani, bagaimana susah petani kalau banjir. Jadi petani juga terdampak terhadap banjir,” ujarnya.

Di sisi lain, FORTASBI terus memperkuat perannya sebagai pusat pembelajaran bagi petani sawit swadaya bersertifikat. Hingga saat ini, sekitar 22.000 petani telah tergabung dalam jaringan organisasi tersebut dari total sekitar 40.000 petani sawit swadaya bersertifikat di Indonesia.

Menurut Rukaiyah, organisasi tersebut dibangun sebagai ruang belajar bagi petani untuk saling berbagi pengalaman sekaligus mendampingi petani lain dalam menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan.

“FORTASBI pada dasarnya didirikan untuk mengakomodasi petani-petani yang sudah bersertifikat. Organisasi ini menjadi rumah bagi petani untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mendampingi petani lainnya dalam menerapkan praktik berkelanjutan,” ujarnya.

Bagi sektor pertanian nasional, regenerasi petani tidak lagi sekadar persoalan menambah jumlah tenaga kerja muda. Tantangan yang muncul jauh lebih kompleks karena menyangkut kesejahteraan, akses terhadap lahan, persepsi sosial, hingga bagaimana pertanian diposisikan sebagai profesi yang memiliki masa depan.

Tanpa perubahan yang mampu membuat pertanian menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi dan sosial, Indonesia berisiko menghadapi kekurangan petani produktif pada saat kebutuhan pangan terus meningkat.

Ketika generasi muda semakin menjauh dari sawah dan kebun, pertanyaan mengenai siapa yang akan menjadi petani masa depan menjadi semakin relevan bagi keberlanjutan sektor pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Minimnya regenerasi petani dinilai bukan sekadar akibat rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, melainkan karena profesi petani belum mampu menawarkan kehidupan yang layak, stabil, dan bermartabat.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mengatakan persepsi negatif terhadap profesi petani terbentuk karena lingkungan sosial dan kebijakan yang belum menempatkan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan bagi masa depan generasi muda.

“Kenapa orang tidak mau bertani? Karena memang kebudayaannya tidak didorong menjadi kebudayaan petani. Bertani itu belum dianggap sebagai pekerjaan yang mulia,” katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (4/6/2026).

Menurut Henry, persoalan regenerasi petani berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah. Banyak anak muda memandang sektor pertanian identik dengan kemiskinan dan ketidakpastian pendapatan sehingga memilih bekerja di sektor lain.

“Kalau jadi petani ya pasti hidupnya susah. Itu yang dilihat sekarang. Padahal kalau bertani bisa hidup layak, punya tanah, dan dianggap sebagai kehidupan yang bermartabat, pasti orang mau,” ujarnya.

Dia menilai akses terhadap lahan menjadi faktor paling mendasar untuk menarik generasi muda masuk ke sektor pertanian. Kepemilikan tanah sebagai alat produksi dinilai dapat memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan prospek pendapatan petani.

“Kalau punya tanah 4 hektare atau 5 hektare, punya kebun sawit misalnya, tentu orang mau jadi petani,” katanya.

Untuk mendorong regenerasi petani, SPI mengaku terus melakukan pendidikan dan pendampingan bagi pemuda di pedesaan.

Organisasi tersebut juga mendorong pelaksanaan reforma agraria agar generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap lahan pertanian produktif.

“Kami terus mendidik pemuda-pemuda petani untuk memperjuangkan reforma agraria supaya punya tanah, supaya menjadi alat produksinya, dan supaya kehidupannya menjadi lebih baik,” ujar Henry.

Meski demikian, dia mengakui upaya tersebut masih belum mampu menjawab kebutuhan regenerasi petani secara nasional. Jumlah pemuda yang berhasil masuk ke sektor pertanian masih relatif terbatas dibanding kebutuhan tenaga kerja pertanian ke depan.

Henry juga menyoroti belum adanya program pemerintah yang secara khusus mengintegrasikan pendidikan pertanian dengan penyediaan lahan bagi generasi muda.

“Coba dibuat program pendidikan bagi pemuda, setelah dididik kemudian diberikan tanah yang produktif. Saya kira pasti banyak yang mau menjadi petani,” katanya.

Menurut dia, tanpa kebijakan yang menjamin akses lahan, peningkatan pendapatan, dan penguatan posisi petani dalam rantai produksi pangan, persoalan regenerasi akan terus menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan sektor pertanian nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) terus menyiapkan generasi muda sebagai penggerak pertanian modern Indonesia melalui penguatan kapasitas, kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi guna mempercepat regenerasi petani serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan melakukan upaya itu melalui pemilihan Young Ambassador Agriculture (YAA), Duta Polbangtan/PEPI, dan Brigade Pangan Inspiratif Tahun 2026 yang berlangsung di Ciawi, Bogor, Jawa Barat.

“Kami ingin menciptakan generasi muda pertanian yang adaptif, profesional, dan mampu menjadi penggerak pembangunan pertanian di daerah masing-masing,” kata Kepala BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti dalam keterangan sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Arsanti, regenerasi petani harus dibarengi dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan agar generasi muda mampu menjadi penggerak pembangunan pertanian di daerah.

Kegiatan YAA dan Brigade Pangan Inspiratif menjadi bagian dari strategi Kementan dalam mencetak sumber daya manusia pertanian yang profesional, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan generasi muda akan menjadi ujung tombak pembangunan pertanian nasional di tengah tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim.

Karena itu, Kementerian Pertanian terus mempercepat regenerasi petani melalui penguatan kapasitas anak muda di sektor pertanian.

Amran mengatakan pertanian modern saat ini membutuhkan sumber daya manusia unggul yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi.

Menurutnya, sektor pertanian bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, tetapi telah berkembang menjadi sektor strategis yang menjanjikan secara ekonomi.

“Pertanian saat ini bukan lagi sektor tradisional. Pertanian adalah bisnis besar yang menjanjikan dan membutuhkan anak-anak muda yang kreatif, inovatif, serta menguasai teknologi. Kalau pangan kuat, bangsa juga akan kuat,” ujar Mentan Amran.

Ia menambahkan petani muda memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Oleh sebab itu, Kementan terus membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam pengembangan pertanian modern berbasis teknologi dan kewirausahaan.

“Petani muda adalah masa depan pertanian Indonesia. Mereka harus menjadi motor penggerak pertanian modern yang produktif, efisien, dan berbasis teknologi,” katanya.

Para peserta mendapatkan berbagai pembekalan mulai dari kepemimpinan, public speaking, personal branding, hingga strategi promosi pertanian di era digital.

Selain itu, peserta juga didorong menjadi duta pertanian yang mampu menyebarluaskan program strategis Kementan kepada masyarakat luas.

Melalui langkah tersebut, Kementan berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong regenerasi sumber daya manusia dan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai target swasembada pangan. Langkah ini diambil guna memastikan keberlanjutan sektor agraris di tengah tantangan pergeseran demografi petani yang didominasi oleh kelompok usia senior.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa regenerasi petani merupakan pilar strategis dalam mewujudkan swasembada pangan yang tangguh. Saat ini, Jawa Tengah tercatat memiliki sekitar 630.000 petani milenial yang diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor pertanian di wilayah tersebut.
"Regenerasi ini menjadi kunci. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baru yang lebih adaptif terhadap teknologi dan inovasi, kita optimistis pertanian akan semakin efisien dan produktif," ujar Sumarno dalam Apel Siaga Penyuluh Pertanian dan Petani Milenial di Soropadan, Jumat (24/04/2026).
Sumarno menambahkan bahwa keterlibatan generasi muda sangat krusial mengingat mayoritas petani saat ini berada pada rentang usia 40 hingga 60 tahun. Selain fokus pada SDM, Pemprov Jawa Tengah tengah memproses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian.
Kebijakan ini bertujuan mengunci fungsi lahan agar tidak mudah beralih fungsi, sehingga kapasitas produksi pangan tetap terjaga dalam jangka panjang. Pengelolaan sumber daya air dan kelestarian daerah tangkapan air juga menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ketua Umum Petani Milenial, Rayndra Syahdan Mahmudin, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menghapus stigma negatif profesi petani di mata pemuda. Menurutnya, citra pertanian yang identik dengan kondisi kotor dan tidak menarik harus diubah menjadi profesi yang produktif dan bergengsi. Sejak 2019, jaringan petani muda di Jawa Tengah telah berkembang pesat mencapai hampir 35.000 orang.
"Stigma anak muda terhadap pertanian memang identik dengan kotor, kucel, kumuh, tidak keren gitu ya. Itulah upaya kami dari Duta Petani Milenial untuk mengubah stigma itu," tutur Rayndra. Ia berharap kolaborasi antara 300 penyuluh pertanian dan 300 Duta Petani Milenial yang hadir dalam apel tersebut mampu memberikan kontribusi nyata bagi swasembada pangan nasional.
Dari sisi teknis produksi, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, memaparkan data optimisme capaian 2026. Target luas tanam padi tahun ini ditetapkan sebesar 2,38 juta hektare, dengan realisasi saat ini telah menyentuh angka 683.782 hektare. Setiap harinya, terdapat penambahan luas tanam rata-rata 7.000 hingga 8.000 hektare di seluruh wilayah Jawa Tengah. Produksi padi hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 4,69 juta ton gabah kering giling (GKG).
Angka ini merupakan bagian dari target total tahunan sebesar 10,55 juta ton. Selain padi, Jawa Tengah juga mengukuhkan posisinya sebagai kontributor utama bawang putih nasional dengan pangsa pasar mencapai 63,9%, serta mencatatkan produksi komoditas lain seperti cabai sebesar 80.892 ton dan daging sapi sebanyak 245.747 ton.
Guna mencapai target ambisius tersebut, Dinas Pertanian menerapkan inovasi sistem percepatan tanam berkelanjutan yang dikenal dengan pola "sepur". Pola ini mengintegrasikan proses panen hingga tanam kembali secara cepat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara intensif.
"Ini adalah optimalisasi lahan untuk intensifikasi dan percepatan luas tambah tanam di Jawa Tengah," pungkas Defransisco. Berbagai strategi adapatasi terhadap perubahan iklim juga terus diimplementasikan untuk memitigasi risiko kegagalan panen.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno (kiri) melihat hasil panen bawang putih milik salah satu petani dalam gelaran PADI 2026 pada Jumat (24/4/2026). /Foto: Istimewa

Ketahanan pangan nasional kerap dibicarakan melalui indikator produksi, luas panen, atau cadangan beras pemerintah. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang masih jarang muncul dalam diskursus publik. Siapa yang akan menanam pangan Indonesia pada satu atau dua dekade mendatang. Di balik angka produksi yang relatif stabil, Indonesia sedang menghadapi persoalan yang berpotensi menjadi krisis kebijakan jangka panjang, yakni penuaan petani yang tidak diimbangi regenerasi yang memadai.

BPS melalui Sensus Pertanian 2023 memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai fondasi sektor pertanian nasional. Hampir seluruh usaha pertanian di Indonesia, yakni 99,9%, masih dikelola oleh usaha pertanian perorangan. Artinya, ketahanan sektor ini sangat bergantung pada rumah tangga petani sebagai pelaku utama. Ketika kapasitas petani perorangan melemah, maka ketahanan pangan nasional ikut berada dalam posisi rentan.

Persoalannya, struktur umur petani Indonesia bergerak ke arah yang kurang menggembirakan. Tercatat berdasarkan Sensus Pertanian 2023, sekitar 66,44% pengelola usaha pertanian perorangan berusia 45 tahun ke atas. Sepuluh tahun sebelumnya, proporsi ini masih sekitar 60,79%. Di Pulau Jawa, proporsi petani berusia tua bahkan telah melampaui 70%. Data ini menegaskan bahwa penuaan petani bukan lagi sekadar kecenderungan, melainkan realitas demografis yang nyata.

Dalam perspektif pembangunan pertanian, umur bukan sekadar variabel demografis. Umur berkaitan erat dengan bagaimana tingkat adopsi inovasi, kemampuan mengelola risiko, serta keterbukaan terhadap teknologi baru. Petani muda secara empiris lebih adaptif terhadap pemanfaatan teknologi digital, sistem informasi cuaca, hingga praktik pertanian berkelanjutan. Sebaliknya, petani yang berusia lanjut cenderung lebih berhati-hati dan mempertahankan metode tradisional yang telah lama mereka kuasai. Ketika struktur umur didominasi kelompok usia tua, proses transformasi pertanian modern berisiko berjalan lambat.

Masalah penuaan petani ini menjadi semakin serius karena tidak diimbangi oleh proses regenerasi yang kuat. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa keterikatan antargenerasi dalam profesi petani terus melemah. Pada 2019, hanya sekitar 7,99% anak dari keluarga petani yang memilih bekerja sebagai petani. Pada 2024, angkanya justru turun menjadi 5,95%. Dengan kata lain, lebih dari 94% anak petani tidak lagi melihat pertanian sebagai pilihan masa depan yang menjanjikan.

Kondisi ini bahkan lebih berat bagi anak dari keluarga nonpetani. Pada 2019, hanya 1,61% yang masuk ke sektor pertanian, dan pada 2024 angkanya hanya naik tipis menjadi 1,72%. Sektor pertanian hampir tertutup sebagai pilihan karier baru bagi generasi muda yang tidak memiliki latar belakang keluarga petani. Dari sudut pandang ekonomi tenaga kerja, fenomena ini menunjukkan bahwa manfaat relatif bekerja di sektor pertanian belum mampu menyaingi sektor nonpertanian yang menawarkan pendapatan lebih tinggi, jalur karier yang lebih jelas, serta kondisi kerja yang dianggap lebih menarik.

Gabungan antara penuaan petani dan lemahnya regenerasi ini menciptakan krisis ganda. Di satu sisi, sektor pertanian gagal mempertahankan generasi penerus dari dalam komunitasnya sendiri. Di sisi lain, sektor ini juga gagal menarik tenaga kerja baru dari luar. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia berisiko menghadapi penyempitan basis tenaga kerja pertanian yang produktif dan inovatif dalam jangka panjang.

Struktur pertanian Indonesia turut memperparah persoalan tersebut. Mayoritas petani masih berada pada skala kecil, bahkan sebagian besar tergolong petani gurem. Banyak usaha pertanian bersifat subsisten, di mana hasil produksi sebagian besar dikonsumsi sendiri. Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa sekitar 15,01% usaha pertanian perorangan mengonsumsi seluruh hasil usahanya dan 18,62% yang mengonsumsi sebagian besar hasilnya. Pola ini mencerminkan produktivitas yang rendah dan keuntungan yang terbatas, sehingga sulit menjadikan pertanian sebagai profesi yang menarik bagi generasi muda terdidik.

Dalam konteks ini, pilihan generasi muda untuk menjauh dari pertanian bukan semata persoalan sikap atau preferensi, melainkan respons rasional terhadap struktur ekonomi yang ada. Akses lahan semakin terbatas, risiko iklim meningkat, sementara kepastian pendapatan relatif rendah. Di saat yang sama, urbanisasi, peningkatan pendidikan, dan diversifikasi ekonomi pedesaan membuka peluang kerja nonpertanian yang lebih menjanjikan. Proses deagrarianisasi pun berlangsung semakin kuat, bahkan di keluarga petani yang secara historis menggantungkan hidup pada sektor ini.

Pemerintah sebenarnya telah mulai merespons tantangan regenerasi petani melalui berbagai kebijakan. Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services atau YESS, yang dilaksanakan sejak 2019 melalui kerja sama Kementerian Pertanian dan IFAD (International Fund for Agricultural Development), merupakan contoh kebijakan yang patut diapresiasi. Program ini menargetkan generasi muda dengan pendekatan kewirausahaan, akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, serta penguatan ekosistem usaha pertanian. Hingga pertengahan 2025, ratusan ribu penerima manfaat telah dijangkau di sejumlah provinsi pilot.

Namun demikian, skala intervensi semacam ini masih belum sebanding dengan besarnya tantangan struktural yang dihadapi. Dengan jumlah rumah tangga petani mencapai puluhan juta, regenerasi petani tidak dapat bergantung pada program yang bersifat proyek semata. Diperlukan agenda kebijakan yang lebih sistemik dan berkelanjutan untuk menjadikan pertanian sebagai profesi yang layak, produktif, dan bermartabat.

Pendekatan kebijakan juga perlu lebih sensitif terhadap kelompok umur. Penyuluhan pertanian, misalnya, tidak bisa lagi bersifat seragam. Petani berusia lanjut membutuhkan dukungan agar tidak tertinggal dalam adopsi teknologi dasar, sementara petani muda memerlukan akses terhadap lahan, permodalan, pendampingan usaha, serta kepastian pasar. Tanpa diferensiasi kebijakan, modernisasi pertanian berisiko hanya menjadi slogan tanpa dampak nyata.

Lebih jauh, isu penuaan dan regenerasi petani semestinya ditempatkan sebagai bagian integral dari perencanaan ketahanan pangan jangka panjang. Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan stok hari ini, tetapi tentang keberlanjutan pelaku produksi di masa depan. Tanpa basis petani muda yang memadai, Indonesia berisiko memiliki infrastruktur dan teknologi pertanian, tetapi kekurangan aktor utama yang mampu mengelolanya secara berkelanjutan.

Hasil Sensus Pertanian 2023 telah menyediakan fondasi data yang kuat untuk membaca persoalan ini secara objektif. Tantangan berikutnya adalah keberanian untuk menerjemahkan data tersebut menjadi kebijakan lintas sektor yang konsisten, mulai dari pengelolaan lahan, pendidikan vokasi pertanian, hingga penciptaan ekosistem usaha yang ramah bagi generasi muda.

Masa depan pangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh benih unggul, irigasi, atau mekanisasi. Ia sangat ditentukan oleh keputusan generasi muda hari ini. Apakah pertanian kembali dipandang sebagai profesi masa depan yang menjanjikan, atau dibiarkan menjadi warisan masa lalu yang perlahan ditinggalkan. Di titik inilah kebijakan publik diuji, bukan hanya untuk menjaga produksi pangan, tetapi untuk memastikan keberlanjutan para pelakunya.

Ketika kita berbicara tentang masa depan pangan Indonesia, satu pertanyaan mendasar sering terabaikan: siapa yang akan menjadi petani di masa depan? Di tengah meningkatnya perhatian pada ketahanan pangan dan krisis iklim, minat generasi muda terhadap sektor pertanian justru terus menurun. Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia berpotensi menghadapi krisis regenerasi petani yang serius dalam beberapa dekade ke depan.

Menurunnya Minat Generasi Muda

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa partisipasi pemuda usia 16–30 tahun dalam sektor pertanian terus mengalami penurunan, dari 20,79% pada 2017 menjadi sekitar 18% pada 2022. Sebaliknya, sektor jasa semakin menyerap tenaga kerja muda, meningkat dari 52,86% menjadi 56,82% pada periode yang sama.

Pergeseran ini menunjukkan perubahan aspirasi generasi muda yang semakin menjauh dari sektor pertanian. Tren tersebut juga terlihat dari komposisi petani berdasarkan generasi. Pada 2023, petani dari generasi milenial (kelahiran 1980–1996) hanya sekitar 21,93% dari total petani di Indonesia. Artinya, sebagian besar petani Indonesia masih didominasi oleh kelompok usia yang lebih tua.

Penurunan minat ini tidak muncul tanpa sebab. Banyak anak muda memandang pertanian sebagai pekerjaan yang berat secara fisik, berpendapatan rendah, serta memiliki status sosial yang kurang prestisius dibandingkan sektor lain. Infrastruktur pendukung yang terbatas, akses pasar yang tidak stabil, serta minimnya dukungan teknologi juga membuat sektor ini terlihat kurang menjanjikan bagi generasi muda yang tumbuh di era digital.

Bagi perempuan muda di pedesaan, tantangannya bahkan lebih kompleks. Akses terhadap lahan, modal, dan pelatihan sering kali lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Norma sosial di beberapa wilayah juga masih menempatkan perempuan pada peran pertanian subsisten, bukan pada aktivitas komersial atau rantai nilai bernilai tinggi. Kondisi ini mempersempit peluang mereka untuk berkembang dalam sektor pertanian modern.

Ancaman Jika Tren Berlanjut

Jika tren ini terus berlanjut, dampaknya akan terasa jauh melampaui sektor pertanian semata. Tanpa regenerasi petani, sistem pangan nasional akan kehilangan tenaga penggerak utamanya. Tidak akan ada cukup orang yang menanam tanaman pangan, mengelola lahan pertanian, atau menjaga keberlanjutan produksi dari tingkat desa hingga nasional.

Konsekuensinya sangat serius. Indonesia bisa semakin bergantung pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ketergantungan ini tidak hanya berisiko terhadap stabilitas ekonomi, tetapi juga terhadap kedaulatan pangan nasional. Negara yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri akan selalu berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi harga global, gangguan rantai pasok, atau konflik geopolitik.

Karena itu, regenerasi petani tidak bisa lagi dianggap sebagai isu sektoral semata. Isu ini strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, pembangunan desa, dan keberlanjutan lingkungan.

Apakah Transformasi Ini Realistis?

Salah satu pendekatan yang mampu menarik kembali minat petani muda dan menghidupkan sistem pangan dan pertanian desa yang berkelanjutan adalah ekonomi restoratif. Berbeda dengan model ekonomi ekstraktif yang mengejar keuntungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam, ekonomi restoratif bertujuan memulihkan ekosistem sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Sehingga dalam praktiknya, pendekatan restoratif ini memperhatikan biodiversitas lokal, kesehatan tanah dan lingkungan sekitar.

Pendekatan ini membuka peluang untuk mereposisi pertanian sebagai sektor masa depan yang inovatif dan bernilai tinggi. Dalam kerangka ekonomi restoratif, pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penghasil pangan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi iklim melalui praktik agroekologi, agroforestri, serta pengelolaan karbon berbasis lahan.

Penelitian dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa investasi dalam ekonomi restoratif dapat membawa dampak sosial yang signifikan. Peningkatan alokasi Produk Domestik Bruto sebesar satu persen untuk aktivitas restoratif dikaitkan dengan penurunan rasio gini hingga sekitar 15%. Artinya, model ekonomi ini berpotensi mengurangi ketimpangan dan mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata.

Dampaknya juga terlihat pada penciptaan lapangan kerja. Setiap peningkatan satu persen investasi pada sektor restoratif diperkirakan dapat meningkatkan tingkat pekerjaan hingga 14%. Sektor-sektor seperti kehutanan, pertanian berkelanjutan, dan perikanan menjadi kunci bagi stabilitas pendapatan masyarakat pedesaan. Kebijakan ini juga meningkatkan daya beli kelompok berpendapatan rendah, sehingga mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Tantangan Implementasi Ekonomi Restoratif

Faktanya, sebagian besar desa di Indonesia masih berada pada tahap awal dalam mengembangkan agenda ekonomi restoratif. Data menunjukkan sekitar 95,40% desa masih memiliki inisiatif yang rendah dalam implementasi pendekatan ini. Meski demikian, potensi yang dimiliki sangat besar. Lebih dari 23 ribu desa memiliki peluang untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru berbasis pemulihan alam, mulai dari restorasi lahan kritis, pengelolaan hutan desa, hingga pengembangan pertanian regeneratif.

Di sinilah peran generasi muda menjadi sangat penting. Alih-alih melihat desa sebagai tempat yang ditinggalkan, ekonomi restoratif justru dapat menjadikannya sebagai pusat inovasi baru. Anak muda desa dapat berperan sebagai “teknokrat restorasi” yang mengelola data karbon, menerapkan praktik agroekologi, serta mengembangkan rantai pasok pangan berbasis teknologi digital. Dengan pendekatan ini, desa tidak lagi hanya menjadi penyedia tenaga kerja murah bagi kota. Sebaliknya, desa dapat menjadi pusat produksi pangan berkelanjutan sekaligus laboratorium inovasi iklim yang dikelola oleh generasi muda.

Agar transformasi ini terjadi, pemerintah perlu mengambil langkah strategis sejak sekarang. Investasi pada ekonomi restoratif harus dirancang secara sistematis dan lintas generasi, sehingga tidak bergantung pada pergantian kabinet atau siklus politik jangka pendek. Dukungan kebijakan, akses pembiayaan, pendidikan pertanian modern, serta infrastruktur digital di desa menjadi kunci agar generasi muda melihat sektor ini sebagai peluang masa depan, bukan sebagai pilihan terakhir.

Pada akhirnya, masa depan sistem pangan Indonesia sangat bergantung pada keputusan hari ini. Jika generasi muda tidak lagi tertarik pada pertanian, kita berisiko kehilangan fondasi sistem pangan nasional. Namun jika pertanian berhasil ditransformasikan melalui ekonomi restoratif, lebih inovatif, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi tinggi, maka sektor ini justru bisa menjadi ruang baru bagi generasi muda untuk membangun masa depan.

Pertanyaan utamanya bukan lagi apakah anak muda mau bertani, tetapi apakah kita mampu menciptakan sistem yang membuat mereka ingin kembali ke desa-desa di Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG-- Jawa Barat masih tercatat sebagai salah satu tulang punggung produksi pangan nasional. Kontribusinya stabil menyumbang 17%–18% produksi padi nasional, menjadikan provinsi ini penyangga utama kebutuhan beras Indonesia.

Namun posisi itu kini menghadapi ancaman serius. Penyusutan lahan, alih fungsi yang tak terbendung, hingga minimnya regenerasi petani berpotensi menggerus kapasitas produksi dalam beberapa tahun ke depan.

Ketua Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraadmaja, menegaskan tren ini harus dibaca sebagai sinyal bahaya.

Menurutnya, menjaga Jawa Barat tetap menjadi lumbung padi nasional tidak lagi cukup hanya dengan mendorong peningkatan produksi. Tantangannya jauh lebih struktural dan kompleks.

“Pertanyaannya kini bukan berapa ton yang bisa dihasilkan, tetapi apakah Jawa Barat masih mampu mempertahankan kontribusi 17–18 persen tersebut dalam 10 tahun ke depan,” ujarnya dalam Forum Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Menurut Entang, penyempitan lahan sawah produktif adalah persoalan mendasar yang terus menggerus kemampuan produksi daerah. Alih fungsi lahan ke industri, permukiman, dan infrastruktur komersial terjadi hampir di semua wilayah sentra pertanian Jawa Barat.

Selain itu, kawasan yang justru memiliki potensi lahan luas seperti Jawa Barat bagian selatan belum mendapat dukungan infrastruktur setara kawasan megapolitan di utara.

“Kita selalu bicara pemerataan, tapi kenyataannya struktur pembangunan antarwilayah masih timpang. Jabar Selatan tidak mungkin berkembang tanpa infrastruktur yang memadai. Jalan belum optimal, jaringan kereta api direncanakan sejak 15 tahun lalu belum terealisasi, dan proyek tol Getaci dua kali lelang gagal,” kata Entang.

Ia menilai ketertinggalan infrastruktur ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terpusat di Bekasi–Bogor–Karawang, tidak memberikan ruang bagi wilayah selatan untuk menjadi kekuatan baru pertanian dan logistik.

Tantangan lainnya adalah menurunnya regenerasi petani. Anak-anak muda tidak lagi melihat sektor pertanian sebagai pilihan kehidupan yang menjanjikan.

Pendapatan yang tidak stabil, tingginya biaya produksi, hingga terbatasnya fasilitas pembiayaan menjadi faktor utama mendorong generasi muda meninggalkan sektor ini.

“Jika generasi baru enggan menjadi petani, maka dalam 10–15 tahun ke depan kita akan menghadapi krisis tenaga kerja pertanian. Pada titik itu, mempertahankan produksi 17%–18% akan sangat sulit,” ujar Entang.

Menurutnya, keberhasilan produksi padi Jabar selama ini tidak bisa dilepaskan dari petani-petani berusia lanjut yang masih memikul beban produksi. Tanpa regenerasi, produktivitas berisiko stagnan—bahkan bisa turun—akibat keterbatasan tenaga, adaptasi teknologi, dan kapasitas olah lahan.

Untuk menjaga kontribusi produksi padi Jabar, Entang menilai pemerintah daerah harus mengedepankan strategi lintas sektor, bukan hanya mengandalkan kebijakan teknis pertanian.

Pengendalian alih fungsi lahan, percepatan pembangunan infrastruktur selatan, fasilitasi regenerasi petani, serta perluasan akses pembiayaan dan teknologi menjadi kunci mempertahankan posisi Jabar dalam produksi pangan nasional.

“Jika langkah-langkah strategis tidak dilakukan sekarang, kontribusi 17%–18% itu hanya tinggal catatan sejarah,” tegas Entang.

Bisnis.com, CIREBON--Regenerasi petani di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau Ciayumajakuning mulai menunjukkan hasil positif.

Kondisi tersebut terekam dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah petani berusia 19 tahun hingga 39 tahun di empat kabupaten dan satu kota itu mencapai 79.479 orang. Angka tersebut memperlihatkan geliat baru di sektor pertanian yang kini mulai digerakkan oleh generasi muda.

Bupati Kabupaten Cirebon, Imron Rosyadi, menilai meningkatnya jumlah petani muda merupakan sinyal positif bagi masa depan pertanian di daerahnya.

Menurutnya, regenerasi petani sudah mulai berjalan meski masih memerlukan dukungan lebih kuat dari pemerintah dan sektor swasta.

“Banyaknya petani milenial ini menjadi indikator bahwa regenerasi petani di Kabupaten Cirebon berjalan. Kita harus terus mendorong agar anak muda tertarik menjadi petani modern yang produktif dan mandiri,” ujar Imron, Selasa (11/11/2025).

Dia menegaskan, sektor pertanian tidak boleh ditinggalkan karena kebutuhan pangan nasional akan terus meningkat seiring pertambahan penduduk.

"Kalau generasi milenial tidak tertarik, nanti kita akan membeli pangan dari mana? Regenerasi ini harus disegerakan agar produktivitas tetap tumbuh setiap tahun,” ujarnya.

Imron juga menilai, pemanfaatan teknologi digital oleh petani muda telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kerja pertanian.

Dengan dukungan alsintan, sistem irigasi modern, hingga pemasaran digital, proses pertanian menjadi lebih efisien dan menguntungkan.

“Sekarang petani muda sudah bisa memantau kondisi lahan dari ponsel, menghitung kebutuhan pupuk lewat aplikasi, bahkan memasarkan hasil panen secara langsung ke pembeli tanpa tengkulak. Itu kemajuan yang harus terus diperluas,” tambahnya.

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Cirebon memiliki 15.241 petani yang masuk kategori usia generasi milenial. Sementara untuk yang berada di Kota Cirebon sebanyak 184 petani.

Adapun kabupaten yang memiliki petani milenial terbanyak di Kawasan Ciayumajakuning adala Kabupaten Indramayu, yakni mencapai 34.185 orang.

Menariknya, sebanyak 23.498 petani tersebut telah menggunakan teknologi pertanian, sementara 10.687 lainnya masih mengandalkan metode konvensional.

Adapun posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Majalengka dengan 19.071 petani muda. Sementara Kabupaten Kuningan tercatat sebanyak 10.674 orang.

Secara keseluruhan, BPS mencatat 47.538 petani milenial di Ciayumajakuning telah memanfaatkan teknologi pertanian, sedangkan 31.941 lainnya belum menggunakannya.

Tren ini menunjukkan hampir dua pertiga petani muda di kawasan tersebut mulai beradaptasi dengan pendekatan digital dan mekanisasi modern.

Teknologi yang digunakan para petani milenial itu meliputi alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, penggunaan internet atau telepon pintar untuk pengelolaan usaha tani, pemanfaatan drone untuk pemantauan lahan, hingga penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam proses budidaya maupun distribusi hasil panen.

Menurut BPS, cakupan subsektor pertanian milenial di wilayah Ciayumajakuning mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Artinya, petani milenial di wilayah ini tersebar di empat subsektor utama, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pemerintah daerah di Ciayumajakuning kini juga menyiapkan sejumlah program pelatihan dan pembinaan bagi petani muda agar mampu beradaptasi dengan era pertanian 4.0.

Dukungan berupa penyediaan alat pertanian modern, pembiayaan usaha tani, hingga akses pasar digital diharapkan mampu mempercepat proses modernisasi sektor ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman membeberkan sederet capaian besar sektor pertanian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut, berbagai indikator utama pertanian menunjukkan lompatan signifikan, mulai dari peningkatan produksi, ekspor, hingga kesejahteraan petani.

"Capaian Kementerian Pertanian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, atas gagasan besar Bapak Presiden, kita membuat lompatan. Ini sesuai data BPS, FAO, dan seterusnya," kata Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Amran menjelaskan, sektor pertanian masih menjadi penyumbang tertinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

"Jadi PDB kita penyumbang dari sektor pertanian tertinggi, yaitu 13,83%. Dan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan pada saat Raker di DPR RI," ujarnya.

Selain itu, ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. "Yang kedua juga tertinggi dalam sepanjang sejarah NTP petani naik 124,36. Ini tertinggi. Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP (harga pembelian pemerintah). Itu instruksi Bapak Presiden langsung menaikkan dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kg. Alhamdulillah petani menikmati harga itu," jelas Amran.

Capaian lain yang ia soroti adalah serapan beras oleh Perum Bulog yang juga mencatatkan rekor tertinggi.

"Serapan Bulog tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,2 juta ton. Dan ini tidak pernah terjadi. Ini juga hasil yang membanggakan atas arahan Bapak Presiden," ujarnya.

Produksi dan Ekspor Melonjak

Amran menuturkan, sepanjang 2025 produksi beras nasional meningkat tajam. "Produksi beras sampai hari ini itu 33,19 juta ton. Tahun lalu, satu tahun itu 30 juta ton. Diestimasi, diperkirakan akhir tahun produksi beras nasional, sesuai proyeksi BPS 34,3 juta ton. Naik 4 juta ton dalam satu tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah," terang dia.

Ia menekankan, capaian itu bukan klaim sepihak. "Itu bukan data dari Kementerian Pertanian. Tapi ini dari BPS juga dirilis oleh FAO. Dan Kementerian Amerika Serikat, United State Department of Agriculture, dirilis pada bulan April 2025, bahwa Indonesia produksinya akan melompat," kata Amran.

Selain beras, ekspor pertanian juga tumbuh pesat. "Yang ketiga ekspor pertanian. Itu naik 42,19% dibanding 2024," ujarnya.

Menurut Amran, kenaikan ekspor ditopang oleh permintaan global terhadap produk kelapa dan turunannya, seperti coconut milk dan Virgin Coconut Oil (VCO).

"Kenapa meningkat? Salah satu contoh, kelapa. Harga kelapa tiba-tiba naik Rp1.300 per kg, Rp1.350, kemudian naik Rp5.000 sampai Rp10.000. Ada pergeseran pola konsumsi di China, India dan Eropa. Itu coconut milk, VCO, karena ini sehat. Dari dulunya susu bergeser ke coconut milk," papar Amran.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya hilirisasi produk pertanian agar nilai ekspor meningkat.

"Sekarang, Bapak Presiden minta hilirisasi agar ekspornya lebih tinggi. Sekarang harga Rp1.350 per kg. Kalau ini dihilirisasi kita ekspor VCO, dan air kelapa kita kemas dengan baik, itu sekarang ekspor Rp24 triliun, dan kalau ini kali 100, itu menjadi Rp2.400 triliun," ujarnya.

"Yang kedua, coklat kita processing dalam negeri. Sehingga menjadi coklat, coklat yang kita ekspor. Bukan kakao mentah dan mente kita ekspor ke negara lain," lanjutnya.

Dorong Regenerasi Petani

Amran juga menyoroti meningkatnya jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian. Menurutnya, hal ini terjadi karena transformasi dari pertanian tradisional ke sistem modern.

"Yang pertama, ini milenial. Kenapa meningkat jumlah tenaga kerja sektor pertanian? Yang pertama adalah kita mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Kita membangun rencana 3 juta hektare. Ini kita membuat setara dengan negara maju, seperti Amerika dengan China," jelasnya.

Ia menuturkan, pemerintah kini membangun sistem pertanian berbasis klaster untuk menarik minat generasi muda.

"Kita buat kluster. Sehingga anak-anak muda turun. Bagaimana menarik agar milenial dan Gen Z mau turun. Sekarang sudah 27 ribu orang ikut," kata Amran.

"Bagaimana caranya supaya ikut? Yang pertama adalah menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua adalah pendapatannya lebih tinggi dibanding kalau dia menjadi pegawai atau pekerjaan lain," tambahnya.

Ia bahkan menyebut pendapatan petani muda kini cukup menjanjikan. "Alhamdulillah, testimoni mereka dari Merauke, dari Kalimantan dan Aceh itu pendapatannya rata-rata Rp15 juta sampai Rp20 juta. Kita berikan fasilitas, kita berikan alat pertanian hibah untuk mereka," ujarnya.

Amran optimistis target swasembada pangan nasional akan segera tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya, sebagaimana perintah Prabowo.

"Untuk swasembada pangan, perintah Bapak Presiden itu targetkan pada kami empat tahun. Alhamdulillah kalau tidak ada aral melintang, satu bulan dua bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya dengan produksi estimasi 34 juta ton," tutupnya.

Foto: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rangka 1 Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (22/10/2025) di gedung Kementan, Jakarta. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rangka 1 Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (22/10/2025) di gedung Kementan, Jakarta. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)