Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan akan memberikan prioritas formasi bagi belasan ribu guru madrasah honorer yang selama ini sudah mendedikasikan mengajar.

Usulan tersebut setelah dirinya mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri PAN-RB Ridi Widyantini, Selasa (30/6/2026).

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco, ya, Menkes, Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, dan juga PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu, dan disebut beberapa... dijelaskan beberapa simulasi," katanya saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah disampaikan sejumlah persoalan yang kerap dibicarakan bersama Komisi VIII DPR RI.

Menurutnya, dari hasil pertemuan itu menghasilkan sejumlah solusi seperti memberikan insentif Rp1,5 juta.

"Misalnya, yang tidak bisa terangkat karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif 1,5 juta, ya. Itu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucapnya.

Kemudian, solusi lainnya adalah memberikan prioritas formasi bagi 18.000 guru honorer yang telah mengabdi di sekolah negeri.

"Kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, jumlahnya sekitar 18.000 orang, itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," sambungnya.

Selain itu, dia menjelaskan realisasi bantuan insentif guru non-ASN secara keseluruhan adalah sebesar 50,5%. Bantuan insentif guru non-ASN ini menyasar 252.627 guru yang belum sertifikasi.

Realisasi insentif guru non-ASN di atas untuk sementara adalah untuk semester genap tahun 2026, sedangkan sisa realisasi akan disalurkan pada semester ganjil tahun 2026.

"Berdasarkan hasil reviu APIP, terdapat 183.787 guru dan dosen serta guru besar yang memerlukan dukungan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan guru besar, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp6.021.205.143.000," tuturnya.

Kebutuhan tersebut itu terdiri atas TPG, TPD, dan tunjangan guru besar ASN sebanyak 89.301 orang dengan kebutuhan sebesar lebih dari Rp3 triliun serta TPG dan TPD non-ASN sebanyak 94.486 orang dengan kebutuhan sebesar Rp2,37 triliun.

"Usulan tambahan anggaran dimaksud telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, telah berproses, dan telah dilakukan penelaahan bersama tanggal 21 Mei 2026 sebagai dasar pemenuhan kebutuhan anggaran pada DIPA tahun anggaran 2026 Kementerian Agama," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mengusulkan belasan ribu guru agama honorer yang mengabdi di sekolah negeri agar diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Nasaruddin juga mengusulkan agar guru madrasah yang tak diangkat ASN dapat insentif Rp1,5 juta.

Usulan itu disampaikan Nasaruddin saat bertemu pimpinan DPR RI dan sejumlah kementerian/lembaga terkait pada Selasa (30/6/2026). Nasaruddin mengaku telah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco ya, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kementerian dalam negeri dan juga Kementerian PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu dan disebutkan beberapa, dijelaskan beberapa simulasi," kata Nasaruddin saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Nasaruddin menilai, persoalan guru di bawah Kemenag tak terlalu kompleks seperti di Kemendikdasmen yang menyangkut keuangan pemerintah daerah. "Tetapi alhamdulillah tadi pagi kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi VIII ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi VIII ini," katanya.

Nasaruddin menyampaikan, pihaknya menyampaikan sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan guru non-ASN pada pimpinan DPR RI. "Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta ya. Begitu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucap Nasaruddin.

Lihat video: Guru Honorer Madrasah Kepung DPR, Tuntut Diangkat Jadi PPPK dan ASN



Bahkan, kata Nasaruddin, pihaknya juga mengusulkan agar 18 ribu guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah negeri dapat diangkat menjadi PPPK atau ASN.

"Itu kami juga salah satu solusi yang kami usulkan, kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," kata Nasaruddin.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sejak 24 Juni 2026. Langkah ini diambil lantaran Gus Yaqut mengalami gangguan di saluran pencernaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, selama proses pembantaran Gus Yaqut terus dijaga petugas KPK. "Dalam masa pembantaran penahanan ini, Petugas Pengawal Tahanan (Waltah) KPK juga melakukan pengamanan secara melekat," ujarnya, Minggu (28/6/2026).

"Hal ini untuk menjamin keamanan tahanan selama dibantarkan," sambungnya.

Di sisi lain, Budi berharap tindakan medis terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji ini segera dilakukan. "KPK berharap tindakan-tindakan medis yang dibutuhkan dapat segera dilakukan agar yang bersangkutan bisa segera pulih dan kembali menjalani proses hukum," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung banyaknya jajaran menteri di Kabinet Merah Putih merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU). Hal tersebut menurutnya menunjukan kualitas NU yang melahirkan kader-kader yang diandalkan negara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya mengabsen satu persatu jajaran menteri yang turut hadir di acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 itu. Prabowo menyebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang sempat menjabat sebagai Sekjen PBNU.

Prabowo juga menyebut Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga kader NU. Lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi M. Selain itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar yang merupakan tokoh dari NU.

"Kabinet Merah Putih banyak sekali NU-nya. NU memang hebat. Selalu ada di mana-mana, di semua partai, NU hadir," kata Prabowo.

Prabowo pun mengatakan bahwa kehadiran tokoh-tokoh NU menunjukan kualitas NU yang melahirkan kader-kader yang diandalkan negara. Bahkan, menurutnya, NU mestinya dijadikan tempat belajar politik.

"Jadi NU tidak pernah kalah. Hebat. Kalau belajar politik seharusnya dari NU," ujar Prabowo.

Presiden juga menjelaskan bahwa dirinya selalu nyaman berada di tengah-tengah keluarga besar NU.

"Nyaman dan aman. Sambutan demikian besar kepada saya," jelas Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya begitu mengenal NU sejak kecil. Sebab, Prabowo bertetangga dengan keluarga Presiden RI ke-4 Abdurachman Wahid atau Gus Dur yang juga merupakan mantan Ketua Umum PBNU sewaktu di Jakarta.

"Eyang saya. Eyang putri saya juga dari NU," tutur Prabowo.

JAKARTA - Kementerian Agama ( Kemenag ) akan mencairkan dana insentif bagi guru Non-ASN mulai akhir Juni 2026. Saat ini proses administrasi seperti buku tabungan tengah dirampungkan.

Hal itu disampaikan Menteri Agama ( Menag ) Nasaruddin Umar menjelaskan, kepastian pencairan dana ini dipastikan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama

"Alhamdulillah, tahun baru ini kita awali dengan berbagi kabar baik. Insya Allah, insentif guru madrasah non ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026," kata Menag, sebelum rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

.

"Kami sampaikan apresiasi kepada Tim Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang telah bekerja keras menyiapkan kelengkapan administratif bagi pencairan tunjangan ini," sambungnya.

Menag juga menyampaikan apresiasi kepada para guru madrasah atas dedikasi mereka dalam bidang pendidikan. Ia menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan guru madrasah.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno menambahkan, pihaknya saat ini tengah merampungkan buku rekening kolektif bagi guru madrasah non-ASN penerima insentif.

"Ini tentu perlu waktu dan kerja keras tim GTK Madrasah," ujarnya.

"Nantinya, setiap guru akan menerima insentif sebesar satu setengah juta dan itu langsung masuk ke rekening mereka," tandasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut , Mohammad Nuruzzaman, Rabu (17/6/2026). Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Nuruzzaman dipanggil bersama empat saksi lainnya yakni M Agus Syafi'i selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2023-2024; Dedy Supriadi selaku Direktur PT Multazam Wisata Rohani; Andi Alfiah selaku Direktur PT Jazirah Iman; dan A Alfiah Putri Iriyanto selaku Direktur PT Jazirah Iman.

Belum ada informasi terkait kehadiran saksi-saksi tersebut. Materi apa yang akan digali dari keterangan mereka pun belum diungkap.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 tersangka yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, mantan stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Kemudian, Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Dua nama terakhir ditahan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan penahanan tersebut, semua terangka dalam perkara ini telah mendekam di balik jeruji besi.

JAKARTA - Indonesia menampilkan harmoni kerukunan antar umat beragama kepada Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Ibu Negara Elke Büdenbender saat melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta. Dua tamu negara ini sempat mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, setelah menyelesaikan agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan.

Keduanya disambut Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, dan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo.

Di masjid terbesar di Asia Tenggara itu, Presiden Jerman berkesempatan melihat berbagai fasilitas, termasuk mimbar utama, serta mencoba memukul bedug yang menjadi salah satu simbol tradisi Islam di Indonesia.

Dari Istiqlal, Presiden Jerman Steinmeier bersama istri menelusuri salah satu “simbol” kerukunan antar umat beragama, yakni 'Terowongan Silaturahmi' yang menghubungkan masjid dengan Gereja Katedral Jakarta. Tiba di Katedral, tamu negara mendapat penjelasan mengenai sejarah, fungsi, dan nilai simbolik hubungan kedua rumah ibadah tersebut.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Jerman dan istri menunjukkan ketertarikan besar terhadap harmoni yang terbangun antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

"Setelah dari Istana tadi langsung berkunjung ke Istiqlal, kemudian menelusuri Terowongan Silaturahmi hingga masuk ke Katedral. Mereka sangat terharu melihat sebuah kota yang sangat ideal, ada dua rumah ibadah yang sangat bersahabat yang ditandai dengan adanya terowongan yang menghubungkan keduanya," ujar Menag dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/6/2026).

Menurut Menag, pengalaman melintasi terowongan tersebut memberikan kesan mendalam bagi Presiden Jerman beserta Istri. Karena dari satu sisi terdengar suara bedug dari Istiqlal, sementara semakin mendekati Katedral terdengar suara lonceng gereja.

"Di tengah-tengah (terowongan) ada kombinasi suara lonceng dan suara bedug. Ditambah ornamen-ornamen silaturahmi yang sangat indah. Itu yang membuat mereka sangat terkesan," ujar Menag.

Menag menilai kawasan Istiqlal-Katedral merupakan representasi nyata kehidupan keberagaman Indonesia yang sulit ditemukan di banyak negara lain. Karena itu, kawasan tersebut kerap menjadi destinasi yang diperkenalkan kepada para kepala negara dan tamu penting yang berkunjung ke Indonesia.

"Mereka sangat puas menyaksikan sebuah pemandangan yang sulit ditemukan di belahan dunia lain. Itulah kesan yang kami tangkap dari kunjungan tadi," tambah Menag.

Kardinal Ignatius Suharyo menjelaskan bahwa kedekatan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral memiliki makna historis yang kuat sejak awal pembangunan bangsa Indonesia. Menurutnya, penempatan Masjid Istiqlal di kawasan tersebut merupakan keputusan Presiden pertama RI Soekarno yang sarat pesan kebangsaan.

Ia mengisahkan, saat proses penentuan lokasi Masjid Negara, Wakil Presiden Mohammad Hatta sempat mengusulkan lokasi lain. Namun Soekarno memilih kawasan yang kini menjadi lokasi Istiqlal karena dua alasan utama, yakni menghapus simbol kolonialisme dan menghadirkan lambang kehidupan berdampingan dalam keberagaman.

"Relasi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral terus dibangun sebagai lambang bahwa kita hidup berdampingan sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, setiap kali ada tamu negara, mereka diajak melihat langsung simbol ideal bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam perbedaan," tuturnya.

Kunjungan Presiden Jerman ke Istiqlal dan Katedral menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang terus merawat kerukunan antarumat beragama. Di tengah berbagai tantangan global terkait hubungan antaragama, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi fondasi persatuan dan kekuatan bangsa.

JAKARTA - Menyambut Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan pergantian tahun Hijriyah ini sebagai titik balik memperkuat persatuan bangsa. Esensi dari hijrah di era modern adalah membuka ruang dialog yang sehat dan konsisten merawat tali persaudaraan antar-sesama.

Menurut Menag, tantangan zaman yang semakin kompleks, termasuk derasnya arus informasi di media sosial, sering kali memicu kesalahpahaman dan polarisasi. Oleh karena itu, semangat hijrah harus dimaknai sebagai perpindahan dari ego sektoral menuju kebersamaan.

"Hijrah bukan sekadar perpindahan kalender atau mengenang peristiwa historis masa lalu. Di era sekarang, hijrah yang paling kontekstual adalah berhijrah dari watak merasa benar sendiri menuju watak yang mau mendengar, berdialog, dan merangkul perbedaan," ujar Menag dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/6/2026).

Dalam pesannya, Nasaruddin Umar menggarisbawahi pentingnya merawat tiga pilar persaudaraan yang menjadi fondasi kedamaian di Indonesia, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah bashariah

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini meyakini, jika ketiga pilar ini dijaga melalui dialog yang santun dan terbuka, potensi perpecahan di tengah masyarakat dapat diredam sedini mungkin.

Selain mengimbau masyarakat secara umum, Menag juga menitipkan pesan khusus kepada para tokoh agama, dai, dan pengelola rumah ibadah. Menag meminta agar mimbar-mimbar keagamaan di Tahun Baru Hijriah ini diisi dengan narasi yang menyejukkan, bukan yang memecah belah.

"Mari kita jadikan masjid dan rumah ibadah kita sebagai pusat syiar yang damai, tempat di mana dialog dibangun, dan tempat di mana umat merasa diayomi," tambahnya.

Menutup keterangannya, Menag mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Ia berharap tahun yang baru ini membawa keberkahan, kedewasaan dalam berpolitik dan berwarganegara, serta memperkokoh Indonesia sebagai bangsa yang toleran dan maju.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia untuk saling percaya, menjaga persatuan, membangun sikap peduli, serta mengabdi bagi bangsa dan kemanusiaan. Hal itu diungkapkan Nasaruddin dalam menyambut Tahun Baru 1 Muharam 1448 Hijriah .

"Hijrah mengajak kita untuk berpindah dari sikap saling curiga menuju saling percaya, dari perpecahan menuju persatuan, dari sikap apatis menuju kepedulian, serta dari orientasi pada kepentingan pribadi menuju pengabdian yang lebih luas bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan," ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Nasaruddin juga mengajak semua pihak untuk memperkuat dialog, toleransi , dan persaudaraan kebangsaan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan wujud nyata semangat hijrah dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

"Di tengah era disrupsi yang ditandai oleh menguatnya sikap individualistik, perbedaan pandangan, dan berbagai tantangan sosial yang kompleks, nilai-nilai hijrah perlu kita wujudkan dalam bentuk kesediaan untuk membangun dialog, memperkuat toleransi, dan merawat persaudaraan kebangsaan," tegasnya.

Menurut Nasaruddin, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas dari perbedaan, melainkan bangsa yang mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk melangkah demi kemaslahatan bersama.

Nasaruddin berkata, semangat tersebut merupakan bentuk peneladanan atas peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang diperingati pada Tahun Baru Hijriah. Menurutnya, hijrah Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kemajuan peradaban tidak hanya ditopang oleh kekuatan dan kecakapan, tetapi juga oleh persaudaraan, keadilan, dan kepedulian terhadap kemaslahatan bersama.

Nasaruddin juga mengajak masyarakat memulai perubahan dari diri sendiri. Menurutnya, masa depan lahir dari keberanian untuk berubah, bukan sekadar harapan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

Menurutnya, semangat hijrah adalah semangat untuk terus bertumbuh, memperbaiki kualitas diri, memperkuat integritas, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Dengan semangat itu, umat akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan zaman dan semakin mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

"Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, saya, Nasaruddin Umar, mengucapkan Selamat Tahun Baru 1 Muharam 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing setiap langkah kita, melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada bangsa Indonesia," pungkas Nasaruddin.

JAKARTA - Tiga kader Muhammadiyah mengajukan uji materi Pasal 52A dan Penjelasan Pasal 52A Undang-Undang tentang Peradilan Agama ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai ketentuan dalam penjelasan pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena menjadikan isbat kesaksian rukyat hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriah secara nasional oleh Menteri Agama (Menag).

Permohonan itu diajukan oleh Andri Sumarna, Muhamad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 180/PUU-XXIV/2026 dan telah diperiksa dalam sidang pendahuluan pada Selasa, 9 Juni 2026.

Para pemohon didampingi tim kuasa hukum yang terdiri atas Auliya Khasanofa, Juanda, Harmoko, Dimas Illiyin Abdillah, dan Muhamad Arfan.

Kuasa hukum pemohon, Auliya Khasanofa, mengatakan perkara yang diajukan ke MK tidak bertujuan memperdebatkan penggunaan metode hisab maupun rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Menurut dia, yang dipersoalkan adalah keberadaan norma dalam Penjelasan Pasal 52A yang dinilai telah melampaui fungsi penjelasan undang-undang.

Auliya menjelaskan, Pasal 52A hanya mengatur mengenai isbat kesaksian rukyat hilal oleh pengadilan agama dalam penentuan awal bulan pada kalender Hijriah. Namun, dalam penjelasan Pasal 52A ditambahkan ketentuan bahwa isbat kesaksian rukyat hilal menjadi dasar bagi penetapan awal bulan Hijriah secara nasional oleh Menteri Agama.

Menurutnya, ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam norma pokok Pasal 52A, sehingga menimbulkan persoalan konstitusional mengenai batas fungsi penjelasan dalam undang-undang.

"Persoalan pokok dalam perkara ini bukan perdebatan antara hisab dan rukyat. Yang kami uji adalah norma penjelasan yang telah melampaui fungsi konstitusionalnya sebagai penjelas undang-undang," kata Auliya dalam keterangannya, dikutip Kamis (11/6/2026).

Ia menilai penjelasan undang-undang seharusnya hanya berfungsi memberikan tafsir resmi terhadap norma yang telah diatur dalam batang tubuh undang-undang. Apabila penjelasan justru menambahkan substansi baru, katanya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum.

"Dalam negara hukum, pembatasan hak maupun penambahan norma tidak boleh lahir melalui penjelasan pasal. Norma yang mengikat harus diatur dalam batang tubuh UU," ujarnya.

Melalui permohonan tersebut, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 52A UU Peradilan Agama bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Diketahui, Pasal 52A berbunyi "Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah".

Sementara, penjelasan Pasal 52A berbunyi "Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat".

Nasihat Hakim

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah memberikan nasihat agar Pemohon dapat mempertajam kedudukan hukumnya. "Bukti-bukti itu harus dilengkapilah untuk mengetahui ada tidaknya kedudukan hukum Pemohon yang kaitannya dengan norma yang menyangkut, yang diujikan ini," kata Guntur dikutip dari laman MK.

Guntur juga menyarankan para Pemohon untuk memperkuat posita permohonan bahwa norma yang diuji bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. "Bagaimana saudara mengatakan itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2), sementara faktanya tidak menghalang-halangi kebebasan beragama untuk menjalankan ibadah agama saudara, yang ada terjadi adalah soal teknis penggunaan sarana, jadi itu kan tidak menghalangi," ujar Guntur.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya meminta Pemohon untuk mencermati pasal yang diuji dengan bagian petitum permohonan. "Coba dicermati di dalam perihal itu kan pengujian materil Pasal 52A dan penjelasan, tapi dalam petitumnya hanya penjelasan, nah itu nanti supaya dicermati," kata Daniel.

Ketua MK Suhartoyo yang memimpin jalannya persidangan memberikan nasihat kepada Pemohon untuk dapat membuktikan apakah seluruh kader Muhammadiyah pasti mengikuti metode hisab dan dirugikan dengan berlakunya norma tersebut.

"Apakah metode hisab adanya syarat pengadilan agama harus mengeluarkan penetapan untuk seseorang yang menyaksikan rukyat itu supaya ditetapkan oleh pengadilan itu kemudian menjadi penghalang bagi para Pemohon untuk melaksanakan ibadah itu, itu yang harus diuraikan," kata Suhartoyo.

Sebelum menutup persidangan, Suhartoyo menginformasikan Pemohon dapat melakukan perbaikan permohonan dan diserahkan paling lambat pada Senin, (22/6/2026) pukul 12.00 WIB baik secara offline maupun online. Perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali.

YOGYAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam kepemimpinan, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial yang kuat untuk menjawab tantangan zaman.

Hal itu disampaikan Nasaruddin saat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Penguatan Direktorat Jenderal Pesantren melalui Bedah Buku KH. Abdul Wahab Hasbullah (Pendiri NU, Penggerak NKRI) di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Nasaruddin, pesantren memiliki karakter keilmuan yang khas dan tidak dapat disamakan dengan lembaga pendidikan lainnya. Karena itu, penguatan Direktorat Jenderal Pesantren harus diarahkan untuk memperkuat identitas, tradisi keilmuan, dan keunggulan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

"Pesantren memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang khas. Keunggulan itu harus terus diperkuat agar pesantren mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman," ujarnya.

Nasaruddin kemudian mengulas sosok KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai teladan kepemimpinan pesantren yang berhasil memadukan visi besar dengan kemampuan mengelola organisasi secara efektif.

Menurutnya, KH. Abdul Wahab Hasbullah tidak hanya dikenal sebagai pemimpin pergerakan yang memiliki pengaruh luas, tetapi juga figur yang mampu membangun dan mengelola organisasi secara profesional.

"Pesantren ke depan tidak cukup hanya melahirkan figur pemimpin yang kharismatik. Pesantren juga harus melahirkan pengelola yang profesional, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan lembaga," tegasnya.

Nasaruddin mencontohkan Rasulullah SAW sebagai figur ideal yang memadukan kepemimpinan dan manajemen dalam satu pribadi. Model kepemimpinan semacam itulah yang menurutnya perlu menjadi inspirasi bagi pengembangan pesantren di Indonesia.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Selain itu, Nasaruddin juga menyoroti pentingnya menjaga tradisi nasionalisme yang telah lama tumbuh di lingkungan pesantren. Ia menilai pesantren memiliki kontribusi besar dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus membangun karakter kebangsaan masyarakat Indonesia.

"Pesantren sejak awal telah membuktikan bahwa nilai-nilai keislaman dan komitmen kebangsaan dapat berjalan beriringan dalam membangun Indonesia," katanya.

Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, menjelaskan bahwa kegiatan bedah buku ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat peran pesantren sekaligus menghidupkan kembali warisan pemikiran para ulama pendiri bangsa.

Menurut Basnang, momentum pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi tonggak penting dalam sejarah pengembangan pesantren di Indonesia. Kehadiran Ditjen Pesantren merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sekaligus bentuk penguatan kelembagaan bagi lebih dari 42 ribu pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini merupakan capaian bersejarah bagi dunia pesantren. Kami bersyukur pesantren kini memiliki penguatan kelembagaan yang lebih kuat untuk mendukung pengembangan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat," ujar Basnang.

Ia menambahkan, Direktorat Pesantren saat ini tengah menyusun arah pengembangan pesantren untuk sepuluh tahun ke depan. Fokus pengembangan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekosistem dakwah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembenahan sistem pendataan pesantren secara nasional.

Basnang juga menegaskan bahwa data Kementerian Agama menunjukkan jumlah santri secara nasional tidak mengalami penurunan signifikan. Tantangan yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan sistem pendataan, khususnya pada pesantren yang memiliki satuan pendidikan formal berupa sekolah dan madrasah.

Perwakilan keluarga besar KH. Abdul Wahab Hasbullah, Hizbiyah Rochim Wahab, mengatakan bahwa pemikiran dan perjuangan KH. Wahab Hasbullah tetap relevan hingga saat ini. Menurutnya, pendiri NU tersebut mewariskan teladan kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, memadukan nilai keagamaan dan kebangsaan, serta mengutamakan kemaslahatan umat.

"Generasi muda perlu terus diperkenalkan pada keteladanan para ulama pendiri bangsa agar memiliki pijakan yang kuat dalam menghadapi tantangan masa depan," ujarnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, KH. Khoirul Fuad, menilai kajian terhadap pemikiran para ulama pendahulu penting untuk menjaga tradisi intelektual pesantren sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan. Menurutnya, perjalanan hidup KH. Abdul Wahab Hasbullah menyimpan banyak pelajaran tentang kepemimpinan, pengabdian, dan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Kegiatan bedah buku KH. Abdul Wahab Hasbullah sebelumnya telah digelar di Lampung dan akan terus dilanjutkan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur dan kawasan Indonesia Timur, sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman generasi muda terhadap pemikiran dan keteladanan para ulama pendiri bangsa.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha menjadikan peringatan Hari Tri Suci Waisak 2570 BE sebagai momentum memperkuat komitmen menebarkan kebajikan, mempererat persaudaraan, dan menjaga perdamaian dunia. Tema Waisak 2026 “Dharma Menjaga Perdamaian Dunia” sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini.

Menurut dia, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan.

“Dharma bukan sekadar ajaran melainkan pelita kehidupan yang menuntun manusia untuk tetap teguh dalam nilai-nilai kebenaran, moralitas, kebijaksanaan, serta di tengah dinamika zaman termasuk menjaga perdamaian dunia,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya berawal dari hati setiap individu. Karena itu, nilai cinta kasih menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang harmonis baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan kehidupan dunia.

Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Menag menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dengan aman, tenang, serta penuh khidmat.

Menurut dia, seluruh agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Karena itu, kehidupan beragama harus menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan, bukan sebaliknya.

“Agama hadir untuk memanusiakan manusia. Kebijaksanaan yang diajarkan dalam Buddha selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Cinta kasih harus terus menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa,” katanya.

Menag berharap peringatan Hari Tri Suci Waisak tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk menciptakan kehidupan yang rukun, menjaga persatuan bangsa, dan mewujudkan perdamaian dunia.