Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah (BBT) membukukan pertumbuhan aset sepanjang 2025, ditopang peningkatan aset lancar dan aset tanah yang dikelola.

Mengacu pada laporan keuangan yang dipublikasikan di harianBisnis Indonesia, Selasa (30/6/2026), nilai total aset BBT pada akhir 2025 mencapai Rp3,37 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 16,3% secara tahunan (year-on-year/yoy), sebab posisi pada akhir 2024 sebesar Rp2,9 triliun.

Bila diperinci, peningkatan aset terutama berasal dari kenaikan aset lancar menjadi Rp2,57 triliun dari Rp2,28 triliun, serta aset tidak lancar menjadi Rp805,36 miliar dari Rp621,25 miliar.

Di sisi neraca, total ekuitas juga meningkat menjadi Rp3,33 triliun dari Rp2,84 triliun, sedangkan total liabilitas turun menjadi Rp39,91 miliar dari Rp58,58 miliar.

Dari sisi profitabilitas, Badan Bank Tanah mencatatkan laba tahun berjalan senilai Rp11,77 miliar pada 2025. Realisasi itu turun dari Rp69,84 miliar pada tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, BBT sebenarnya mencatatkan pendapatan senilai Rp124,33 miliar atau meningkat sekitar 7,8% YoY dari Rp115,29 miliar pada tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut diimbangi oleh peningkatan beban pokok pendapatan menjadi Rp63,96 miliar dari Rp18,62 miliar, sehingga laba bruto turun menjadi Rp60,37 miliar dari Rp96,67 miliar.

Tekanan juga terlihat pada laba sebelum pajak penghasilan yang turun menjadi Rp15,34 miliar, dibandingkan Rp73,07 miliar pada 2024. Setelah dikurangi beban pajak final dan pajak kini, laba bersih yang dibukukan pada 2025 sebesar Rp11,77 miliar.

Adapun, dari sisi arus kas, kas dan setara kas BBT pada akhir 2025 tercatat Rp1,39 triliun, turun dari Rp1,46 triliun pada akhir 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi arus kas operasional yang negatif sebesar Rp96,27 miliar, meskipun aktivitas investasi masih menghasilkan arus kas bersih positif sebesar Rp34,36 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, hingga akhir 2025 Badan Bank Tanah mengelola 34.806,41 hektare hak pengelolaan lahan (HPL), termasuk cadangan untuk reforma agraria seluas 11.821,52 hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah merupakan badan hukum Indonesiasui generisyang dibentuk pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah serta mendukung upaya reforma agraria.

“Badan Bank Tanah adalah suatu badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah,” demikian tertulis dalam laporan keuangan BBT.

Dalam pelaksanaannya, Badan Bank Tanah memiliki beberapa karakteristik utama. Salah satunya, badan ini bersifat nonprofit, dengan pendapatan yang diperoleh akan digunakan kembali untuk pengembangan organisasi dan pengelolaan tanah, bukan untuk keuntungan pribadi atau komersial semata.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan akan mempercepat proses hibah tanah untuk program 3 juta rumah agar lahan tersebut bisa segera dimanfaatkan.

"Kami berkomitmen mempercepat proses hibah agar para pihak yang ingin membantu pemerintah tidak kapok akibat proses yang terlalu lama," kata Nusron di Jakarta, Senin.

Pemerintah menerima komitmen hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang di kawasan Meikarta untuk mendukung program 3 juta rumah.

Sebagai langkah konkret untuk mempercepat proses hibah, Kementerian ATR/BPN kata Nusron, akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan pihak terkait guna menyelesaikan proses administrasi hibah.

Dengan begitu, lahan hibah tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

"Besok kami langsung rapat dengan jajaran bersama teman-teman dari DJKN. Kita lihat dokumennya, mudah-mudahan kurang dari satu bulan sudah selesai. Selama bahan bakunya 'clean and clear', mana yang bisa kita laksanakan akan langsung kita laksanakan," ujarnya.

Dokumen pernyataan komitmen penghibahan lahan ditandatangani oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Badan Pengelola Investasi Danantara, serta jajaran Direksi PT Lippo Group.

Rencananya, di atas lahan yang berada di kawasan Meikarta, Cikarang itu akan dibangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah susun ini merupakan bagian dukungan terhadap program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan, program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) di Kantor Pertanahan (Kantah) menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan berjalan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Pelayanan ATR/BPN 80 persen adalah pelayanan yang bersifat publik sehingga ukuran keberhasilan kita di daerah, baik di Kanwil maupun Kantah adalah jika masyarakat yang datang meminta pelayanan bisa terlayani dengan sebaik-baiknya," kata Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pelayanan pertanahan menurut Wamen Ossy, perlu didukung oleh profesionalisme jajaran dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Ia menilai, salah satu wujud pelayanan yang baik adalah ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait layanan atau program yang dibutuhkan.

"Betapa pentingnya fungsi dari loket yang ada di depan sebagai sumber informasi, tempat berkeluh kesah masyarakat, dan mudah-mudahan bisa menjadi sumber dari solusi yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

Pada Minggu (27/6) Wamen Ossy meninjau pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) di Kantah Kota Bandar Lampung. Ia melihat aktivitas loket dan proses pencetakan Sertipikat Elektronik warga Lampung yang baru saja selesai melakukan layanan roya.

Wamen Ossy juga berkesempatan menyerahkan dua sertipikat BMN milik Kantor Wilayah Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Usai peninjauan, Wamen Ossy kembali mengingatkan bahwa kualitas pelayanan harus ditopang oleh profesionalisme yang diperkuat dengan integritas.

"Profesional itu artinya secara kompetensi kita betul-betul curahkan waktu, tenaga, pikiran kita, misal tidak ada lagi pemetaan, pengukuran yang salah, kalau profesional ya harus benar. Lalu juga cepat tapi teliti dan akurat," katanya.

Pembinaan dan peninjauan yang dilakukan Wamen Ossy ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan berjalan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat untuk memahami prosedur pemisahan bidang tanah sebelum mengajukan layanan tersebut.

Pemisahan bidang tanah dapat dilakukan ketika pemilik ingin memisahkan sebagian lahannya tanpa menghapus keberlakuan sertifikat induk.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian ATR/BPN, layanan ini umumnya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti penjualan sebagian tanah, hibah, pembagian harta bersama, maupun kebutuhan lain yang mengharuskan sebagian bidang tanah memiliki sertifikat tersendiri.

Dalam proses pemisahan, sertifikat induk tetap berlaku, tetapi luasnya disesuaikan dengan sisa bidang tanah setelah pemisahan dilakukan. Hal ini berbeda dengan pemecahan bidang tanah yang mengakibatkan sertifikat induk tidak lagi berlaku.

Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki tanah seluas 1.000 meter persegi dan ingin menjual 300 meter persegi, maka bagian seluas 300 meter persegi dapat dipisahkan menjadi sertifikat baru. Sementara itu, sertifikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah diperbarui menjadi 700 meter persegi.

ATR/BPN menjelaskan, ketentuan mengenai pemisahan bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Setelah proses selesai, bidang tanah hasil pemisahan akan memiliki surat ukur, buku tanah, dan sertifikat baru. Sementara pada data sertifikat induk akan diberikan catatan bahwa telah dilakukan pemisahan beserta penyesuaian luas tanah yang tersisa.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pemisahan bidang tanah, sejumlah dokumen harus dipersiapkan, antara lain sertifikat tanah asli, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK), surat permohonan pemisahan, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir beserta bukti pelunasannya.

Dalam kondisi tertentu, pemohon juga diwajibkan melampirkan dokumen pendukung sesuai tujuan pemisahan, seperti akta jual beli, surat hibah, atau putusan pengadilan maupun akta pembagian harta bersama apabila pemisahan dilakukan karena perceraian.

Setelah permohonan diterima, Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang akan dipisahkan dan menyusun peta bidang tanah hasil pemisahan. Apabila seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah terpenuhi, sertifikat baru untuk bidang hasil pemisahan akan diterbitkan, sementara sertifikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah disesuaikan.

Untuk mengetahui besaran biaya layanan, masyarakat dapat memanfaatkan fitur simulasi pada aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat menghitung estimasi biaya berdasarkan lokasi, jumlah bidang, luas tanah, serta jenis penggunaan lahan, baik pertanian maupun nonpertanian.

Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung dengan Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan layanan pemisahan bidang tanah. (Wahyu Dwi Anggoro)

Peningkatan daya listrik aliran atas (LAA) atau elektrifikasi Green Line Tanah Abang-Rangkasbitung ditargetkan selesai pada 2027. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Proyek ini digadang-gadang menjadi langkah penting untuk menambah kapasitas, meningkatkan keandalan, dan memperbaiki layanan kereta rel listrik (KRL) bagi masyarakat.

"Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai," kata Dudy di Jakarta, Sabtu (27/6), seperti diberitakan Antara.

Menurutnya, jalur Green Line menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena dinilai paling mendesak untuk direalisasikan. Jalur ini terus mengalami peningkatan jumlah penumpang, sedangkan waktu tunggu antarkereta masih relatif panjang.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga menyiapkan penambahan rangkaian kereta untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal dan nyaman.

Dudy menyebut rangkaian yang akan digunakan nantinya bisa mengadopsi spesifikasi lebih besar, mirip armada yang sudah beroperasi di lintas Bekasi.

Dengan penguatan infrastruktur dan armada itu, kapasitas angkut di jalur Rangkasbitung ditargetkan dapat meningkat hingga 12 gerbong.

Pemerintah juga membuka peluang penggunaan kereta berkapasitas lebih besar agar daya angkut bertambah sekaligus menghadirkan kenyamanan lebih baik bagi penumpang.

Namun, Dudy mengakui proyek elektrifikasi tidak bisa diselesaikan secara instan. Salah satu pekerjaan utama yang harus dilakukan, yakni penggantian gardu listrik di sepanjang lintasan menuju Rangkasbitung. Proses ini membutuhkan waktu dan persiapan teknis yang matang.

Ia pun meminta masyarakat bersabar karena pembangunan infrastruktur perkeretaapian memang harus berjalan bertahap dan mengikuti tahapan teknis yang berlaku. Adapun pemerintah juga berencana mempercepat pengembangan di jalur lain, seperti Cikampek.

"Kami memahami dan kita juga mengerti harapan dan tuntutan masyarakat dan kita akan berupaya secepat mungkin, sesegera mungkin memenuhi apa yang menjadi harapan dari masyarakat," kata Dudy.

Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan, permintaan masyarakat terhadap layanan Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung terus meningkat.

Oleh karena itu, KAI bersama Kementerian Perhubungan berupaya menambah kapasitas sarana dan prasarana di lintasan tersebut.

"Peningkatan kapasitas agar perjalanan pelanggan menjadi lebih nyaman dan tersedia lebih banyak pilihan perjalanan," kata Bobby di Jakarta, Sabtu (6/6).

Langkah awal yang akan dilakukan, yakni penguatan sistem LAA. Saat ini daya listrik di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung masih berada pada level 3.000 volt, lebih rendah dibanding lintas Bogor dan Bekasi yang sudah didukung daya 4.000 volt.

Kondisi itu membuat rangkaian 12 kereta belum bisa dioperasikan, sehingga kapasitas masih bertumpu pada rangkaian 8 dan 10 kereta. Untuk mendukung peningkatan layanan, KAI berencana menambah 11 gardu traksi di lintas tersebut.

KAI juga mencatat volume pengguna KRL di jalur Rangkasbitung terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari 43,3 juta pelanggan pada 2022 hingga 77,5 juta pelanggan pada 2025. Pada Januari-Mei 2026 saja, jumlah penumpang sudah mencapai 33,3 juta orang.

Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan peningkatan daya listrik aliran atas (LAA) atau elektrifikasi Green Line Tanah Abang-Rangkasbitung ditargetkan rampung pada 2027, guna meningkatkan kapasitas, keandalan, dan pelayanan kereta rel listrik (KRL) bagi masyarakat.

"Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dudy mengatakan pemerintah memprioritaskan elektrifikasi jalur Green Line (Jalur Hijau) dari Tanah Abang menuju Rangkasbitung sebagai proyek perkeretaapian yang paling dekat direalisasikan.

Menurut Dudy, elektrifikasi jalur tersebut diprioritaskan karena waktu tunggu antarkereta masih relatif panjang sementara jumlah penumpang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Ia menjelaskan peningkatan jumlah pengguna KRL pada jalur Green Line menjadi pertimbangan utama pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia dalam mempercepat peningkatan kapasitas layanan.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapasitas angkut melalui penambahan rangkaian kereta agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan nyaman.

Dudy mengatakan rangkaian kereta yang digunakan nantinya dapat mengadopsi spesifikasi lebih besar seperti armada yang telah beroperasi melayani jalur menuju Bekasi.

Melalui peningkatan tersebut, kapasitas angkut kereta di jalur Rangkasbitung ditargetkan bertambah hingga mencapai 12 gerbong, sehingga mampu mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang.

Pemerintah juga membuka peluang penggunaan kereta berkapasitas lebih besar, agar daya angkut meningkat sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna transportasi massal.

Menurut Dudy, pelaksanaan proyek memerlukan penggantian gardu listrik di sepanjang lintasan menuju Rangkasbitung, sehingga proses pembangunan membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup panjang.

Dudy mengakui pembangunan infrastruktur perkeretaapian memerlukan proses bertahap, sehingga masyarakat diharapkan bersabar karena setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai tahapan teknis yang berlaku.

Pemerintah berkomitmen mempercepat peningkatan elektrifikasi tidak hanya pada jalur Rangkasbitung, tetapi juga jalur lain, termasuk Cikampek, guna memperluas layanan transportasi berbasis rel.

"Kami memahami dan kita juga mengerti harapan dan tuntutan masyarakat dan kita akan berupaya secepat mungkin, sesegera mungkin memenuhi apa yang menjadi harapan dari masyarakat," kata Menhub.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan permintaan masyarakat terhadap layanan Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung terus meningkat, sehingga pihaknya bersama Kemenhub berupaya meningkatkan kapasitas sarana dan infrastruktur yang saat ini tersedia di lintas tersebut.

"Peningkatan kapasitas agar perjalanan pelanggan menjadi lebih nyaman dan tersedia lebih banyak pilihan perjalanan,” kata Bobby dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (6/6).

Langkah pertama yang akan dilakukan meliputi penguatan sistem Listrik Aliran Atas (LAA) pada lintas Tanah Abang-Rangkasbitung. Saat ini daya listrik pada lintas tersebut berada pada level 3.000 volt, sementara lintas Bogor dan Bekasi telah didukung daya sebesar 4.000 volt.

Perbedaan kapasitas tersebut menyebabkan rangkaian dengan stamformasi 12 kereta belum dapat dioperasikan, sehingga kapasitas angkut masih bertumpu pada rangkaian 8 dan 10 kereta.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan, KAI akan menambah 11 gardu traksi di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung. Penguatan pasokan daya itu menjadi fondasi penting untuk mendukung operasional rangkaian 12 kereta.

KAI mencatat volume pengguna KRL pada lintas Rangkasbitung terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, jumlah pelanggan mencapai 43.317.716 orang.

Angka tersebut meningkat menjadi 62.085.471 pelanggan pada 2023, kemudian mencapai 69.999.362 pelanggan pada 2024, dan kembali naik menjadi 77.552.716 pelanggan pada 2025. Memasuki periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pelanggan telah mencapai 33.397.420 orang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan rute Moda Raya Terpadu (MRT) dari DKI Jakarta menuju Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, sengaja belum dibuka kepada publik.

Hal itu, katanya, demi mencegah spekulasi tanah yang berpotensi meningkatkan biaya pembangunan proyek akibat adanya calo tanah.

"Itu biasanya kita enggak akan buka, karena apa? Nanti calo tanahnya beredar di mana-mana, kasihan juga kan mereka (investor). Yang paling penting mereka akan lihat dari sudut ekonomisnya mana yang menguntungkan rutenya," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudy menanggapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebut jalur MRT akan melintasi sejumlah kawasan berbeda menuju Kota Tangsel yakni Pondok Cabe dan Pondok Aren.

"Mereka (investor) akan ngitung mau lewat Pondok Cabe kah atau mau lewat Pondok Aren," ujar Dudy.

Menurut Dudy, pemerintah memilih menjaga kerahasiaan trase, karena informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan spekulasi harga tanah di sekitar jalur pembangunan nantinya.

Menurutnya kenaikan harga tanah akibat kebocoran informasi dapat meningkatkan biaya investasi, sehingga perencanaan proyek menjadi kurang efisien dan berpotensi membebani pengembangan infrastruktur transportasi.

"Kita belum tahu, kalau pun keluar (rutenya) itu akan mereka simpan sendiri, kenapa? Karena kan yang berinvestasi mereka. Karena kalau misalnya ini bocor keluar, itu akan mempengaruhi biaya perolehan tanahnya," ujarnya/

Dia menegaskan investor juga memiliki kepentingan menjaga kerahasiaan rute, agar proses pengadaan lahan tidak dipengaruhi lonjakan harga yang dapat mengganggu kelayakan investasi proyek.

Menurut Dudy, kenaikan harga tanah yang tidak wajar justru lebih banyak menguntungkan para spekulan dibandingkan masyarakat yang membutuhkan pembangunan transportasi massal untuk meningkatkan mobilitas sehari-hari.

Ia menilai apabila biaya investasi meningkat akibat spekulasi lahan, dampaknya dapat dirasakan masyarakat karena pengembangan proyek menjadi lebih mahal dibandingkan perencanaan awal pemerintah.

"Biasanya mereka enggak akan buka itu. Karena takutnya itu akan berpengaruh ke biaya investasinya mereka. Nanti tiba-tiba tanah yang tadinya Rp1 juta (per hektare) jadi Rp30 juta gitu. Nah, hitungannya sudah enggak masuk. Akhirnya apa, yang dikorbankan siapa? Masyarakat, yang diuntungkan cuman para makelar-makelar aja," ujar Dudy.

Dudy menegaskan pemerintah lebih mengutamakan perluasan jangkauan layanan transportasi massal serta peningkatan konektivitas, sehingga masyarakat memperoleh akses perjalanan yang semakin mudah dan efisien.

Ia menambahkan, investor memiliki kewenangan menentukan pola pengembangan jaringan berdasarkan hasil kajian bisnis dan kebutuhan kawasan tanpa harus mengungkapkan rute sejak tahap awal perencanaan.

"Tujuan akhir (MRT Tangsel) kan BSD. Ya terserah mereka mau lewat mana. Kalau saya sih yang penting jangkauannya sudah semakin jauh gitu, dan konektivitasnya lebih bagus," kata Menhub.

[Gambas:Youtube]

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan kajian pembangunan jalur MRT menuju Tangsel saat ini masih disusun oleh investor bersama PT MRT Jakarta.

Menurut Allan, proses kajian tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar penentuan rute dan tahapan pengembangan proyek tersebut.

"Terkait MRT Tangsel, Sinar Mas [investor] bersama MRT Jakarta sedang menyusun kajiannya dan kita harapkan di akhir tahun ini kajiannya sudah selesai," kata Allan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti Letter C, Letter D, girik, maupun petuk.

"Yang penting dipahami masyarakat adalah kepastian pengukuran tanah terletak pada kepastian posisi, batas, dan bentuk bidang tanah, bukan semata-mata pada luasnya," kata Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian ATR/BPN Agus Apriawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perbedaan luas tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu.

Agus Apriawan menjelaskan, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

"Dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan bukti hak kepemilikan yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah nasional," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pada masa lalu ada kalanya pengukuran tanah masih menggunakan alat sederhana, seperti pita ukur atau meteran.

Alat itu memiliki keterbatasan jika digunakan di medan dengan topografi tertentu, seiring perkembangan teknologi, metode dan alat pengukuran tanah kini menjadi jauh lebih modern dan banyak alternatif.

Menurut Agus Apriawan, saat ini pengukuran tanah telah memanfaatkan teknologi berbasis satelit melalui global positioning system (GPS) dengan metode _real time kinematic (RTK) yang mampu menghasilkan tingkat ketelitian hingga lima sentimeter.

"Dengan teknologi tersebut, hasil pengukuran terkini menjadi lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya," ujarnya.

Agus menambahkan bahwa perbedaan luas antara data pada alas hak lama dengan sertifikat tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan alat ukur terdahulu, kondisi geografis saat pengukuran, hingga kemungkinan perubahan batas fisik tanah di lapangan.

"Selama batas-batas tersebut jelas dan disepakati, perbedaan luas yang masih dalam batas toleransi ketelitian merupakan hal yang dapat diterima," katanya.

Agus Apriawan pun mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melakukan pengukuran atau pendaftaran tanah guna memperoleh kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki.

"Melalui pendaftaran tanah, dokumen lama, seperti Letter C, Letter D, girik, maupun petuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemilik tanah," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU — Model pembangunan berbasis pemanfaatan lahan dinilai perlu segera dikoreksi jika Indonesia ingin mengejar target pertumbuhan hijau tanpa mengorbankan ekosistem gambut.

Peneliti Senior Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Haris Gunawan, mengingatkan bahwa praktik bisnis yang terus berjalan secara business as usual berpotensi mendorong ekosistem gambut Riau dari kondisi berisiko tinggi (high-risk degradation) menuju degradasi tingkat akut.

Peringatan itu mengemuka di tengah rencana implementasi biodiesel B50 yang diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan bahan baku sawit. Di sisi lain, sebagian besar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Riau disebut telah mengalami tekanan akibat perubahan tutupan hutan, pembangunan kanal, dan kebakaran berulang.

“Kalau bisnis ini (berbasis lahan) dipraktikkan terus-menerus secara business as usual, tanpa koreksi yang signifikan, high risk-nya akan benar-benar terbukti. Kondisinya bisa menuju degradasi tingkat akut,” ujar Haris kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurut Haris, sebagian besar ekosistem gambut di Riau telah mengalami tekanan akibat perubahan tutupan hutan, pembangunan kanal, hingga kebakaran berulang. Karena itu, tambahan aktivitas berbasis lahan tanpa perbaikan tata kelola berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem yang kini telah berada pada tingkat risiko tinggi.

Dia menegaskan tidak mempersoalkan target peningkatan produksi untuk mendukung program B50. Namun, pendekatan yang ditempuh tidak lagi bisa mengandalkan pola business as usual.

Menurutnya, pengembangan perkebunan di lahan gambut harus diawali dengan evaluasi terhadap fungsi lindung, tata air, serta riwayat kebakaran agar peningkatan produksi tidak memperbesar risiko degradasi.

“Sekarang kalau lahan gambut kita sudah terlanjur ditanami sawit, mau tidak mau kita harus ketat tata airnya. Itu investasi,” tegasnya.

Bagi kawasan gambut yang telah terlanjur ditanami sawit, Haris menilai pilihan yang tersedia bukan lagi memperdebatkan keberadaannya, melainkan memperbaiki pengelolaannya.

Pengendalian tata air, pencegahan kebakaran, dan pemantauan kondisi lahan harus diperlakukan sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga produktivitas sekaligus menekan kerusakan ekosistem.

Dia mengingatkan bahwa degradasi gambut tidak hanya meningkatkan emisi karbon, tetapi juga memicu penurunan muka tanah atau subsiden. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan lahan gambut untuk menopang aktivitas perkebunan.

“Kalau gambutnya hilang, jangka panjangnya kita akan mengalami subsiden atau penurunan muka tanah. Ujung-ujungnya kita akan kehilangan media atau lahan untuk berkebun,” ucapnya.

Atas dasar itu, Haris mempertanyakan keseimbangan antara manfaat penurunan emisi yang diklaim melalui implementasi B50 dengan potensi emisi yang dilepaskan dari degradasi gambut.

Menurutnya, jika pengelolaan lahan gambut tidak dibenahi, emisi akibat penurunan muka air, dekomposisi, dan kebakaran berpotensi lebih besar daripada emisi yang berhasil ditekan melalui penggunaan biodiesel. Bahkan, penurunan muka air akibat drainase saja dapat melepaskan sekitar 50–80 ton CO₂ ekuivalen per hektare.

Karena itu, klaim penurunan emisi melalui implementasi B50 perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan biaya ekologis yang ditimbulkan.

Haris juga mengingatkan bahwa beban menjaga gambut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, banyak petani sawit di lahan gambut memiliki keterbatasan dalam membangun infrastruktur tata air, melakukan peremajaan tanaman, maupun mencegah kebakaran.

Karena itu, dia mendorong pemerintah mempercepat pengembangan ekonomi karbon sebagai bagian dari strategi pembangunan. Investasi pada restorasi gambut, perlindungan ekosistem, dan instrumen perdagangan karbon dinilai dapat menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis gambut.

“Saya sudah lama mendorong soal ekonomi karbon. Menurut saya, di situlah solusinya. Pemerintah harus ngegas potensi-potensi Indonesia untuk pengembangan bisnis karbon. Semua instrumen mesti disiapkan,” katanya.

Pengembangan ekonomi karbon, lanjut Haris, dapat menjadi insentif baru bagi masyarakat untuk menjaga gambut tetap lestari. Selain membuka peluang pendapatan melalui perdagangan karbon, investasi pada pemulihan gambut dinilai dapat mengurangi risiko kebakaran, mempertahankan produktivitas lahan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di kawasan gambut.

Dia menekankan bahwa pengembangan ekonomi karbon harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat agar kebijakan yang disusun tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan dapat diterapkan dan memberikan manfaat langsung di lapangan.

Menurutnya, manfaat ekonomi tersebut merupakan nilai tambah, sementara keuntungan terbesar tetap terletak pada terjaganya fungsi ekosistem bagi generasi mendatang.

Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional. Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal

Kudus (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal, kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin.

"Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal," ujarnya saat menghadiri serap aspirasi dan temu konsultasi layanan sertifikat halal di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis.

Hanya saja, kata dia, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal baru 7.500 SPPG.

Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air, karena terus berkembang.

Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, kata dia, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung.

"Koordinator-koordinatornya itu kami undang melalui zoom meeting. Bahkan setiap daerah kami adakan zoom meeting dengan para pengelola SPPG," ujarnya.

Pertemuan secara daring tersebut, kata dia, bertujuan agar mereka mendapatkan penjelasan langsung dari BPJPH tentang pengurusan sertifikat halal.

Ia mengkhawatirkan SPPG itu mendapatkan informasi sertifikat halal dari sumber yang lain yang belum kredibel, sehingga berpotensi terjadi missinformasi, sehingga kesannya mengurus sertifikat halal susah, mahal dan lain sebagainya.

Untuk SPPG dalam pengurusan sertifikat halalnya, kata dia, memang berbeda dengan UMKM, karena masuknya reguler sehingga harus dilakukan pemeriksaan lapangan.

"Sehingga memerlukan waktu. Kalau untuk pengurusan sertifikat halal secara reguler untuk kategori pelaku usaha menengah besar membutuhkan waktu maksimal 25 hari. Namun, realisasinya bisa lebih cepat karena ada yang hanya 10 hari selesai," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata dia, masih banyaknya SPPG yang belum mengurus sertifikat halal, karena masih terlalu sibuk dengan pencapaian target, sehingga prioritas mereka kuantitas.

"Sementara tahun ini mulai kualitas, sehingga mereka harus mulai memikirkan tentang selain sertifikat halal, juga sertifikat higienitas, kesehatan dan sebagainya karena itu yang harus dipersyaratkan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengurusan sertifikat halal merupakan kewajiban, karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan bukan Oktober 2026 merupakan batas akhir pengurusannya.

Sementara itu, jumlah SPPG di Indonesia per Juni 2026 sesuai data dari beberapa sumber disebutkan mencapai 29.991 SPPG yang tersebar di 38 provinsi.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menyatakan, capaian sertifikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta mencapai 98,6 persen dari bidang tanah yang ada dan ini sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.

"Capaian ini merupakan keberhasilan Bapak Gubernur dan jajaran dalam menata tata kelola administrasi pertanahan di Provinsi DKI Jakarta," kata Ossy di Jakarta, Rabu.

Menurut Wamen Ossy, cakupan sertifikasi yang telah mencapai 98,6 persen perlu terus ditingkatkan hingga seluruh bidang tanah di DKI Jakarta terdaftar dan bersertifikat.

Untuk mewujudkannya, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, baik dalam percepatan sertifikasi tanah maupun peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

"Sebanyak 98,6 persen bidang tanah di DKI Jakarta telah terdaftar. Dan ini dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia," ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam keterangan resminya.

Penguatan sinergi sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya dilakukan melalui integrasi data pertanahan, kependudukan, dan perpajakan.

Wamen Ossy mengatakan bahwa sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP) menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan publik serta peningkatan penerimaan daerah.

“Kami terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan. Ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 499 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta dengan total luas mencapai sekitar 85 hektare. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan masalah tumpang tindih perizinan dan lahan masih menjadi pengganjal utama ekspansi serta kepastian hukum pengembangan kawasan industri.

Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Industri Kadin Indonesia, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa tumpang tindih ini kerap memicu sengketa alih fungsi lahan di lapangan. Akibatnya, iklim investasi kawasan industri dibayangi oleh pelemahan hak atas kepemilikan tanah.

“Terakhir-terakhir ini sering terjadi permasalahan, mungkin karena semangatnya mengenai ketahanan pangan, jadi sekarang ini sering terjadi tumpang tindih daripada alih fungsi lahan tersebut untuk dukungan untuk lahan baku sawah, lahan sawah dilindungi,” ujar Sanny dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII di DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Sanny menjelaskan benturan tersebut bahkan menimpa lahan yang sejatinya telah mengantongi sertifikat resmi dan beroperasi puluhan tahun. Di mana, lahan baru diketahui tidak clean and clear tatkala pengusaha hendak melakukan perpanjangan HGB.

"Pada waktu mereka [pengusaha] setelah 30 tahun hendak memperpanjang 20 tahun, ternyata di BPN itu petanya itu overlap dengan peta daripada kementerian teknis tertentu, khususnya Kementerian Pertanian dan Kehutanan," imbuhnya.

Selain itu, pelaku usaha juga menilai pemerintah perlu mengatur secara jelas di dalam RUU Kawasan Industri nantinya terkait dengan durasi pemberian Hak Guna Bangunan (HGB). Dia mengusulkan, agar kepastian alas hak dapat diberikan secara langsung tidak melalui skema bertahap.

Hal itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Di mana, saat ini pemberian kepastian hak dilakukan secara bertahap, yakni 30 tahun, kemudian perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar, khususnya negara-negara pesaing kita seperti di Vietnam, di Thailand, itu mereka bisa langsung diberikan 80 tahun," pungkasnya.