Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Direktur Utama PT Mitra Mentari Sentosa (MMS), Whu Zeng Xie, sebagai tersangka dalam kasus dugaan manipulasi nilai ekspor minyak turunan sawit.

Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan Whu Zeng Xie sebagai tersangka.

Setyo menambahkan, tersangka langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan sekaligus mempercepat pengungkapan perkara dugaan manipulasi ekspor tersebut.

“Tersangka Direktur Utama PT Mitra Mentari Sentosa, saudara Mr. Whu Zeng Xie, telah dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan,” kata Setyo dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Setyo menjelaskan penyidik menemukan indikasi praktik under invoicing, yakni pencantuman nilai ekspor yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya dalam dokumen ekspor.

Padahal, ekspor minyak turunan sawit seharusnya tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor, wajib memiliki Persetujuan Ekspor (PE), serta dikenakan bea keluar.

“Dugaan praktik under invoicing ini berpotensi menimbulkan kerugian negara karena adanya ketidaksesuaian data ekspor yang dilaporkan,” imbuhnya.

Dalam proses penyidikan, penyidik masih mendalami 95 transaksi ekspor ke China yang dilakukan sepanjang 2024 hingga 2026.

Setyo menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain sekaligus menghitung potensi kerugian negara akibat dugaan pelanggaran tersebut.

“Penyidikan masih terus berjalan. Kami akan mendalami seluruh rangkaian transaksi dan dokumen yang terkait agar perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh,” pungkas Setyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memeriksa 87 kontainer milik PT Mitra Mentari Sentosa (MMS) dalam kasus dugaan manipulasi nilai ekspor komoditas fatty matter.

Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan pemeriksaan berlangsung di Terminal NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik juga berkoordinasi dengan Bea dan Cukai untuk memastikan kesesuaian dokumen ekspor dengan barang yang akan atau telah dikirim ke luar negeri.

“Penyidik melakukan koordinasi dengan Bea dan Cukai guna memperoleh data yang diperlukan dalam proses penyidikan serta melakukan pengecekan terhadap kontainer yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani,” ujar Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, pemeriksaan ini bertujuan mendalami kesesuaian data ekspor yang dimiliki penyidik dengan dokumen kepabeanan serta kondisi riil barang di lapangan.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan digunakan untuk melengkapi pembuktian dugaan pelanggaran dalam kegiatan ekspor yang melibatkan PT MMS.

“Pengecekan fisik kontainer dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen ekspor dengan barang yang menjadi objek penyidikan,” imbuhnya.

Selain itu, Setyo mengatakan penyidik turut menyita 300 dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) komoditas fatty matter yang berkaitan dengan PT MMS serta sejumlah perusahaan terafiliasi.

Seluruh dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap rangkaian aktivitas ekspor yang menjadi objek perkara dugaan manipulasi nilai ekspor.

“Dokumen yang kami amankan akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan pembuktian serta melengkapi berkas perkara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dua perusahaan yang tengah diselidiki dalam kasus dugaan korupsi terkait underinvoicing atau manipulasi nilai ekspor minyak sawit.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut kedua perusahaan tersebut adalah PT Salim Ivomas Pratama Tbk. dan PT Ivo Mas Tunggal.

"Nah, jadi itu kan ada dua; ada satu Salim Ivomas dan ada satu lagi Ivomas Tunggal," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Syarief menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran sementara, produk yang dipasarkan Salim Ivomas mayoritas ditujukan untuk pasar domestik. Sementara itu, aktivitas ekspor Ivo Mas Tunggal masih dalam proses penyelidikan.

"Untuk yang Salim Ivomas, memang kami cek sampai sekarang ini, itu hampir semuanya dijual di dalam negeri. Salim Ivomas. Terus tetapi kemudian ada lagi Ivomas Tunggal, yang seperti disampaikan oleh Pak Purbaya. Nah, itu yang sedang kami selidiki," imbuhnya.

Dia menambahkan penyidik telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait perkara tersebut, termasuk jajaran direksi Ivo Mas Tunggal.

Meski demikian, Syarief belum memerinci identitas pihak yang diperiksa maupun hasil pendalaman yang telah dilakukan penyidik.

"Ada beberapa yang kami selidiki, ada direksi dan lain-lain. Ada. Dari Ivo Mas Tunggal ya," katanya.

Saat ini, Kejagung masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit tersebut.

Penyidik juga menelusuri alur transaksi, kesesuaian dokumen ekspor, serta mekanisme pelaporan nilai ekspor yang diduga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Kejagung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara bertahap berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyelidikan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang terkait.

Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait dengan informasi saksi yang diperiksa dalam perkara dugaan korupsi manipulasi nilai ekspor minyak sawit.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus yang dilaporkan Menkeu Purbaya tersebut.

Respons tersebut menyusul adanya pemberitaan yang mengaitkan nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan perkara korupsi yang menyeret pihak perusahaan yang terindikasi melakukan transfer pricing.

“Penyidikan yang saat ini berjalan masih didalami, salah satunya berdasarkan data yang sudah disampaikan Menkeu Purbaya,” tutur Syarief saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan pendalaman ini dilakukan untuk memperkuat memperkuat konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi manipulasi nilai ekspor minyak sawit.

“Jadi kita menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari Pak Menkeu dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan salah satunya adalah PT IMT [Ivo Mas Tunggal],” imbuhnya.

Tim Penyidik, kata Syarief, masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan guna memperoleh gambaran utuh atas dugaan tindak pidana yang kini tengah diselidiki terkait manipulasi nilai ekspor minyak sawit.

Adapun, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak guna menelusuri alur transaksi, kesesuaian dokumen ekspor, serta mekanisme pelaporan nilai ekspor yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kejagung memastikan proses hukum akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan berlangsung, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang namanya muncul dalam pemberitaan.

“Kita akan bekerja secara transparan dan profesional, on the track dalam kasus ini,” pungkas Syarief.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) meningkatkan status perkara dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing ke penyidikan.

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan praktik manipulasi data ekspor ini berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebab, nilai transaksi ekspor yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Kasus tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pengumpulan alat bukti permulaan, serta gelar perkara," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (1/6/2026).

Dia menambahkan, dalam proses penyidikan ini Bareskrim telah menggeledah kantor PT MMS yang berada di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara.

Selain di kantor perusahaan, penggeledahan juga dilakukan di gudang perusahaan yang berada di kawasan pergudangan Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan," imbuhnya.

Adapun, barang bukti yang diamankan antara lain dokumen perusahaan, dokumen invoice, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga sejumlah CPU komputer.

“Kami akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional,” pungkasnya.

Nanti kami lihat apa yang terbaik. Tapi yang jelas, kami nggak akan membuat perusahaan itu tutup

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tengah mengkaji skema sanksi bagi 10 perusahaan terduga melanggar aturan perdagangan melalui manipulasi ekspor-impor (trade misinvoicing) tanpa menutup perusahaan.

“Nanti kami lihat apa yang terbaik. Tapi yang jelas, kami nggak akan membuat perusahaan itu tutup. Tapi, dia harus bayar kewajiban sesuai nanti pemeriksaan,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan melakukan penyelidikan awal untuk mengungkap praktik ilegal ini, yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung.

Sejauh ini, Menkeu menyebut telah memeriksa 20 perusahaan, dengan fokus utama pada 10 perusahaan besar yang seluruhnya bergerak di sektor industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Purbaya mengatakan modus yang dilakukan oleh 10 perusahaan tersebut umumnya melakukan manipulasi nilai ekspor melalui perusahaan perdagangan atau trading company di Singapura.

Mereka melaporkan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga jual sebenarnya di negara tujuan. Temuan ini diperoleh dari penulusuran data ekspor dengan data negara tujuan ekspor.

“Kami ada periksa 20 perusahaan, yang lain kecil-kecil. Kami fokus yang besar, semuanya begitu, yang 10 itu. Jadi, kalau yang besar begitu, yang kecil mungkin sama,” ujarnya.

Untuk mengatasi praktik kurang bayar (underinvoicing) hingga praktik pemindahan harga (transfer pricing), pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

PT DSI berperan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor yang mengatur kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan penerimaan negara.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyebut PT DS akan menjalankan bisnis dengan orientasi profit melalui pengelolaan ekspor SDA, sejalan dengan orientasi bisnis Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

DSI pada tahap awal akan menjalankan model agent business atau perantara sebelum mengembangkan fungsi lain sesuai kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pemerintah mempercepat reforma agraria dan memperluas kepemilikan perkebunan sawit rakyat hingga 80% jika ingin menerapkan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN).

SPI menilai kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, dilakukan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal menjadi momentum penting untuk memperkuat kendali negara terhadap tata niaga sawit nasional.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut pidato Presiden di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2026 dan ditujukan untuk menekan praktik manipulasi ekspor seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan selama ini harga sawit Indonesia terlalu bergantung pada mekanisme pasar global dan korporasi besar yang menguasai rantai industri sawit dari hulu hingga hilir.

“Dengan adanya kebijakan ini, harga kelapa sawit dapat lebih dikendalikan oleh negara, tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pasar luar negeri yang selama ini mendominasi,” kata Henry dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/5/2026).

Menurut SPI, penguatan tata kelola ekspor harus dibarengi langkah konkret memperkuat posisi petani sawit sebagai produsen utama.

Selama ini petani masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari ketidakpastian akses lahan, lemahnya dukungan pemeliharaan tanaman, hingga posisi tawar yang rendah dalam rantai pemasaran.

“Tanpa itu, petani akan tetap berada di posisi yang lemah dalam produksi, industri, dan distribusi kelapa sawit,” ujarnya.

SPI mencatat penguasaan perkebunan sawit nasional saat ini masih didominasi perusahaan besar swasta sebesar 56%, sementara petani rakyat hanya menguasai sekitar 40% dan BUMN sekitar 4%.

Ketimpangan tersebut dinilai harus dirombak melalui pelaksanaan reforma agraria sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, serta TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

“Kepemilikan dan penguasaan petani atas sawit di Indonesia harus ditingkatkan menjadi 80%,” kata Henry.

SPI juga menyoroti penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah menjelang penerapan kebijakan ekspor satu pintu.

Per 22 Mei 2026, harga TBS di Sumatera Barat dilaporkan turun dari Rp3.180 per kilogram menjadi Rp2.430 per kilogram. Di Bangka Belitung, harga TBS turun dari Rp3.080 menjadi Rp2.250 per kilogram, sementara harga di tingkat petani kepada tengkulak hanya sekitar Rp1.750 per kilogram.

Tren penurunan serupa juga terjadi di Sumatera Selatan, Riau, hingga Kalimantan Tengah.

SPI menilai penurunan harga tersebut perlu diwaspadai sebagai bagian dari dinamika transisi menuju kebijakan ekspor satu pintu dan diduga berkaitan dengan respons perusahaan besar sawit.

Henry menyinggung kondisi serupa pernah terjadi pada 2022 ketika pemerintah melarang ekspor crude palm oil (CPO). Saat itu perusahaan eksportir disebut merespons dengan menurunkan harga TBS petani.

“Oleh karena itu, di tengah masa transisi ini, pemerintah harus memastikan harga TBS tidak jatuh. Negara tidak boleh membiarkan petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan,” ujarnya.

SPI meminta BUMN turut menyerap TBS petani guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Selain itu, SPI juga mendorong penguatan koperasi perkebunan sawit rakyat di desa-desa agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak bergantung pada tengkulak maupun perusahaan besar. Menurut SPI, koperasi petani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam rantai nilai industri sawit nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing yang dilakukan sejumlah perusahaan besar di sektor crude palm oil (CPO) dan batu bara.

Purbaya menyebut praktik tersebut kini tengah ditelusuri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung atau sudah dalam tahap penyelidikan.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

“BPKP dan Kejagung sudah bergerak, saya masih menunggu laporan dari mereka,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah akan meminta laporan perkembangan penyelidikan tersebut pada pekan depan. “Saya akan minta laporan dari mereka minggu depan, seperti apa perkembangannya,” katanya.

Purbaya menilai dugaan manipulasi ekspor tersebut sudah sangat jelas terlihat dari hasil pemeriksaan data pengapalan dan transaksi perdagangan internasional.

“Tapi yang jelas, clear sekali memang yang ada manipulasi harga. Ada under-invoicing,” ujarnya.

Menurutnya, istilah under-invoicing terdengar teknis, namun pada dasarnya merupakan praktik penipuan dalam pelaporan nilai ekspor.

“Walaupun namanya keren, under-invoicing dan lain-lain, tapi basically nipu,” kata Purbaya.

Dia menjelaskan modus yang digunakan antara lain melalui perusahaan perdagangan milik sendiri di Singapura. Barang ekspor dari Indonesia dijual terlebih dahulu ke perusahaan afiliasi dengan harga rendah sebelum kembali dijual ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi.

“Dia kirim Singapura, pakai perusahaan trading, mana perusahaannya dia sendiri. Dari sini ke sana, ke tujuannya dengan harga yang dua kali lipat atau lebih,” ujarnya.

Purbaya mengungkapkan selisih harga yang ditemukan bahkan mencapai 200 persen hingga empat kali lipat dari nilai awal. “Ada yang 200 persen, ada yang 4 kali lipat,” katanya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan secara rinci hingga level kapal pengangkut untuk menelusuri pola transaksi ekspor.

“Jadi itu kita tes kapal per kapal,” ujar Purbaya.

Dia mengatakan praktik tersebut ditemukan pada 10 perusahaan ekspor terbesar sektor CPO yang diperiksa pemerintah, meski total perusahaan yang dianalisis mencapai lebih dari 15 perusahaan.

“Saya pilih 10 terbesar yang diumumkan, tapi kan saya punya berapa, 15 lebih yang kita cek. Ini yang CPO saja,” katanya.

Meski demikian, Purbaya menolak mengungkap identitas perusahaan-perusahaan tersebut. “Jangan lah,” ujarnya singkat saat ditanya nama perusahaan yang terlibat.

Menurut dia, praktik manipulasi sebelumnya sulit dideteksi karena data kepabeanan Indonesia hanya mencatat ekspor sampai negara transit seperti Singapura, sementara rantai perdagangan selanjutnya tidak terpantau.

Namun kini pemerintah mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan data perdagangan internasional yang lebih lengkap untuk menelusuri alur transaksi hingga ke negara tujuan akhir.

“Nah sekarang kita terapkan AI, kemudian kita beli data juga yang lebih lengkap,” kata Purbaya.

Dengan sistem baru itu, pemerintah dapat mencocokkan data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan secara lebih detail.

“Jadi bukan data besar dari UN database itu, tapi udah betul kapal per kapal,” ujarnya. Selain sektor CPO, pemerintah juga menemukan indikasi serupa di sektor batu bara.

“Yang batu bara juga ada penemuan menarik, nanti juga kita akan diskusi sama BPKP,” kata Purbaya.

Dia menyebut dugaan under-invoicing di sektor CPO dan batu bara menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo karena berdampak terhadap penerimaan negara dan devisa hasil ekspor. “Kalau dilihat dari pidato Bapak Presiden, yang diduga besar under-invoicing kan CPO sama batu bara,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan mematikan operasional perusahaan yang terlibat. Fokus utama pemerintah adalah memastikan praktik perdagangan dilakukan secara wajar dan sesuai aturan.

“Nanti kalau sudah beres ya, kita nggak akan bunuh perusahaannya. Cuman kita minta mereka melakukan yang seharusnya,” kata Purbaya.

Dia juga berharap pembentukan sistem penjualan tunggal melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat memperkecil peluang manipulasi ekspor di masa depan.

“Tapi nanti dengan adanya penjual tunggal tadi harusnya aman. Tapi yang belakangan mereka melakukan penyelewengan. Saya akan melihat berapa yang saya bisa ambil dari mereka,” tandas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan praktik manipulasi ekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO) yang merugikan penerimaan negara.

Melansir keterangan resminya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 282 wajib pajak yang diduga terlibat dalam praktik pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya atau underinvoicing.

Dari jumlah tersebut, 257 wajib pajak menggunakan modus misklasifikasi barang dengan melaporkan produk turunan CPO sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME) dengan total nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) mencapai Rp45,9 triliun sepanjang 2021-2024.

Sedangkan 25 wajib pajak lainnya diduga menggunakan modus melaporkan produk turunan CPO sebagai Fatty Matter sepanjang tahun 2025 dengan nilai PEB sekitar Rp2,08 triliun.

Kedua praktik ini dilakukan untuk menghindari Bea Keluar dan menekan beban Pajak Penghasilan (PPh).

"DJP mengestimasikan potensi kerugian negara dari sisi pajak akibat praktik underinvoicing Fatty Matter pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp140 miliar. Temuan ini berawal dari deteksi anomali lonjakan ekspor Fatty Matter ke Tiongkok sepanjang tahun berjalan," ujar Bimo dalam keterangan resminya dikutip Rabu (12/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, DJP kini tengah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) terhadap PT MMS dan tiga perusahaan afiliasinya, yaitu PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN, untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan kebenaran nilai transaksi yang dilaporkan.

"Pemeriksaan ini akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penegakan hukum berikutnya, termasuk kemungkinan peningkatan status ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup," ujarnya.

Bimo menegaskan bahwa DJP menerapkan pendekatan multi-door dalam penegakan hukum dengan menggandeng berbagai lembaga seperti Satgassus OPN Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Upaya ini merupakan bentuk komitmen DJP untuk menutup celah shadow economy yang berpotensi menggerus penerimaan negara," ujarnya.