Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan masalah tumpang tindih perizinan dan lahan masih menjadi pengganjal utama ekspansi serta kepastian hukum pengembangan kawasan industri.

Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Industri Kadin Indonesia, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa tumpang tindih ini kerap memicu sengketa alih fungsi lahan di lapangan. Akibatnya, iklim investasi kawasan industri dibayangi oleh pelemahan hak atas kepemilikan tanah.

“Terakhir-terakhir ini sering terjadi permasalahan, mungkin karena semangatnya mengenai ketahanan pangan, jadi sekarang ini sering terjadi tumpang tindih daripada alih fungsi lahan tersebut untuk dukungan untuk lahan baku sawah, lahan sawah dilindungi,” ujar Sanny dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII di DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Sanny menjelaskan benturan tersebut bahkan menimpa lahan yang sejatinya telah mengantongi sertifikat resmi dan beroperasi puluhan tahun. Di mana, lahan baru diketahui tidak clean and clear tatkala pengusaha hendak melakukan perpanjangan HGB.

"Pada waktu mereka [pengusaha] setelah 30 tahun hendak memperpanjang 20 tahun, ternyata di BPN itu petanya itu overlap dengan peta daripada kementerian teknis tertentu, khususnya Kementerian Pertanian dan Kehutanan," imbuhnya.

Selain itu, pelaku usaha juga menilai pemerintah perlu mengatur secara jelas di dalam RUU Kawasan Industri nantinya terkait dengan durasi pemberian Hak Guna Bangunan (HGB). Dia mengusulkan, agar kepastian alas hak dapat diberikan secara langsung tidak melalui skema bertahap.

Hal itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Di mana, saat ini pemberian kepastian hak dilakukan secara bertahap, yakni 30 tahun, kemudian perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar, khususnya negara-negara pesaing kita seperti di Vietnam, di Thailand, itu mereka bisa langsung diberikan 80 tahun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Minimnya regenerasi petani dinilai bukan sekadar akibat rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, melainkan karena profesi petani belum mampu menawarkan kehidupan yang layak, stabil, dan bermartabat.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mengatakan persepsi negatif terhadap profesi petani terbentuk karena lingkungan sosial dan kebijakan yang belum menempatkan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan bagi masa depan generasi muda.

“Kenapa orang tidak mau bertani? Karena memang kebudayaannya tidak didorong menjadi kebudayaan petani. Bertani itu belum dianggap sebagai pekerjaan yang mulia,” katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (4/6/2026).

Menurut Henry, persoalan regenerasi petani berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah. Banyak anak muda memandang sektor pertanian identik dengan kemiskinan dan ketidakpastian pendapatan sehingga memilih bekerja di sektor lain.

“Kalau jadi petani ya pasti hidupnya susah. Itu yang dilihat sekarang. Padahal kalau bertani bisa hidup layak, punya tanah, dan dianggap sebagai kehidupan yang bermartabat, pasti orang mau,” ujarnya.

Dia menilai akses terhadap lahan menjadi faktor paling mendasar untuk menarik generasi muda masuk ke sektor pertanian. Kepemilikan tanah sebagai alat produksi dinilai dapat memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan prospek pendapatan petani.

“Kalau punya tanah 4 hektare atau 5 hektare, punya kebun sawit misalnya, tentu orang mau jadi petani,” katanya.

Untuk mendorong regenerasi petani, SPI mengaku terus melakukan pendidikan dan pendampingan bagi pemuda di pedesaan.

Organisasi tersebut juga mendorong pelaksanaan reforma agraria agar generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap lahan pertanian produktif.

“Kami terus mendidik pemuda-pemuda petani untuk memperjuangkan reforma agraria supaya punya tanah, supaya menjadi alat produksinya, dan supaya kehidupannya menjadi lebih baik,” ujar Henry.

Meski demikian, dia mengakui upaya tersebut masih belum mampu menjawab kebutuhan regenerasi petani secara nasional. Jumlah pemuda yang berhasil masuk ke sektor pertanian masih relatif terbatas dibanding kebutuhan tenaga kerja pertanian ke depan.

Henry juga menyoroti belum adanya program pemerintah yang secara khusus mengintegrasikan pendidikan pertanian dengan penyediaan lahan bagi generasi muda.

“Coba dibuat program pendidikan bagi pemuda, setelah dididik kemudian diberikan tanah yang produktif. Saya kira pasti banyak yang mau menjadi petani,” katanya.

Menurut dia, tanpa kebijakan yang menjamin akses lahan, peningkatan pendapatan, dan penguatan posisi petani dalam rantai produksi pangan, persoalan regenerasi akan terus menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan sektor pertanian nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III menyatakan bahwa lahan serta bangunan, yang sebelumnya diklaim seorang lansia Wawan Syarwhani (80) menjadi kepemilikannya, yang telah diubah menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), adalah kepemilikan dari perusahaan pelat merah tersebut berdasarkan putusan inkrah yang ditelurkan pengadilan.

Sub Regional Head Jawa PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Purwanto Wahyu Widodo menjelaskan perkara sengketa atas lahan yang terletak di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya tersebut telah melalui segenap rangkaian proses hukum di pengadilan serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hal tersebut, lanjut Purwanto, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby Juncto Nomor 338/PDT/2019/PT.SBY Juncto Nomor 306 K/Pdt/2021 Juncto Nomor 71/EKS/2023/PN.SBY.

Berdasarkan putusan tersebut, juru sita Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan eksekusi pada 21 Mei 2024, dengan objek sengketa berupa lahan yang berstatus sebagai Hak Pengelolaan (HPL) PT. Pelindo yang terletak di Jalan Teluk Kumai Barat Nomor 38C serta Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Surabaya.

"Objek sengketa tersebut telah diserahkan kepada Pelindo sebagai pemohon eksekusi. Sejalan dengan berita acara eksekusi tersebut, Pelindo secara sah dan berdasarkan hukum memiliki kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan aset dimaksud," ungkap Purwanto, Senin (26/1/2026).

Lebih lanjut, Purwanto menyatakan bahwa pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di atas lahan seluas 536 meter persegi tersebut adalah kerja sama yang sah dan legal antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dengan nomor kontrak KS.02/15/8/2/D3.1/SR/RJWA-2025 tertanggal 15 Agustus 2025.

Selanjutnya, dia juga menegaskan bahwa bangunan yang diklaim oleh Wawan tersebut memang dibeli oleh yang bersangkutan. Namun, Purwanto menyebut pembelian tersebut hanya mencakup bangunan saja dan tidak termasuk alas lahan.

"Status tanah sejak awal hingga saat ini adalah tanah hak pengelolaan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mana hal tersebut sudah diuji pada proses persidangan. Dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diperintahkan untuk menyerahkan tanah yang ditempati kepada Pelindo," tegasnya.

Purwanto menyatakan, bilamana pihak Wawan tidak melakukan pembongkaran secara sukarela atas lahan tersebut, maka Pelindo selaku berhak melakukan penguasaan secara penuh atas lahan sekaligus bangunan yang perkaranya telah diputus inkrah.

"Pelindo sebagai pemilik sah tanah berhak menguasai bangunan dimaksud. Menempati tanah Pelindo tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum," jelasnya.

Lebih lanjut, sebelum pelaksanaan eksekusi, Pelindo telah berulang kali menempuh upaya mediasi, tetapi tidak pihak Wawan menolak opsi yang telah ditawarkan oleh perusahaan pelat merah tersebut.

"Namun, tidak ditemukan titik temu karena yang bersangkutan menolak opsi yang ditawarkan Pelindo. Di sisi lain, Pelindo berkewajiban melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ucapnya.

Oleh sebab itu, Purwanto menegaskan bahwa seluruh tindakan yang ditempuh pihaknya berkaitan dengan alih fungsi bangunan tersebut menjadi SPPG, semata-mata berlandaskan pada ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang berlaku.

"Sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang menjadi isu," imbuhnya

Selain itu, PT Pelindo Regional III juga akan senantiasa tunduk dan menghormati segala proses hukum yang berlaku dan menjalin komunikasi secara terbuka dengan segenap pihak

"Pelindo Regional 3 bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak berkomitmen untuk selalu menghormati proses hukum, menjaga kepastian hukum atas aset negara yang kami kelola, serta tetap terbuka menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat yang masih memegang girik pada tahun ini untuk tidak perlu khawatir.

“Masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki girik tidak perlu khawatir atau termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Apabila tanahnya ditempati, dikuasai, tetap dapat dimohonkan sertifikat tanahnya melalui kantor pertanahan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berbagai kecemasan muncul di tengah masyarakat terkait status tanah yang hingga saat ini masih beralas girik dan belum diubah menjadi sertifikat. Menanggapi hal tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa tanah milik masyarakat tetap menjadi hak masyarakat dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah.

Ketentuan mengenai tidak berlakunya surat tanah lama, seperti girik, verponding, dan bukti hak barat lainnya, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Dalam Pasal 95 PP tersebut dijelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara apabila tidak didaftarkan.

Meski demikian, dokumen tanah lama tidak serta-merta diabaikan. Girik dan surat sejenis masih dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM).

Untuk dapat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat, masyarakat cukup membuat beberapa surat pernyataan terkait riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuatkan oleh sekurangnya 2 orang saksi dan diketahui pemerintah desa atau kelurahan setempat.

“Untuk dua orang saksi itu harus yang mengetahui dan bisa menguatkan riwayat kepemilikan serta penguasaan fisik tanah oleh pemohon, biasanya tetangga sekitar atau tokoh masyarakat yang mengetahui tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik dalam jangka waktu lama,” ujar Shamy Ardian.

Terkait biaya pengurusan sertipikat, Shamy Ardian menuturkan bahwa hal tersebut bervariatif tergantung jenis penggunaan tanah, luasan, dan lokasinya. “Untuk simulasi syarat dan biaya, masyarakat bisa lihat secara detail di aplikasi Sentuh Tanahku,” ucapnya.

Ia menambahkan, seluruh biaya pengurusan sertifikat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk menanyakan langsung rincian biaya ke kantor pertanahan agar memperoleh informasi yang jelas dan transparan.

Pemerintah saat ini terus melakukan sosialisasi dan percepatan pendaftaran tanah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Sertifikat hak atas tanah menjadi satu-satunya bukti kepemilikan yang diakui negara dan memberikan perlindungan hukum penuh di masa mendatang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa sertifikat tanah terbitan lama masih menjadi salah satu pemicu utama terjadinya tumpang tindih kepemilikan sertifikat tanah.

Nusron menyampaikan bahwa banyak sertifikat lama belum masuk ke dalam sistem digitalisasi pertanahan, sehingga sering dianggap sebagai bidang tanah kosong.

“Sehingga ketika ada pemohon yang sudah mencantumkan dokumen pengantar lengkap yang menunjukkan dokumen fisik, yuridis, dan histori tanahnya, sertifikat bisa dikeluarkan,” kata Nusron dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (16/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa tumpang tindih sertifikat umumnya muncul dari dokumen yang diterbitkan pada periode ketika regulasi, infrastruktur pertanahan, serta teknologi belum sebaik saat ini.

Selain itu, dia memandang bahwa status tanah bersertifikat juga dipengaruhi komunikasi antarwarga maupun catatan pemerintah desa.

Oleh karenanya, Nusron mendorong masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku yang disediakan Kementerian ATR/BPN.

Dia mengeklaim aplikasi ini memungkinkan pemilik tanah mengecek data dasar bidang tanah, memantau proses layanan, serta memastikan kesesuaian informasi yang tercatat di sistem.

“Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan pengecekan awal sebelum datang ke kantor untuk pemutakhiran data,” sambungnya.

Nusron menambah, digitalisasi layanan dan penguatan SDM di kementeriannya merupakan bagian dari proses pembenahan yang tengah berlangsung.

Munculnya berbagai persoalan pertanahan disebut menjadi pertanda bahwa sistem pertanahan Tanah Air sedang menuju sistem yang lebih modern.

Dia pun mengimbau masyarakat pemegang sertifikat tanah terbitan tahun 1961 hingga 1997 untuk segera melakukan pemutakhiran di kantor pertanahan terdekat, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

“Masyarakat yang punya sertifikat yang terbit tahun 1961 ke sini sampai 1997, untuk segera didaftarkan ulang, dimutakhirkan," imbau Nusron.