BLITAR - Pembenahan tata kelola pemasyarakatan di Jawa Timur mulai menunjukkan arah yang lebih progresif melalui respons cepat dan terukur dari jajaran otoritas. Di antaranya berupa pengungkapan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Blitar melalui kanal aduan.

Plh Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur, M Ulin Nuha menegaskan komitmen institusinya dalam memberantas praktik pungutan liar serta berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan lapas dan rutan.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan normatif, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret berupa penindakan terhadap oknum yang diduga terlibat.

"Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, termasuk penerapan sanksi pidana bagi aparatur yang terbukti bersalah," ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

"Dalam kerangka reformasi kelembagaan, penguatan pengawasan dan evaluasi berkala menjadi instrumen utama," imbuhnya.

Selain itu, kebijakan pembukaan kanal pengaduan bagi warga binaan dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Kanal aduan menjadi bagian penting dalam memastikan sistem berjalan terbuka dan akuntabel.

"Dengan adanya kanal aduan yang kami buka itu menjadi salah satu momentum awal pengujian komitmen kami," tegasnya.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi mengungkapkan bahwa laporan dugaan pungli diterima pada hari pertama dirinya menjabat, yang kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme administrasi dan pelaporan ke tingkat wilayah.

Langkah cepat dilakukan dengan menarik sejumlah petugas yang diduga terlibat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor wilayah.

Proses ini juga mencakup pejabat struktural guna memastikan penanganan berlangsung objektif, menyeluruh, dan berbasis prinsip akuntabilitas.

Di tingkat pusat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melalui fungsi kepatuhan internal turut melakukan pendalaman.

Direktur Kepatuhan Internal, Lilik Sujandi, menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan dengan fokus pada pengumpulan dan verifikasi bukti secara komprehensif.

Dengan langkah berjenjang tersebut, reformasi pemasyarakatan diarahkan tidak hanya pada penindakan kasus, tetapi juga pada penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan guna mencegah praktik serupa di masa mendatang.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengumumkan akan membuka layanan aduan yang beroperasi selama 24 jam untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dudung menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tugas pokok KSP sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

“Ya, maksud saya salah satunya program kegiatan tugas pokoknya dari KSP itu adalah sebagai penyambung antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian, termasuk pemerintah daerah,” ungkap Dudung usai serah terima jabatan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4/2026)

Menurutnya, layanan ini mendesak untuk segera direalisasikan guna menyelaraskan berbagai program pemerintah yang seringkali tumpang tindih antara pusat dan daerah. Dengan adanya aduan langsung dari masyarakat, KSP dapat segera melakukan sinkronisasi dan penanganan.

“Ya, maksud saya salah satunya program kegiatan tugas pokoknya dari KSP itu adalah sebagai penyambung antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian, termasuk pemerintah daerah. Nah, ini yang kemudian nanti banyak program-program yang sering terjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini seakan-akan seperti tumpang tindih,” kata Dudung.

“Nah, ini yang perlu kita selaraskan, sehingga kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat, ini secara langsung pasti bisa kita tangani atau kita salurkan nanti ke kementerian yang terkait. Kita akan membuka seluas-luasnya dan semakin banyak informasi-informasi yang secara langsung dari masyarakat, justru ini akan lebih penting sehingga kita bisa langsung menanganinya,” jelasnya.

Terkait teknis pelaksanaan, Dudung menyebutkan bahwa layanan aduan ini akan hadir dalam bentuk posko fisik dan saluran telepon (hotline) yang dapat diakses oleh siapa saja. “Nanti berupa posko. Nanti akan saya buat di sini, termasuk ya nomor telepon yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat.”

Mengenai pelaporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Dudung memastikan bahwa laporan rutin akan tetap dilakukan. Namun, jika ditemukan masalah yang bersifat mendesak (urgent) atau menjadi titik buta (blind spot) dalam kebijakan prioritas, ia akan melaporkannya secara langsung kepada Presiden Prabowo.

“Kita komunikasikan dulu dengan kementerian tentunya karena yang bisa menangani adalah mereka sesuai dengan fungsinya. Dan kemudian dari hasil komunikasi itu, tindakannya kalau misalnya sudah clear, sudah tidak ada masalah, saya rasa juga kita lanjutkan saja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Haji melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjelaskan soal kans penerapan pasal pencucian uang atau TPPU dalam penindakan kasus Haji dan Umrah.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni mengatakan penetapan pasal TPPU ini diharapkan dapat membantu jemaah yang hak-nya telah dirampas oleh oknum penyedia Haji dan Umrah.

"Kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang. sehingga korban-korban ini bisa dikembalikan asetnya ataupun uangnya melalui penyitaan yang kami lakukan," ujar Irhamni di Bareskrim, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, Direktorat Tipidter Bareskrim memiliki peran sebagai sebagai penegak hukum dalam Satgas Haji ini. Nantinya, penindakan bakal berangkat dari laporan aduan masyarakat maupun Kemenhaj untuk nantinya ditindaklanjuti oleh pihaknya.

"Jadi kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," pungkasnya.

Di samping itu, Wakabaintelkam Polri Irjen Nanang Supriatna mengatakan penindakan Satgas Haji ini juga dibentuk sampai jajaran Polres.

Oleh sebab itu, Polri dan Kemenhaj bisa berkoordinasi di tingkat daerah. Dia pun mengemukakan hotline agar memudar pengaduan bisa melalui 0812-1889-9191.

"Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya yang akan melaksanakan atau niat melaksanakan ibadah haji tahun ini, apabila ada hal-hal yang memang dirasa mungkin ada indikasi-indikasi penipuan bisa melaporkan melalui hotline tersebut," tutur Nanang.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan tanggapan masyarakat yang dijawab menggunakan AI melalui aplikasi Jakarta Terkini (JAKI) di Kalisari, Jakarta Timur ternyata bukan pertama kali terjadi.

Pramono mengatakan tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang sama.

"Kasus di Kalisari itu ternyata bukan kasus yang pertama kali dan yang melakukan adalah orang yang sama," katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Pramono menyampaikan bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Lurah maupun Kasi Pemerintah di bidang pembangunan dan ekonomi yang menyerahkan pekerjaan kepada Petugas PPSU tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut.

"Kami sudah mengidentifikasi PPSU-nya Lurahnya juga langsung kami copot termasuk asisten apa, kasi-kasinya kami memberikan hukuman yang akan dikeluarkan oleh Inspektorat," sambungnya.

Dia menyebut, minggu depan akan mengadakan pertemuan bersama semua PPSU dan pihak yang berkaitan dengan JAKI. Dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas kepada pihak-pihak yang merugikan masyarakat. Sebab, tindakan tersebut telah mencoreng nama Jakarta.

"Saya akan menyampaikan dan memberikan memperingatkan kepada siapapun yang akan melakukan itu sekali lagi kami tidak akan memberikan maaf," tandasnya.

Sebagai konteks, aduan ini bermula dari unggahan akun @seinsh di media sosial Threads. Dia memposting aduannya terkait parkir liar.

Namun, tanggapan berupa foto yang diberikan dirasa janggal karena posisi angle foto masih sama, begitupun posisi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Sedangkan kondisi mobil telah tidak ada.

"Pak @prastowoyustinus izin bertanya, maaf kalau kurang tepat pertanyaannya. Ngurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil, sudah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat jaki malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain ngga ya?" bunyi caption yang ditulis @seinsh.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas kepada pegawai yang diduga menjawab laporan masyarakat mengenai parkir liar di Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan AI (artificial intelligence) melalui aplikasi JAKI.

Pramono mengatakan telah memerintahkan inspektorat terkait untuk menindaklanjuti keluhan tersebut dan menekankan memberikan sanksi kepada siapapun yang salah.

"Saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya, lurah di Kalisari maupun Kasubdinnya. Siapapun yang salah harus diberikan hukuman dan ini tidak boleh terulang kembali," katanya usai Groundbreaking Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus memberikan layanan yang transparan kepada masyarakat. Baginya, jika laporan masyarakat belum ditindak lanjuti, maka harus disampaikan sebagaimana mestinya. Bukan memanipulasi.

"Karena bagaimanapun bagi pemerintah Jakarta transparansi itu menjadi hal yang penting, lebih baik misalnya lah. Belum selesai ya belum selesai aja, daripada kemudian dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi," tegasnya

Sebagai konteks, aduan ini bermula dari unggahan akun @seinsh di media sosial Threads. Dia memposting aduannya terkait parkir liar.

Namun, tanggapan berupa foto yang diberikan dirasa janggal karena posisi angle foto masih sama, begitupun posisi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Sedangkan kondisi mobil telah tidak ada.

"Pak @prastowoyustinus izin bertanya, maaf kalau kurang tepat pertanyaannya. Ngurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil, sudah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat jaki malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain ngga ya?" bunyi caption yang ditulis @seinsh.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membuka kanal pengaduan "Halo Pak Doddy" untuk menampung pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan Kementerian PU, pelanggaran dan informasi mudik.

Dia mengatakan saat ini banyak sekali keluhan pelaporan yang masuk langsung ke pesan pribadi akun Instagram, nomor Whatsapp (WA) HP, dan email dirinya. Dia mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat atas kepercayaannya yang telah berkenan melapor langsung.

"Saya yakinkan sudah ada tim yang langsung memonitor dan merespons laporan-laporan ini. Pelaporan ini nantinya akan di bawah Inspektorat Jenderal dan sudah mulai beberapa saat lalu, tapi ini sekedar pengumuman secara resmi. Jadi per hari ini saya telah instruksikan kepada tim untuk melayani masyarakat melalui direct message (DM) Instagram @dody_hanggodo," ujar Dody dalam media gathering di Jakarta, Jumat.

Setelah melakukan DM di Instagram, lanjutnya, kemudian masyarakat akan diarahkan ke link portal Halo Pak Dodi. "Selain link portal juga bisa langsung diklik link yang ada di profil biodata saya," katanya.

Dalam kanal pengaduan Halo Pak Dody, masyarakat bisa mengakses informasi mudik, pengaduan pelanggaran, pengaduan umum, dan portal pelaporan pemerintah.

"Terkait mudik, kita ada Command Center Bina Marga terkait keluhan jalan bisa langsung via Whatsapp. Yang kedua ada WA admin tentang keluhan pelayanan umum lainnya terkait pelayanan Kementerian PU. Tapi kedua hal itu sebetulnya sudah ada, yang baru adalah saya buat satu narahubung Whatsapp untuk melapor segala bentuk pelanggaran yang nantinya akan langsung berproses di Inspektorat Jenderal," katanya.

Dody juga mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan pelaporan atau pengaduan agar disertai data-data pendukung sehingga dapat segera diproses lebih baik oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

"Saya mohonkan kepada rekan-rekan, kepada masyarakat luas jika melaporkan sesuatu mohon disiapkan data-data pendukungnya karena Inspektorat Jenderal biasanya baru akan memproses dengan lebih proper, dengan lebih baik jika didukung oleh data-data yang valid. Informasi dari pelapor Insya Allah selalu terjaga dan langsung bisa ditindak lanjuti oleh Inspektorat Jenderal," katanya.

Dody menambahkan kanal pengaduan merupakan bentuk implementasi atas amanat dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan untuk selalu bersih-bersih dari segala macam bentuk kebocoran di Kementerian Pekerjaan Umum.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar guna perbaikan dan pemeliharaan ruas jalan di seluruh wilayah urban. Penanganan jalan berlubang itu dilakukan oleh sembilan tim satuan tugas, yang mampu menghabiskan hingga 60 ton hotmix per hari.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Syamsul Hariadi menjelaskan selain mengandalkan patroli rutin, pihaknya juga membuka berbagai kanal pengaduan masyarakat untuk memastikan setiap laporan segera ditindaklanjuti.

"Jadi di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga itu juga punya Satgas Khusus untuk perbaikan jalan, sama seperti di Satgas Drainase. Sehingga setiap ada laporan atau temuan di lapangan, tim bisa langsung bergerak cepat tanpa harus menunggu lama," ungkap Syamsul, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan satgas perbaikan jalan terdiri dari sembilan tim yang terbagi dalam lima rayon. Mereka setiap hari berpatroli untuk memantau kondisi jalan di seluruh wilayah Kota Pahlawan.

"Kalau ada jalan berlubang itu dilaporkan, kemudian langsung ditindaklanjuti. Itu untuk percepatan perbaikan jalan, supaya masyarakat tidak terlalu lama terganggu aktivitasnya," bebernya.

Selain berkeliling rutin, Syamsul menyebut segenap anggota Satgas juga aktif menerima laporan dari masyarakat lewat berbagai kanal resmi yang telah disediakan Pemkot Surabaya.

"Satgas tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga memantau informasi yang berkembang di masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala DSDABM Kota Surabaya Hidayat Syah menegaskan respons satgas di lapangan terhadap laporan masyarakat yang masuk dilakukan secepat mungkin tanpa harus menunggu batas waktu 1x24 jam.

Hidayat juga menjelaskan bahwa jumlah tim Satgas telah ditingkatkan untuk memperkuat respons cepat. Termasuk pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) dan tambahan tim malam hari, terutama selama bulan Ramadan.

"Awalnya lima tim kita, sekarang jadi delapan, ditambah dengan satu yang untuk URC, jadi sembilan tim. Untuk malam hari kami siapkan ada tiga tim karena saat Ramadan ini kan warga banyak berkegiatan, khususnya aktivitas malam hari," paparnya.

Di samping itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Kota Surabaya Dedy Purwito menyebut setiap tim telah dilengkapi truk pengangkut hotmix, kendaraan pikap, serta alat pemadatan seperti stamper dan roller untuk mendukung pekerjaan di lapangan.

“Dalam sehari kita bisa menghabiskan 50-60 ton hotmix. Jadi masing-masing tim itu bisa membawa delapan sampai sembilan ton hotmix di masing-masing truk, sehingga distribusi material ke titik-titik perbaikan bisa cepat," kata Dedy.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan kerusakan jalan melalui berbagai kanal resmi Pemkot Surabaya, seperti aplikasi WargaKu atau layanan darurat 112.

"Kami harapkan juga partisipasi warga untuk memberikan laporan kaitan dengan jalan-jalan yang rusak atau berlubang sehingga kami bisa segera menurunkan tim ke lokasi," pungkasnya.

BOGOR - Komisi I DPRD Kota Bogor menerima audiensi dari Majelis Silaturahmi Syahriah Nurul Ikhsan. Audiensi ini terkait keberatan warga atas peredaran dan penjualan minuman keras ( miras /minol) di lingkungan RW 01, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Audiensi tersebut penolakan warga terhadap operasional sebuah resto yang diduga menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C di kawasan permukiman warga yang berdekatan dengan pesantren dan pendidikan. ”Keberadaan penjualan miras di lingkungan Katulampa menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat,” kata Koordinator Majelis Syahriah Nurul Ikhsan, Firdaus dalam audiensi itu. 4 Warga Kota Bogor Tewas, Ketua DPRD Desak Satpol PP Berantas Miras Ilegal

Warga khawatir peredaran minuman beralkohol dapat berdampak negatif terhadap moral generasi muda, memicu kenakalan remaja hingga potensi tawuran . Firdaus menjelaskan, pada awal Desember 2025 warga dan tokoh agama sempat mendukung pembukaan resto karena dinilai sebagai usaha kuliner yang dapat menyerap tenaga kerja.

Namun, dukungan tersebut berubah menjadi penolakan setelah diketahui resto tersebut memperjualbelikan minuman beralkohol. “Warga merasa tidak pernah diberi informasi bahwa resto tersebut akan menjual miras. Setelah diketahui, satu RW membuat membuat surat penolakan,” ujarnya.

Sikap warga dan tokoh agama secara tegas menolak segala bentuk usaha yang memperjualbelikan miras di lingkungan mereka. Meski demikian, warga menyatakan tetap mendukung kegiatan usaha selama tidak bertentangan dengan norma agama.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS) menegaskan bahwa DPRD hadir sebagai pendengar aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan. “DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Komisi I mendukung aspirasi warga dan akan mengawal persoalan ini,” tegasnya.

STS juga menyoroti lemahnya ketegasan Pemkot Bogor dan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait peredaran minuman beralkohol. Komisi I DPRD Kota Bogor berencana mengeluarkan surat rekomendasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti secara tegas. 440 Aksi Tawuran Terjadi di Jakarta Sepanjang Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya menjadikan norma agama sebagai pertimbangan utama dalam penegakan regulasi. Selain itu, Komisi I mengusulkan adanya pengaturan kawasan khusus peredaran miras dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Polrestabes Semarang menggagalkan masuknya 133,5 ton bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, menyusul aduan masyarakat yang disampaikan melalui kanal Lapor Pak Amran. Penindakan dilakukan bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Tengah, Kodim 0733/KS, serta Lanal Semarang.

Aduan warga tersebut menginformasikan adanya pengangkutan bawang bombay tanpa dokumen karantina dari Pontianak menuju Semarang menggunakan kapal dan truk pengangkut. Informasi itu langsung ditindaklanjuti aparat melalui pemeriksaan di kawasan pelabuhan.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M Syahduddi mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang menyebut adanya pengiriman bawang bombay tanpa dokumen resmi.
“Laporan tersebut kami tindak lanjuti bersama instansi terkait hingga ditemukan muatan bawang bombay tanpa dokumen karantina,” kata Syahduddi, Ahad (4/1/2026).

Tim gabungan melakukan pemeriksaan pada Jumat, 2 Januari 2026, sekitar pukul 11.00 WIB. Dari hasil pemeriksaan, aparat menemukan pengiriman bawang bombay dalam jumlah besar yang tidak disertai dokumen karantina dan dokumen pengangkutan sebagaimana diwajibkan. Total 133,5 ton bawang bombay diamankan dari kapal Dharma Kartika VII yang berlayar dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Syahduddi mengungkapkan modus pengiriman dilakukan menggunakan kapal RORO, kemudian muatan dipindahkan ke truk tertutup terpal berlapis untuk menghindari pemeriksaan. “Seluruh muatan dan kendaraan langsung kami amankan, dipasangi garis polisi, serta dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.

Aparat juga melakukan pendataan dan penelusuran dokumen serta berkoordinasi dengan Balai Karantina untuk mendukung proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan asal-usul barang sekaligus menelusuri jaringan distribusi yang terlibat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mengangkut sampah seberat 116 ton yang menumpuk di Pasar Cimanggis, Tangerang Selatan, setelah menerima aduan masyarakat.

Penanganan dilakukan setelah warga setempat mengeluh mengenai tumpukan sampah yang menggunung hingga mendekati atap bangunan pasar. Kondisi tersebut menimbulkan bau menyengat, mengganggu aktivitas pedagang dan masyarakat, serta berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

“Kami merespons cepat aduan warga dengan memastikan pengangkutan sampah dan penataan lokasi berjalan. Ke depan, KLH mendorong penguatan sistem penampungan dan pengawasan agar persoalan sampah di pasar dapat dikendalikan secara berkelanjutan,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam siaran pers dikutip Jumat (19/12/2025).

Sampah yang diangkut berasal dari aktivitas pasar dan timbulan masyarakat sekitar. Area yang sebelumnya dipenuhi tumpukan kini mulai dibersihkan secara bertahap. Sebagai langkah lanjutan, KLH melakukan pengerasan lokasi dan menyiapkan kontainer sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Amrol juga akan ditempatkan di area yang telah dibersihkan untuk memastikan sampah pasar tertangani dengan baik dan tidak kembali menumpuk. Selain itu, KLH meminta pembentukan satuan tugas (satgas) di titik rawan pembuangan ilegal untuk menjaga kebersihan pasar secara konsisten.

Penumpukan sampah di Tangerang Selatan diketahui dipicu oleh penutupan sementara TPA Cipeucang selama sekitar 10 hari akibat penataan dan normalisasi saluran air serta kali yang tertutup sampah. Proses penataan diperkirakan berlangsung hingga satu bulan. Sebagai solusi sementara, timbulan sampah dialihkan ke 54 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dengan kapasitas 99 ton per hari, serta dua Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan kapasitas 14 ton per hari, sehingga layanan persampahan tetap berjalan.

KLH menegaskan bahwa penanganan sampah Pasar Cimanggis merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah perkotaan yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat.

“Kami akan mengawal tindak lanjut di lapangan dan memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan, dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat,” pungkas Menteri Hanif.

JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo resmi me-launching Aplikasi Layanan Pengaduan Reserse Bareskrim Mabes Polri , Jumat (12/12/2025). Program Pelayanan Pengaduan Reserse ini merupakan program unggulan dan terobosan Kabareskrim Komjen Pol Syahardiantono mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subanto dan Program PRESISI Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“ Aplikasi Pelayanan Pengaduan Reserse ini mengintegrasikan pengaduan secara langsung, pengaduan melalui aplikasi, serta pengaduan melalui chat dan telepon WhatsApp. Ini memudahkan masyarakat membuat pengaduan sehingga memangkas birokrasi,” kata Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri Brigjen Pol Boy Rando Simanjuntak, Jumat (12/12/2025). Bareskrim Naikkan Kasus Kayu Gelondongan di Sumatera Utara ke Penyidikan

Karo Wassidik Bareskrim Polri Brigjen Pol Boy Rando Simanjuntak menjelaskan, saat ini pelayanan pengaduan masyarakat ke Biro Wassidik melalui surat, e-wassidik, dan limpahan Dumas PRESISI dirasakan penanganannya masih relatif lama serta kurang komunikatif. Pelayanan Pengaduan Reserse ini memiliki banyak keunggulan.

Misalnya kemudahan akses aplikasi. Cukup memindai barcode atau mengunjungi tautan aplikasi yang tersedia, masyarakat dapat langsung membuat pengaduan masyarakat dari mana pun.

Selain itu, aplikasi ini komunikasinya terintegrasi dan berkelanjutan antara pelapor dengan petugas melalui fitur WhatsApp chat dan telepon. Pelapor akan langsung dilayani petugas dalam waktu 1x24 jam. “Ini merupakan tindak lanjut arahan Kapolri agar petugas secara aktif menginformasikan perkembangan penanganan laporan kepada pelapor,” jelasnya.

Keunggulan lainnya dari aplikasi Program Pelayanan Pengaduan Reserse ini berupa gelar perkara dilakukan secara online melalui zoom meeting. Hal ini memudahkan pelapor untuk berdiskusi langsung dengan penyidik, tanpa dibatasi jarak dan waktu.

Keunggulan lainnya, pembaruan perkembangan terbaru pengaduan diinformasikan kepada pelapor melalui notifikasi aplikasi WhatsApp. Selain itu, pelapor dapat secara mandiri memantau status perkembangan pengaduan masyarakat langsung melalui aplikasi. Lapor Pak Purbaya Terima 28.390 Aduan dalam Lima Hari, Apa Saja Isinya?

“Pelayanan ini bukan sekedar aplikasi, tetapi juga didukung oleh ruang pelayanan yang representatif dan petugas sangat kompeten. Para petugas pelayanan pengaduan memiliki keahlian khusus di bidang serse dan pengalaman penyidikan serta dibekali kemampuan public speaking,” jelasnya.

Bagi masyarakat ingin melaporkan aduannya, tinggal klik WhatsApp di nomor 0812-1889-9191 atau datang langsung ke Ruang Konsultan Pelayanan Pengaduan Reserse di Lantai 1 Gedung Bareskrim Polri. “Dengan adanya Pelayanan Pengaduan Reserse, masyarakat dapat terlayani secara nyaman, cepat, dan mudah berkomunikasi dengan penyidik,” tandasnya.

JAKARTA - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menagani lebih dari 700 aduan terkait masalah kepala daerah sepanjang 2025. Aduan dari masyarakat itu telah ditindaklanjuti oleh Itjen Kemendagri.

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

"Telah dilaksanakan selama 2025 ini untuk merespons 737 pengaduan masyarakat," ujar Bima dalam rapat.

Bima menjelaskan, aduan masyarakat ini terkait masalah kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, persoalan etika, ketaatan regulasi, dan lain-lain.

Bima pun mencontohkan sejumlah persoalan kepala daerah yang menjadi sorotan publik seperti, Bupati Indramayu yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin.

Kemudian, Bupati Pati yang menaikkan tarif PBB sampai 250% hingga Bupati Prabumulih yang melakukan pemecatan terhadap Kepala Sekolah.

"Itu tiga di antara 700 lebih kasus yang menjadi aduan dari masyarakat," ujar Bima.